Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta sebagai lbu kota negara Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai hal termasuk perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran dan buah segar sebagai upaya menjaga serta meningkatkan taraf kesehatan. Pola konsumsi sebagian masyarakat DKI Jakarta yang semula hanya melihat kualitas suatu produk pangan dari segi fisik organoleptik kini mulai bertanya amankah produk tersebut untuk dikonsumsi serta bagaimana efeknya terhadap kesehatan terlebih dengan menggiobalnya issue food safety serta banyaknya kasus keracunan yang disinyalir disebabkan oleh pathogen dan pestisida.Sebagai daerah konsumen komoditi pertanian terbesar di Indonesia temyata, baik produk pertanian lokal maupun impor yang masuk dan beredar di DKI Jakarta belum sepenuhnya dapat dijamin dari segi mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi atau dapat dikatakan kualitasnya kurang memenuhi standar. Oleh karena itu PEMDA DKI Jakarta Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai institusi yang berkepentingan melayani masyarakat kini sudah saatnya untuk dapat memberikan suatu peningkatan pelayanan khususnya dalam hal penyediaan komoditas pertanian yang aman dan berkualitas sebagai bagian dan upaya perlindungan terhadap konsumen.Dengan demikian diperlukan suatu pembinaan dan pengaturan baik dalam distribusi, jaminan mutu produk maupun keamanan dan juga jaminan terhadap pasokan komoditas buah dan sayur yang masuk ke DKI Jakarta. Posisi strategis DKI Jakarta sebagai pintu keluar masuknya komoditas pertanian disamping faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat turut mendodrong perlunya penerapan jaminan mutu dan keamanan suatu bahan pangan khususnya buah dan sayuran segar.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang ada melalui identifikasi lingkungan strategis DKI Jakarta yakni dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Teori yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah manajemen strategi di samping teori lain yang mendukung penelitian ini. Penentuan alternatif strategi digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan treaths), sedangkan penentuan alternatif strategi terbaik menggunakan teknik Proses Hirarki Anatitik (PHA) dengan memakai software Expert Choice 2000. Responden yang digunakan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan pertimbangan responden tersebut memiliki keahlian, pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang dikaji terdiri dari birokrat, praktisi, politisi dan masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan strategi yang tepat dipakai saat ini adalah strategi pengembangan moderat dengan actor/pelaku yang paling berpengaruh adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta. Faktor yang paling berpengaruh adalah daya dukung dan sub.faktor yang paling berpengaruh adalah ketersediaan dan alokasi anggaran.Untuk mencapai tujuan optimal diperlukan adanya komitmen dan kesungguhan PEMDA DKI Jakarta untuk penerapan program, kesamaan visi dan misi serta persepsi dalam hal penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan di DKI Jakarta, optimalisasi baik faktor teknis (operasional) maupun fisik serta perlu adanya kebijakan ditingkat pusat sebagai payung dari peraturan yang ada ditingkat pemerintah daerah.

---

Strategy For Applying The Policy Of Quality Assurance And Food Safety In DKI JakartaDKI Jakarta as a capital of Indonesia to go trough change and extend continously in every thing including citizens behavior change, any one started with citizens consciousness to consume fresh food (vegetable and fruit) as to cautious and increase the level of health means. The pattern of consume in the part of DKI Jakarta citizens at first only perceive fresh food from external now they start to asked is that food safe to consume and how the effect for the health particularly with globalization of food safety issue and many cases of poisoning supposed cause by pathogen and pesticide.As a biggest province for agricultural comodities consumer, neither local agricultural product nor import while come into and circulate in DK1 Jakarta manifested can not assurance from the quality and safety or it can said the quality not standarized. Thus PEMDA DKl Jakarta cq. Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta as the institution that concern to service citizens now give an increasingly service especially in agricultural comodities supply which save and qualified means as a part of consumer protection.Therefore need erection and regulation in distribution, product quality assurance and the safety also the assurance of comodities supply (fresh fruit and vegetable) into DKI Jakarta_ Strategies position of DKI Jakarta as a door of cam] in and out agricultural comodities side of social, economist and cultural citizens, factors join forward implementation of quality assurance and food safety especially for fresh food is necessary.This research is to decide the best strategy from some alternative strategy that have through identified DKI Jakarta strategies environment with identified internal and external factors. The theories that used to formulate the strategy is strategic management beside the other theory which is support this study. Fixation the alternative strategy used SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, and threats). Respondent whom to used as much as 20 (twenty) persons with consideration that respondent have knowledge, skill, and competent in the surface of the research those are expert, practician, politician, birokrat and citizens.From the output of this research indicate the fixed strategy to use at this time is moderat development strategy with the very important or dominant actor is Departement of Agriculture and Forestry Province DKI Jakarta. The very important or dominant factor is support and the sub factor while very important or dominant is readiness and alocation of budget.Finally to get the goal needs the comitment and truth from PEMDA DKI Jakarta to implementation the programe, the same vision, mision and perception for implementation of quality assurance and food safety in DKI Jakarta, optimalization neither tehnical factor (operasionalization) nor physical and need the policy in central government to support public policy in the local goverment."

