Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah mendorong Pemerintah untuk melakukan rekapitalisasi perbankan melalui penerbitan Obligasi Negara. Realisasi penerbitan awal Obligasi Negara yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1999 sampai dengan 31 Oktober 2000 mencapai Rp.430.422 miliar.Jumlah pokok Obligasi Negara yang sangat besar tersebut telah menimbulkan beban tambahan pada anggaran Pemerintah baik untuk pembayaran kupon maupun pokok obligasi yang jatuh tempo antara tahun 2002 sampai dengan 2009.Untuk mengatasi masalah dalam pembayaran pokok Obligasi Negara tersebut terdapat beberapa program Pemerintah, yaitu program pertukaran/konversi dari seri FR menjadi seri VR, Asset-Bonds Swap (ABS), reprofiling, buy back, pelunasan dan penerbitan Obligasi Negara baru. Program tersebut ditempuh agar profil jatuh tempo Obligasi Negara lebih merata untuk setiap tahunnya dengan waktu yang lebih lama, sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan debt sustainability yang pada akhirnya akan meringankan beban anggaran Pemerintah.Dalam penulisan tesis ini akan diteliti pengaruh positif dan signifikan antara reprofiling, buy back, dan penerbitan Obligasi Negara baru terhadap pengelolaan Obligasi Negara dilihat dari sudut pandang pasar/ pelaku pasar. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah responder 33 orang pakar/pelaku pasar yang dianggap mampu dan memahami persoalan Obligasi Negara; terdiri dari 11orang Pejabat Bank Indonesia, 11 orang Pejabat Departemen Keuangan/Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) dan 11 prang pakar/pelaku pasar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang merujuk pada skala model Likert dan analisis dilakukan melalui analisis deskriptif dan kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Pembayaran pokok dan kupon Obligasi Negara telah membebani anggaran Pemerintah karena jumlahnya yang cukup besar dan menumpuk pada periode tertentu. Untuk mengatasi agar beban kewajiban pembayaran pokok dan bunga Obligasi Negara tersebut tersebar lebib merata, telah diupayakan beberapa program yang dilakukan Pemerintah, yaitu program pertukaran/konversi dari seri FR menjadi seri VR, Asset-Bonds Swap (ABS), reprofiling, buy back, pelunasan dan penerbitan Obligasi Negara baru.2. Kebijakan pengelolaan Obligasi Negara melalui program-program tersebut telah merubah profil jatuh tempo Obligasi Negara, yaitu yang semula berkisar antara Rp.25.547 miliar sampai dengan Rp.72.001 miliar dan berada pada periode tahun 2002 sampai dengan 2009 berubah menjadi berkisar antara Rp.4.963 miliar sampai dengan Rp.40.632 miliar dengan waktu yang lebih lama antara tahun 2003 sampai dengan 2020.3. Pengelolaan Obligasi Negara melalui reprofiling, buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru direspon positif oleh responden, yaitu dapat mengatasi masalah anggaran Pemerintah, mengurangi resiko gagal bayar utang, menyeimbangkan struktur jatuh tempo Obligasi Negara, mengurangi jumlah beban biaya kupon, mendorong kenaikan PDB, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan debt' sustainability dimasa yang akan datang.4. Hasil analisis kuantitatif dan uji hipotesis baik parsial maupun simultan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan antara reprofiling, buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru dengan pengelolaan Obligasi Negara.5. Secara parsial dilihat dari nilai korelasi ternyata reprofiling mempunyai kekuatan hubungan paling tinggi dalam rangka pengelolaan Obligasi Negara dibandingkan dengan buy back dan penerbitan Obligasi Negara baru. Hal ini mengindikasikan bahwa responder meyakini alternatif kebijakan pengelolaan Obligasi Negara melalui reprofiling akan lebih baik dalam mengatasi masalah pengelolaan Obligasi Negara."

"Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan terhadap kinerja perbankan dan anggaran negara. Penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan dari Dunn dan teori Bromley soal Hierarki Kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, data sekunder dan wawancara.Hasil penelitian menemukan bahwa Kebijakan Rekap telah membuat bank-bank sekarat bisa beroperasi kembali sebagai bank normal. Namun kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank autis yang tidak terlalu peduli menjalankan fungsi intermediasi. Kebijakan tersebut juga telah membuat lumpuh APBN karena sekitar 55% anggaran habis untuk bayar utang.Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menghentikan model pembangunan yang membuat surplus ekonomi lari ke luar negeri.

---

The focus of this study is the Impact of Banking Recapitalization Bonds Policy on banking and state budget performance. This study is a descriptive qualitative research design. Theory used is Dunn's theory about Public Policy and Bromley's theory about the hierarchy of Public Policy. Data collected through literature study, secondary data collection and provided in-depth interviews.The results found the existence of some new facts that the policy of Recap Bonds has made banks that had once been dying to operate again as a normal bank. But unfortunately, the policy objectives of banking recap for sick banks could perform their intermediation function just does not run optimally. In the fiscal sector, the policy has made a lame Bond fiscal sector (state budget) in national development drives.This research suggest that the government should stop the development model of economic. If this model is not terminated, the surplus economy of the Indonesian people will continue to be sucked out of the country."

"Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya."

"Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu paket kebijakan restrukturisasi perbankan yang tempuh pemerintah guna bangkit dari krisis adalah menggulirkan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan bank melalui penyertaan modal pemerintah dengan menerbitkan obligasi rekap. Program ini tuntas dilaksanakan pada Oktober 2000 dengan mengikutsertakan 36 bank dan menelan biaya sekitar Rp.430,4 triliun.Sehubungan dengan luasnya implikasi kebijakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan penerbitan obligasi rekap dalam mempengaruhi kinerja bank, mengevaluasi kinerja industri perbankan dan bank rekap dengan pendekatan CAMEL serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja industri perbankan dan kinerja bank rekap pasca rekap sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut.Sample data yang digunakan meliputi 12 bank rekap dengan periode sample sejak Januari 2000 sampai dengan Juni 2004. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bank secara bulanan ke Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penilaian kinerja bank berdasarkan pendekatan CAMEL dengan cara menghitung rasio dan skor faktor CAMEL, analisis grafis berupa trend dan pengujian statistik dengan alat uji Independent Sample T Test (t-test) guna mengetahui perbedaan kinerja bank.Dari hasil penelitian kinerja bank periode Januari 2000 s/d Juni 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekapitalisasi perbankan cukup efektif dalam mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Hal ini tampak dari pesatnya peningkatan kinerja bank yang tercermin pada trend peningkatan rasio CAMEL dan nilai skor CAMEL. Dari hasil pengujian statistik terhadap rasio dan skor CAMEL diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja industri perbankan dan 12 bank rekap. Hal ini terlihat dari hasil uji skor CAMEL secara keseluruhan menerima hipotesis yang diajukan. Deegan demikian dapat diartikan bahwa 12 bank rekap sangat berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan karena peranan dan market share-nya yang cukup besar.Ditinjau dari pencapaian sasaran kebijakan rekap, target pencapaian CAR minimum 8% secara umum dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2001. Sedangkan dari sisi makro, kebijakan rekap telah berhasil menyelamatkan keberadaan sistem perbankan sehingga mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Namun, terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin pada rasio LDR yang masih rendah dan relatif besarnya porsi kepemilikan surat-surat berharga (termasuk obligasi rekap) dan SBI dalam komposisi aktiva produktif bank.Guna meningkatkan efektifitas penanganan obligasi rekap maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi operasional perbankan dengan penerapan risk management yang efektif, selain berupaya mendukung terciptanya pasar sekunder obligasi rekap yang likuid beserta perangkat pendukungnya. Dalam kondisi sulit, penulis cenderung menyarankan agar pemerintah terus menerbitkan surat utang sebagai pembayaran pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo sehingga dapat menghindari beban yang terlalu besar dalam tahun anggaran tertentu. Meskipun secara nominal bunga yang dibayar semakin besar tapi nilai riil/porsinya terhadap APBN akan semakin kecil seiring dengan makin pulihnya perekonomian.Sejalan dengan hasil penelitian maka pelaksanaan program divestasi bank rekap yang ditempuh pemerintah hendaknya dilakukan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Hal ini mengingat bahwa kinerja bank rekap baik dari sisi solvabilitas, rentabilitas maupun likuiditas sudah jauh lebih baik sehingga sebelum dilakukan divestasi, bank-bank tersebut harus lebih didorong untuk melakukan ekspansi kredit dan mengurangi ketergantungannya pada obligasi rekap dan SBI. Dengan demikian fungsi bank sebagai lembaga intermediator dapat ditingkatkan sekaligus memperoleh keuntungan sehingga nilai jualnya ke depan menjadi lebih tinggi."

"Industri keuangan syariah semakin menunjukkan perannya dalam perkembangan industri keuangan global. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan industri keuangan syariah global berada pada kisaran 10%-12%. Sukuk sebagai produk keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari nilai penerbitan yang terus meningkat serta terbukti dapat menjadi safe haven asset saat pandemi. Penerbitan sukuk terbesar berasal dari negara anggota OKI, terutama Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Penerbitan sukuk menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah maupun korporasi. Guna melihat perkembangan penggunaan instrumen keuangan syariah khususnya oleh perusahaan di negara OKI, maka penelitian ditujukan untuk melihat determinan dari penerbitan sukuk korporasi dibandingkan dengan penerbitan obligasi di Malaysia, Indonesia, dan Saudi Arabia. Penelitian menggunakan sampel dari 152 perusahaan penerbit sukuk dan obligasi dalam kurun waktu 2012-2021. Faktor yang diuji terdiri dari faktor internal perusahaan atau firm specific yaitu total aset, ROA, dan DER, serta faktor eksternal perusahaan atau indikator makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, GDP per kapita, dan tingkat keterbukaan ekonomi. Kondisi pandemi covid-19 menjadi faktor kontrol dalam penelitian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa penerbitan sukuk dan obligasi di tiga negara OKI dipengaruhi oleh kedua faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Penerbitan sukuk dipengaruhi oleh total aset, ROA, suku bunga, inflasi, dan GDP per kapita. Sementara itu, penerbitan obligasi dipengaruhi oleh total aset, DER, GDP per kapita, serta tingkat keterbukaan ekonomi. Guna melihat secara lebih utuh terkait perkembangan instrumen keuangan Islam, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada determinan penerbitan sukuk dan obligasi pemerintah di tiga negara OKI.

