Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembagian urusan pemerintahan merupakan salah satu isu sentral dalam proses desentralisasi. Indonesia dengan pengalaman 57 tahun melaksanakan desentralisasi juga tidak luput dari isu pembagian urusan pemerintahan yang direfleksikan pada Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang sudah berganti sebanyak enam kali. Mengingat hakikat desentralisasi adalah pembagian urusan antarberbagai tingkatan pemerintahan, beberapa pakar berpendapat bahwa masalah pembagian urusan pemerintahan merupakan masalah yang sulit dan kompleks karena selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik, ekonomi dan sosial suatu negara. Kesulitan tersebut masih ditambah dengan pertentangan atau konflik kepentingan antartingkat pemerintahan (konflik vertikal) dan konflik kepentingan antarelemen dalam suatu tingkat pemerintahan (konflik horizontal) yang biasanya menyertai pembagian unman tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berlaku di Indonesia masa kini masih mengandung permasalahan serius dan berpotensi menimbulkan konflik balk antara Pusat dan Daerah maupun antardaerah yang dapat merongrong eksistensi bangsa dan negara, serta kurang optimalnya pelayanan masyarakat. Perrnasalahan yang timbul dalam pembagian urusan pemerintahan di Indonesia masa kini antara lain bersumber dari kelemahan bawaan desain model pembagian urusan pemerintahan dan kelemahan pada saat implementasi model pembagian urusan pemerintahan.Penelitian dan pengkajian tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang dilakukan oleh para pakar sudah cukup banyak, namun penelitian dan pengkajian yang secara khusus tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengetahuan penulis masih sangat langka. Dengan pertimbangan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul "Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian desentralisasi atau otonomi daerah sebagai bagian dari kajian Ilmu Administrasi, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil dan pelaksana kebijakan desentralisasi di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data diskusi kelompok pumpunan (focus groups discussion) interview individual, dan studi dokumentasi/literatur. Di samping itu peneliti juga meminta pendapat para kelompok ahli (expert judgement) dalam melakukan validasi terhadap rancangan model yang penulis kembangkan berdasarkan kajian teori-teori tentang pembagian urusan pemerintahan dan pengalaman berbagai negara termasuk Indonesia dalam pembagian urusan pemerintahan. Pada tahap akhir penulis juga melakukan konfirmasi atas rancangan model melalui seminar, dan hasilnya adalah model pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota masa depan.Beberapa ciri model pembagian urusan pemerintahan masa depan tersebut adalah menganut prinsip umum, pendekatan dan kriteria; menggunakan pendekatan partisipatori dalam penentuan kebijakan pembagian urusan melalui suatu forum bersama; mempunyai mekanisme evaluasi dan lembaga evaluator urusan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang beranggotakan unsur pemerintah, tenaga ahli dan masyarakat; dan mempunyai mekanisme penambahan dan pengurangan urusan.Untuk menguji penerapan model di lapangan telah dilakukan simulasi terhadap dua bidang urusan pemerintahan yaitu bidang pendidikan nasional dan bidang kesehatan. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa pembagian urusan berdasarkan model UU Nomor 22 Tahun 1999 didominasi oleh pembagian urusan yang bersifat eksklusif pusat dan eksklusif daerah; sedangkan pada model pembagian urusan masa depan bercirikan perluasan urusan bersama (concurrent powers) antarberbagai tingkatan pemerintahan di samping keberadaan urusan pemerintahan yang bersifat eksklusif untuk masing-masing tingkat pemerintahan, yang berimplikasi diperlukannya task sharing antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk menangani beberapa urusan pemerintahan yang memerlukan kerjasama, koordinasi dan kreativitas.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu menyempumakan kelemahan-kelemahan model pembagian urusan yang berlaku sekarang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999; perlunya penerapan pendekatan pembagian urusan campuran (hybrida) yang menggunakan pendekatan partisipatoris dalam pengambilan kebijakan; perlunya kehadiran lembaga evaluator urusan baik di Pusat maupun Daerah sebagai saluran partisipasi masyarakat dalam penentuan pembagian urusan pemerintahan; perlunya menetapkan strategi implementasi model yang bersifat incremental atau evolusioner; perlunya mendorong kemandirian daerah untuk membiayai urusan pemerintahan melalui mekanisme perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.Pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu disertai dengan perubahan atau dampak terhadap lingkungan hidup, baik perubahan yang menguntungkan (positif), maupun perubahan yang berupa resiko (negatif). Kegiatan pembangunan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif itulah yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup. Faktor yang sangat penting dalam masalah lingkungan hidup ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup.Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,4 juta ha mempunyai populasi atau penduduk sekitar 35.500.000 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata 2,5%. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu, mengakibatkan banyaknya masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan membentuk suatu lembaga pengendalian lingkungan hidup, yaitu: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provins Jawa Barat.Pembentukan badan ini selanjutnya diikuti oleh penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Dengan . Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi: pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengkajian di bidang AMDAL, sarana dan prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pelayanan administrasi kesekretariatan.Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan mempunyai fungsi:- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi AMDAL - Sarana dan - Prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur;- Pelaksanaan pembinaan teknis fungsional lintas KabupatenlKota berdasarkan kewenangan Provinsi Bidang Lingkungan Hidup;- Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan.Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya, sementara menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.Kedua Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya- penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPLHD Provinsi Jawa barat dalam pengendalian lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau lebih dikenal dengan kasus Rancaekek. Kasus ini merupakan batu ujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengendalian lingkungan. Dalam kasus ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) dipilih sebagai alat untuk menyelesaikan kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Penelitian ini bertujuan:- Mendeskripsikan kelembagaan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;- Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kelembagaan dan wawancara kepada informan atau nara sumber yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan , walaupun tugas pokok dan fungsi Badan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini disebabkan karena tugas pokoknya bersifat koordinasi dan fasilitasi saja, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat.Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu: faktor internal yang terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, struktur organisasi, sarana dan prasarana, koordinasi serta faktor ekstemal yakni sektor-sektor. Faktor- faktor ini ada yang bersifat penunjang, namun adapula yang bersifat kendala.Dan hasil penelitian dapat disimpulkan :Pelaksanaa;, tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Java Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan sektor-sektor. Artinya, walaupun Badan mempunyai peran sebagai koordinator, namun belum mampu menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, ini menunjukkan kapasitas Badan sebagai lembaga pengendalian lingkungan hidup belum dapat menampilkan performa yang terbaik.Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat ada yang bersifat penunjang, ada yang bersifat kendala. Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan, faktor-faktor yang bersifat penunjang hendaknya diberdayakan dan ditingkatkan, sementara faktor-faktor yang bersi fat kendala diminimisasikan