"Kajian ini mempunyai latar belakang masalah pentingnya pangan sebagai kebutuhan azasi manusia, adanya pergeseran pembangunan ketahanan pangan dan ketergantungan Jakarta terhadap daerah produsen atau impor untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pokok masalah penelitian ini adalah "apa rumusan strategi pengembangan ketahanan pangan dan apa prioritas strategi pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta". Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, menggunakan data sekunder dan primer dan kuisioner terhadap 16 responden yang memahami dan berkecimpung dalam pengembangan ketahanan pangan. Analisis data menggunakan Matrik Intemal-Ekstemal dan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan alat bantu software Expert Choice 2000.Peluang untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) kebijakan impor beras; (2) kebijakan OPK dan RASKIN; (3) kebijakan penetapan harga gabah/beras; (4) subsidi pupuk dan kredit; (5) perkembangan teknologi informasi, komputer dan transportasi; (6) otonomi daerah; (7) perkembangan teknologi pertanian; dan (8) komitmen pemerintah. Faktor ancaman meliputi: (1) perubahan iklim/alam; (2) globatisasi; (3) perubahan situasi politik; (4) laju inflasi; dan (5) fluktuasi nilai rupiah.Kekuatan untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah: (1) ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; (3) keberadaan lembaga keungan; (4) keberadaan asosiasi dan kelembagaan pangan; (5) ketersediaan SDM; (6) partisipasi masyarakat; dan (7) kerjasama Mitra Praja Utama. Faktor kelemahan meliputi: (1) keterbatasan lahan pertanian; (2) ketergantungan pasokan pangan; (3) keterbatasan modal petani; (4) meningkatnya jumlah penduduk; (5) terbatasanya akses informasi ketahanan pangan; (6) kemiskinan; (7) pola konsumsi beras; dan (8) belum adanya institusi ketahanan pangan.Hasil analisis dengan Matrik Internal-Ekstemal diperoleh hasil total nilai faktor internal 2,576 dan nilai faktor eksternal 2,722 sehingga strategi yang sesuai adalah strategi growth.Rumusan strategi yang dikembangkan meliputi: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama; (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan; (3) pembangunan sistem cadangan pangan; (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan.Hasil analisis dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) diperoleh faktor untuk pengembangan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta adalah kepastian pasokan pangan (bobot 0,457), sistem distribusi pangan (bobot 0,289), diversifikasi konsumsi pangan (bobot 0,131), dan sistem penyimpanan pangan (bobot 0,122). Aktor yang berpengaruh meliputi Pemda DKI (bobot 0,365), BUMD/swasta (bobot 0,314), masyarakat (bobot 0,163) dan pemerintah pusat (bobot 0,158). Prioritas straegi adalah: (1) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama (bobot 0,277); (2) peningkatan kapasitas distribusi pangan (bobot 0,247); (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat (bobot 0,163); pembangunan sistem cadangan pangan (bobot 0,161); dan (5) pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan (bobot 0,152). Prioritas altematif kelembagaan berturut-turut:(1) pemerintah dan swasta (bobot 0,621); (2) pemerintah murni; dan (3) swasta murni/mekanisme pasar (bobot 0,179).Pelaksanaan alternatif strategi memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan pihak lain yang terkait, dan dukungan kebijakan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain-lain. Hal lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai Pola Pangan Harapan (PPH) dan pemetaan ketahanan pangan tingkat wilayah dan rumah tangga.

---

Strategy of Development Food Security in DKI Jakarta ProvinceDKI Jakarta doesn't have enough land to food production. in order to adequate the needed of food, DKI Jakarta Province must supply them from others region or import. The research objectives are to (1) formulated of strategy development food security in DKI Jakarta Province with identified strengths, weaknesses, opportunities and threats and (2) formulated priority of strategy development food security in DKI Jakarta Province. Data analysis with Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Internal-External and Analytical Hierarchy Process (AHP).

