Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung dilihat dari kesenjangan (gap) antara ekspektasi wajib pajak (pelanggan) dan kinerja pelayanan rill yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Untuk sampai pada tujuan itu digunakan instrumen SERVQUAL (service quality) yang meliputi lima dimensi pelayanan, yakni: daya tanggap, bukti fisik, jaminan, keandaian, dan empati.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-kuantitatif, yaitu metode ini penelitian yang diarahkan untuk menguraikan atau menjelaskan secara rinci apa yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 90 orang wajib pajak yang selama ini membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Sementara analisisnya menggunakan analisis gap dengan bantuan perhitungan statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan pelayanan antara harapan wajib pajak dengan persepsi wajib pajak terhadap pelayanan rill (kinerja) Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. dimulai dari yang paling penting, dimensi-dimensi pelayanan Kantor Pelayanan. Pajak Jakarta Pulogadung adalah keandalan, jaminan, daya tanggap, empati, dan bukti fisik. Berdasarkan perbandingan tingkat kepentingan wajib pajak dan SERVQUAL Score setiap dimensi, diketahui Pula teriadi ketidaksesuaian antara prioritas kepentingan wajib pajak dengan kualitas pelayanan.Dengan hasil demikian maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu melakukan perbaikan pelayanan dengan mengacu pada kepentingan para wajib pajak berdasarkan skala prioritas dengan urutan: keandalan, jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan empati. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas pelayanan dengan menggunakan indikator lain seperti 7S dari Mc-Kinsey yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau dengan menggunakan teknik analisis Diagram Kartesius."

"Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak secara keseluruhan belum efektif dilakukan. Tidak efektifnya proses pengembalian pendahuluan dikarenakan menurut ukuran efektifitas Duncan yaitu integrasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong proses pengembalian pendahuluan adalah dengan adanya sistem dan aplikasi dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat jalanya proses pengembalian pendahuluan. Selain itu faktor pendorong dari proses pengembalian pendahuluan terletak pada kemudahan syarat-syarat yang mendorong WP untuk memanfaatkan kebijakan ini.

---

This thesis aims to examines the effectiveness of the preliminary tax return in accordance with Minister of Finance Regulation 39 / PMK.03 / 2018. This policy was issued in line with the president's order of the Republic of Indonesia to improve the ranking of ease of doing business. But the ranking ease of doing business in 2019 had decreased. This study aims to analyze the effectiveness of the preliminary tax return and see the supporting and inhibiting factors of the preliminary return process. This study uses a qualitative approach, research objectives are descriptive and data collection through library research and field studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the preliminary tax return of the overall excess tax has not been effectively carried out. The ineffectiveness of the preliminary return process is due to Duncan's effectiveness measure. Integration is not going well because there is no socialization. Furthermore, the inhibiting and driving factors of the preliminary return process is that the presence of systems and applications can be both a driver and an obstacle to the preliminary return process and the ease of the conditions that encourage WP to take advantage of this policy."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"E-form merupakan bentuk modernisasi administrasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. E-form bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan, akses bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh OP. Namun, e-form masih belum digunakan oleh seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pengguna wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-form menggunakan Model Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) di Wilayah Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 142 responden dengan survei menggunakan kuesioner yang disebarkan di Wilayah Jakarta Timur, pemilihan wilayah di Jakarta Timur didasarkan oleh Jumlah terbanyak WP Terdaftar di Jakarta Timur yaitu pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh hubungan Performance Expectancy terhadap Behavioral Intention dan Behavioral Intention terhadap Use Behavioral. Sedangkan, pengaruh yang lemah ditunjukkan oleh hubungan Effort Expectancy terhadap Behavioral Intention.

---

E-form is form of modern tax administration as one of the way to improve community service using the improvement of technologies. E-form has purposes to give an easy service for individual taxpayer submitting tax return and also to improve the individual taxpayer compliance to report Individual Annual Income Tax Returns. However, e-form is not used by all individual taxpayers yet. It is shown by the decrease number of compliance level of Annual Income Tax Return report. This research is to anlyzed user acceptance of e-form using Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model in the area of East Jakarta. Research method is using an descriptive quantitative approach with a purposive sampling technique. The sample was used 142 respondents with a survey using a questionnaire distributed in the East Jakarta Region, regional selection in East Jakarta is based on the highest number of TaxPayer Registered in East Jakarta, the most in KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. The strong effects is shown by the correlation between performance expectancy to behavioral intention and behavioral intention to use behavioral. Whereas, the weak effects is shown by the correlation between effort expectancy to behavioral intention."

"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

---

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."