Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti.Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja.Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum."

"Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah menyebarkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih kekurangan penduduk melalui transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Diharapkan dengan upaya ini akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang bertransmigrasi sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan diserahkan pemerintah pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam Kabinet Pembangunan V. Jumlah penduduk yang dapat disebarkan/dipindahkan selama (Repelita V/Pelita V) sebanyak 227.808 KK dari target 550.000 KK. Pada periode yang sama jumlah penduduk yang dapat disebarkan/ dipindahkan khusus di wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 28.951 KK dari target 30.197 KK. Dalam rangka merealisasikan pemindahan tersebut jumlah anggaran pembangunan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dalam DUP sebesar Rp.287.909.950.000,-tetapi realisasi yang dialokasikan pemerintah dalam DIP hanya sebesar Rp.198.466.310.000. Anggaran pembangunan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Sumatera Selatan dalam DIP sebenarnya dapat lebih besar, namun karena adanya masalah dalam penyusunan anggaran pembangunan maka jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah hanya sebesar jumlah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pembangunan Pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, dengan metode penelitian deskriptif analisis dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui :

1. Bagaimana penyusunan anggaran pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dilakukan ;
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembangunan tersebut.

Hasil penelitian dituangkan dalam beberapa butir kesimpulan diikuti dengan saran-saran sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan anggaran pembangunan pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, sehingga jumlah anggaran dalam DIP yang selama ini selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan dalam DUP dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin."

"Pecking Order Theory merupakan suatu model struktur pendanaan dalam manajemen keuangan dimana struktur pendanaan suatu perusahaan mengikuti suatu hirarki dimulai dari sumber dana termurah yaitu dana internal hingga saham sebagai sumber terakhir.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan, dimana faktor-faktor yang diteliti adalah perubahan belanja barang modal, pembayaran dividen, investasi, arus kas operasi, pertumbuhan penjualan, ROA, struktur aktiva, besaran perusahaan, perubahan modal kerja perusahaan dan operating leverage. Tujuan lain dari karya akhir ini adalah untuk menjelaskan perilaku pendanaan perusahaan yang terdaftar di BEJ apakah sesuai dengan Pecking Order Theory atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linear, dalam konteks data emiten di BEJ pada periode 2001 dan 2002.Model yang digunakan dalam karya akhir ini adalah replikasi dari model yang diuji oleh David E. Allen dan Martyn R Clissold pada perusahaan-perusahaan di Australia pada tahun 1995 dan 1997. Kedua model ini digunakan dalam karya akhir ini dengan pertimbangan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam kedua model sesuai dengan kondisi data yang ada di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang secara statistis signifikan dan konstan mempengaruhi kebijakan eksternal perusahaan adalah perubahan capital expenditure, dividend payment, investment, pertumbuhan penjualan, dan perubahan working capital. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian secara bersama-sama dalam cross sectional time series sub periode. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah perilaku pendanaan perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan teori pecking order. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan defisit perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap hutang jangka panjang dari emiten di BEJ pada tahun 2001 dan 2002. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membagikan dividen tiga tahun berturut-turut pada tahun 2000 sampai dengan 2001, dapat dijelaskan melalui pecking order. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Djakman dan Halomoan pada emiten di BEJ tahun 1994 dan 1995."

"Expending in regional budget has important role in excuting regional government activiries. Effectiviness of expending in regional budget its direct influence to effectiveness of public service delivery, and in its turn will determine the success of regional development..... "

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan tenaga listrik dengan sangat pesat memaksa Pemerintah memacu perkembangan perusahaan 1istrik yang dimiliki oleh negara, yakni Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).Pada tahun 1978/1979 penjualan tenaga listrik di PLN adalah 4,3 TWh dan pada tahun 1988/1989 menjadi 19,7 TWh. Pada tahun 2000 yang akan datang penjualan tenaga listrik diproyeksikan menjadi sekitar 84 TWh. Peningkatan penjualan tersebut menuntut peningkatan dalam kapasitas terpasang dan sejalan dengan itu tentunya juga berarti peningkatan asset perusahaan tersebut.Melihat pertumbuhan seperti di atas sampai tahun 1988/1989 serta proyeksi pertumbuhan yang ternyata sangat besar, maka kegiatan operasiona1 PLN yang tercermin da1am pendapatan dan biaya perlu kiranya direncanakan dan dikendalikan dengan baik.Sebagai Perusahaan Umum, disamping ditugaskan menga1irkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, PLN juga ditugaskan untuk mencari laba. Dengan demikian, agar kedua tugas ini dapat dijalankan dengan baik, maka perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional PLN melalui penerapan anggaran secara tepat dan baik dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang vital.Kebutuhan akan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran semakin perlu jika melihat turun-naiknya laba setiap tahun serta adanya perbedaan yang jauh antara anggaran dan realisasi laba dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi penyebab terlampauinya laba yang di anggarkan atau apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya laba yang dianggarkan. Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh terlalu rendah/tingginya laba yang dianggarkan dan atau sistem penyusunan anggaraan yang belum baik dan atau tidak ketatnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran operasional.Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah untuk mencoba memberikan jalan ke1uar kepada PLN atas masalah-masalah yang ditemukan dalam proses anggaran operasional.Metode yang dipergunakan dalam penelitian masalah adalah dengan pembandingan antara proses anggaran yang terjadi di PLN dan teori-teori yang berhubungan dengan proses anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN hendaknya memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan membuat pedoman penyusunan anggaran operasional yang permanen dan memperbaiki pedoman oelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran operasional. Disamping itu, agar anggaran operasional dapat berperan maksimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian, maka PLN juga pelu lebih melibatkan Pusat Anggaran/Satuan Administrasi da1am proses penyusunan anggaran. Pimpinan dapat bersikap tegas dalam menghukum atau menegur setiap bawahan yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik. Dengan perkataan lain PLN harus dapat menjadikan anggaran operasional sebagai tolak ukur prestasi manajer dan para pe1aksana anggaran lainnya, sehingga harapan akan berfungsinya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat terwujud."