The opportunities of developing food security in DKI Jakarta Province are (1) import rice policy; (2) targeted price subsidy policy; (3) floor price policy; (4) fertilizer and food security subsidies; (5) information, computer and transportation technologies; (6) local autonomy; (7) development agriculture technology; and (8) government commitment. The threats are (1) climate alteration; (2) globalization; (3) national politic situation; (4) inflation rate; and (5) Rupiahs kurs. The strengths are: (1) trade infrastructure; (2) transportation infrastructure; (3) finance institution; (4) food association and institution; (5) human resource; (6) community participation; and (7) cooperate with other provinces. The weaknesses are: (1) land agriculture limited; (2) dependences to other region or import; (3) capital farmer limited; (4) increasing population; (5) limited information of food security; (6) poverty; (7) consumption model; and (8) there is not special food security institution yet. Results Internal - External analysis are 2,576 for internal score and 2,722 for external score.

The formulation and priority strategies are: (1) developing and improving of network cooperation intensity (0,277); (2) improving distribution of food capacity (0,247); (4) developing of food stock system (0,161); (3) improving community empowerment and participation (0,163); (5) diversification of food production and consumption (0,152). DKI Jakarta Province should coordinate with central government and mapping food security in local and household level for implementing strategies."

"Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah harus ditangani secara serius. Ibarat sebuah "bom waktu? masalah sampah dapat menjadi bencana besar bagi umat manusia, karena dapat meledak kapan saja. Pada tanggal 8 September 2006 pukul 00.00 WIB, telah terjadi tragedi yang menelan korban jiwa di TPA Bantar Gebang milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Keadaan ini semata-mata bukanlah sekedar persoalan kelemahan teknologi, melainkan sistem pengelolaan persampahan yang tidak terpadu. Jumlah penduduk di DKI Jakarta, berdasarkan Jakarta Dalam Angka 2003 (tidak termasuk wilayah Kepulauan Seribu) tercatat sebanyak 7.438.008 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.244 jiwa/km2. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta diperkirakan telah menghasilkan sampah padat kurang lebih 22.265 m3 per hari atau sekitar 6.000 ton per hari. Pola pengelolaan sampah di Kota Jakarta umumnya masih menganut pola sistem kumpul-angkut-buang dari sumber hingga ke TPA. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2001, estimasi sampah padat yang terkumpul dan diangkut kurang lebih 70% ke TPA Bantargebang, 16,5% ke lokasi-lokasi informal, dan 13% tidak terkelola (seperti dibuang ke sungai dan sepanjang pinggir jalan), TPA Bantar gebang semula direncanakan untuk ditutup pada tahun 2003. Sementara mencari altematif pengganti TPA Bantar Gebang yang lain, Pemda DKI Jakarta berusaha mencari jalan keluar, .yaitu memperpanjang usia lahan tersebut dengan melakukan pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) sebelum sampah masuk ke TPA. Salah satu bentuk usaha lain untuk pengurangan sampah pra TPA yaitu dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) I Intermediate Treatment Facilities (1TF) di 4 wilayah Kota Jakarta berdasarkan hasil kajian review master plan DKI Jakarta 2005 - 2015. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendapatkan informasi mengenai kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya proses pengambilan keputusan tentang pemilihan teknologi pengolahan sampah terpadu 1 intermediate Treatment Facilities (ITF) dan prosedur kerjasama antara pihak Pemda dengan swasta yang telah berjalan saat ini, (2) Menentukan prioritas pilihan teknologi ITF yang dibutuhkan untuk kota Jakarta, (3) Merumuskan Strategi untuk mendukung kelancaran penerapan ITF di dalam sistem pengelolaan sampah DKI Jakarta. Konsep pengelolaan sampah paradigma baru yaitu dengan melakukan intervensi pengolahan sampah dengan cara 3R (reduce, reuse,recycle) dari sumber hingga ke TPA. Untuk mengubah pola kebijakan pengelolaan sampah setidaknya meliputi 5 (lima) aspek yaitu: (1) aspek hukum, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek pembiayaan, (4) aspek sosial budaya, dan (5) aspek teknis operasional/ teknologi. Pada tahap penentuan prioritas pemilihan teknologi ITF menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP) dan perumusan strategi pengelolaan sampah dipergunakan model analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threaths). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) hingga akhir tahun 2006 rencana pembangunan intermediate Treament Facilities (ITF) belum ada yang terealisasi, baru sampai dengan tahap perjanjian kerjasama antara pihak Pemda dan Swasta. Proposal penawaran teknologi ITF yang diterima belum disertai panduan hasil kajian jenis teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi kota Jakarta; (2) berdasarkan kaidah kriteria pembangunan berkelanjutan, kecenderungan pemilihan teknologi pengolahan sampah berdasarkan hasil analisis AHP adalah teknologi composting & recycling 68% dibandingkan dengan incinerator 32%, dengan overall inconsistency index 0.05. Teknologi tersebut akan dapat memperpanjang usia pemakaian TPA yang telah ada, serta produk akhir berupa kompos lebih aman diserap lingkungan dan dapat digunakan sebagai tanah penutup sanitary landfill; (3) untuk mendukung penerapan ITF agar terkelola dengan baik dan mendukung fungsi pembangunan berkelanjutan, maka hasil rumusan dari analisis SWOT menjelaskan posisi daya saing Pemda DKI Jakarta berada pada posisi yang memiliki kekuatan dan menghadapi ancaman. Istilah lain pada kuadran ini adalah mobilization strategy yaitu strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi hambatan /ancaman. Pada posisi tersebut telah dirumuskan beberapa strategi yaitu: (i) perlu dibuat desain socio-engineering untuk mengantisipasi protes/penolakan masyarakat dengan keinginan Pemda DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu, (ii) pengalokasian dana APBD untuk penanganan sampah dan socio¬engineering, dan (iii) melibatkan peran serta stakeholder sejak awal desain perencanaan pengelolaan sampah. Disarankan untuk mendukung rencana pembangunan ITF perlu diketahui jenis dan teknologi yang benar-benar dibutuhkan bagi Kota Jakarta. Sesuai dengan rencana hasil kajian persampahan dari Bank Dunia, residu dari ITF dapat diteruskan untuk dikelola ke TPA Regional melalui Jabodetabek Waste Management Corporation, maupun ke TPA Bantar Gebang milik Pemda DKI Jakarta. Untuk penerapan ITF di salah satu wilayah Kota Jakarta, maka perlu disertakan konsep desain socio¬engineering-nya. Target socio-engineering tersebut yaitu merubah pola pikir masyarakat NIMBY (Not in My Back Yard) Syndrome menjadi "Sampahku Tanggung Jawabku". Untuk melakukan proses tender pun, kecenderungan pilihan teknologi komposting pada penelitian ini dapat memudahkan pihak Pemda-DKI Jakarta jika tertarik untuk menseleksi tawaran-tawaran proposal teknologi dari pihak swasta yang masuk untuk pengolahan sampah. Seleksi bukan lagi antara teknologi yang tidak sejenis, tapi seleksi antara teknologi yang sejenis dari pihak yang berbeda-beda. Pemda dapat fokus untuk memilih swasta yang profesional dan berpengalaman menangani masalah sampah. Proses seleksi ini sudah diatur oleh Pemerintah Pusat di dalam Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam upaya Penyediaan Infrastruktur. Selain itu upaya 3R juga sudah dilakukan dari sumber, sarana dan prasarana persampahan sudah mulai dipilah-pilah sesual komposisi sampahnya. Tidak hanya dimulai dari sistem pewadahan yang terpilah namun hingga transportasi pengangkutan sampahnya pun mulai tidak bercampur lagi. Truk-truk pengangkut sampah diharapkan dalam kondisi yang layak, sehingga tidak lagi menyebabkan tetesan air lindi yang menetes disepanjang perjalanan menuju lokasi pengolahan seperti sekarang ini.

