Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kepala desa wanita menghadapi permasalahan dalam pemilihan kepala desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang akan digambarkan adalah, mendapat gambaran dari permasalahan yang dihadapi informan dalam pemilihan kepala desa; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mendapat gambaran dan pengalaman dan pengetahuan informan yang berkenaan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan, apakah berkenaan dengan permasalahan jender atau bukan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Purbalingga. Lokasi penelitian untuk kedua kabupaten tersebut adalah pada tiga belas desa dan tiga belas kecamatan yang berlainan, dengan Sembilan informan wanita dan empat informan pria. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yang lebih bersifat kualitatif. Data kuantitatif dalam tesis ini, hanya digunakan sejauh dapat mengungkapkan gambaran secara umum saja, misalnya untuk menganalisis data dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik. Fakta yang ada dari temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya masalah-masalah khusus yang dihadapi kepala desa wanita dalam pemilihan kepala desa. Permasalahannya ditinjau dari pandangan jender tertentu dalam masyarakat yang menghambat partisipasi wanita. Hambatan partisipasi wanita dalam penelitian ini digambarkan dari pandangan jender yang memang "sudah" dilekatkan dalam masyarakat dan dampak dari pandangan itu. Pandangan jender yang memisahkan dunia wanita dan pria secara tegas masih sangat umum dalam masyarakat kita. Pandangan jender yang muncul dalam penelitian ini terdiri dari stereotip, subordinasi, dan kekerasan jender. Dampak pandangan ditinjau dari sudut diskriminasi. Fakta selanjutnya yaitu, adanya perbedaan jender dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakadilan jender dalam bentuk kekerasan, subordinasi, dan beban kerja berlebih pada wanita. Fakta terakhir, tentang kemampuan kepala desa wanita yang tidak kalah dengan kepala desa pria. Wanita yang diberi kesempatan menjadi kepala desa, ternyata memiliki kualitas kemampuan dan ciri karakteristik positif lainnya, yang dapat mengimbangi dengan gambaran seperti yang dimiliki kepala desa pria. Peneliti di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi kepala desa wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi wanita dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan penelitian mengenai kepala desa wanita dengan perspektif wanita belum ada sama sekali yang melakukannya. Selain itu peneliti tidak mempunyai maksud menggeneralisasikan hasil data ini. Manfaat dari data awal ini adalah bahwa mungkin dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih jauh yang berhubungan dengan topik ini."

"Proses terbentuknya Karesidenan Surakarta yang berlangsung selama periode 1945-1950 merupakan perubahan kekuasaan dari tradislonal ke dalam bentuk kekuasaan modern. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan rakyat setempat yang menolak wilayahnya dlpimpin oleh para penguasa swapraja di Surakarta, karena mereka dianggap tidak mampu menangkap tuntutan perubahan jaman pada saat itu. Proklamasi Kemerdekaan RI yang merupakan momentum lahirnya ideologi nasional, menjadi "roll" dalam perjuangan revolusi Indonesia yang ditandai oleh munculnya struktur politik baru, yaitu keingingan untuk menghancurkan kekuasaan kolonial beserta sekutu-sekutunya. Kondisi lnilah kemudian menciptakan timbulnya gerakan yang menentang keberadaan kepemimpinan lembaga keraton Surakarta yang dianggap ingin tetap mempertahankan kekuasaan tradisionalnya. Ternyata setelah negara RI terbentukpun, Surakarta diberi status sebagai daerah istimewa yang tetap dikepalai oleh para raja setempat. Meningkatnya ketegangan politik yang menuntut penghapusan dan penglengseran Sunan beserta Mangkunegoro sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta, menycbabkan pemerintah RI menetapkan wilayah tersebut menjadi bentuk karesidenan seperti daerah-daerah lainnya. Sebagai tindak lanjut atas penetapan daerah itu, pemerintah menempatkan secara administratif Karesidenan Surakarta ke dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kompleksitas situasi perpolitikan yang melanda wilayah Surakarta tersebut menyebabkan proses penetapan status sebagai karesidenan harus berlangsung selama lima tahun. Namun yang terpenting dari permasalahan ini adalah krisis kewibawaan para pemimpin Swapraja/daerah Istimewa Surakarta sehingga harus kehilangan legitimasi kraton sebagai penguasa daerah yang telah dibangun oleh para leluhurnya itu."

