Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor yang secara signifikan melatarbelakangi persaingan antara Cina dengan Jepang untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan ASEAN. Untuk itu dalam kerangka pemikiran digunakan pendekatan neo-realis dan teori kepentingan nasional. National interest digunakan untuk melihat kepentingan Cina dan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN.Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN disebabkan oleh (1) keinginan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia; dan (2) keinginan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan Asia.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kepentingan yang melatarbelakangi Cina dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN, diantaranya yaitu; (1) keinginan Cina untuk meningkatkan perdagangan dengan ASEAN; (2) peningkatan investasi Cina-ASEAN; (3) keinginan Cina untuk mengembangkan propinsi barat daya Cina; (4) mempermudah akses bahan mentah dari negara-negara anggota ASEAN; dan (5) memperbaiki pandangan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina. Kepentingan-kepentingan Cina tersebut pada akhirnya akan mendukung kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN pada dasarnya dilihat sebagai kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruhnya di kawasan yang didukung oleh beberapa kepentingan Jepang lainnya seperti mempertahankan perdagangan Jepang-ASEAN, mempertahankan investasi Jepang di ASEAN, serta mempertahankan Negara-negara anggota ASEAN sebagai penyedia bahan mentah.Persaingan antara Cina dengan Jepang dilihat dari bagaimana kedua negara mengelola berbagai kebijakan dengan ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitasnya. Persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN dalam rangka mencapai national interest-nya dilihat sebagai kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruhnya dan disisi lain merupakan kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan.(xiv + 107) halaman (4 tabel+ 13 grafik)+daftar pustaka (17 buku+16 jurnal+1 media massa+20 situs)+ 5 lampiran."

"Since 1990s, the global trend of natural gas market is to transform the market into a competitive market through open access system, which has been operated as a natural monopolistic market by public corporations. Indonesia and South Korea have fundamental difference in their status in the gas industry, where Indonesia as the largest producer and exporter of LNG, while South Korea is one of the biggest LNG importer. Yet, both Indonesia and South Korea have a common point in that both countries practicing natural monopoly. In this respect, this study aims to elucidate which regulatory model of competition is most appropriate for Indonesia and South Korea. In order to achieve the purpose of this study effectively, the thesis explores the laws and regulations regarding pipeline gas transportation business competition along with the practice and implementation in Indonesia and South Korea. Ultimately Indonesia should adopt third party open access in order to make Indonesian natural gas industry into competitive market, but gradually. South Korea also need steps forward to open access system through enhanced non discriminatory access to gas supply facilities allowing the transaction of direct import quantity deregulation of wholesale business requirements and the elimination of monopoly on the retail business area.

---

Sejak tahun 1990an, tren pasar gas bumi dunia adalah mengubah pasar menjadi pasar yang kompetitif melalui sistem akses terbuka, yang sebelumnya dioperasikan sebagai pasar monopoli alami oleh perusahaan publik. Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan mendasar dalam status mereka di industri gas, dimana Indonesia sebagai salah satu penghasil dan pengekspor LNG terbesar di dunia, sementara Korea Selatan adalah salah satu pengimpor LNG terbesar. Namun, kedua negara memiliki kesamaan dalam bisnis transportasi gas melalui pipa yaitu pasar didominasi oleh perusahaan publik. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model peraturan persaingan yang paling tepat untuk Indonesia dan Korea Selatan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini secara efektif, skripsi ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha pengangkutan gas melalui pipa seiring dengan praktek dan pelaksanaan di Indonesia dan Korea Selatan. Pada akhirnya Indonesia harus mengadopsi sistem akses terbuka pihak ketiga untuk membuat industri gas bumi di Indonesia sebagai pasar yang kompetitif, namun secara bertahap. Korea juga perlu langkah maju ke sistem akses terbuka melalui: peningkatan akses non-diskriminatif terhadap fasilitas pasokan gas; memungkinkan transaksi jumlah impor langsung; deregulasi persyaratan bisnis grosir; dan penghapusan monopoli di bidang bisnis ritel."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."

