Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Wajib Pajak (WP) harus melakukan kewajiban perpajakan termasuk sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu diantara beberapa kewajiban perpajakan tersebut, terdapat 2 (dua) kewajiban penting yaitu pertama, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas sehingga diketahui jumlah pajak yang terutang, serta kedua, terutama WP yang menjalankan usaha harus menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan. Kepada WP juga diberikan hak-hak penting yaitu hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), keberatan dan banding. WP yang tidak/kurang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, akan dikenai sanksi perpajakan, yang berupa sanksi administrasi (bunga, denda dan kenaikan) serta sanksi pidana kurungan. Dalam rangka menguji kepatuhan WP, Direktur Jenderal Pajak (DIP) berwenang melakukan pemeriksaan pajak dan DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang berupa, SKPKB, SKPKBT, SKPLB atau SKPN. Bilamana diketahui terdapat indikasi pelanggaran pidana perpajakan, WP akan dilakukan penyidikan pajak, yang kemungkinan WP akan dijatuhi pidana kurungan selain harus membayar pajak yang belum dibayar berikut sanksinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis, adapun teknik pengumpulan data melalui : Studi kepustakaan, Studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa Kantor Konsultan Pajak (KKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya serta data sekunder diperoleh dari laporan kinerja Kantor Wilayah IX DM Jawa Timur. Dari hasil pembahasan bab III diperoleh kesimpulan bahwa WP orang pribadi cenderung kurang patuh dalam menyampaikan SPT dibanding dengan WP yang berstatus PMA, BUMN, BUMD, beroreintasi ekspor atau setelah diaudit diberikan opini wajar tanpa syarat atau wajar dengan syarat, serta WP yang menjadi klien KKP atau KAP. Penyelenggaraan pembukuan/pencatatan apakah sudah benar, lengkap dan dapat menggambarkan dengan sebenarnya usaha WP, tidak diketahui dengan pasti sebab WP cenderung tertutup /merahasiakan keadaan sebenarnya. Sanksi perpajakan, bagi WP orang pribadi tidak membuatnya jera dan akan mengulangi kembali kesalahannya. Pemeriksaan pajak masih merupakan upaya yang tepat untuk mendorong WP agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyuluhan tidak diketahui efektifitasnya dalam rangka mendorong kepatuhan WP. Dalam kenyataannya WP dengan berbagai cara berusaha menghindari kewajiban perpajakan."

"Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan reformasi di bidang perpajakan, dimana sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai penyangganya, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Untuk mendukung sistem self assessment ini, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaksanakan tugas penyuluhan secara intensif, menyelenggarakan tugas pelayanan perpajakan secara prima disertai tugas pengawasan atas pelaksanaan sistem ini dengan penerapan penegakkan hukum (law enforcement) secara adil (fair) dan konsisten.Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pencapaian penerimaan pajak, maka penelitian terhadap kinerja pelayanan perpajakan dilihat dari tingkat persepsi atau kepuasan wajib pajak perlu diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (hubungannya) tingkat pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat dengan menggunakan sampel 100 Wajib Pajak Besar Tetap Badan, meliputi tahun pajak 2002 dan 2003. Metode penelitian yang digunakan melalui daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 30 pertanyaan, dengan instrumen Servqual dari Zeithaml-Parasurahman-Berry sebagai indikator tingkat kepuasan wajib pajak melalui lima dimensi, yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan empathy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, walaupun ada sangat rendah sekali.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan, agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan.

---

In order to get an optimal tax revenue, there are needed a capable tax agencies who are able to perform their task and the taxpayer society to fulfill their tax duty. This is in conformity with the reformation in taxation in Indonesia, where the applied system is self assessment, supported by voluntary compliance, that is the taxpayers are being trusted to count, to pay and to report their tax obligations correctly and promptly in accordance with the current tax regulation.