---

Degrading quality of the environment caused by waste should be taken seriously. Like a "time bomb" that may go off any time, the problem of waste may turn into a great disaster for people unexpectedly. On September 8, 2006, at 00.00 hours, a tragedy at Bantar Gebang garbage dump (TPA Bantar Gebang) owned by the city administration of Jakarta took place and cost many lives. The cause was not a lack of technology; rather, it was the waste management system that was not implemented in an integrated manner.

According to '2003 Jakarta in Figures' data, the capital city (Kepulauan Seribu not included) had a population of 7,438,008 with population density of 11,2441sq.km. The city's sanitary service estimates that these people produce solid waste of around 22,265 cu.m. per day or 6,000 tons daily. Garbage in Jakarta is still handled using the conservative collect-transport-dump system, from collection sites to dump sites. The sanitary service's 2001 data show that of all solid waste collected, about 70% was transported to Bantar Gebang landfill site and 16.5% was taken to unofficial locations while 13% was not properly handled (dumped to rivers and on roadsides). The city originally planned to close down TPA Bantar Gebang in 2003. While looking for alternative landfills sites, the city administration tried to find solutions to the problem - one of them was to extend the life of landfill use by handling waste using 3R (reduce, reuse, recycle) method before taking it for final processing at garbage dump sites. Another attempt made by city officials was to reduce the amount of waste going to these sites by constructing intermediate treatment facilities (ITF) in 4 areas prescribed according to the results of Jakarta's 2005-2015 master plan review.