"Krisis 2020 yang disebabkan oleh wabah penyakit berdampak pada kesehatan dan perekonomian secara global termasuk Indonesia. APBN sebagai penopang utama dalam memulihkan perekonomian. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai respon cepat Pemerintah, sehingga semua Kementerian/Lembaga harus melakukan penyesuaian kembali atas program dan anggaran tahun 2020. Perubahan pada besarnya anggaran berpengaruh pada target kinerja organisasi melalui kebijakan yang ditetapkan pimpinan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan unsur manusia sebagai pelaksana yang memiliki motivasi yang berbeda dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode studi kasus yang terjadi pada LIPI. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak yang kompeten di bidangnya. Faktor pendukung meningkatnya kinerja adalah pengalihan fokus kegiatan penelitian untuk penanganan covid19, penerapan budaya kerja digital, penerapan standar biaya internal, pola kerja work from anywhere >mendorong pegawai lebih produktif meskipun masih ada keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pencapaian kinerja tidak terlepas dari motivasi pegawai baik dari dalam maupun dari luar dalam bentuk kebijakan pimpinan sebagai agen perubahan, penentu arah, maupun juru bicara untuk meningkatkan kualitas pegawai. Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai kebijakan awal harus dilakukan dengan kerja sama antara pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan pegawai sebagai pelaksana sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

---

The 2020 crisis was caused by a disease outbreak that had an impact on global health and economy, including Indonesia. The state budget is the main pillar of the economy. refocusing and reallocating the budget as a quick response from the Government, so that all Ministries/Agencies must readjust their 2020 programs and budgets. Changes in the amount of the budget affect organizational performance targets through policies set out in planning and budgeting policies with the main element of humans as executors who have different motivations in completing work. This study uses an exploratory approach with a case study method that occurred at LIPI. Data were obtained through documentation studies and in-depth interviews with competent parties in their fields. Supporting factors for this achievement are the focus of Covid-19 research activities, the application of a digital work culture, the application of internal cost standards, and work patterns from anywhere that encourage employees to be more productive even though they still have limitations in practice. Performance can not be separated from employee motivation both from within and from outside in the form of leadership policies as agents of change, direction setters, and spokespersons to improve the quality of employees. Preparation of planning and budgeting as initial policy must be carried out in collaboration between leaders as policy makers and employees as executors to suit the demands and needs of the organization."

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti sekarang ini, aspek manajerial menjadi sangat penting terutama untuk pengelolaan perusahaan. Terlebih lagi dalam upaya untuk memuaskan stakeholder, peran manajer sangat besar baik sebagai pelaksana maupun sebagai pimpinan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh perilaku manajer terhadap upaya mereka untuk berprestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi mereka sesuai dengan tanggung jawabnya (responsibility center). Upaya manajer untuk berprestasi ini dihubungkan dengan (I) peran manajer dalam penyusunan anggaran dan (2) persepsi dan harapan manajer atas penghargaan. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara truth inducing pay scheme dan assymmetry information terhadap slack anggaran dan prestasi manajer dengan masa kerja sebagai kovariabel. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang berlokasi di Pulau Jawa dengan subyek penelitian adalah manajer operasional yaitu manajer produksi dan manajer penjualan/manajer pemasaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling, data diambil melalui kuesioner, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer produksi untuk berprestasi sebesar 79,2% sedangkan pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer pemasaran/manajer penjualan untuk berprestasi adalah 78,1%. Untuk sampel manajer produksi pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total manufacturing cost adalah 73,8% sedangkan untuk sampel manajer pemasaran/manajer penjualan pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total revenue adalah 68,9%. Hasil penelitian yang lain adalah : (1) secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, peran manajer dalam penyusunan anggaran, persepsi dan harapan manajer atas penghargaan mempunyai pengaruh positip terhadap upaya manajer untuk berprestasi, (2) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer produksi untuk berprestasi terhadap total manufacturing cost, (3) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer penjualan/manajer pemasaran untuk berprestasi terhadap total revenue. (4) berdasarkan truth inducing pay scheme, slack anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi, (5) apabila terdapat asymmetry information mengenai kemampuan prestasi manajer, perbedaan slack anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi lebih besar, (6) berdasarkan truth inducing pay scheme. Prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi,dan (7) apabila terdapat assymmetry information, perbedaan prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi tidak lebih besar."

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."