Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlawanan pasukan Pattimura pada tahun 1829 di Saparua merupakan kelanjutan Perang Pattimura 1817. Sebab musabab yang mendasari Perang Pattimura juga menjadi alasan bagi pasukan Pattimura untuk melakukan aksi. Semula mereka bersama Kapitan Pattimura telah minum sumpah (angkat janji setia melalui tetesan darah yang diminum bersama) untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari wilayahnya, di Bukit Saniri dalam suatu musyawarah besar. Janji setia kepada Kapitan yang mereka kagumi dan ketaatan pada tanah tumpah darah yang melahirkan mereka, memberikan pilihan hidup atau mati untuk perjuangannya. Mereka menyaksikan pemimpin-pemimpinnya mati digantung di depan benteng Victoria oleh penguasa untuk menakut-nakuti rakyat, karena itu mereka akan lebih berhati-hati dalam mengatur strategi. Organisasi pemerintahan negeri sesudah perang Pattimura tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat karena telah diawasi secara ketat melalui Stb. 1824. No. 19. a. tentang pemerintahan negeri. Satu-satunya wadah yang dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk menyatukan persepsi dan menyalurkan aspirasi adalah organisasi tradisional masyarakat yang disebut Kewang. Kewang adalah satu-satunya organisasi tradisional masyarakat yang lepas dari pengamatan Hindia Belanda. Pemimpinnya disebut Latukewano atau raja hutan, pengelola disebut Sina Kewano dan para anggota disebut Ana Kewano atau anak Kewang. Para Kewang (pemuda negeri anggota Kewang) berhubungan secara rahasia antar sesama mereka dari berbagai negeri untuk saling menyampaikan dan melengkapi informasi. Untuk itu mereka sering mengadakan rapat di hutanhutan. Hasil pertemuan dilaporkan kepada para serdadu Saparua yang berada di Ambon. Para serdadu ini mempunyai sikap yang sama terhadap Pemerintah Hindia Belanda, hanya saja mereka bernasib lebih baik karena tidak dicurigai. Tatkala terdengar berita bahwa mereka akan dikirim ke luar daerah (Ambon) untuk berperang di Jawa dan Sumatera mereka memutuskan bahwa itulah saat yang tepat untuk menyerang Pemerintah Hindia Belanda. Mereka tidak mau meninggalkan tanah tumpah darah mereka dan dipisahkan dari keluarga. Karena itu mereka intensifkan komunikasi dengan para Kewang dan sisa-sisa pasukan Pattimura yang berada di Saparua. Mereka menyurat dan menyampaikan berita ini kepada pasukan Pattimura di Saparua yang dipimpin Izaak Pollatu, Marsma Sapulette dan Tourissa Tamaela. Ketiga orang itu selain sebagai pemimpin kelompok yang telah siap melawan Belanda juga adaiah kepala Kewang dari negeri-negeri Tuhaha, Ulath dan Porto di pulau Saparua. Rapat-rapat makin diintensifkan antara lain di rumah Izaak Pollatu, kemudian di Marsma Sapulette. Mereka membahas surat dari serdadu di Ambon dan sebagian lagi siap untuk menyerang Belanda di Saparua. Salah satu surat yang ditujukan untuk raja Saparua jatuh ke tangan residen. Akhirnya rahasia perlawanan bocor dan Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah pengamanan dan menggagalkan usaha para Kewang yang telah bertahun-tahun mempersiapkan rencana itu. Perlawanan pasukan Pattimura di Saparua tahun 1829 yang bekerjasama dengan serdadu Saparua di Ambon itu pun gagal. Mereka ditangkap dan diajukan ke pengadilan negeri di Ambon. Pergolakan rakyat di daerah ini berakhir di sini."