"Pembuktian kartel tidak dapat dipisahkan dari penggunaan analisa ekonomi untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis di antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel. Namun di satu sisi, penggunaan bukti ekonomi (tidak langsung) masih menjadi perdebatan di Indonesia, karena selain mengandung ambigu, penggunaannya belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini akan menjabarkan penggunaan analisa ekonomi yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan dugaan-dugaan kartel yang ada selama tahun 2009-2010 serta menganalisa validitas penggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan penghitungan serta analisa ekonomi adalah suatu hal yang masih harus ditingkatkan oleh KPPU demi perwujudan penegakan hukum persaingan usaha yang ideal.

---

The use of economic analyis to prove the existence of a gentlement agreement among the alleged cartel members is unseparable from the processs of cartel verification itself. However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirect evidence), still remains as a controversy, not only because of its ambiguity, but also its method has not yet clearly been regulated under Indonesian law. This research is to elaborate the use of economic analysis employed by the Commission For the Supervision of Business Competition (KPPU) to prove the alleged cartels cases within the year of 2009-2010 and also to examine the validity of the use of economic analysis according to the national law system. This research is a normative legal research with qualitative analysis. Meticulous economic calculation and accuracy in analysis are of something that KPPU should improve for the fulfillment of an ideal competition law enforcement. "

"Dalam menghadapi persaingan global tahun 2003, perdagangan bebas AFTA membuka peluang bagi konsumen untuk memilih produk yang berkualitas tinggi, pelayanan yang memuaskan, dan harga produk yang kompetitif. Produsen dalam industri peralatan dapur di Indonesia merupakan produk rumah tangga untuk kebutuhan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk memenangkan persaingan dalam industri peralatan dapur, suatu perusahaan harus memiliki dimensi-dimensi daya saing agar dapat mengungguli para pesaingnya.PT. Batin Eka Perkasa (PT. BEP) yang telah didirikan sejak tahun 1988 telah memperluas jaringan usahanya di berbagai wilayah kota besar di Indonesia. Hingga saat ini PT. BEP menjadi salah satu produsen peralatan dapur yang diperhitungkan oleh produsen lainnya. Namun, di sisi lain, perusahaan ini menghadapi masuknya para pesaing baru dengan jenis dan kualitas produk serta harga yang bersaing di pasar peralatan dapur.Penelitian difokuskan pada analisis strategi dengan meninjau aspek peluang dan ancaman serta analisis internal perusahaan dan analisis industri peralatan dapur yang meliputi tiga alternatif strategi, yaitu strategi fokus, strategi differensiasi dan strategi biaya rendah.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa strategi differensiasi dalam menghadapi persaingan lebih dominan daripada strategi fokus dan strategi biaya rendah. Untuk menerapkan strategi differensiasi perusahaan harus memiliki perbedaan produk dengan pesaing serta pelayanan yang lebih unggul di antaranya meningkatkan kualitas produk, peningkatan teknologi proses, pengembangan produk baru serta peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas dalam rangka peningkatan pelayanan pelanggan. Dari hasil analisis lingkungan industri peralatan dapur memiliki peluang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, sosial budaya, gaya hidup dan teknologi. Meskipun demikian PT. BEP harus tetap memperhatikan perubahan perilaku konsumen dan ancaman pendatang baru di masa yang akan datang."

"Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang paling tinggi efisiensinya diantara semua sistem ekonomi yang kita kenal. Ekonomi pasar, termasuk persaingan antara produsen dan pembeli menjamin penyediaan terbaik kebutuhan konsumen akan barang serta peningkatan kesejahteraan umum. Persaingan mengakibatkan modal dan sumberdaya lainnya digunakan ditempat-tempat yang paling produktif.Di banyak negara, untuk waktu yang lama, pemerintah menjadikan sektor telekomunikasi sebagai pasar monopoli. Namun pada akhirnya pemerintah menyadari bahwa tidak pada semua bagian dari industri telekomunikasi memiliki karakteristik yang tepat jika dilakukan dengan sistem monopoli, dan pada saat yang sama, teknologi menawarkan penurunan biaya investasi dan tumbuhnya tuntutan masyarakat akan tersedianya kapasitas yang baru.Liberalisasi telekomunikasi memberikan hasil yang sangat positif. Studi yang dilakukan ITLI (International Telecommunication Union), mengindikasikan suatu hubungan yang significant antara ukuran l1beralisasi pasar dengan tingkat pertumbuhan keparlatan pengguna telepon, balk untuk telepon bergerak maupun telepon tetap. Disaat kompetisi menjadi suatu tren yang terns didorong keberadaanya di seluruh belahan dunia, ternyata disinyalir masih ada Para pemain di bisnis telekomunikasi yang perilakunya menghambat terwujudnya persaingan yang sehat di sektor ini. Sebagai salah satu pemain telekomunikasi di Indonesia, TelkomFlexi ditengarai berperilaku anti kompetisi. Beberapa perilaku TelkomFlexi yang ditengarai anti kompetisi adalah perilaku penyalahgunaan po5isi dominan PT.TELKOM di bisnis telekomunikasi telepon tetap, melakukan diskriminasi harga, melakukan blocking dengan produk pesaingnya, serta melakukan subsidi silang."

"Perjanjian pemasokan bahan baku farmasi antara pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha asing dilatarbelakangi oleh minimumnya industri Penelitian dan Pengembangan (R & D), di mana Indonesia membutuhkan pasokan bahan baku mencapai angka 70%. Untuk mengatasi masalah tersebut, pelaku usaha lokal harus bekerjasama dengan pelaku usaha asing. Persaingan usaha di industri farmasi sangat rentan diakibatkan banyaknya industri-industri farmasi baik industri Dalam Negeri (DN), maupun industri Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak hanya itu, perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia juga menjadi pesaing berat kepada perusahaan lokal. Ketergantungan akan eksistensi perusahaan asing mengakibatkan hilangnya kekuatan perusahaan DN untuk bersaing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perjanjian dikatakan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, apabila perjanjian tersebut mengandung klausula yang menyatakan adanya keterbukaan informasi perusahaaan baik yang sifatnya confidential maupun tidak yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengaturan produksi diantara para pihak. Akibat dari pengaturan produksi tersebut terhadap persaingan usaha adalah adanya kenaikan harga terhadap produk yang sama atau sejenis (relevant market). Perusahaan asing untuk dapat melakukan kegiatan di Indonesia pada dasarnya mengembangkan usahanya dengan membuka anak perusahaan sebagai alat untuk memasarkan produk asing tersebut. Sedangkan untuk melihat pertanggung jawaban pelaku usaha asing. Kedudukan holding company asing dalam UU Persaingan Usaha tidak diatur, sehingga diperlukan penerapan doktrin asing yang disebut dengan single economic entitiy doctrin (kesatuan entitas) yang meyatakan bahwa antara perusahaan holding, subsidiary company, dan anak perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi sehingga kelompok usaha tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama.

---

Agreement between the suppliers of pharmaceutical raw materials business in the country with foreign businessmen is backed by the industry minimum R & D, in which Indonesia's needs of supply of raw materials reached 70%. To overcome this problem, local businessmen should cooperate with foreign companies through raw materials supply agreement. Competition in the pharmaceutical industry is particularly vulnerable because many of the industry from both DN pharmaceutical industry, as well as PMA industry. Foreign companies who are doing business in Indonesia also has become a serious competitor to local companies. The dependency of the presence of foreign companies resulted in the loss of electrical company to compete DN. By using a normative juridical research methods, it is concluded that the agreement is said to result in unfair competition and monopoly, if it contains a clause stating whether the disclosure of company information is confidential and not used as a tool to create a production agreement between the parties. The result of setting the competition of production is the increased price on the same or similar products (relevant market). In order to be able to perform activities in Indonesia, foreign companies basically need to expand its business by opening a subsidiary as a means to market foreign products. Meanwhile, the statuses of foreign companies are not regulated Anti Competition Law. Thus, it requires the application of foreign doctrine called single economy entity which is said that between parent companies, subsidiaries, and its subsidiaries are a single economic entity that business groups must take responsibility together."

