Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Banyak persiapan dilakukan dalam menghadapi saat diberlakukannya Undang-Undang tersebut, khususnya pembenahan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Selain itu Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang aturan yang baru ini. Setelah sekian lama kita memakai dasar hukum pendirian perseroan terbatas dari perundang-undangan peninggalan kolonial, maka sekarang kita telah memiliki Undang-undang nasional untuk ini. Kiranya dengan lahirnya Undang-Undang ini akan membawa peningkatan gairah usaha di kalangan pengusaha, baik untuk pengusaha dalam negeri, maupun asing, yang ingin menanamkan modalnya di negara kita yang tercinta ini."

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang paling dominan. atau prioritas dalam rangka PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) menuju menjadi Hub Port (Pelabuhan Pengumpul) yang kompetitif. Faktor-faktor utama tersebut adalah memuaskan pelanggan, mengoptimalkan produktifitas, meningkatkan transshipment dan mengupayakan regulasi Hub Port. Mengetahui masalah-masalah yang paling dominan pada faktor-faktor utama tersebut, serta aktor-aktor/pelaku yang paling dominan dan strategi dominan yang akan dilakukan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), yaitu suatu metode pengambilan keputusan dengan mengkuantitikasi sebuah penilaian yang bersifat kualitatif. Pelaksanaannya adalah dengan cara menyederhanakan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, kemudian mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Berdasarkan hirarki dibuat kuesioner dan dibagikan ke para responder yang terdiri dari para expert yang terlibat langsung pada permasalahan yang diteliti. Hasil kuesioner diolah dengan program ECB.Hasil penelitian menunjukan bahwa tujuan utama yang paling dominan adalah meningkatkan transhipment dengan bobot rata-rata 43,57% sedangkan masalah yang paling dominan adalah belum adanya sistim dan prosedur yang baku 29,2%. Aktor/pelaku yang dominan adalah Direksi I Manajemen dengan strategi peninjauan terhadap kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan kepelabuhan seperti, bea cukai, otonomi daerah, perhubungan laut serta masalah import dan eksport 25,25%.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disarankan berimplikasi kepada kebijakan manajemen PT. JICT maupun pemerintah, untuk jangka pendek serta jangka panjang dalam rangka menjadikan PT. JICT sebagai Hub Port yang kompetitif, Strateginya dilakukan di tingkat operasional dan pendekatannya berdasarkan resource based. Dampak dari Hub Port ini akan menambah pendapatan negara dan menumbuhkan sektor pelayaran domestik serta meningkatkan daya saing Indonesia.

---

This research is made to identify the main dominant factors of Jakarta International Container Terminal's (PT. JICT) goal in achieving Hub Port Status (Transshipment Center) that is competitive. The main factors satisfy to customer needed, to optimal result the productivity, to increase the transshipment volume and to regulate Hub port policy. The researches identify issues on the main factors, recognizing the actors/key players and formulate a strategy.

This research uses the Analytic Hierarchy Process (AHP); its is method of making the decision by quantifying the qualitative matters value and the methodology is done by simplifying a complex issues then managing them put in a hierarchy. The result of hierarchy is made for questionnaire and distribute to respondent. The respondents are experts that are involved directly with the issues that are being analyzed. All the data process with the EC8 program.

The result of the research showed that the main goal is to increase transshipment with average percentage 43,57 whilst the main issue is the lack of system and procedures in place with average percentage 29,2. The actors in this case is the Board of Directors/Management and the strategy that should be implemented is to review current policies relating to maritime industry i.e. Customs, Regional autonomy, Sea transportation and Export/Import procedures with average percentage 25,25.

It is recommended that the Management of JICT as well as government take actions for short and long terms plan in order to create competitive Hub port. The strategy to be done through operations level with resource based approach. This will have a positive impact on the state income, support the domestic shipping industry and increase Indonesia's competitiveness.