As a consequence of supporting this self-assessment system, the Directorate General of Taxes has to give an intensive illumination, has to perform well in giving tax services, as well as to supervise the implementation of this system, along with the application of law enforcement consistently and in a fair way.

Considering that the obedience of taxpayers is one of the very important factors in order to reach the tax revenue, it is necessary to conduct the research to investigate the performance of tax agency in giving tax service. This research should be conducted to see the level of perception of the taxpayer?s satisfaction. It is meant to know the correlation between tax service given to taxpayers and their satisfaction in meeting their tax obligations.

The research has been conducted in The West Sidoarjo Tax Office, using 100 big permanent institution taxpayers as the sample, covering the tax year of 2002 - 2003. The method being used is questionnaire containing 30 questions. using the instrument of Servqual from Zeithaml-Prasurahman-Berry as indicator of the taxpayers satisfaction through 5 dimensions, that is: tangible, reability, responsiveness, assurance and empathy.

The research result shows that there is no positive and significance correlation between the service quality level and taxpayer's obedience level, although there is very low.

Based on the research result, it is suggested that The West Sidoarjo Tax Office improve and increase their taxation service quality as well as pay attention to the welfare level of human resources who do the service task, in order to create a good consistent and continuous service."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak serta kualitas administrasi pemeriksaan pajak ditinjau dari persepsi kelompok Fiskus. Di samping itu, dengan penelitian ini juga ingin diketahui: Pertama, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak; Kedua, perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak; Ketiga, hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak.Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Jakarta dan Sekitarnya selama empat bulan (April 1996 sampai dengan akhir Juli 1996). Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan besar sampel seluruhnya 100 responden, untuk kelompok Fiskus 37 orang, Pakar Perpajakan 27 orang, dan masyarakat Wajib Pajak 36 orang.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Umuk kelompok fiskus terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan 62 butir tentang administrasi pemeriksaan pajak. Untuk Pakar Perpajakan, jumlah butir instrumennya hanya menyangkut 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak, 39 butir tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu untuk masyarakat Wajib Pajak, jumlah butir instrumennya terdiri atas 80 butir tentang materi kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak dan 39 butir materi tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dari jumlah butirmasing-masing instrumen tersebut, seluruhnya tidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA satu jalan, dan korelasi sederhana pada taraf signifikansi α = 5%.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, baik menurut persepsikelompok Fiskus, Pakar Perpajakan, dan masyarakat Wajib Pajak, kualitaskebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak termasuk ke dalam kategori sedang. Kedua, kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak menilai bahwa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak termasuk kedalam kategori sedang. Ketiga, kelompok fiskus menilai bahwa, kualitas administrasi pemeriksaan pajak termasuk kedalam kategori sedang. Keempat, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai kualitas kebijaksanaan dalam pemeriksaan pajak. Kelima, tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Keenam, baik menurut kelompok Fiskus, Pakar Perpajakan dan masyarakat Wajib Pajak, tidak terdapat hubungan antara kualitas kebijaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagipengembangan dan peningkatan pelayanan serta kualitas dalam pemeriksaan pajak di Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang justifikasi dan konsekuensi yang muncul akibat kewajiban penyampaian spt secara elektronik, baik itu bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Konsekuensi yang muncul harus dapat diterima dengan tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan tujuan kemudahan administrasi dapat tercapai.

---

This research talks about government policy that gives tax payers the obligation for delivering e-SPT to tax payers who registered at Madya Tax Office, include Tax Office at Special Tax Office area and Tax Office at Large Tax Office area. The research is qualitative one with descriptive design.

The result of this research talks about justifications and consequences that emerge, from the tax payers obligation for delivering e-SPT, for tax payers or tax officers. The consequences from the policies government that emerge have to be accept for achieve the effective and ease of administration purposes."