"Desertasi ini mengkaji masalah integrasi pasca konflik, studi kasus di Maluku Tengah Saparua. Realitas konflik politisasi agama-etnis yang terjadi di Maluku Tengah Saparua, tahun 2000 antar negeri Sirisori Salam dan negeri Sirisori Sarani, membuat warga masyarakat mengalami penderitan secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Penderitaan mendorong kesadaran para pelaku berupaya mempertahankan diri, menciptakan budaya lokal untuk integrasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara khusus etnografi. Untuk membaca data lapangan bagaimana proses reintegrasi yang dilakukan oleh para pelaku dan bagaimana mereka mengrekonstruks ikan integrasi pascakonflik, maka pemikiran Giddens dengan teori strukturasinya dimanfaatkan untuk itu. Temuan penelitian menunjukan bahwa (1). Atas inisatif para pelaku terjadi interaksi diantara para pelaku pada ruang dan waktu sesuai situasi berbeda. Pada situasi rawan interaksi pelaku terjadi di hutan, laut, pantai, loka/perbatasan pos militer. Di situasi keamanan terkendali interaksi pelaku korban konflik semakin melebar, di tempat kerja, ruang domestik dan publik. Adapun para pelaku reintegrasi lokal: kaum perempuan, petani, nelayan, pengemudi ojek, tukang bangunan, anak-anak, pemuda, tokoh pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kelompok kekerabatan. (2). Dari interaksi para pelaku sehari-hari, berlangsung terus menerus dan berulang, mereka menciptakan budaya lokal untuk integrasi, antara lain : (a).budaya ?gandong? baru lintas agama etnis, membentuk kembali struktur tiga batu tungku dan pertemanan baru. (b).menciptakan kerjasma ekonomi ; budaya ?pela? baru lintas agama-etnis ; membudaya kontrak hutan dibayar dengan hasil hutan. (c). membudayakan doa dan dialog, serta budaya Silaturahmi. (d). Menciptakan budaya mempertahankan diri melalui: berteman dengan militer, jaga lingkungan bersama serta menciptakan strategi menghadapi kemungkinan konflik baru, dengan cara mempertahankan identitas diri dan mengalihkan perhatian pada kerja. Implikasi teoritis: (1) Temuan penelitian menunjukan bahwa kajian terhadap masalah integrasi telah mengalami pergeseran perhatian dari ide ke aktual, dari kultural ke struktural Pergeseran ini menunjukan bahwa kebudayaan dibentuk oleh tindakan manusia, yang mengindikasikan bahwa kebudayaan bukan lagi sekedar struktur yang mengarahkan tindakan para pelaku. Tetapi dari tindakan para pelaku sehari-hari, struktur diproduksi dan sekaligus menjadi sarana dari tindakan. 2), Melalui interaksi sehari-hari para pelaku memproduksi struktur baru atau bentuk kerjasama baru lintas agama-etnis, untuk memenuhi kepentingan para pelaku ; ekonomi, sosial-budaya dan politik. 3). Untuk memperkuat kerjasama baru ini, maka dibutuhkan Trust (saling percaya). Trust menjadi sarana utama mengembangkan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu. Dengan kata lain trust harus diusahakan, dikerjakan, dikelola (karena tidak lagi given). Intensitas tust ditentukan oleh kesalingan dalam pengungkapan diri antara para pelaku. Kesimpulan : Integrasi pascakonflik produksi tindakan manusia, tidak hanya memiliki kekuatan kerjasama budaya, tetapi juga sosial, ekonomi, religi dan politik dalam kesatuan sistem yang saling terkait.

---

The dissertation examines the integration of post-conflict issues, case studies in Central Maluku Saparua. The reality of the politicization of religion-ethnic conflicts that occurred in Central Maluku Saparua, the year 2000 between negeri Sirisori Salam and negeri Sirisori Sarani, making residents experience suffering socially, culturally, economically and politically. The suffering encourages awareness of the agency to try to defend themselves, creating a local culture for the integration. This study is an ethnographic qualitative research in particular.