ix + 155 pages + 13 table + 18 drawings

References: 43 Books, 4 Articles /Journal, Thesis (2003-2004)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai persepsi badan usaha Eks Jamsostek Domisili Jakarta Timur terhadap implementasi program BPJS Kesehatan pada Januari sampai dengan Juni 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPJS Kesehatan untuk memperbanyak sumber daya manusia agar dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, efisien dan optimal; menyediakan penanggung jawab untuk masing-masing Badan Usaha; memperbaiki sistem administrasi; mengoptimalkan call center; dan meningkatkan sistem update data peserta secara responsif.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the perception analysis of Ex Jamsostek Business Entity domicile East Jakarta about the implementation of BPJS Kesehatan program in January to June 2014. This study uses quantitative methods approach combined with qualitative methods. The analysis used univariate and bivariate analysis. The results of the study suggest that BPJS Kesehatan to augment human resources in order to do the job effectively, efficiently and optimally; provide Person In Charge for each Enterprises; improve the administration system; optimizing call center; and improve system responsiveness data update participants."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan studi kelayakan bisnis yang dilakukan PT ABC sebagai perusahaan rintisan properti untuk menilai apakah proyek baru Rent-to-Own (RTO) yang sedang direncanakan layak dijalankan atau tidak. Pelaksanaan magang di PT ABC berlangsung selama empat bulan dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk mengevaluasi kesesuaian proses studi kelayakan bisnis yang dilakukan PT ABC dengan teori yang ada, penulis menggunakan pendekatan Feasibility Assessment Framework (FAF) dan berbagai teori pendukung lainnya berdasarkan literatur strategi manajemen, pemasaran, manajemen keuangan, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Hasil evaluasi yang dilakukan penulis menunjukan bahwa sebagian besar proses studi kelayakan bisnis yang dilakukan PT ABC telah sesuai dengan teori yang digunakan, baik dari segi tahapan maupun proses analisis dari setiap atribut kerangka analisis studi kelayakan bisnis yang digunakan. PT ABC telah melakukan studi kelayakan bisnis dengan menganalisis faktor internal, eksternal, dan risiko bisnis yang dapat menentukan kelayakan dari proyek RTO. Selain itu, PT ABC juga telah menyusun semua hasil analisis tersebut ke dalam satu laporan yang telah disusun secara sistematis. Sehingga, berdasarkan proses studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, PT ABC sepakat untuk menyetujui pengembangan proyek RTO. Namun demikian, penulis masih menemukan beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan PT ABC selama melakukan studi kelayakan bisnis dengan teori yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan tiga rekomendasi untuk PT ABC yaitu melakukan studi kelayakan bisnis berdasarkan teori yang lebih relevan, mendorong penggunaan data primer ketika melakukan analisis, dan menambah area analisis seperti teknis dan sosial untuk menguji kelayakan proyek RTO.

---

This internship report aims to evaluate the implementation of a business feasibility study conducted by PT ABC as a property startup company to assess whether the new Rent-to-Own (RTO) project that is being planned is feasible or not. The internship at PT ABC lasts for four months from August 2021 to December 2021. To evaluate the compatibility of the business feasibility study process conducted by PT ABC with existing theories, the author uses the Feasibility Assessment Framework (FAF) approach and various other supporting theories based on the literature on strategy management, marketing, financial management, corporate governance and risk management. The results of the evaluation conducted by the author show that most of the business feasibility study processes carried out by PT ABC are in line with the theory used, both in terms of stages and process analysis of each attribute of the business feasibility study analysis framework used. PT ABC has conducted a business feasibility study by analyzing internal, external, and business risk factors that can determine the feasibility of the RTO project. In addition, PT ABC has also compiled all the results of the analysis into a report that has been compiled systematically. Thus, based on the business feasibility study process that has been carried out, PT ABC agreed to approve the development of the RTO project. However, the author still finds some discrepancies made by PT ABC during a business feasibility study process with the theory used. Therefore, the author proposes three recommendations for PT ABC, namely conducting a business feasibility study based on more relevant theories, encouraging the use of primary data when conducting analysis, and adding analysis areas such as technical and social factors to test the feasibility of the RTO project."

"Setiap perusahaan memiliki tujuan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tujuan tersebut adalah mendapatkan profit yang optimal dalam setiap bisnis yang dilakukan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dengan memaksimalkan pendapatan penjualan, meminimalkan biaya, dan mengelola investasi yang dimilikinya pada tingkat risiko yang tepat dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Pemasaran adalah salah satu bagian yang berperan besar dalam upaya perwujudan tujuan perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pemasaran merupakan penghubung antara perusahaan dengan customer, sebagai. sumber terbesar profit perusahaan. Peranan pemasaran yang sangat penting ini membuat pemasaran membutuhkan suatu pengukuran kuantitatif yang memastikan bahwa setiap investasi pemasaran yang dilakukan memang benar-benar memberikan pengaruh positifbagi pencapaian tujuan perusahaan. Return on Investment (ROI), salah satu ukuran yang sudah sangat dikenal pada bidang keuangan, adalah metrik yang sangat sesuai digunakan untuk mengukur performa investasi pemasaran. Dari perhitungan ROI ini, performa investasi pemasaran yang telah dilakukan pada satu periode dapat dibandingkan dengan performa yang diharapkan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui gap antara performa yang terjadi secara nyata dan performa yang diharapkan perusahaan. Hal ini tentunya akan berguna dalam perencanaan strategi investasi pemasaran pada masa mendatang. Dari perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini, terdapat gap yang cukup besar antara performa investasi pemasaran pada kondisi nyata dan performa investasi pemasaran yang diharapkan perusahaan, yaitu sebesar 68.72%. ROI pemasaran pada kondisi nyata dari tahun 2004 - 2006, sebesar -38.72%, belum dapat melampaui ROI yang diharapkan perusahaan, sebesar 30%. Bahkan, gross margin investasi pemasaran yang diperoleh masih belum d.apat mencapai titik impas investasi pemasaran yang telah dilakukan."

"Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Ini membuka peluang, kendala dan tantangan terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih mengelola pembangunan didaerahnya masing--masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya pembiayaan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam menjalankan roda pembangunan demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi rencana pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keinginan dari sebahagian pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan langsung dari Badan usaha Milik Negara yang beroperasi didaerah mereka.Hal ini menimbulkan polemik apakah pemerintah daerah dapat atau berhak melakukan hal tersebut terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero). Sehingga dalam karya tulis ini akan diangkat permaslahan sumber pembiaayaan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Negara (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah."