Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya persaingan yang tajam dibidang industri jasa keuangan/perbankan pada dewasa ini ditengah arus globalisasi, arus deregulasi, dan perubahan lingkungan yang cepat menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin tajam. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bank Pemerintah dalam penghimpunan dana dan pemasaran kredit. Sedikit detail sedikit porsinya diambil oleh bank swasta. Demikian juga yang terlihat pada Bank BNI, sehingga menurunkan perolehan pangsa pasar yang hal ini dipandang sebagai permasalahan utama. Target yang ingin dicapai dalam corporate plan-nyapun tidak dapat terpenuhi. Bank BNI dalam hal ini telah membuat perencanaan jangka panjang dengan corporate plan (untuk jangka waktu 5 tahunan) dan dipandu dengan kebijaksanaan umum Direksi (KUD) selanjutnya disusunlah business plan untuk masing-masing unit. Business plan tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi goal setting pegawai dari unit yang bersangkutan. Perencanaan jangka pendek (business plan) tahunan adalah rencana yang akan dikerjakan pada tahun yang bersangkutan, dan merupakan pentahapan dari corporate plan. Perencanaan tersebut sebelumnya telah dimintakan masukan dari unit-unit secara bottom up, dan setelah masukan tersebut dipadukan dengan keinginan Direksi dan pemegang saham (dalam hal ini Departemen Keuangan), maka diputuskanlah keinginan jangka panjang tersebut melalui corporate plan perusahaan secara top down yang harus dilaksanakan oleh segenap unit. Berkenaan dengan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dan dicoba mengajukan alternatif strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dengan pendekatan dual strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998. Kebijakan perbankan 1998 telah memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu indikator kebeahasilan mobilisasi dana mayarakat dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah tersebut, serta keberhasilan dalam melayani masyarakat membutuhkan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penelitian tersebut dapat diketahui apakah sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi dari hasil penelitian ini dapat diketahui pola penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Dari basil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, dapat dianalisis bahwa baik sebelurn maupun sesudah kebijakan perbankan I998, Bank Muamalat Indonesia masih tampak berhati-hati dalam penyaluran dananya. Oleh karena itu, disarankan agar Bank Muamalat Indonesia Lebih agresif dalam menyalurkan dananya tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada.

---

This research was to see the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia before and after the banking policies of 1998. The banking policies of 1998 have clarified the legal basis and business types that can he operated and implemented by syariah bank. The performance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia constitutes one indicator of successful public fund mobilization in investing it's fund at the syariah bank and the success in serving the people who need the banking services that are in accordance with the principles of Syariah. By this research, it can be known whether the per:armance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia after the banking policies is better than the one before it. Further, from this research, the pattern of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia can be known.

The results of the research indicated that after the banking policies of 1998, the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia was better than that before. Further, it could be analyzed that either after or before the banking policies of 1998, PT. Bank Muamalat Indonesia seemed to be prudential in distributing its fund. Therefore, it is recommended that PT Bank Muamalat Indonesia should be more aggressive in distributing its fund without ignoring the existing rules."

"PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah satu-satunya Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan mengalokasikan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat.Kegiatan penghimpunan dana masyarakat tidak berdiri sendiri dan sangat tergantung pada daya beli masyarakat (debitur). Pada tahun 1998 Bank BNI mengalami kerugian yang besar yaitu Rp. 45,7 trilyun dan salah satu penyebabnya adalah akumulasi kerugian dari negative spread yang bersumber dad tingginya biaya penghimpunan dana masyarakat.Masalah utama yang dihadapi Bank BNI adalah negative spread yang sulit dielakan/ditekan karena situasi perekonomian yang belum stabil, sehingga tujuan untuk meningkatkan penghimpunan dana masyarakat tidak dapat diimbangi dengan peningkatan laba usaha, hal ini sangat kontradiktif dan tidak menguntungkan.Penelitian ini dimulai dengan menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BN1, dan dalam menganalisa kondisi tersebut digunakan methode SWOT analisis untuk membobot kepentingan setiap faktor dan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI digunakan I - E Matriks.Dari uji SWOT dan a E's Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI pada sel medium yang artinya Bank BNI berada pada posisi bisnis dengan kekuatan sacking dan berdasarkan posisi tersebut, rekomendasi yang diberikan terhadap strategi yang cocok untuk pengembangan bisnis Bank BNI dengan memperhatikan analisis tersebut diatas adalah strategi pertumbuhan yang selektif untuk giro, deposito dan dana lain, sedangkan untuk tabungan yang cocok adalah strategi harvest yang juga ada kecenderungan ke pertumbuhan selektif."

"Profesi sales merupakan profesi yang cukup unik dan dapat memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan otonomi dalam hal pendapatan maupun pengembangan karir. Namun profesi ini seringkali memiliki dua sisi yang bertolak belakang dimana disatu sisi ada yang dapat melihatnya sebagai peluang, namun disisi lain ada pula yang berusaha menghindarinya. Ternyata dibutuhkan karakteristik internal khusus untuk dapat berhasil menjalankan profesi sales yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Hal ini membuat profesi sales sering mengalami proses masuk keluarnya karyawan dalam jumlah yang cukup tinggi. Keadaan ini juga terjadi pada sales kartu kredit di salah satu bank multinasional di Jakarta. Masalah ini dirasakan perlu untuk dibenahi karena telah menyerap cost yang cukup tinggi bagi perusahaan.Dari berbagai hal yang dapat dilakukan, salah satu alternatif yang dirasakan perlu untuk dilaksanakan adalah menggali karakteristik intemal dari para sales kartu kredit tersebut, sehingga dapat disusun suatu proses seleksi yang secara spesifik menggali karakteristik terkait sehingga dapat diperoleh individu yang tepat. Dengan demikian diharapkan, angka tingkat keluar masuknya karyawan dapat ditekan.Untuk membahas masalah tersebut, mula-mula akan dibahas teori mengenai seleksi dan karakteristik internal yang perlu untuk dimiliki oleh seorang sales. Hal ini kemudian dikaitkan dengan berbagai informasi mengenai sales kartu kredit pada Bank X, dan pada akhimya disusunlah suatu proses seleksi yang berupa test psikologis yang terdiri dari beberapa sub test kepribadian maupun test potensi inteligensi. Disamping itu dilakulcan pula wawancara yang tujuannya menggali secara tepat dan tersruktur mengenai karakteristik intemal yang diperlukan untuk jenis profesi sales yang terkait.Sesungguhnya yang paling ideal dimasa yang akan datang disusun suatu alat test khusus yang dirancang untuk menggali karakteristik spesifik yang memang diperlukan untuk menjadi seorang sales yang berhasil. Namun untuk saat ini penggalian tersebut dapat dilakukan melalui wawancara maupun alat-alat psikodiagnostik yang telah ada."

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penentuan indicative rate penghimpunan dana pihak ketiga dan penentuan margin pembiayaan non bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif korelasional. Sedangkan analisis data dengan menggunakan data panel pooled least square model. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan secara statistik mempengaruhi penentuan indicative rate penghimpunan dana pihak ketiga adalah pertumbuhan biaya overhead, risk factor, suku bunga Bank Indonesia, deposito rate 1 bulan bank konvensional. Sedangkan faktor yang signifikan secara statistik mempengaruhi penentuan margin pembiayaan non bagi hasil adalah pertumbuhan biaya overhead, pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga. Pertumbuhan profit target, risk factor dan suku bunga Bank Indonesia. Dengan demikian variable pertumbuhan bagi hasil dana pihak ketiga. dan pertumbuhan profit target tidak signifikan secara statistik mempengaruhi penentuan indicative rate penghimpunan dana pihak ketiga. Sedangkan variahel lending rate bank konvensional tidak signifikan secara statistik mempengaruhi penentuan margin pembiayaan non bagi hasil.

---

This research aims to know the factors which affect indicative rate formulation of 3rd party fund gathering and margin formulation of non profit sharing financing in Indonesia Muamalat Bank. This research in done with descriptive correlation method, where as the data's analyzed with panel data. Pooled least square model.

It shows here in this research statistically. significant factors which affect indicative rate formula of 3rd party fund gathering are overhead cost, risk factor, interest of Indonesia Bank and one month deposit rate of conventional hank. Where as, statistically significant factors which affect margin formulation of non profit sharing financing are overhead cost, profit sharing of' 3rd party, profit target, risk factor and the interest of Indonesia Bank.

Statistically, therefore. variable of 3rd party profit sharing and profit target are unsignificant affecting the indicative rate formulation of 3rd party fund gathering. Whereas, statistically lending rate variable of conventional bank are unsignificant affecting margin formulation of non profit sharing financing."

"Globalisasi dapat digambarkan sebagai suatu proses saling ketergantungan ekonomis yang terus berkembang diantara negara-negara di dunia. Proses globalisasi keuangan memiliki signifikansi dan kekuatan yang lebih besar daripada globalisasi produksi karena dunia perbankan sebagai intermediary dalam transaksi mata uang telah cenderung mendominasi perekonomian dan keuangan dunia (capital inflow dan capital outflow).Saat krisis moneter di Indonesia memuncak tahun 1997-1998 banyak debitur besar bangkrut, bank-bank besar dan bank-bank asing yang semula fokus kepada nasabah korporasi beralih strategi untuk merebut pasar konsumer atau ritel yang sebelumnya terutama hanya diperebutkan oleh bank swasta nasional, sehingga persaingan perbankan semakin ketat.Sehubungan dengan hal tersebut Bank X perlu menyusun strategi bersaing untuk mempertahankan eksistensinya dalam perbankan Indonesia. Pemahaman kondisi eksternal perbankan (peluang dan ancaman) dan kondisi internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan tentang posisi bersaing dan strategi bersaing yang tepat bagi Bank X untuk menghadapi persaingan yang makin ketat.Metode penelitian yang ditempuh adalah metode deskriptif dengan kepustakaan melalui sumber bacaan, dan pengumpulan data primer melalui kuesioner kepada responden ahli untuk mengetahui kondisi pasar, posisi dan strategi bersaing Bank X.Dari analisis Five Force Porter rnenunjukkan bahwa Bank X berada pada lingkungan yang kompetitif dengan strategi fokus diferensiasi sebagai alternatif terbaik. Data dari kuesioner tentang peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan dan altematif stratgi agresif, turn around, defensif dan diversif, dianalisis dengan menggunakan metode TOWS dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dari analisis diagram silang TOWS hasil penelitian mengindikasikan strategi pada kuadran 2 yang mendukung strategi turn around. Analisis AHP menghasilkan skor tertinggi 0,368 pada alternatif strategi turn around, artinya Bank X harus memperbaiki kelemahannya untuk memanfaatkan peluang dan melakukan antisipasi, baik terhadap tindakan bersaing para pesaing maupun dari perubahan lingkungan global."

"ABSTRAKKerjasama bancassurance merupakan suatu prospek bisnis yang potensial baik dalam dunia perbankan maupun kegiatan usaha perasuransian. Bancassurance ialah aktivitaskerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Dalam perkembangannya, bancassurance tidak hanyadijalankan oleh bank konvensional, tetapi juga dilaksanakan oleh bank berbasis prinsip syariah. Landasan hukum bancassurance yang digunakan ialah Surat EdaranBank Indonesia 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)yang diberlakukan untuk bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, perlu adanya ketentuan spesifik mengenai kegiatan bancassurance berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari adanya pelanggaranprinsip syariah. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008, bank dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian, namun diperbolehkanuntuk memasarkan produk asuransi. Namun, bank tetap memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan dan perlidungan nasabah-nasabahnya terkait dengan risiko reputasi dan risikohukum yang akan dialami bank dalam pelaksanaan kerjasama bancassurance berdasarkan prinsip syariah.

---

ABSTRACTBancassurance cooperation is a good potential business prospects in the banking field and insurance business. Bancassurance is the activity of cooperation between banksand insurance companies in order to sell insurance products through banks. In its development, bancassurance is not only run by conventional banks, but also carriedout by the bank based on Islamic principles. Bancassurance legal basis used is Bank Indonesia Circular Letter 12/35/DPNP on the Application of Risk Management forBanks Conducting Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance) that apply to common banks conducting conventional operations.Therefore, based on this thesis, need for specific provisions regarding bancassurance activities based on sharia principles in order to avoid a violation of Islamic principles.In addition, based on the elucidation of Article 24 paragraph (1) letter d Act No. 21 of 2008, banks sharia are prohibited to conduct insurance activities, but are allowed tosell insurance products. However, the bank still has the responsibility and protection towards the customers? interest because its related with reputational risk and legalrisk that the bank will be taken in the implementation of bancassurance cooperation based on Islamic principles. "

"Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut di samping dari modal sendiri, juga dapat diperoleh dari jasa perbankan dengan fasilitas kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang berperan pula untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sebagai bukti adanya kredit antara kreditur dan debitur, dibuatlah akta perjanjian kredit. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini adalah bank X membuat peraturan internal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana ditentukan bahwa untuk perjanjian kredit tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikah debitur, dengan alasan persetujuan tersebut cukup diberikan dalam perjanjian pengikatan jaminannya, dan peraturan internal tersebut dipatuhi oleh notaris yang membuat aktanya. Menurut penulis, akta perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah debitur yang terikat perkawinan tanpa perjanjian kawin akibatnya menjadi batal demi hukum, dengan kata lain akta tersebut dianggap tidak pernah ada, serta mengingat sifat perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan tersebut walaupun mendapat persetujuan dari pasangan nikah debitur tetap batal demi hukum juga.

---

In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, require a substantial amount of funds to expand its business. The funds can be obtained not only from their own capital, but also from the bank services such as credit facility. Bank credit is one of the endorsers of the business world and also its role is to improve the economy and the development of Indonesia. As the proof of credit between the lender and the debtor, the deed of the loan agreement is made. The making of the deed of loan agreement shall comply with laws and regulations, such as it is determined by the regulations, that for the signing of the loan agreement whose debtor has been bound in a marriage without prenuptial agreement, it must obtain the approval from his/ her spouse, either by co-signing the loan agreement or by providing a letter of approval. In the case discussed by the writer, the lender, in this case bank X, made an internal regulation that is contrary to the law and regulations, where the bank's internal regulation determined that the approval of the debtor's spouse is not necessary for the loan agreement, the reason is that the approval given in the collateral agreement is sufficient, and moreover that internal regulation is to be complied by the notary who made the deed of loan agreement. According to the writer, the loan agreement, that was made without the consent of the debtor's spouse which married without the prenuptial agreement, shall become null and void as a result, in other words, the deed shall be considered as never exist, also considering the nature of the collateral agreement whose existence always follow its main agreement, which is the loan credit, the collateral agreement, although is approved by the debtor's spouse, will remains null and void as well. "