"Kontribusi penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara (APBN). Agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada empat yaitu: pemahaman wajib pajak berpcngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Metodologi penilitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pcrusahaan yang telah menjadi wajib pajak di kabupaten Serang. Data penelitian dipcroleh dengan penyebaran kuisioner, kuisioner yang disebar berjumlah 100, dari jumlah tersebut kuisioner yang diterima peneliti berjumlah 35 dan yang dapat diolah berjumlah 35 kuisioner, karena 5 tidak lengkap pengisiannya. Untuk melihal pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signilikan antara pemahaman dengan tingkat kepatuhan hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,484 yang berarti lebih besar dari 0,05. Analisis terhadap hipotesis kedua menunjukan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan terhadap hipotesis ketiga menunjukan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0.498 yang berarti lebih besar dari 0,005, sedangkan terhadap hipotesis keempat secara bersama-sama ketiga variabel mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukah dengan angka signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada aparat pajak untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan, kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, dan kepada aparat pajak untuk menjaga kode etik sehingga ada persepsi yang positif dari wajb pajak.

---

The contribution of income from lax is an important resource slate budget (APBN) In order to obtain tax income target, therefore some steps to increase the level of tax payers? compliance are required.The main problem in this research is whether the understanding of tax payers, tax inspection and tax payers? perception will have an effect on tax payers? compliance Level.There are four hypotheses, which are raised in this paper, that is: Tax payers understanding will affect to the level of tax payers compliance. Tax inspection will influence to the level of tax payers compliance, tax payers' perception will affect to the level of tax payers compliance and finally, tax payers understanding. Tax inspection, and tax payers perception as a whole will have an effect to the level of tax payers compliance.The usage of Research methodology is quantitative method with survey approach. Research population is companies that have become tax payers in Serang Regency. Research data was obtained by spreading questionnaires. The amount of questionnaires are 100 (one hundred) Among 100 questionnaires. Returned questionnaires were 35 (thirty-five) and processed questionnaire were only 30 (thirty), because 5 (five) questionnaires were incomplete. To analyze independent variable impact toward dependent variable, this research applies simple regression equation and multiplied regression equation. The result of analysis toward research data proves that there is no significant influence between understanding (of tax payers) and the compliance (of tax payers), this is shown by significant rate of 0.484 which is higher than 0.05. However, the outcome of analysis toward the next hypothesis illustrates that tax inspection has an influence to the compliance (of tax payers). This is confirmed by significant rate of 0.000, smaller than 0.05. The third hypothesis explains that the perception (of tax payers) has no significant influence toward the compliance (of tax payers) this is shown by significant rate of 0.498 which is higher than 0.05, at last, the final hypothesis shows that three variables as a whole affect tax payers? compliance. This is proven by significant rate of 0.000 which is smaller than 0.05.From this research, suggests to the tax authority to increase audit activities, proposes to the government to create a simple and an uncomplicated rule to the tax payers, and recommends to the tax authority to maintain ethical code of work, hence the perception from the tax payers will arise positively."

"Self assessment system gives chance to the taxpayers? to calculate, tpo pay, and to report their tax liabilities by themselves. This system made by Directorate General of Taxes (DGT) as Indonesian tax administrator has three main tasks: servicing, guiding, and controlling. Taxpayers role in fulfilling their obligation is an important key toward voluntary compliance from its assessment system. Servicing is one of strategic step to optimize tax revenue. DGT has the obligation to support and motivate taxpayer?s effort in fulfilling their obligation by giving the best services.

This research describes the correlation between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance to report their tax obligation. The tool to measure the tax servicing variable is Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty by the Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative. Beside that, this servicing effect measures SPT compliance in long and sort term, and other compliance such as bookkeeping and tax cut; and these are the tools to measure taxpayer compliance variable.

