Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktifitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi masyarakat. Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan "Tarik menarik". Hai ini dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih basil penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi oprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan. Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan Iahirnya Keputusan Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini."

"Kondisi wilayah hukum Polsek Metro Tamanpuri yang bercorakkan kota lama dan merupakan pusat perdagangan dan pusat hiburan, sangat memungkinkan bagi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penanganan perkaranya dilakukan oleh Unit Reserse, dengan keterbatasannya baik personil, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia, sulit diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini terbukti dari terjadinya proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang menggambarkan kegiatan penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi terdapat adanya proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan diluar prosedur itu berlangsung pada setiap tahapan pemeriksaan peristiwa pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun bentuk-bentuk pemeriksaan diluar prosedur yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu berupa : tindakan kekerasan dan penyiksaan sebagai taktik yang digunakan untuk mengejar pengakuan, perbuatan tidak senonoh yang berupa pelanggaran sampai melakukan tindak pidana, korupsi, yang kesemua tindakan ini termasuk dalam "extra judicial", dan diskresi.Terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur ini sangat mungkin dipengaruhi oleh : hubungan yang bersifat negatif dalam rangka penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu menyangkut hubungan kerjasama, kekuasaan dan pertemanan, lemahnya pengawasan, penyidik/penyidik yang kurang profesional, peran penyidik/penyidik pembantu, status sosial tersangka dan saksi serta sarana dan prasarana serta anggaran yang minim."

"Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Elektronik Manjemen Penyidikan (EMP) terhadap efektivitas kinerja dari penyidik SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Kemudian penelitian ini juga akan menguku secara empirical mengenai implementasi EMP dengan substansi visi dan misi kepolisian Republik Indonesia atau POLRI yang tertuang dalam program PROMOTER. Analisa awal menunjukkan bahwa dengan adanya EMP penyidik di SUBDIT JATANRAS Pola Metro Jaya dapat menyelesaikan proses penyidikan lebih efisien dan meningkatkan kinerja penyidik. Namun demikian, belum terdapat indikator yang diukur secara empirik mengenai factor yang menyebabkan EMP menjadi pendorong dalam efektivitas kinerja penyidik. Selain itu, penerapan IT merupakan hal yang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat modern yang sangat kompleks. Oleh karenanya, perlu diuji apakah EMP merupakan tuntutan perubahan zaman yang dibutuhkan oleh penyidik, dan apakah EMP telah merepresentasikan kebutuhan POLRI dalam visi misi yang tertuang secara komprehensif pada PROMOTER. Penelitian ini menggunakan mix-method research yang mana data kuantitatif melalui kuesioner akan diukur secara numerical dan menemukan indikator yang perlu di gali lebih jauh mengenai implementasi EMP. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang spesifik menjelaskan pengaruh implementasi IT di kepolisian, teori efektivitas kinerja di departemen kepolisian yang membahas manajemen system informasi, dan konseptual mengenai strategi manajemen strategis, yang mana akan menjawab indikator-indikator dalam kuesioner. Penelitian ini akan menemukan factor yang spesifik terhadap efektivitas kinerja penyidik melalui penerapan EMP. Hal ini akan menunjang perbaikan system dan improvisasi kelembagaan jika peneliti menemukan indikator yang kurang memenuhi tujuan dari program PROMOTER dan efektivitas kinerja penyidik.

---

This research is a descriptive explanatory to answer how the impact of IT implementation that represented by Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) towards the effectivity performances of investigator personnel at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Furthermore, this research will examine the effectiveness indicators through perspective of PROMOTER agenda and examines that with empirical evidence that found by field study through this research. The initial findings that became this research foundation for research questions found that the EMP implementation shows its effectiveness by examine through job performances quality of the investigators at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. However, this IT implementation among the investigation has been never evaluate yet or even reviewed by recent research. Moreover, the EMP implementation was not the only factor that could works to examine investigators performance. There are several factors that could be another reason why the effectivity of SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya increasing, such as the line goals of PROMOTER that complemented the EMP implementation. Therefore, this research will not only measure the EMP implementation, yet the other factors such as PROMOTER agenda. Since EMP was implemented while the PROMOTER also pushed by the POLRIs structure which one of the agenda is to answer the society complexity that also has effects to the police performance. This research employs several theories and concept that usually also employed by recent research about measuring IT implementation among police officers. Those theory and concepts such as IT implementation for law enforcement, data management, theory of police effectivity, and the management strategic concept. This research also will employ mixed-method research, where the quantitative will answer this research by numerical measurement, and the qualitative will completing and explaining what numerical data has found. From comprehensive data gathering, this research aims to evaluate the EMP implementation among SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya and found the most and the lowest indicators that could improving the EMP implementation."