To read how the process of reintegration of field data performed by the agency and how they reconstruct integration of post-conflict, the writer makes use of Giddens assumption concerning with structuring theory . Findings showed that (1). Of the agency initiative, interaction can take place among the agency in space and time according to different situations. In vulnerable situations agency interaction occurs in the forest, ocean, beach, workshops / frontier military posts. In the under control security situation the interaction of agency victims of the conflict widened, in the workplace, domestic space and the public. The local reintegration agency are women, farmers, fishermen, and ojek drivers, construction workers, children, youngsters, government leaders, religious leaders, community and kinship group leaders. (2). Because of daily interaction of the agency which is on going and repetitive, the agency create a local culture for the integration, among others: (a). "Gandong" new cross-ethnic religious culture, reshaping the structure of three-stone stoves and a new friendship. (b). Creating economic cooperation; "pela" new cross-ethnic religious culture; entrenching forest products contracts and forest contracts paid for with its commodity. (c). Culturing prayer and dialogue, and cultural gatherings. (d). Cultures to defend themselves through: making friends with the military, sharing environment and strategic guard against the possibility of new conflicts by maintaining the identity and turning their attention to the work.

Theoretical implications are that: (1) There are findings that showed that the study of the problem of integration has been a shift attention away from idea to actuality, from the cultural to the structural. The shift shows that culture is shaped by human action, and this indicates that culture is no longer a structure that directs the actions of the agency. But based on the actions of everyday agency, structures are produced and become the means of action. (2) Through the daily interactions, the agency produce new structures or new forms of co-operation across religions, ethnicities to meet the interests of the agency economically, socio-culturally and politically. (3) To strengthen this new partnership, the Trust is required (mutual trust). Trust becomes the primary vehicle for developing social relations across space and time. In other words, trust must be cultivated, treated, managed (because it is no longer given). The trust intensity is determined by the reciprocity in selfdisclosure among the agency.

Conclusions: The integration of post-conflict is produced by human action; it does not only have the power of cultural cooperation only, but also social, economic, religious and political unity of interrelated systems."

"Bahasa sissori islam merupakan salah satu bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat. Bahasa ini merupakan bahasa daerah yang terdapat di pulau saparua, provinsi maluku, yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan bahasa daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, patut mendapatkan prioritas dan perhatian yang sama dengan bahasa-bahasa daerah lain. Bahasa ini digunakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di Sisisori islan dan sekitarnya. Adapun umlah penuturanya kurang dari 1.600 orang. Untuk melestarikan dan menghindari kepunahan bahasa sisisori silan diperlukan penelitian tentang fonem bahasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fonem bahasa SIsisori dan pendistribusiannya dalam kata. Metode yang digunkan adalah metode kualitataif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa fonem yang terdapat pada bahaa sisisori islan terdiri atas enam fonem vokal dan tujuh belas fonem konsonan."

"There are seven species of marine turtles known throughout international waters. These are Loggerhead turtle/Caretla carelta (Linnaeus, 1758), Green turtle/Chelania mydas (Linnaeus, 1766), Kemp's ridley turtlell.epidochelys kempii (Garman, 1880), Olive ridley turtle/1,epidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829), Flatback turtle/Natator depressus (Garman, 1880), and Leatherback turtle/Dermochelys coriacea (Vandelli, 1766).In Indonesian waters, there are six species of marine turtles. Kemp's ridley turtle is the only species from the above, which is not found.The status of the Olive ridley turtle in the Red DataBook-IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) is 'Endangered'. CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna) categorizes this species in `Appendix I' meaning that the trading of this animal should be limited. In Indonesia, the Olive ridley--along with the Leatherback, Hawksbill, Flatback and Loggerhead turtle--is listed as a protected species, while the Green turtle is the only turtle species not protected by regulation.Compared with other species of turtle, there is still lack of documentation concerning the Olive ridley turtle in Indonesia. So far, there is still relatively little publication about this species. The main reason is probably because of the limited knowledge of the Olive ridley nesting beach's location. For this reason, research was conducted at Pantai Marengan, in Alas Purwo National Park (Alas Purwo NP), Banyuwangi, East Java. This is one of the few known nesting sites of the Olive ridley turtle in Indonesia.The aim of the research was to investigate the nesting of the Olive ridley turtle. A study of morphometrics and captive program in Alas Punvo NP was also made as part of the research. It is hoped that, the results will be useful for the conservation of the turtle and its habitat.The research was performed during the turtle's nesting season, between March and October 1995. During this period, one hundred and sixty-two (162) nests were found. The peak of activity occurred in July, when fifty-one (51) nests were located. The average clutch size was one hundred and four (104) eggs per nest. On average, the nests were located 5.8 m (SD = 6.7) from vegetation and 18.5 m (SD = 11.5) from the highest high tide mark. The morphometric study of thirty (30) nesting turtles showed that the average curved carapace measurements were 67.5 cm in length (SD = 3.2) and 66.7 cm in width (SD 3.9). The results of carapace measurements showed that the carapace length positively correlated with carapace width, i.e., as the carapace length increase, so the carapace width will also increase. No correlation was found between carapace length and the number of eggs in each clutch. There was also no correlation found between the number of eggs laid and the time used for nesting activity.The captive program of Olive ridley turtle in Alas Purwo NP was set-up in 1989. The survival percentage of hatchlings from semi-natural hatching recorded during the 1995 season was 83.7 %. The highest hatching death rate (45.3 %) occurred in August, when temperature in the rearing container fell to 20"C.According to the secondary data, during the 1984/1985 nesting season, only three (3) nesting sites of the Olive ridley turtle were found in Alas Purwo NP. In the period between April and June 1996, however, one hundred and sixty-nine nesting sites were located. Is population of the Olive ridley turtle increasing within the Alas Purwo NP? The question can only be answered more accurately by tagging of individual animals and monitoring the species over a longer term."