---

The dynamics of the global financial market encompass both conventional financial markets and Islamic financial markets. The Islamic finance industry has experienced positive growth. In 2021-2022, the growth of the global sharia financial industry is in the range of 10%-12%. Sukuk as an Islamic financial product continues to show positive growth, as reflected by the continuously rising issuance value and has proven to be a safe haven asset during pandemics. The largest sukuk issuers are the OIC countries, mainly Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. The research aims to evaluate the determinants of corporate sukuk issuance compared to bonds in Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia in order to explore the use of Islamic financial instruments by firms in OIC nations. The research used a sample of 152 sukuk and bond issuers in the three OIC countries over the period 2012-2021. The factors tested consist of internal or firm-specific factors such as total assets, ROAs, and DER, as well as external factors or macroeconomic indicators such as interest rates, inflation, GDP per capita, and the level of economic openness. Covid-19 pandemic conditions became a control factor in the research. Panel data regression results showed that the issuance of sukuk and bonds in the three OIC countries was influenced by both internal and external factors. Sukuk issuance is influenced by total assets, ROA, interest rates, inflation, and GDP per capita. Meanwhile, bond issuance is influenced by total Assets, DER, interest rates, GDP per capita, and the level of economic openness. Further research can be focused on identifying the determinants of government sukuk or sovereign sukuk issuance in the three OIC countries."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan likuiditas pada Obligasi Negara berdasarkan kelompok maturitasnya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada obligasi benchmark dan nonbenchmark tahun 2008-2013 serta hubungan pada kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan obligasi negara benchmark dan nonbenchmark dengan maturitas 5 sampai dengan 30 tahun yang diperdagangkan di pasar sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda One Way ANOVA dan Granger Causality. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada obligasi negara benchmark dan nonbenchmark serta terdapat hubungan likuiditas pada kelompok tersebut.

---

This paper aims to analyze the differences in liquidity in treasury bonds by the group of maturity, namely short-term, medium-term and long-term benchmark and nonbenchmark bonds years 2008-2013 as well as the relationships in the group. This study uses a benchmark and nonbenchmark treasury bonds with a maturity of 5 to 30 years traded on the secondary market. The analytical method used is mean difference One Way ANOVA and Granger Causality test. The results showed that there are differences in liquidity both in the short term, medium term and long term benchmark and nonbenchmark bonds and there is a relationship nonbenchmark liquidity in the group."

"Kajian "Pengelolaan Risiko Fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah " yg telah diselesaikan oleh Direktorat Keuangan Negara pd th Anggaran 2008 ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan risiko fiskal yg muncul sebagai dampak dr penerbitan obligasi pemerintah, yg diharapkan dpt memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola fiskal terkait pengelolaan obligasi pemerintah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantuitatif & kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif & mengevaluasi kebijakan ekonomi makro, evaluasi aspek kelembagaan yg berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah maupun kerangka hukumnya, evaluasi terhadap kebijakan mikro struktur obligasi, serta evaluasi basis investor. Data yg digunakan dlm penelitian ini merupakan data time series dr th 1999 - 2008, yg mencakup data : Produk domesyik Bruto (PDB), nilai tukar, suku bunga, jumalh utang pemerintah , jumlah penerimaan negara, jumlah pengeluaran negara, & jenis - jenis obligasi yg telah diterbitkan oleh pemerintah. Dr analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pemerintah akan menaggung tambahan beban bunga sebesar sekitar Rp 900 milyar, jika tingkat bunga mengalami kenaikan sebrsar 1 %. Jika tingkat bunga meningkat dengan 2 % & 3 % maka kenaikan beban bunga mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun & 2,7 triliun. Selain itu juga diperoleh temuan bahwa jika rupiah mengalami depresi menjadi sekitar Rp 11. 000/US $ , beban bunga tambahan adalah sekitar Rp. 7, 6 triliun dengan baseline kurs Rp. 9.000/US $. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperlihatkan risiko ekonomi akibat penerbitan obigasi misalnya risiko yg diakibatkan terjadinya kesalahan - kesalahan dlm pengelolaan yg meliputi : besaran obligasi yg tdk optimal (over subcribed maupun under subcribed); alokasi yg tdk efektif & pembayaran kupon yg tdk sesuai persyaratan . Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dlm porsi pembiayaan defisit APBN pd th- th mendatang & dlm rangka mewujudkan prudent debt management, maka keberadaan SUN masih dibutuhkan namundemikian perlu dilakukan pengelolaan portofolio & risiko dengan sebaik-baiknya."