Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk melangsungkan aktifitas sehari-hari. Sebagai kebutuhan dasar, perumahan menempati ruang-ruang panting dalam mempengaruhi pola hidup penghuninya. Pengaruh tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya aspek fisik bangunan, kenyamanan, keindahan. sosial dan interaksi, ideologi, religius dan budaya bagi para penghuninya. Berbagai aspek tersebut kemudian bersimpul dan bermuara pada satu kajian, yaitu kualitas hidup dan hunian dalam perumahan.Perumahan telah berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Banyak jenis dan macam gaya arsitektur telah digunakan, berbagai penerapan teknologi tidak terlepas dari perkembangannya, akan tetapi perumahan tetap menyimpan banyak permasalahan. Kualitas hidup dan hunian, sekali Iagi, merupakan aspek yang sering kali menjadi latar belakang dari permasalahan-pennasalahan tersebut.Skripsi dengan judul "Menuju Perumahan Ideal" ini dibuat untuk menjawab tantangan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Istilah 'perumahan ideal', pada sisi yang lain, akan menirnbulkan pertanyaan tentang definisi dan parameter. Untuk itu, skripsi ini akan membatasi makna dan definisinya dengan menggunakan beberapa pendekatan teori tentang perumahan, kemudian dirumuskan konsep ideal perumahan.Tiga studi kasus dengan karakter hunian yang berbeda digunakan untuk membuktikan dan mengujicobakan sejauh mana kualitas hidup dan hunian telah sesuai dengan konsep ideal perumahan, yaitu Pesona Khayangan Estat (Depok, Jawa Barat, Indonesia), Kota Wisata Estat (Bogor, Indonesia), dan Taman Melawati (Johor Bahru, Malaysia). Pesona Khayangan Estat yang paling mendekati nilai ideal, walaupun tentu saja beberapa kondisi tidak tercapai. Kedua adalah Kota Wisata Estat, sebuah hunian dengan banyak gagasan, hanya saja menjadi hunian eksklusif dan banyak menggunakan gaya arsitektur jiplakan, ketiga adalah Taman Melawati, hunian heterogen dan inklusif yang istimewa, hanya saja kurang didukung dengan realitas dan konteks budaya serta permasalahan infrastruktur dan fasilitas yang sedikit."

"Investasi dalam bidang real estate masih terbuka lebar bahkan menjadi primadona investasi scat ini. Dalam seminar yang bertajuk Prospek Ekonomi, Perbankan dan Properti Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Selasa (4/12) dinyatakan bahwa prediksi bisnis properti diperkirakan lebih optimis yaitu jika dilihat dari nilai perturnbuhan kredit properti yang naik 25% dengan ekspansi kredit properti mencapai Rp 36,5 triliun. Namun demikian, adanya kendala-kendala yang terjadi, karakter investasi real estate yang berbeda dengan investasi yang lain dan banyaknya faktor yang mempengaruhi nilai suatu real estate membuat keputusan untuk berinvestasi dalam bisnis real estate ini memerlukan kajian yang tebih mendalam. Sebelurn membuat keputusan berinvestasi, investor hares melakukan evaluasi terhadap semua aspek dari real estate yang mempengaruhi keberhasilan investasinya. Variabel terkait aspek inilah yang diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor dari real estate yang mempengaruhi kelayakan investasi. Identifikasi faktor Kelayakan yang penting untuk dipertimbangkan dalam investasi real estate merupakan topik dari penelilian ini dan diharapkan menjadi pegangan investor dalam membuat keputusan investasi. Alat yang digunakan dalam pencarian faktor yang penting adalah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan dengan metodologi survai melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pakar (ahli) yang bergerak di bidang investasi properti. Hasil penelitian yang didapat adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam membuat keputusan berinvestasi. Kemudian berdasarkan faktor ini dibuat strategi pencapaiannya.

---

Real Estate investment still has big opportunity and become very attarctive investment recently. On Seminar Prospek Ekonami, Perbankan dan Properti 2008 held by PT Bank Tabungan Negara (BTN) at Jakarta on Tuesday, Dec 04, stated that business property prediction will be more optimistic, showing from property loan growth that increase 2.5% and reaching Rp.36.5 trilion. There are some constraints in real estate investment, such as its characteristics are different from others investment characteristics and there are so many factors that influence real estate value. So it will need deep evaluation to make real estate investment decission. Before making real estate investment decission, the investor should do some evaluation for every aspect. The variable related to this aspect wiil be identified to get description about factors that influence feasibility investment. Identification of feasibility factors that important to be considered in real estate investment is the topic of this research and hopefully can give some input for the investor to make investment decission in real estate. Tools which use to determine important factors is Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This research is using survey method by doing interview and giving questionair to some expert in investment real estate. Result of this research is factors that important to be considered by investor in making investment decission. Then based on these factors wi!l be made the achievement strategy."

"Marketing Communication Strategy at Property Company During Crisis In 1997 a Case Study in PT Bumi Serpong DamaiA case study toward Property Company during Economic Crisis in Indonesia, which starting in 1997, in the field of Communication Science, specifically in Communication Management is very rare. More to writer's knowledge, there is no such study ever written in Communication Science Graduate Program -- University of Indonesia, in which becomes writer's interest.

