Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"[Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembangmasih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dariperdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaantenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapatmeningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyakmenunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatankerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dandata individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukanpenurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur disektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur disektor kurang mampu bersaing., The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries isstill debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resourcesresulting from international trade can increase domestic production and demand oflabour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in lesscompetitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited.By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) andemploying individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this studyshows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability ofunemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors.]"

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Jagung menjadi salah satu bahan penting yang terkandung dalam pakan unggas karena nilai kandungan energi dan proteinnya. Sebagian besar jagung yang digunakan dalam industri pakan masih merupakan jagung impor. Dikarenakan produksi yang belum mampu mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri, sampai saat ini Indonesia masih merupakan importir utama jagung. Untuk melindungi para petani penghasil jagung dari serbuan barang impor, pemerintah mengenakan pajak impor sebesar 5% bagi jagung impor. Di lain pihak, para pengusaha pakan ternak sebagai konsumen utama jagung, berpendapat bahwa impor tariff sebesar 5% tersebut terlalu tinggi dan meminta kepada pemerintah agar tarif tersebut dihilangkan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak tariff impor jagung terhadap produksi pakan ayam di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Agar tujuan penelitian dapat tercapai, penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas: (i) harga jagung di pasar domestik, (ii) Konsumsi jagung untuk pakan, (iii) harga kedelai di pasar domestik, (iv) harga pakan pada tahun sebelumnya, (v) produksi pakan rata-rata di tahun sebelumnya, dan (vi) tingkat tarif impor jagung. Dalam penelitian ini analisis data panel digunakan untuk menganalisa pengaruh impor tarif jagung terhadap produksi pakan. Dari hasil tes Chow dan perbandingan jumlah data cross-section dan time-series, ditetapkan bahwa metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Efek Tetap (MET).Hasil estimasi menunjukkan bahwa produksi pakan dan harga pakan pada tahun sebelumnya memiliki dampak positif terhadap produksi pakan. Sementara itu, harga kedelai dan tingkat tarif impor memberikan dampak negatif terhdap produksi pakan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lebih lanjut, produksi pakan di tahun sebelumnya secara signifikan mempengaruhi produksi pakan di tahun berjalan pada tingkat kepercayaan 99%. Harga kedelai di pasar domestik berdampak secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel lain seperti harga pakan pada tahun sebelumnya dan tingkat tarif impor berdampak secara signifikan pada tingat kepercayaan 90%. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produksi pakan tidak terlalu responsif terhadap perubahan variabel-variabel bebas tersebut.

---

Due to its energy and protein content, maize becomes one of the important ingredients of poultry feed. Most of maize used in feed industry is still imported. Since domestic production of maize could not satisfy domestic demand, Indonesia is still a net importer of maize up to this day. In order to protect domestic producers from import surge, government imposed 5% tariff on maize. On the other hand, producers of feed, as the main consumers of maize, suggest that the imposition of 5% tariff is too high, and ask the government to remove the import tariff.The objective of this research is to analyze the impact of import tariff of maize on poultry feed production in Indonesia, especially in Sumatra, Java, and Sulawesi. In order to reach this objective, the study will use the following independent variables: (i) domestic price of maize, (ii) consumption of maize for feed, (iii) domestic price of soybeans, (iv) price of feed in previous year, (v) average production feed in the previous year, and (vi) import tariff level of maize. With the purpose of analyzing the impact of import tariff of maize on feed production, a panel data analysis is used. Based on a Chow test and a comparison of cross-section and time-series data applicability, Fixed Effect Method (FEM) was decided as the appropriate method for this study.The result indicates that average feed production and the price of feed in previous year have positive impact on feed production. Meanwhile, domestic price of soybeans, and import tariff level have negative impact of feed production in Java, Sumatra, and Sulawesi. Furthermore, average feed production in previous year influences feed production this year significantly at the 99% level. Domestic price of soybeans also affects significantly at the 95% level. Other variables such as feed price in previous year and the import tariff level are also significant at the 90% level. Although these variables have significant impact on feed production but the result also shows that feed production is not too responsive to the changes in these variables."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."