"ABSTRAKSeiring kemajuan peradaban dan zaman, perempuan semakin progresif untuk menembus dan tetap berada dalam dunia pekerjaan (profesional) dan dengan tidak melupakan keluarga di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena peran ganda secara detail dan mendalam. Permasalahan penelitian terkait dengan peran dari faktor peran ganda terhadap perempuan di posisi manajerial, keseharian perempuan dalam kehidupan, serta solusi yang ditawarkan dalam menghadapi masalah. Penelitian Kualitatif dengan metode Fenomenologi-Deskriptif ini menggunakan panduan wawancara semi-struktural. Subjek berjumlah delapan orang yang terdiri dari pegawai di PT. X sebagai tempat utama pengambilan sampel dan studi kasus serta asosiasi yang terkait dengan organisasi tersebut, serta latar belakang yang saling berbeda. Analisis data dilakukan dengan sistem reduksi data lewat coding, serta interpretasi dari peneliti. Hasil penelitian yang menjawab permasalahan pertama yakni faktor ganda yang berperan bagi perempuan yang memegang posisi manajerial. Perempuan pada kasus ini mengandalkan adanya pemindahan tanggung jawab terutama terkait dengan peran domestik kepada pihak lain, yang pada umumnya adalah PRT. Hasil penelitian kedua berfokus pada keseharian kehidupan perempuan baik sebagai pelaksana peran domestik maupun pemangku posisi manajerial di kehidupan karier yang saling terspesialisasi satu sama lain. Hasil temuan penelitian ketiga yakni terkait solusi yang dilakukan perempuan terkait masalah peran ganda serta perilaku diskriminatif yang diterima. Solusi tersebut adalah pemindahan tanggung jawab, melarikan diri, serta menerima apa adanya atau pasrah.

 

---

ABSTRACTOur world is fast paced and rapidly changing. That fact alone makes Women be able to breakthrough and stay within profesional ecosystems, while at the same time not completely or at all abandoning their family and domestic works at home. Main purposes of this research is to have deep understanding regarding Double Roles as a factor in women holding managerial positions, meaning women who considerably have higher positions among others. Narrowing down to three research problems, focus are divided to the impact and role of Double Role as a factor in women holding managerial positions, Second is towards daily activities and behaviors of women in those premises, and third is towards the outcome in solutions women proposed to face the problem occuring. This qualitative research use descriptive-phenomenology as the main and sole method. Subjects interviewed in total of eight women managers, all from different backgrounds and specialities, but under or related to PT.X as the main sampling populations on this research. Data coding, triangulations and saturation of data is three main component on analyzing and processing informations acquired from data gathering. Finally, research results shows that women in managerial positions all have double roles in their life and they tend to move the burden or responsibilities towards other third parties such as PRT, or close family. Second result is that women across the managerial positions have different specialities and behaviors during their day-to-day activities. Third result is that women mainly propose three solutions; moving responsibilities, avoidance, and simply accepting as it is."

"Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan."

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita. Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak. Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut. Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu : pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak. Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud. Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan."

"Fenomena ditemukan bahwa selama ini diperdebatkan tentang kiprah dan potensi perempuan, hakekatnya perempuan memiliki permasalahan dalam memimpin. Bahkan  tingginya kapasitas yang dimiliki perempuan tidak menjadi jaminan keberhasilan pemimpin perempuan dalam mengelola organisasi. Perlu diteliti dan dianalisa secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan perempuan dari sisi perempuan sebagai pemimpin dan para bawahannya yang merasakan langsung akan kepemimpinan  perempuan.  Implementasi pemimpin perempuan dalam pendekatan kepemimpinan transformasional di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2018-2019 mempunyai faktor idealized influence, inspirational motivation, intelectual stimulation, dan individualized consideration. Kepemimpinan dalam pendekatan transformasional yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi penelitian seseorang/individu dalam mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan, dengan key informan terdiri dari Dinni Melanie, Ceria Mesta, Soni Rianto, Rendy Sandy Hermawan, Rizqi Noor Fauziah serta pendekatan kepemimpinan transformasional yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok. Ditinjau dari aspek Ketahanan Nasional, peran kepemimpinan dapat dinyatakan dalam pengembangan Konsepsi Nasional yang ditentukan secara seksama sehingga dapat diyakini kebenarannya dalam mendasari pola Pembangunan Nasional dan sekaligus mendorong kebijakan dan Strategi Nasional.

---

The phenomenon found that during this debate about the nature and potential of women, women essentially have problems in leading. Even the high capacity of women does not guarantee the success of women leaders in managing the organization. It needs to be researched and analyzed in depth about how the actual leadership of women from the side of women as leaders and subordinates who feel directly about womens leadership. The implementation of female leaders in the transformational leadership approach in the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in 2018-2019 has idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration factors. Leadership in a transformational approach that is owned by a leader to carry out their duties to achieve planned goals. This study uses a qualitative method with a research study of a person/individual in uncovering phenomena that occur in the field, with key informants consisting of Dinni Melanie, Ceria Mesta, Soni Rianto, Rendy Sandy Hermawan, Rizqi Noor Fauziah and transformational leadership approaches used in research. The results showed that leadership arises when one group member changes the motivation or competence of other members in the group. Judging from the aspect of National Resilience, the role of leadership can be stated in the development of a carefully determined National Conception so that it can be believed to be true in underlying the pattern of National Development and at the same time encouraging National policy and Strategy."