This research aims at: (1) describing existing conditions of Jakarta's waste management system, with respect to the plan to install intermediate treatment facilities (ITFs); (2) giving recommendations as to one single technology for use in the ITF installation plan using Analytical Hierarchy Process (AHP) method; and (3) analyzing strategies devised by the city administration in connection with ITF installation plan using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis.

The new concept of waste management is to handle waste using the 3R (reduce, reuse, recycle) method. In order for the city to be able to change its current waste management policy, the following five aspects should be considered: (1) legal; (2) institutional; (3) financial; (4) socio-cultural; and (5) operational/technological.

Problems were assessed using AHP (Analytical Hierarchy Process) and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. The AHP model was used at the technical stage in which ITF technologies were selected while the SWOT analysis method was used at the waste management strategy identification stage.

With regard to Jakarta's waste management system, research results showed the following: (1) until the end of 2006 year, the city's plan to install ITFs in support of the overall waste management system is not realization. The city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements; (2) Base on sustainable development principle, the AHP results with regard to appropriate waste management technologies give composting & recycling model than incineration model (with overall inconsistency index of 0.05) as the best approach for Jakarta's waste problem; (3) in order to support technologically manageable for the ITF, SWOT analysis results positioned the city administration in the strengths and threats quadrants in terms of competitive advantages. It is regarding with the mobilization strategy. It has sufficient and favorable internal strengths to mobilize these threats. The strategy are: (i) need a socio-engineering design to anticipate such threats from the society, regarding local government program of integrated solid waste management, (ii) allocate local government fund (APDB) for solid waste management and socio- engineering design, (iii) involve the stakeholder from the first design of solid waste management plan.

A suggestion to support ITF program, the Jakarta city needs to identify a technology appropriate for its waste management requirements. Based on World Bank study/examination, ITF system can be integrated with Regional Sanitary Landfill, on behalf of Jabodetabek Waste Management Corporation or TPA Banter Gebang. In order to implement of 1TF technology in Jakarta's city, it needs a socio-engineering design. Targets of socio - engineering design are changing a society mindset from "Not in My Backyard Syndrome" into "responsibility of my own waste". Concepts of waste management offered by external parties should go through strict selection procedures. A tender should be held by the administration to select offers made by private technology providers. Bidding should not be concerned with the selection of different technologies but with the selection of different providers of one type of technology. The city administration can focus on appointing a professional private company that has extensive experiences in handling waste.

The selection process itself is governed by the National Government Regulation No. 67. of 2005 on the Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructures. An ideal waste management is an integrated system of collecting, sorting and processing garbage starting from the collection all through the garbage dump sites. In order to support such integrated system, waste infrastructures and facilities should be arranged differently according to types of waste. Different containers and means of transportation should be used. Garbage trucks should be properly serviceable to prevent waste water (leachate) dripping all the way to .the dump sites, a problem the city is currently struggling to deal with."

"Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik wilayah, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak difokuskan kepada suatu kebijakan yang bersifat on farm ( budidaya ) dalam aktivitas pembangunan pertanian. Namun, sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian nasional, upaya pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta lebih difokuskan pada upaya terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas / produk hasil pertanian. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan pertanian di Propinsi DKI Jakarta sangat didominasi oleh kebijakan yang bersifat off farm sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Propinsi DKI Jakarta.Kebijakan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria / syarat gizi yang diperlukan. Sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat, program peningkatan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta sangat difokuskan pada upaya pemenuhan ketersediaan pangan dari berbagai daerah pemasok/ produsen pangan di Iuar Propinsi DKI Jakarta.Ketergantungan pangan tersebut merupakan suatu kondisi yang pertu untuk mendapat perhatian secara prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi dan perubahan yang terjadi di daerah produsen akan sangat berdampak langsung terhadap kondisi distribusi dan ketersediaan pangan yang diperlukan di Propinsi DK| Jakarta. Oleh karena itu. untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Pemda Propinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai daerah salah satunya adalah melalui kerjasama Mitra Praja Utama yang merupakan pemasok pangan terbesar di Propinsi DKI Jakarta.Sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan kerjasama. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal kerjasama yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan, pengkajian terhadap faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pelaksanaan kerjasama dan menformulasikan strategi kerjasama Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi MPU bidang pertnain yang efektif, efisien, sinergi dan saling menguntungkan.Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jumlah responden penelitian sebanyak 20 orang adalah responden yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Lingkup MPU. Pengumpulan data dilaksanakan dengan kuisioner, wawancara, observasi Iapangan dan studi pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan Teknik AHP untuk menentukan strategi prioritas yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh strategi prioritas pelaksanaan kerjasama secara berurut adalah peningkatan produksi. mutu/kualitas dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan. pengembangan kemitraan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan / penguatan kelembagaan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kerjasama, kerjasama MPU masih perlu untuk ditanjutkan baik bagi Propinsi DKI Jakarta maupun bagi Propinsi Lingkup MPU dalam rangka mewujudkan pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.Kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditetapkan, namun, belum memberikan manfaat optimal dalam kerjasama. Hal tersebut disebabkan Program dan kegiatan kerjasama belum sepenuhnya mampu mengakomodir pada pemberdayaan potensi unggulan daerah sebagaimana yang diharapkan, kualitas sumberdaya manusia pertanian ( birokrasi, petani dan pelaku agribisnis ) belum sepenunya mendukung pelksanaan kerjasama. ego sektoral seringkali mewarnai pelaksanaan kegiatan kerjasama, persepsi yang berbeda antar instansi / lembaga mengakibatkan kegiatan kerjasama tidak berjalan optimal monitoring dan evaluasi belum dijadikan sebagai bagian penting dari pelaksanaan kerjasama. Untuk meningkatkan optimalisasi peiaksanaan kerjasama mutlak diperlukan adanya komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan kerjasama, peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, pemberdayaan stakeholder secara aktif. Pelaksanaan monitoring dan evalusi secara rutin dengan memperhatikan aspek obyektifitas, transparan dan akuntabel.

---

In congruence with the current physical and social economic conditions of the society, an effort to develop agriculture in the special province of Jakarta is not focused towards an on farm policy in agriculture development acitivities, but it is more focused towards the effort of the manifestation of food resilience and an increase in the expansion of agribusiness commodity or agriculture product in line with the implementation strategy of national agriculture development. Therefore, the implementation of the agricultural program in the special province of Jakarta is heavily dominated by the off fami policy in line with the available conditions and potentials of the special province of Jakarta.The policy of food resilience of the special province of Jakarta is intended to meet the demands required by the community, that is. sufficient amount and fullfilling the nutrition criteria required. ln accordance with the physical and social economic conditions of the society, the program to increase food resilience in the special province of Jakarta is heavily focused on the fullfilment of food availability from various places of food suppliers outside Jakarta. Such food reliance becomes a priority condition that needs to be paid attention to in an effort to realize food resilience in the special province of Jakarta. This is because when there are changes occurred in the suppliers' areas, it will have direct impacts towards the conditions of food distribution and food availability needed by the special province of Jakarta. Therefore, to anticipate such problem the local govemment of the special province of Jakarta has made some efforts to establish cooperation with several regions, one of which is through cooperation with Mitra Praja Utama which is the biggest food supplier in the special province of Jakarta.In reference to the above mentioned it is deemed necessary to conduct research towards the implementation of cooperation. The purpose of this research is to do an evaluation towards intemal and extemal factors of cooperation that support the realization of food resilience, that is, the evaluation towards SWOT factors (Strengths, Weaknesess, Opportunity and Threats) of the cooperation implementation and fonnulating cooperation strategy of the special province of Jakarta with Mitra Praja Utama regions in agriculture in an effective, efficient, sinergy and mutually beneficial manner.The method of the research is descriptive with 20 respondents who have competency in the cooperation implementation in agriculture between the special province of Jakarta and the Mitra Praia Utama regions. The data gathering is done through distributing questionnaires. conducting an interview, field observation and library research. Data processing and data analysis conducted uses SWOT analysis and AHP techniques to determine priority strategy required in the implementation of cooperation.Based on the data analysis findings, priority strategy of cooperation implementation is obtained in an orderly manner, that is, an increase in production, quality and food security, an increase in human resource quality development partnership, and an improvement in agriculture infrastructures and facilities, and institutional development. Based on the evaluation of cooperation implementation, The cooperation with Mitra Praja Utama still needs to be continued both for the special province of Jakarta and the provinces around Mitra Praja Utama in the frame work of manifesting agribusiness development and food resilience improvement.The on-going cooperation has been run as planned, however, it has not yet given optimum benefit in the cooperation. This is because the programme and the cooperation activities are not yet able to fully"

