Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan Bangsa Indonesia maupun dalam pelaksanaan pembangunan Nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah yang luas dan untuk itu pengadaan tanahnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengadaan tanah adalah merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Salah satu arah kebijaksanaan pembangunan adalah pembangunan perumahan dan pemukiman yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia selain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan.Untuk itu perlu diperhatikan bahwa bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan di PT. CIGEDE GRIYA PERMAI dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. CIGEDE GRIYA PERMAI tersebut apabila terjadi penolakan dari masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian eksplanatoris, dengan sifat penelitian yang evaluatif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dan penelitian data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Dari pokok permasalahan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengadaan tanah untuk perumahan Griya Alam Sentul dilakukan dengan tata cara pembebasan tanah karena status tanah yang tersedia adalah tanah Hak Milik dan yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak atas tanah dan dengan dilakukannya musyawarah secara intensif dengan masyarakat sehingga memperkecil timbulnya penolakan dari masyarakat. Saran yang ingin disampaikan adalah bahwa pembentukan tim penilai berkaitan dengan masalah ganti rugi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam hal pemberian ganti kerugian."

"Tulisan ini membahas analisis daya dukung lahan untuk mendukung pengembangan perumahan di pulau-pulau kecil dengan mengambil kasus Pulau Panggang, Pramuka, Kelapa, dan Tunda. Peelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik daya dukung lahan di masing-masing pulau dalam kaitannya dengan pengembangan perumahan saat ini maupun di masa depan, Dengan diketahuinya karakteristik daya dukung lhan maka dapat ditentukan arahan atau rekomendasi untuk pengembangan perumahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara lebih cepat juga."

"Asmadi / NPM: 6399060079, Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Peruniahan di Kabupaten Tangerang Tahun 1993-1999, di bawah bimbmgan Dr. IT. S. B. Silalahi, MS, dan Drs. Hari Kartono, MS.(xv + 124 halaman), (20 label), (16 gambar), (12 peta), (20 lampiran), (pustaka: 1960-2000)ABSTRACTThe aim of this research is to study: (1). the level of the land need area for housing development in accordance with growth of population in Tangerang Regency in the years of 1993-1999; (2). the execution present of the location permit to the housing developers in the years of 1993-1999, i.e. the land total area and land utilization as the land acquisition, land use and factors influencing the level of land acquisition and land use; and (3). the effect of the housing development to the land use change of farm and the negleted land.Growth rate of population that rapid in Tangerang Regency has been logical consequence to the development of housing, there for necessary to the supply of land, which executed either by self society or developers. The present of the location permit has been utilitarian in the land supplies of housing, but also have negative effect as the land area in the location permit that so largest, the level of land acquisition and land use which still low, etc.The result of the survey shows that in the years of 1993-1999 in Tangerang Regency for the housing development still necessaries to the amount of land area that to spread in all district (kecamatan).The result of the analyze concerning the present of the location permit during 1993-1999 in Tangerang Regency is indicate that it has been very large on account of the need real land area The average of the land acquisition is shows that the level of lower or about 56,28 percent from land total area of the location permit. Factors affecting the degree of the function land acquisition, that there is four factors which support (positive) comprising variables the area of wet rice fields Ix (wetlands Ix), the area of mixed garden, population density, and density of the roads, whereas factors which limit (negative) to the function comprising seven variables i.e. the area of the location permit, population, interest rates on credit of Bank, distance to (Jakarta, TOL and center of government Tangerang City), and the area of wastelands.The average level of the land use too indicate that the lowest or about 28,82 percent from area of land acquisition. Factors affecting the degree of the function land use, that there is one factor which support (positive) i.e. variable population density, whereas factors which limit (negative) to the function comprising seven variables via area of land acquisition, interest rates on credit of Bank, distance to (Jakarta, TOL and center of government Tangerang City), density of the roads, and population.The present of the location permit to the housing during 1993-1999 was causing the land use changes of farm to the land housing, i.e. that largest from the wastelands, then the land mixed garden and the wet rice fields Ix. Whereas the negleted land is indicate that about 71,18 percent from area of land acquisition was estimated to the negleted land.Key words: land need, location permit, housing development, developer, land acquisition, landuse, land use change of farm, negleted land "