This research uses quantitative approach with descriptive method for data analysis. This research is conduct in Jakarta Pademangan Tax Office. This research use purposive sampling or judgment sampling which is a sample based on criterion that have been formulated before by the researcher. Researcher uses survey method to the active corporate taxpayer in Jakarta Pademangan Tax Office. Based on Solvin formula, 98 samples have been taken. Data ?Processing is conducted by using SPSS (Statistical Package for Social Study) version 13.00 Hypothesis test between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance reports their tax obligation variables show that there is a correlation but the correlation is weak. This research generally shows that services by Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative are not fully good enough and they are not fully obedient to report their tax obligation (on bookeeing and tax cut). The researcher suggest that tax officer require improving tax services especially by improving the quality of services to the tax payers and the Account Representative must be closer to the taxpayers so that taxpayer can fulfill their obligation much better than they are doing now."

"This research was carried out to research the behavior of the company’s tax compliance especially the big company that was registered in the Large Tax Of ce in Jakarta. The design of this research was the survey research by using the instrument of the questionnaire. The data in the analysis by using Structural Equation Modeling (SEM) with the LISREL program 8,54. This research found proof that was the same as the research beforehand Bradley(1994), Bobek (2003), Lussier (200), Sihaan (2005) and Mustikasari (2007) those are (1) the Perception of the control behavior have positive and signi cant the professional intention to the tax compliance. (2) the professional intention have in uential tax positive and signi cant of the company’s tax compliance, (3) the Perception of the condition for the company’s have positive and signi cant of the company’s tax compliance, (4) the Perception of the company’s facilities have positive and signi cant the company’s tax compliance, (5) the Perception of the Climate Organization have positive and signi cant of the company’s tax compliance. Whereas the variable (6) the perception of the control behavior have not signi cant was directly of the company’s tax compliance."

"Rendahnya motivasi patuh membayar pajak sudah menjadi fenomena umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sering menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang kurang memadai sehingga menimbulkan citra buruk di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi pajak dengan motivasi patuh membayar pajak pada pedagang PD Pasar Jaya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 154 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 255 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan tes yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak PD Pasar Jaya mempersepsi baik mengenai citra administrasi pajak dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, sementara mengenai motivasi patuh membayar pajak secara umum tergolong tinggi balk motivasi untuk melaporkan maupun menyeto: kan. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Demikian pula dengan citra administrasi pajak juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan semakin baik citra administrasi pajak, maka semakin tinggi motivasi patuh membayar pajak.Dengan kondisi seperti itu, maka pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak dan citra administrasi perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi patuh membayar pajak. Upaya peningkatan pengetahuan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pedagang secara rutin sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan, sedangkan untuk perbaikan citra administrasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas segenap aspek administrasi pajak.

---

The lack of motivation in paying tax has been universal phenomenon in developing countries like Indonesia, so that it makes target cannot be achieved. The lack of motivation in paying tax is caused by-several among others-the lack of knowledge in tax regulation among taxpayers and improper tax administration so that it creates bad image in society. Based on the argument, this research was aimed to examine the relationship between knowledge of tax regulation and tax administration image with motivation in taxpaying obedience among merchants at PD Pasar Jaya.

Descriptive and correlation method was used in this study. 154 respondents acquired by implementing simple random sampling technique were participated. Valid and reliable questionnaires then were examined using Spearman Rank and t -test assisted with SPPS ver. 13.G.

Descriptive analysis showed that generally, taxpayers at PD Pasar Jaya had good perception toward tax administration image and had low knowledge of tax regulations, whereas the motivation in taxpaying obedience generally high, both in motivation to report and pay. Moreover, hypotheses testing showed that the knowledge of tax regulations had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. Tax administration image also had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. So that it can be concluded that the higher taxpayers knowledge in tax regulation and the better tax administration image, the higher motivation in taxpaying obedience.

Based on the findings, knowledge of tax regulations and tax administration image should be improved to increase motivation in paying tax. The improvement can be done by giving information to merchants continuously in accordance with the development and changes of tax regulation. To increase tax administration image should be done as an integrated and sustainable toward tax administration aspects."