"Tesis ini membahas strategi untuk meningkatkan mutu sekolah menengah atas negeri yang berprestasi rendah di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi berupa strategi kebijakan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah menengah atas negeri yang berprestasi rendah di DKI Jakarta baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT, untuk mengidentifikasi faktor internal (SO) dan eksternal (WO) agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh sekolah, kemudian menggabungkannya untuk mendapatkan strategi optimal untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian dilanjutkan dengan menentukan atribut mana dari faktor internal dan eksternal yang berpeluang menimbulkan konflik antara stakeholder penyedia jasa pendidikan (kepala sekolah dan guru) dengan stakeholder pengguna jasa pendidikan (siswa, orang tua dan masyarakat). Hasil analisis data menyebutkan bahwa sekolah mempunyai kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Strategi WO untuk jangka pendek dan Strategi SO untuk jangka panjang. Selain itu hipotesa terbukti bahwa stakeholder penyedia jasa pendidikan cenderung melihat dirinya lebih baik daripada stakeholder pengguna jasa pendidikan dan potensi konflik terbesar yang muncul baik untuk saat ini maupun dimasa yang datang adalah antara institusi sekolah sebagai stakeholder penyedia jasa pendidikan dengan masyarakat sebagai stakeholder pengguna jasa pendidikan.

---

This thesis discusses the strategy to improve the quality of state high schools categorized as underachieving in DKI Jakarta. The purpose of this research is to provide strategic policy recommendations to the principal to improve the quality of high school education with low achievement in Jakarta both the short and long term. This study uses SWOT analysis, to identify the internal factors (SO) and external (WO) in order to know the strengths and weaknesses and opportunities and threats are owned by the school, and then combining them to obtain the optimal strategy for the short and long term, then followed by determining which attributes of internal and external factors are likely to cause conflict between stakeholders of education providers (principals and teachers) with the service user education stakeholders (students, parents and the community).

The results of data analysis states that the school has strengths and weaknesses and opportunities and threats in an effort to improve education quality, WO Strategies for short-term strategy for long-term SO. In addition the hypothesis shown that stakeholder education providers tend to see themselves better than the education of stakeholders and users of the service's biggest potential conflicts that arise both for current and coming period is between the school institutions as a stakeholder provider with the user community as a stakeholder education services."

"Ekspor ikan tuna mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, sehingga proses penanganan ikan perlu mendapat perhatian serius. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap Tuna (Thunnus spp.) di atas kapal dan tempat pendaratan ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna, menganalisis mutu tuna di atas kapal sampai tempat pendaratan ikan, dan menentukan alternatif pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna di atas kapal dan tempat pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu. Data diperoleh dari 19 kapal tonda dan dianalisis secara deskriptif dan dengan proses hierarki analisis (PHA). Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna di atas kapal dan tempat pendaratan ikan sudah cukup baik. Hal ini diketahui dari kondisi kelayakan dasar kapal tonda yang sudah cukup dekat dari standar namun masih perlu penyempurnaan (4≤ Y < 8) dan kelayakan dasar pada tempat pendaratan ikan menunjukkan kondisi yang cukup layak dengan nilai C (cukup). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ikan tuna hasil tangkapan menunjukkan mutu yang baik, dengan suhu rata-rata sebesar 1,52oC (dibawah 4,4oC) dan nilai organoleptik 8,67 (di atas 7). Process (AHP) from 19 Trolling Lines.

---

Based on this research, it is known that the application of quality assurance and safety of tuna fisheries on the boat and the landing sites has been good enough. It is known from the basic eligibility requirements of the trolling line have been fairly close to the standard but still need improvement (4 ≤ Y < 8) and the basic eligibility requirements of the landing sites indicate a fairly decent condition with a value of C (enough). The status of tuna caught indicated that good quality with average temperature of 1.52°C (4.4°C below) and the organoleptic value of 8.67 (above 7).

From the results of AHP, it is known that the priority to perform quality assurance and safety on tuna fisheries in the trolling line is availability of ice in the boat (20,1%), deck (15,7%), fish handling equipment in the boat (13,3%), availability of fuel (11%) and availability of fresh water in the boat (7,9%). The priority to perform quality assurance and safety on tuna fisheries in the port is fish handling equipment (32,4%), availability of ice (12,9%), floor (12,4), toilet (9,4%) and fishing port (8,1%)."