"Skripsi ini membahas persoalan kekerasan berbasis agama dalam pemahaman filosofis dengan menggunakan analisa Daniel Dennett melalui karyanya yang berjudul 'Breaking The Spell: Religion As A Natural Phenomenon'. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memahami fenomena agama melalui kerangka pemikiran Dennett serta memperlihatkan bagaimana pentingnya detoksifikasi dan investigasi ilmiah terhadap agama dan prakteknya demi terwujudnya pencerahan pemikiran dan peradaban manusia yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa watak ambiguitas yang melekat pada agama menuntut manusia untuk segera melakukan pemahaman dan penyikapan secara objektif dan komprehensif terhadap agama.

---

This script is discuss an issue about religious violence in philosophical comprehension with analysis from Daniel Dennett by his work 'Breaking The Spell: Religion As A Natural Phenomenon'. The purpose of this research is to understand phenomenon of religion by framework of Dennett's thought and to show how is important a scientific investigation toward concerning religion and its practices for the sake of an enlightenment thinking and the better of human civilization. This research is use a literature method. The result is that the ambivalence of the sacred in religion is prosecute the human being to immediately realize, understand comprehensively, and have an objective attitudes toward religion."

"Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketenteraman rumah kediaman ataupun melanggar kebebasan privasi pada tubuh seseorang. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai Undang-Undang. Pengaturan mengenai penggeledahan diatur dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai Kewenangan dalam Penggeledahan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis- normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bagaimana Kewenangan dalam Penggeledahan apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

---

A search is part of an investigation. A search is an act of the authorities to restrict people's freedoms, including violating the peace of a residence or violating the privacy of a person's body. These searches can be taken on the basis of suspicion. Therefore, a person can be searched at any time for the purpose of investigation and law enforcement. It may even lead to detention. Although searches are usually carried out on people who have been named as suspects or defendants, if a person is searched at any time, it does not mean that the person has become a suspect, defendant or convict. These searches can be carried out on anyone. Because it directly concerns a person's human rights, the search must be conducted in accordance with the law. The regulation on searches is stipulated in Article 32 of the Criminal Code (KUHAP). The problem discussed is about the Authority in Searches seen from a Human Rights Perspective. This research is a juridical-normative legal research that uses the Law approach to how the Authority in Searches when viewed from a Human Rights perspective."

"Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lepas pantai menggunakan struktur platform sebagai bangunan tempat Instalasi dan Peralatan Migas beroperasi. Terdapat lebih dari 640 Platform Migas di Indonesia dimana sekitar 400 Platform telah berumur lebih dari 30 tahun. Sampai tahun 2023, jumlah Platform Migas yang tidak beroperasi mencapai lebih dari 100 Platform. Instalasi Migas yang sudah tidak digunakan harus dilakukan Kegiatan Pasca Operasi (decommissioning) dengan menggunakan dana pasca operasi. Namun mengingat besarnya biaya untuk melakukan decommissioning tersebut, sedangkan untuk instalasi yang sudah tua (sebelum kontrak tahun 1994), banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang belum mencadangkan dana untuk kegiatan pasca operasi. Sehingga sebagian besar platform tua tersebut belum dilakukan decommissioning. Selain menunggu keputusan untuk dilakukan decommissioning, beberapa platform yang telah dilakukan kajian subsurface akan dilakukan reaktivasi. Sebelum dilakukan reaktivasi ataupun decommissioning, KKKS harus dapat menjamin integritas dari struktur platform tersebut dengan melakukan inspeksi. Pelaksanaan inspeksi bawah air memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan metode Time Based Inspection (TBI), inspeksi bawah air dilakukan setiap empat tahun sekali. Penelitian ini mencoba melakukan kajian Risk Based Inspection (RBI) terhadap dua platform sumur di laut jawa yang sudah tidak beroperasi. Satu dari platform tersebut akan dilakukan reaktivasi, sementara satu platform menunggu untuk dilakukan decommissioning. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa dengan metode RBI, didapatkan optimalisasi biaya inspeksi bawah air sekitar 33%. Dengan rutin melakukan inspeksi, KKKS akan dapat melakukan monitor terhadap integritas platform tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan reaktivasi maupun decommissioning dapat dilakukan dengan aman. Selain tetap dilakukan inspeksi, terdapat beberapa opsi pembongkaran atau pemanfaatan platform tidak beroperasi yang telah dilakukan. Opsi-opsi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang.

---

Offshore exploration and exploitation activities use platform structures as buildings where Oil and Gas Installations and Equipment operate. There are more than 640 oil and gas platforms in Indonesia, of which around 400 platforms are more than 30 years old. Until 2023, the number of inactive oil and gas platforms reach more than 100 platforms. Oil and gas installations that are no longer in use must be carried out post-operation activities (decommissioning) using post-operation funds. However, given the high cost of decommissioning, for old installations (before the 1994 contract), many PSC Contractors had not reserved funds for post-operation activities. So that most of the old platforms have not been decommissioned. In addition to waiting for the decision to be decommissioned, several platforms that have been subjected to subsurface studies will also be reactivated. Prior to reactivation or decommissioning, PSC Contractors must be able to guarantee the integrity of the platform structure by carrying out inspections. Carrying out underwater inspections requires a large amount of money. With the Time Based Inspection (TBI) method, underwater inspections are carried out once every four years. This research attempts to conduct a Risk Based Inspection (RBI) study of two inactive wellhead platforms in the Java Sea. One platform will be reactivation, while one platform is waiting to be decommissioned. The results of the study indicate that using the RBI method, underwater inspection costs can be reduced by around 33%. By routinely carrying out inspections, PSC Contractors will be able to monitor the integrity of the platform so that reactivation and decommissioning activities can be carried out safely. Apart from continuing to carry out inspections, there are several options for decommissioning or utilizing an inactive platform that have been carried out. These options can be considered for further research in the future."

"Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui cara wawancara dengan penyidik dan Kanit pada Subdit II Dittipidum Bareskrim, Kapus Daskrimti Kejagung, maupun Kabirohumas MA sebagai informan primer, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hasil pemeriksaan online yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak ditandatangani oleh saksi dan tersangka sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP. Kedua, Penyidik Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri dapat menerapkan 2 (dua) pilihan untuk memperoleh BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online yakni: (1) menyampaikan BAP kepada saksi dan tersangka melalui jasa ekspedisi yang terpercaya untuk ditandatangani secara basah; dan (2) BAP dimuat dalam File berbentuk PDF, yang dikirimkan melalui e-mail kepada saksi dan tersangka, kemudian file tersebut dicetak oleh ditandatangani secara basah. Hasil cetak yang telah ditandatangani kemudian dipindai (scanned) dan dikirimkan kembali kepada penyidik. Dengan demikian BAP hasil pemeriksaan saksi dan tersangka yang dilakukan secara online dapat menjadi wujud nyata dari upaya penegakan hukum secara penuh (full enforcement) yang memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (3) KUHAP terkait pemeriksaan saksi dan tersangka, dan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di masa pandemi Covid-19.

---

This Final Project is the result of research on the analysis of the implementation of an online examination of a suspect of a criminal act when the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy was implemented during the Covid-19 Pandemic in Sub-Directorate II of the Directorate of General Crimes (Dittipidum). This research was conducted with a descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by means of interviews with investigators and the Kanit at Subdit II Dittipidum Bareskrim, Head of Daskrimti AGO, and the Head of Public Relations of MA as primary informants, observation and document review. The results of the study show, first, that the results of the online examination as outlined in the Minutes of Examination (BAP) Investigators of Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri can apply 2 (two) options to obtain BAP results from examination of witnesses and suspects conducted online, namely: (1) submitting BAP to witnesses and suspects through a trusted expedition service to be signed wetly; and (2) the BAP is contained in a PDF file, which is sent via e-mail to witnesses and suspects, then the file is printed by a wet signature. The signed printout is then scanned and sent back to the investigator. Thus the BAP results from the examination of witnesses and suspects conducted online can be a tangible manifestation of full enforcement efforts that comply with the provisions of Article 75 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code regarding the examination of witnesses and suspects, and still pay attention to government policies in enforcement efforts. law during the Covid-19 pandemic. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh keberagaman Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas hal ini, terutama di Indonesia. Objek penelitian terdiri dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2016 dan menghasilkan 302 perusahaan sebagai sampel. Keberagaman Direksi diukur menggunakan rasio standar deviasi per rata-rata dan Indeks Heterogenitas Blau, sedangkan efektivitas pengendalian internal perusahaan diukur dengan metode scoring berdasarkan illustrative tools dari Kerangka Kerja Kontrol Internal Terpadu COSO 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman masa jabatan Direksi terbukti memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan akibat adanya kolaborasi berbagai perspektif dan informasi, sementara keberagaman latar belakang fungsional direktur terbukti memiliki dampak negatif akibat adanya konflik dan inefisiensi proses kelompok. Keberagaman lainnya yang diteliti, yakni usia, gender, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan, terbukti tidak memiliki pengaruh pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap perusahaan serta regulator terkait dengan ketentuan pembentukan anggota Direksi perusahaan yang ideal berdasarkan komposisi karakteristiknya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effect of directors diversity on the corporate internal control effectiveness. This research is important to conduct because based on the writer 39 s knowledge, there has not been any research that investigates the relationship between the directors diversity with the effectiveness of the company 39s internal control, especially in Indonesia. The research object consisted of all non financial companies listed on IDX in 2015 2016 and resulted in 302 companies as samples. The diversity of directors is measured using standard deviation per mean ratio and Blau Heterogeneity Index, while the corporate internal control effectiveness is measured by scoring method based on the illustrative tools of COSO rsquo s 2013 Internal Control Integrated Framework. The result of this study shows that directors tenure diversity proved to have positive impact on corporate internal control effectiveness due to team collaboration with many perspectives information, while director rsquo s functional background diversity proved to have negative impact due to conflicts and inefficient team process. The remaining diversity of directors characteristic, such as age, gender, educational background, and education level, proved to have no impact at all on corporate internal control effectiveness. This study is expected to have implications for companies and regulators, in terms of provision to establish ideal corporate director members based on their characteristic composition, in order to improve the corporate internal control effectiveness. "