"Penelaahan mengenai serangan unit pasukan tempUr berani mati Jepang dalam pertempuran di Okinawa tahun 1945 pada masa Perang PasiFik, Yaitu Pasukan Khusus Kamikaze (1944-1945). Tujuannya adalah untuk mengetahui operasi serangan pasukan Kamikaze dalam mempertahankan pulau Okinawa dan pengaruh pasukan Kamikaze tersebut bagi Jepang dalam pertempuran di Okinawa khususnya dan Perang PasiFik pada umumnya. Penelitian dilakukan melalui metode kepustakaan} dengan mengumpUlkan data dari sejumlah buku. Sulitnya penulis mendapatkan buku acuan berbahasa Jepang membuat sebagian besar didasarkan pada buku--buku acuan berbahasa Inggris.Hasil penelitian kepustakaan ini menunjukkan bahwa Pasukan Khusus Kamikaze merupakan unit pasukan yang penting bagI Jepang pada masa akhir Perang PasiFik. Keberhasilan Jepang mempertahankan pulau Okinawa dari serbuan Sekutu dan menghindarkan Jepang dari kekalahan dalam Perang Pasifik ditentukan oleh keberhasilan operasi serangan pasukan Kamikaze terhadap armada kapal penyerbu Sekutu di Okinawa. Operasi serangan pasukan Kamikaze dalam pertempuran di Okinawa merupakan suatu serangan bunUh diri yang melibatkan satuan Kamikaze terbesar yang pernah digunakan Pasukan Udara Jepang menjelang berakhirnya Perang Pasifik dan membutuhkan pengorbanan jiwa dan material yang sangat besar Serta bersifat untung-untungan."

"Daru Waskito, 0786040025, Jurusan-Sejarah Eakultas Sastra Universitas Indonesia, Pembentukan: Pasukan Banteng Raiders, Awal Tumbuhnya Pasukan Khusus Anti Gerilya Di Indonesia, Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1952-1956 (Dibimbing oleh: Saleh As'ad Djamhari, SS). Jawa 'Tengah seperti daerah-daerah lain di Indonesia disepanjang periode tahurn 1950-an dilanda pemberontakan yang ditimbulkan oleh gerombolan Darul Islam. Upaya untuk menumpas pemberontakan ini mengalami kesulitan karena Darul Islam dalam melakukam aksinya menerapkan taktik-gerilya. Taktik gelrilya memang tidak asing lagi bagi TNI karena mereka pernah menerapkan juga sewaktu melawan Belanda semasa perang kemerdekaan dan bergerilya dengan baik. Tetapi keberhasilan TNI dalam menerapkan taktik gerilya bukan jaminan babwa TNI juga mampu melakukana taktik anti gerilya. Justru masalah anti gerilya merupakan masalah baru bagi TNI pada masa itu. Untuk mengatasi aksi-aksi gerilya Darul Islam maka Letkol Ahmad Yani, Komandan aperasi Gerakan Banteng Nasional (operasi untuk menumpas Darul Islam) berinisiatif untuk membentuk pasukan khusus. Pasukan yang kemudian diberi nama Banteng Raiiders berfungsi sebagai pasukan penggempur yang tugasnya melakukan: pengejaran dan- penyergapan. Di dalam penerapan di lapangan ternyata pasukan khusus ini mampu mengimbangi dan sekaligus mematahkan aksi-aksi gerilya Darul Islam."