"ABSTRAKBerdasarkan Laporan Tahunan 2001-2004 d an Laporan Tahunan 2005Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kejadian Luar Biasa(KLB) keracunan pangan yang disebabkan oleh pangan jasa boga sebesar31%. Dari kasus-kasus keracunan tersebut, terbukti masalah mutu dankeamanan pangan pada perusahaan jasa boga menjadi semakin penting danperlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan dan pengendaliannya.Apalagi akhir-akhir ini tuntutan akan jaminan terhadap mutu dan keamananpangan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakattentang pentingnya mutu dan keamanan pangan yang di konsumsinya.Pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang mengandalkan padauji produk akhir tidak dapat mengimbangi kemajuan yang pesat dalam industripangan dan tidak dapat menjamin keamanan makanan yang beredar di pasarandan yang dikonsumsi oleh para pengguna jasa boga. Oleh karena itu perludikembangkan suatu sistim jaminan keamanan pangan yang Iebih menitfkberatkan pada tindakan pencegahan efektif untuk menjamin keamanan pangan . Dari pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam industripangan selain menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi sangatdiperlukan juga produk yang bermutu dan mempunyai nilai jual yang dapatmemenuhi keinginan konsumen dengan tujuan mencapai kepuasankonsumenlpelanggan tsb. Untuk mencapai 2 aspek tersebut, diperlukan suatusistem yang terintegrasi atau terpadu yang dapat diterapkan dalam suatuperusahaan jasa boga berdasarkan standar lnternasional yaitu SistemManajemen Mutu dan Sistem Keamanan Pangan _Dengan mengacu pada metodologi yang dikenal dalam sistemmanajemen yaitu P DCA ( Plan- Do- Check- Action), penerapan SistemManajemen Mutu ( ISO 9001) dan Sistem Keamanan Pangan ( HACCP dan ISO22000) secara teoritis dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistemmanajemen yang terpadu, dimana unsur-unsur aspek pengendalian bahayapotensial dan parameter kritis dari aktifitas penyediaan rantai makanan ( foodchain ), kesesuaian produk dan jasa dapat terintegrasi kedalam kegiatanoperasional suatu perusahan jasa boga. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebutdapat disusun suatu model Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Panganterpadu ( terintegrasi ) pada kegiatan penyediaan makanan di suatu perusahaanJas Boga ( Catering ).Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis Iakukan diperusahaan Jasa Boga PT. XYZ dapat diambil kesimpulan bahwa SistemManajemen Mutu pada perusahaan jasa boga PT. XYZ telah diterapkan dalamproses penerimaan bahan baku, penyimpanan, produksi dan pelayanan..Sistem Manajemen Keamanan Pangan terutama penetapan danpelaksanaan Hazard Analysis Critical Control Point pada proses penerimaanbahan baku, penyimpanan, produksi dan pelayanan belum sepenuhnyaditerapkan sesuai dengan standar HACCP dan ISO 22000.Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan ( SMZKP) dapatditerapkan dengan efektif dan terpadu karena proses pengendalian yangdilakukan dapat sejalan melalui standar yang dapat diterima (acceptable) ,dapat diterapkan (applicable) dan disesuaikan pada kondisi, kebutuhan dan bisnis proses PT. XYZ ( tailor made), pelaksanaannya dapat dilakukan denganmengacu kepada model SMZKP yang telah dijelaskan pada bagian hasilpenulisan tesis ini.

---

ABSTRACTAccording to Food and Drugs Control Agency Republic of indonesia(BPOM) yearly report in 2001 - 2004 and 2005, food poisoning cases which arecaused by catering services company is 31%. From these cases , it?s proof thatthe quality and food safety problems in catering company became moreimportant and need more special attention in its controlling and monitoring.Nowadays, demanding of quality and food safety assurance moreincrease along with improvement of people awareness about quality and safetyof food that they consumed.Monitoring and Controlling of food quality which rely on the end producttesting, could not be balanced out of p rogress in food industry and could notguarantee safety of food which has been circulated in market and has beenconsumed by people. For that purpose, need to be developed a system for foodsafety assurance which is focused on effective preventive action to assure thesafety of food.In food industry, the most important things is how to produce food whichis safe to eat and have a good quality to fultill the customer needs and customer satisfactions. To comply these 2 aspect, we need an integrated system which isacceptable and applicable in catering company based on international Standard, Quality Management System ISO 90001:2000 and Food Safety ManagementSystem ISO 22000:2005 and HACCP.In line with methodology of management system PDCA ( Plan -Do -Check - Action ), implementation of Quality Management System ISO9001 :2000 and Food Safety Management System ISO 22000:2005 and HACCPtheoretically can implement integrated in a management system, where allaspect to control the potential hazard and critical parameter from all activities infood chain , conformity product and sen/ice may integrate in business process ofcatering company. Based on these principles, we can compile a model ofIntegrated Quality Management System and Food Safety System for food chainactivities in catering company.Result of this research in catering company PT. XYZ, the Quality andFood Safety Management System has been implemented but not integrated asgood as integrated Quality and Food Safety Management System in receiving ,storing, production and serving activities. Food Safety Management Systemimplementation in PT. XYZ , especially Hazard Analysis Critical Control Point inreceiving, storing, production and serving process is not full compliance toHACCP and ISO 22000 standard.Quality and food safety management system can implemented effectivelyand integrated because the process control in line with standards which areacceptable and applicable to condition and needs of PT. XYZ business process( tailor made), refer to this Integrated Quality and Food Safety ManagementSystem Model.

---

"