The 1997 crisis gave negative impact to Indonesian economic, including in Property area. Crisis began from the economic un-stabilize marked by Government regulation to close down 16 Banks. When the 16 Bank's being liquidated, most of Property Company in Indonesia went into bankruptcy because of their foreign currency (US$) debt. It is also a fact that most Banks in Indonesia invested in Property business or even own it as its subsidiary company.

PT Bumi Serpong Damai (BSD) is one of those who does not really hit by the crisis. That because of; (1st), there is only a small portion of it's debt in foreign currency and (2nd), BSD still have spare land to build, which in the crisis time the management used a new approach in its marketing communication by invented some innovation as to keep BSD in its production and still promote through a limited mass media. Some innovation being invented by BSD later on become a role model for other Property Company as lesson learned.

Writer used a qualitative study with descriptive analysis method of this case study, by having some informant as its primary data sources and also other written sources or relevant research study which already being published. Unit Analysis is the Organization itself with `life story' as its style to write.

By taking the best advantage in communication strategy and using strategy management approach, BSD has proven to be survived in the crisis time. This success supported by having a good media strategy and also a very good coordination between marketing/promotion division and its public relation activity, on which both division are in the same department. With having some innovation, BSD, in the restructuring period, do not restructure its employee nor having a company reposition during crisis, but more to do efficiency in all department. The founder (Ciputra) is the person behind all the success that influent the management with his team leader style."

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap proyek-proyek bidang kimpraswil tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2002 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kimpraswil maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LHP terdiri dari 10 buah temuan yang dalam analisa ini disebut variabel, terdiri dari 2 buah variabel teknis dan 8 buah variabel administratif. Dari dua buah variabel teknis, mengandung nilai rupiah yang merupakan indikasi kebocoran negara, yaitu kebocoran yang merugikan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara. Kedua variabel ini, penulis nyatakan sebagai variabel dependent atau variabel tidak bebas. Metode yang digunakan dalam analisa kali ini adalah analisa korelasi dan analisa regresi terhadap variabel dependent (y) dan variabel independent (x). Hasil analisa yang diperoieh dengan menggunakan software TSP, dapat disimpulkan bahwa: 1. Korelasi atau keeratan hubungan antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) adalah 0.67; korelasi antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun kewajiban penyetoran kepada negara) sebesar 0.60; korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) yaitu 0.66; dan korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x12 (banyaknya temuan keborosan yang merugikan negara dan banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara) adalah 0.60. Korelasikorelasi ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara kedua variabel cukup erat. 2. Fungsi regresi yang dapat tercermin dari analisa adalah bahwa Y1 (besarnya kebocoran yang merugikan negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) atau x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara). Dengan model yang diperoleh adalah:Model 1. yl = -288.13 + 226.80 x1Model 2. yl = -467.97 + 187.80 x12 3. Fungsi regresi Y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) ataupun X12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara), dengan model sebagai berikut:Model 3. y12 = -259.55 + 233.35 x1Model 4. y12 = -457.07 + 196.73 x12 4. Kebocoran yang merugikan negara (y1) terbesar dipegang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali pada tahun 2000 oleh bidang perumahan permukiman dan tahun 2001 oleh bidang sumberdaya air. Namun bila dilihat persentasenya terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama disandang oleh bidang jalan dan jembatan, tahun keempat dipegang oleh bidang permukiman, tetapi pada tahun kelima disandang oleh bidang penunjang yang diselenggarakan oleh Setjen, Itjen, dan Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 5. Kewajiban penyetoran kepada negara (y2) terbesar disandang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali tahun 1999/2000 dipegang oleh bidang sumberdaya air. Sedangkan secara persentase terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama dipegang oleh bidang jalan dan jembatan yang diikuti oleh bidang permukiman pada tahun berikutnya, dan pada tahun kelima oleh bidang sumberdaya air."

"Generasi milenial Indonesia (usia antara 21 hingga 35 tahun) memiliki karakter yang berbeda dengan generasi lainnya. Oleh karena itu, pengembang memandang perlu adanya sebuah konsep penawaran produk hunian terbaru dan dapat menjawab segala kebutuhan mereka, yang sebelumnya belum mampu terpenuhi. Hal ini dipandang sebagai sebuah kesempatan menguntungkan bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah tipe properti baru yang sesuai dengan karakter milenial. Konsep hunian co-living merupakan penawaran tepat yang bertujuan untuk memenuhi keinginan milenial. Akan tetapi, isu ketidakseimbangan antara harga unit co-living dengan daya beli milenial Indonesia menjadi sebuah permasalahan. Sehingga pengembang perlu menciptakan beberapa strategi untuk mewujudkan co-living yang menguntungkan dan dapat memfasilitasi kebutuhan milenial Indonesia.Tantangan bagi para developer adalah bagaimana cara menciptakan dan menjual sebuah proyek co-living yang layak dan berkualitas kepada mereka yang membutuhkan fasilitas hunian yang lebih baik lagi, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi finansial yang tidak stabil. Hasil riset menunjukan bahwa disamping price (harga) sebagai purchasing determinant factor, milenial Indonesia juga mementingkan experience (pengalaman) dan utility (ketersediaan fasilitas yang fungsional). Mereka juga lebih tertarik dengan tipe hunian exciting yang sesuai dengan lifestyle milenial. Oleh karena itu, pengembang dapat mengurangi resiko kerugian atau kegagalan dalam mengembagkan proyek co-living dengan strategi branding kuat sebagai transformative co-living space, tidak memfokuskan pemasukan hanya dari penjualan unit saja, namun juga melalui penjualan co-working space, virtual office, dan area komersil. Sedangkan strategi terakhir adalah dengan pengembangan diberbagai area (urban, suburban, rural).