"Pada masa lalu kondisi persaingan di Indonesia sarat dengan nuansa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, beberapa pelaku usaha tertentu telah menjadi besar dan menguasai beberapa bidang produksi dan layanan jasa. Penguasaan tersebut muncul akibat pemberian proteksi dan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah yang bermaksud membesarkan pelaku usaha dalam negeri, pada kenyataannya proteksi tersebut menjadikan pelaku usaha tertentu menjadi tidak efisien, namun mendominasi pasar dan memunculkan apa yang disebut kapitalisme semu (ersatz capitalism). Lahirnya Undang-undang No.5/1999 mengatur tentang perjanjian dan perilaku usaha, salah satunya terkait dengan integrasi vertikal yang diatur dalam pasal 14. Penerapan pasal 14 tersebut akan bertalian dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan rule of reason yang mengedepankan pembuktian pada "dampak" dan "cara" sehingga perilaku atau perjanjian tersebut dapat dilarang. Pada konteksnya terdapat dua cara pandang yang berbeda mengenai integrasi vertikal, beberapa sarjana menganggap integrasi vertikal tidak perlu dilarang sebab tujuan efisiensi yang melatar belakanginya jauh lebih kuat ketimbang dampak merugikan yang ditimbulkannya, namun cara pandang yang lain melihat bahwa integrasi vertikal perlu untuk tetap dilarang apabila merugikan persaingan usaha. Sebagai contoh aplikatif berkaitan dengan pelanggaran pasal 14, Penulis mengangkat kasus dual access PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman bukan hanya secara teori namun juga secara praktis mengenai teknik penerapan pendekatan rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memang diberikan kewenangan untuk itu oleh UU NO.5/1999."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia dan melihat hubungannya ke tingkat profitabilitas perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat konsentrasi di industri perbankan di Indonesia cukup tinggi jika dilihat dengan menggunakan concentration ratio namun dengan menggunakan HHI dapat dilihat bahwa tingkat kompetisinya masih cenderung rendah. Tingkat profitabilitas pada perbankan konvensional secara rata rata lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah jika dihitung menggunakan ROA namun tingkat profitabilitas perbankan syariah akan lebih tinggi jika dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan NIM sebagai proksi sebagai tingkat profitabilitas. Jika menggunakan ROA sebagai variabel dependen tingkat kompetisi memiliki hubungan negatif dan tingkat konsentrasi akan memiliki hubungan positif kepada tingkat profitabilitas selain itu ukuran dan BOPO perusahaan juga memiliki hubungan negatif terhadap tingkaty profitabilitas. Tingkat profitabilitas perbankan syariah juga lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas. Dengan menggunakan NIM sebagai proksi dari tingkat profitabilitas terjadi perbedaan reaksi pada HHI yang bisa juga melihat tingkat konsentrasi dan PRH yang melihat tingkat kompetisi , tingkat konsentrasi memiliki hubungan positif dengan NIM dan tingkat kompetisi juga memiliki hubungan positif dengan NIM sementara ukuran, market share dan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap NIM.

---

The study aims to examine the degree of competition in the banking industry in Indonesia and see the relationship with the level of profitability of Islamic banking and conventional banking in Indonesia. In this study it was found that the level of concentration in the banking industry in Indonesia is quite high when assesed using the concentration ratio but by using the HHI, it can be seen that the level of competition is still likely to be low. The level of profitability in conventional banking is higher than the average of the Islamic banking if calculated using ROA but Islamic banking profitability will be higher when compared to conventional banking by using NIM as a proxy for the level of profitability. By using ROA as the dependent variable, level of competition has a negative relationship and the level of concentration will be positively related to the level of profitability. The firm size and BOPO also negatively related to profitability level. Islamic banking profitability levels are also lower than conventional banking by using ROA as a proxy for profitability. By using NIM as a proxy of the level of profitability there is some difference. The HHI which assesed the concentration levels and PRH which see the level of competition, the level of concentration has a positive relationship with NIM and the level of competition also has a positive relationship with NIM as size, meanwhile market share and BOPO and Size of the bank have negative effect on NIM."