"PendahuluanLatar BelakangDi dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah propinsi, dan daerah-daerah propinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang masing-masing bersifat otonom. Implikasi dari ketentuan tersebut dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian untuk tingkat yang lebih rendah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yang mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.Berdasarkan ketentuan tersebut, desa merupakan bagian yang integral dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan.2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga.Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah :1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian.2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban.Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian :Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase.1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%).2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial.3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru di bidang pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan dalam hubungannya dengan penanaman modal, yaitu paket deregulasi yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 1993. Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap secara jelas mengenai pengaruh paket deregulasi, tingkat pendapatan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang terhadap kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan. Tatacara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan statistik dan metode deskriktif dengan menggunakan bentuk non probability sampling dengan tata cara purposive sampling. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah populasi 750 KKlorang dari jumlah penduduk keseluruhan ialah sebanyak 251100 atau 0,25 % dari jumlah populasi. Paket deregulasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain itu faktor pemberian jumlah ganti kerugian dan tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Mengenai tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah, ternyata tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perumahan pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pengadaan tanah oleh para pengembang pada masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan tanah."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar dunia setelah Cina, India dan Amerika. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebarannya. Berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan perumahan maupun lainnya. Pembangunan perumahan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan harapan agar seluruh rakyat Indonesia mampu menempati rumah yang layak dan sehat sehingga didalamnya dapat terbina anggota keluarga yang sehat dan berkualitas. Keadaan dan kondisi perumahan suatu masyarakat dapat menjadi salah satu ukuran taraf hidup, peradaban dan kepribadiannya. Kondisi perumahan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi seseorang, kesehatan, prestasi kerja, serta kesejahteraan seluruh keluarga. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Blaang bahwa rumah mempunyai arti sangat penting dalam pembinaan watak dan kepribadian suatu bangsa ( Blaang, 1996: 7). Dengan demikian maka pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang tidak terpisah dari pembangunan nasional. Menyadari hal ini maka sektor perumahan dan permukiman mendapat perhatian penuh dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan perumahan tidak hanya untuk mereka yang mampu melainkan agar semakin merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitannya serta keterpaduannya dengan lingkungan sekitar. Menurut Profesor N. lskandar (Ninik W, 1987: 116) bahwa penduduk Indonesia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa, tidak kurang dari 60 juta jiwa tinggal di perkotaan. Sebagian besar penduduk diperkirakan masih tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa pada tahun 2000 keadaannya dapat dilukiskan sebagai suatu pulau yang semi kota (semi-urban)."

"ABSTRACTThe planet earth we inhabit is frankly one that is not permanent. Its well-being and deterioration corresponds to our daily actions, decisions and how we take care of our surrounding environment. The earth will eventually become unstable when it is stripped away from its natural resources and polluted by activities caused by humanity.  Climate change and natural disasters signals an urgency to act upon it by preserving its natural resources, reducing energy consumption, reusing and recycling materials. The condition of the environment reflects our quality of living , thus  affecting our health and eventually the economy. Architects have been designing with the idea of sustainability and ecological design that minimises damage on the environment and integrates the design with living processes, connecting green architecture, sustainable agriculture, ecological engineering, ecological restoration and other fields. From the study of sustainable practices and theories, research of precedents and case studies and direct observation this report will incorporate sustainable and ecological design ideas to maximise efficiency in the mixed-use project portrayed through diagrammatic sketches applied to the site.

---

ABSTRACTBumi yang kita huni adalah dengan terus terang planet yang tidak permanen. Kesejahteraan dan kemerosotannya mencerminkan tindakan dan keputusan kita sehari-hari dan cara kita menjaga lingkungan sekitar kita. Bumi pada akhirnya akan menjadi tidak stabil ketika dilucuti dari sumber daya alamnya dan tercemar oleh kegiatan manusia yang merusak alam. Perubahan iklim dan bencana alam menandakan urgensi untuk bertindak atasnya dengan melestarikan sumber daya alamnya, mengurangi konsumsi energi, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan. Kondisi lingkungan mencerminkan kualitas hidup kita, sehingga mempengaruhi kesehatan kita dan akhirnya berdampak kepada ekonomi. Arsitek telah merancang dengan gagasan keberlanjutan dan desain yang meminimalkan kerusakan pada lingkungan dan mengintegrasikan desain dengan memikirkan proses hidup, menghubungkan arsitektur hijau, pertanian berkelanjutan, rekayasa ekologi, restorasi ekologi dan bidang lainnya. Dari studi tentang praktik dan teori yang berkelanjutan, penelitian preseden dan studi kasus dan pengamatan langsung, laporan ini akan menggabungkan ide-ide desain yang berkelanjutan dan ekologis untuk memaksimalkan efisiensi dalam proyek mixed-use yang digambarkan melalui sketsa diagram yang diterapkan ke proyek."