"Berbagai permasalahan kesehatan termasuk di Maluku diduga berhubungan dengan literasi kesehatan. Beberapa studi menyatakan masih terdapat tingkat literasi kesehatan yang terbatas, termasuk pada mahasiswa. Penelitian tentang literasi kesehatan pada mahasiswa khususnya di Indonesia bagian timur, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi kesehatan pada mahasiswa program sarjana reguler di Universitas Pattimura dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dari Studi Literasi Kesehatan 2019 dengan sampel mahasiswa sarjana angkatan 2018 dari 9 fakultas di Universitas Pattimura (n=356) dengan desain potong lintang. Pengukuran literasi kesehatan dilakukan menggunakan instrumen European Health Literacy Survey Question 16 (HLS-EU-Q16) yang telah diadaptasi ke dalam konteks dan Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat literasi kesehatan terbatas dengan rata-rata skor sebesar 32,94 (SD=6,81) skala 0-50. Faktor yang berhubungan dengan tingkat literasi kesehatan adalah suku orang tua (p=0,002), kepemilikan asuransi kesehatan (p=0,029), dan riwayat penyakit (p=0,001). Faktor yang paling dominan adalah riwayat penyakit. Diperlukan intervensi yang bersifat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan literasi kesehatan pada mahasiswa.

---

Various health issues, notably in Maluku, are thought to be linked to health literacy. Several studies state that there is still a limited level of health literacy, including among students. Research on health literacy among students, particularly in eastern Indonesia, is still limited. This research aims to determine the level of health literacy among regular undergraduate students at Pattimura University and the factors related to it. This research is a secondary data analysis from the 2019 Health Literacy Study with a sample of 2018 undergraduate students from 9 faculties at Pattimura University (n=356) with a cross-sectional design. Health literacy was measured using the European Health Literacy Survey Question 16 (HLS-EU-Q16) instrument which has been adapted to the Indonesian context and language. The results of this study show a limited level of health literacy with an average score of 32.94 (SD=6.81) on a scale of 0-50. Factors related to the level of health literacy were parents' ethnicity (p=0.002), health insurance ownership (p=0.029), and medical history (p=0.001). The most dominant factor is medical history. Interventions are needed that increase knowledge and skills to increase health literacy in students."