---

Today’s Indonesian millennials (age between 21 to 35 years) possess distinct characteristics which differ them from the other generations. Thus, the current offered housing in the market that fulfils the older generation does not fully satisfy the millennials. This was rather seen as a profitable opportunity by the developers to create a new type of living arrangement that is made to suit the millennials. Thus, living arrangements such as co-living begin to expand and target to fulfil millennials’ desires. However, with the imbalance between co-living space prices and millennials’ purchasing power, developers need to create strategies to create a profitable and facilitating co-living development for Indonesian millennials.

The challenge lies in how to create and sell a feasible and high quality co-living project to those who have extra needs but are rather financially unstable. The preliminary results show that Indonesian millennials put an importance on experience and utility (availability of the functional facilities) beside price as a purchasing determinant factor. They are also interested in a more exciting type of dwelling that is up to their lifestyle’s pace. Thus, developers can lessen the risks of their co-living project’s financial loss through strong branding as a transformative co-living space, de-emphasizing focus on unit sales through additional income sources from co-working space, virtual office, and commercial space, and developing in various areas (urban, suburban, rural)."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh imbal hasil pasar modal dan suku bunga terhadap imbal hasil REITs serta karakteristik spesifik masing-masing REITs dapat mempengaruhi paparan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Karakteristik spesifik REITs yang diteliti adalah struktur aset, leverage, manajemen dan spesialisasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa imbal hasil REITs dipengaruhi oleh pasar modal, sedangkan suku bunga tidak berpengaruh. Risiko tersebut berbeda paparannya untuk masing-masing REITs berdasarkan struktur asetnya. Sedangkan karakteristik spesifik REITs lainnya tidak berpengaruh terhadap risiko dari pasar modal.

---

This research empirically tests the relationship between market return and interest rate with REITs return. This study also research whether specific characteristics of each REITs can affect the risk from those factors. The REITs specific characteristics that will be studied in this research are asset structures, leverage, management, and specialization. The result from this research is that REITs return have relationship with market return, whereas interest rate not affecting the return of REITs. Those risk differently affect each REITs depends on its asset structure. Other specific REITs characteristic not affect their risk from market."

"Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial dan berdasarkan Pancasila. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan papan meningkat. Untuk keperluan pembangunan perumahan, baik sektoral maupun dalam proses perolehan tanah dilakukan dengan cara membebaskan tanah-tanah Hak Milik, baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan-badan hukum ataupun yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan berhubung tanah yang langsung dikuasai oleh negara semakin langka atau tidak tersedia lagi maka dengan demikian tanah-tanah tersebut dapat dibebaskan dari pemegang haknya dengan mendapat ganti kerugian yang sesuai. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan pembangunan perumahan dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas dasar musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan dan apa penyebab terjadinya kendala tersebut dan bagaimana penyelesaiannya, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Dalam kenyataannya Peraturan Perundang-undangan yang telah ada belum dapat mengatur secara sempurna hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah, misalnya belum ditetapkannya besarnya ganti kerugian yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat pemilik tanah dimana hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap pembangunan perumahan."

"Dalam Tesis ini yang mengambil judul "PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH OLEH DEVELOPER (Studi Kasus PT. Piradania di Bekasi)" sebagai salah satu bentuk hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan tersendiri yaitu mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005. Beberapa masalah pokok yang harus diteliti dan memperoleh perhatian dalam kajian tesis antara lain mengenai: Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan dibangun oleh Perseroan Terbatas PT. PIRADANIA di Bekasi? Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan di bangun tersebut? Terutama pengadaan tanah oleh pihak swasta yang dalam hal ini pihak developer agar menjalankan ketentuan-ketentuan secara efektif sehingga kepentingan perseroan dan kepentingan masyarakat tidak bertentangan.Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diharapkan dapat menjabarkan apakah pihak-pihak yang terkait berada dalam posisi yang diperintahkan oleh undangundang. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah menunjang, agar lebih dapat diperluas lagi peraturan-peraturan yang tidak memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lagi ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat umum atau developer dan pemerintah. Dalam Peraturan perundangan-undangan tentang tanah di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah dalam membuat peraturan, dan perlu pengawasan lapangan yang ketat- oleh pemerintah agar pelaksanaan peraturan jadi efektif seperti yang diharapkan karena pembenahan dalam peraturan pertanahan untuk pemilikan tanah bagi masyarakat umum yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia."