Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas bantuan hibah yang disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP) bagi program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) guna membantu masyarakat miskin melalui program Ketahanan Pangan, Pelayanan Kebutuhan Dasar serta Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan. Efektivitas bantuan akan dilihat dari tingkat kesesuaian program, kinerja lembaga pelaksana dan kesenjangan (gap) yang terjadi dalam pelaksanaan program.Pengumpulan data primer dilakukan dengan Cara diskusi atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuesioner melalui pendekatan diskusi pada fokus grup. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah deskriptif non-parametrik, dimana data diambil dari kondisi apa adanya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif - analisis tabulasi, baik silang maupun non silang. Hasil analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan proyek PKM tergolong rendah (kurang lebih 40 %) akibat dari keterbatasan tenaga, kapasitas pelaksana yang tidak merata, instrumen yang belum memadai, sistem dan manajemen yang belum stabil untuk menganalisis tingkat kesesuaian program di lapangan. Rendahnya tingkat kinerja lembaga pelaksana mengakibatkan dana hibah untuk program pemulihan keberdayaan masyarakat dalam penelitian ini 52,09% dinyatakan berhasil, 39,58% kurang berhasil dan 8,33% tidak berhasil.Untuk meningkatkan dampak positif kegiatan proyek PKM yang lebih berarti bagi pemberdayaan masyarakat miskin, maka sebaiknya dilakukan analisis yang lebih startegis terutama dalam menentukan fokus dan dominasi kategori usaha yang dibantu, peningkatan kinerja staf baik di tingkat pusat maupun wilayah, peningkatan kapasitas LSMIKSM yang menjadi mitra kerja masyarakat penerima manfaat (beneficiaries) serta sesegera mungkin melimpahkan tugas-tugas teknis proyek kepada Tim Mitra Kerja Teknis PKM di daerah."

"Penelitian yang berjudul Peran Pendamping Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Comdev Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara) ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi di Penjaringan, Jakarta Utara, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan yang dialami oleh pendamping Comdev Indonesia dalam melaksanakan pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari proses pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.Latar belakang dari pemilihan topik pada penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan program kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM, termasuk program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Comdev Indonesia. Padahal dalam, program-program tersebut ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Terdapat empat peran utama yang dirumuskan oleh Comdev Indonesia untuk para pendampingnya, yaitu : peran fasliitatif, peran edukatif (peran pendidikan), peran representatif (peran perwakilan), dan peran teknis. Oleh sebab itu, salah satu upaya agar program pengentasan kemiskinan khususnya program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat miskin seperti untuk meningkatkan pendapatan mereka karena pendapatan mereka masih di bawah standar (belum sesuai dengan upah minimum propinsi) belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dapat tercapai dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan kebutuhan tempat pendamping di tugaskan atau ditempatkan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara jenisnya adalah penelitian yang tergolong penelitian case study. Lokasi penelitian adalah kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Janis sampling (Type of Sampling) pada penelitian ini adalah nonprobab lity sampling atau nonrandom sampling dan penentuan informan dalam penelitian ini mengggunakan metode Snowball Sampling. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori peran community worker dari Jim Ife. Jim Ife mengemukakan bahwa ada empat peranan utama yang dimainkan seorang ages pendamping (community worker) agar terwujudnya tujuan sebuah program pengembangan masyarakat, yakni pecan fasilitatif (facilitative roles), peran pendidikan (educational roles), peran.perwakilan (representational roles), dan peranan teknis (technical roles). Kelurahan Penjaringan adalah daerah yang pertama kali dilaksanakannya program pengembangan masyarakat yang berorientsi pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Comdev Indonesia. Dan dari hasil peneiitian, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pendamping Comdev Indonesia, yaltu: peran fasililatif yang meliputi animasi sosial, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaat sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisir; peran pendidik yang dilakukan oleh pendamping adalah membangkitkan kesadaran, memberikan informasi, memberikan pelatihan; peran perwakilan yang dilakukan oleh pendamping adalah mencari sumber daya manusia, sharing ilmu dan pengalaman; peran teknis yang dilakukan pendamping adalah mengumpulkan data (data collection), mengoperasikan komputer untuk memasukkan data-data yang yang sudah didapatkannya di lapangan, manajemen, pendamping membuat pembukuan sederhana yang dilaporan kepada Comdev, dan mengontrol keuangan. Selain itu, ada lima tahap intervensi yang dilakukan oleh pendamping yaltu pengenalan wilayah pemberdayaan, konsolidasi internal mitra komunitas, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping dalam menjalankan program tersebut, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu, predisposisi yang terdiri dari kurangnya pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai bantuan. Faktor penguat terdiri dari banyaknya tengkulak, latar belakang pendamping bukan dari marketing, sikap pendamping yang kurang bisa berinteraksi secara luwes dengan ibu-ibu, dan tidak adanya keterlibatan dari pihak-pihak tokoh masyarakat, bailk formal maupun non formal secara langsung. Faktor pemungkin terdiri dari salary pendamping yang kecil. Namun meskipun mengalami hambatan ada beberapa hasil yang di dapat dari pelakasanaan program tersebut, seperti rneningkatnya pendapatan mitra komunitas (sasaran progam). Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari proses pendampingan yang dilakukan oleb pendamping maka perlu kiranya dilakukan beberapa perbaikan yaitu: Pertama, peiibatan tokoh masyarakat, bailk tokoh masyarakat formal maupun informal. Kedua, pada setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikutsertakan mitra komunitas. Ketiga, perlu kiranya pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya. Keempat, pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan Cara lainnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"The Inpres program basically is one of the Government's effort to strengthen the capacities of the regional Government to plan and implement development projects which met the needs of the region by providing direct access to local agencies to substantial public resources, as well as to narrow the gap of economic development between regions. However, the diversity of regional economic activity in Indonesia have caused a large variations in the region's ability to make the most of Inpres program. It is obvious that the diversity between regions could be a simple explanation of why the `effectiveness' of Inpres program varies across regions, that is, of why Inpres gives a substantial stimulus to development in some regions and has a nautral or even negative effect in other. That is the principal focus of this study, which aims to analyzes how far the Inpres program could achieve its objective effectively. According to the Paul Mosley's model, it is substantiated that the effectiveness of aid such as Inpres program is determined by several ultimates parameters which are related to the share of aid allocated to recurrent budget, the side-effect of aid on private sector and the ratio of changes in output to changes in private capital stocks and government capital stocks. Empirically, the study shows that Inpres program has some kind of straightforward `leverage' on regional economic development especially for the regions with high rate of growth. In other words, the effectiveness of aid is high in the region with high growth rate."

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."

"Program PPMK yang dirancang untuk periode 2001 - 2007 ini sekarang telah memasuki tahap ketiga. Dalam perjalanannya meskipun program ini telah dirancang dengan cukup sempurna tetapi tidak lepas dari berbagai kekurangan serta penyimpangan. program pemberdayaan masyarakat kelurahan ini masih diragukan pencapaian sasarannya dengan alasan: Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya walaupun telah diberikan bantuan modal melalui PPMK, Terdapat pranata-pranata pembangunan di tingkat kelurahan yang kurang mendukung program PPMK untuk memperkuat potensi atau daya yang diminta masyarakat miskin (empowering), ataupun dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi masyarakat miskin berkembang (enabling), Masih terdapatnya masalah dalam akses pasar dan sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen yang dimiliki oleh masyarakat yang dberikan bantuan, sehingga bantuan modal yang mereka terima dari PPMK belum mampu mengangkat taraf hidup mereka.Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan program dan mengevaluasi keseluruhan -pelaksanaan program dengan menggunakan metode "Before and After". Dimana evaluasi ini tidak menggunakan kelompok kontrol, tetapi memperbandingkan masyarakat antara sebelum dan sesudah mendapatkan program pemberdayaan. Penilaian terhadap kelompok eksperimental berdasarkan kondisi diri sendiri dengan membandingkan antara sebelum mendapatkan intervensi dengan sesudah mendapatkan intervensi.Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kuantitative. Dalam penelitian ini digunakan analisis indeks, dengan menghitung derivasi satu angka tertentu dari ukuran-ukuran pengamatan. lndeks dari suatu variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membuat perbandingan hasil di antara item pertanyaan dan variabel penelitian. Menghitung indeks didasarkan atas rata rata skor setiap item pertanyaan. Atas dasar pengelolahan data tersebut, selanjurnnya digunakan metode korelasional, yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kondisi awal seblum adanya program dan sesudah program. Penggunaan metode korelasional ditujukan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain. Uji korelasi yang digunakan yaitu Tes Ranking Bertanda Wilcoxon.Dampak PPMK terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh terhadap jumlah jam kerja responden dalam satu hari. Tetapi PPMK berpengaruh terhadap perubahan lokasi usaha responden terhadap peningkatan omset usaha ternyata ada perbedaan omset usaha antara sebelum dan sesudah pelaksaan program atau terdapat peningkatan omset. Atau dengan kata lain terjadi peningkatan omset setelah mendapatkan bantuan program. Ruang terbuka yangpaling kurang dalam lingkungannya tentang pembagunan sarana fisik sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pembangunan sarana tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pada proses pembangunan sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam pembangunan sarana fisik dari tahap perencanaan sampai tahap penyelesaian. Di samping itu pembangunan dan perbaikan sarana fisik yang dilakukan melalui PPMK sangat Bermanfaat. Intervensi program tidak berpengaruh terhadap intensitas keterlibatan dalam kegiatan sosial.Intervensi program juga tidak berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga di tingkat RT. PPMK juga tidak berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga di tingkat RW, Pada tingkat Kelurahan didapatkan nilai sisi yang sama dengan tingkat RW Sedangkan intensitas keterlibatan responden dalam forum warga yang lain didapatkan bahwa intervensi program tidak ada berpengaruh terhadap intensitas kehadiran dalam pertemuan warga yang lain. Dengan demikian Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini belum dapat meningkatkan intensitas partisipasi warga untuk menghadiri pertemuan-pertemuan baik yang diselenggarakan oleh lembaga formal maupun non formal Tetapi di sisi lain PPMK berpengaruh terhadap peningkatan keterlibatan anggota masyarakat dalam setiap pertemuan.Intervensi program berpengaruh terhadap kesempatan berbicara pada forum warga. Intervensi program berpengaruh terhadap intensitas kunjungan terhadap tetangga Selain itu PPMK juga dapat meningkatkan partisipasi gotong royong masyarakat."