"ABSTRAKKewang adalah lembaga sosial di desa-desa Pulau Saparua, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar desa maupun penduduk desa itu sendiri, terhadap segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah-tanah desa yang merupakan lumbung alami dari masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha Kewang dalam melaksanakan fungsinya, ialah menetapkan Sasi. Sasi adalah larangan untuk memetik hasil atau panenan dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya agar tanaman dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam melaksanakan fungsinya, Kewang berpedoman pada norma-norma pengendali (adat istiadat).Lembaga social ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa Eropa (Portugis, 1512; Belanda, 1599) menguasai Saparua. Maka tradisi Kewang ini sebenarnya telah lama berakar dalam masyarakat Saparua. Peranannya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan juga tidak diragukan lagi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat, maka efektivitas fungsi Kewang ini terus merosot, sehingga banyak desa-desa di pulau Saparua yang meninggalkan tradisi Kewangnya.Salah satu desa di pulau Saparua yang cukup lama mempertahankan fungsi Kewangnya adalah desa Ihamahu. Malahan atas keberhasilannya dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di desanya, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1982, Korps Kewang Ihamahu memperoleh penghargaan Lingkungan Hidup Nasional berupa pahatan Kalpataru tiga dimensi berlapiskan emas murni. Tampaknya saat itulah puncak keberhasilan Kewang desa Ihamahu, karena pada masa-masa berikutnya efektivitas fungsinya terus merosot, menyusul kewang-kewang lainnya di banyak desa desa dalam wilayah pulau Saparua.Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas telah mengundang pertanyaan, faktor-faktor apa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap makin melemahnya efektivitas fungsi Kewang di Pulau Saparua.Dengan menggunakan desain survai dalam telaah korelasi, dipilih enam variabel yang akan diamati kaitan fungsionalnya. Variabel-variabel itu ialah: Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, Fertumbuhan Penduduk, Efektivitas Fungsi Norma Pengendali, Sikap Pimpinan Desa, dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:- Tingkat Pendidikan, Kontak-kontak Dengan Dunia Luar, dan Pertumbuhan Penduduk, tidak berkorelasi secara signifikan dengan Efektivitas Fungsi Norma Pengendali.- Efektivitas Fungsi Norma Pengendali tidak berkorelasi secara langsung dengan Efektivitas Fungsi Kewang, tapi melalui Sikap Pimpinan Desa.Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: Bahwa norma pengendali atau adat-istiadat tidak selalu dapat melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat. Sebaliknya keputusan-keputusan pimpinan formallah yang justru memegang peranan penting.Berkenaan dengan itu, usaha pelestarian kemampuan lingkungan di desa oleh masyarakat tidak akan dapat diandalkan tanpa peranan aktif pimpinan desa. Berdasarkan kenyataan tersebut betapapun kedudukan dan peranan pimpinan formal yang didukung oleh sistem pemerintahan nasional masih lebih penting daripada pimpinan adat, walaupun seringkali kehadiran pimpinan formal itu menimbulkan kecemburuan sosial.

---

ABSTRACT

Kewang is a social institution in the villages of Pulau Saparua which functions as a controlling agent toward arbitrary action of inhabitants living outside the village as well as inhabitants of the village itself, toward all what grows and lives on village land which forms a natural rice-barn of the society itself. One of the efforts of Kewang in the performance of its function is to determine Sasi. Sasi is a prohibition to collect harvest in certain periods. The objective thereof is to facilitate the vegetation to provide its optimal yield.

In performing its function Kewang is guided by controlling norms based on customs and traditions.

This social institution existed already before European nations (Portuguese, 1512; Dutch, 1599), governed Saparua. Therefore this Kewang tradition is in fact rooted in the Saparuan society since a long time ago.

Its role the management of natural resources and environment is also not to be doubted any more. In line with the development in the society, however, the effectiveness of the Kewang function is ever declining so that many villages in Saparua leaves their Kewang tradition. One of the villages in Pulau Saparua which has maintained the Kewang function long enough is the village of Ihamahu. For its success in managing natural resources and environment .in its village, at the commemoration of Life Environment Day on 5 June 1982 Ihamahu Kewang Corps has obtained National Life Environment appreciation in the form of a Kalpataru three dimensioned carving with a lining of pure gold. It seems that it was the peak of successful Kewang achievement in the village of Ihamahu because at the therafter following periods the effectiveness of its function is ever declining, following other Kewang in many villages in the Pulau Saparua region.

The fact as described above has raised the question; what factors are really responsible for the weakening of the effectiveness of the Kewang function in Pulau Saparua. In the application of a survey design in a correlation research six variables were chosen of which the functional correlation ship will be observed. Mentioned variables are: Level of Education, Contact with the Outside World, Population Growth, Effectiveness of the Controlling Norm Function, attitude of the Village Headman, and the Kewang Effectiveness Function.

The investigation result shows that:

- Levels of Education, Contacts with the Outside World, and Population Growth have no significant correlation with Controlling Norm Effectiveness Function.

- Controlling Norm Effectiveness Function has no direct correlation with Kewang Effectiveness Function, but is the case via (through) the attitude of village headman.

Hence from the mentioned investigation result can be concluded that a Controlling Norm or Customs and Tradition is not always in a position to perform a social control on society. Contrariwise the decisions of the formal leading authority just play an important role. In connection thereof the effort to make an everlasting environment in the village by the society cannot be relied on without the active role of the village headman. Based on mentioned fact, however that may be, the position and the role of the formal leading authority backed (supported) by a national government system is more important than a backing adat authority, although the pretence of a formal leading authority often cause a social suspicion."