---

Implementation Of Environmental Agency's Main Task And Functions (Institutional Analysis of West Java Provincial Environmental Control Agency)Between man and his environment always happened a reciprocal interaction_ Man influences his environment and his environment affected man. Likewise man forms his environment and his environment forms man.

The implementation of the development programs always accompanied with the change or the impact towards the environment, both the beneficial change and the change that took the form of the risk. Consciously, it is also admitted that this change happened because of the demand of the situation, whereby man must make use of space as well as its natural resources to meet his requirements. The activities of the development that caused the negative impact to the environment are known as the environmental problems.

The factor that is very important in the environment issue is the size of the population. With the fast growth of the population, the need of food, fuel, housing and other requirements as well as the domestic waste also grows rapidly. This growth of the population resulted in the big change to the environment.

The province of West Java widely 3,4 million ha has the population around 35,500,000 people with the Population Growth Rate (PGR) of 2.5% on average. The Government of the Province of West Java must face many environmental problems that were caused by the fast population growth like that. For that reason, The Government of the Province of West Java take the proactive action and formed an environmental management agency which is called the Local Environmental Control Agency or Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) of West Java through the Regulation of Government of West Java number 16 year of 2000 about the Local Technical Agency of the province of West Java

This formation of the body was followed by the implementation of the Decree of West Java Governor number 63 year 2001 about the Main Task and the Function of BPLHD of West Java. Article 3 of the Decree of West Java Governor explains that BPLHD West Java has the main task of carrying out the authority of the province in the field of the environmental control that covered the coordinating, facilitating, the development and control in the field of AMDAL, facility, infrastructure, the control of environmental pollution, environmental damage control and the secretariat administration service.

To carry out the main tasks above, the Agency has the functions of;

- The implementation of the co-ordination, facilitation and the technical management in the field of the environmental control that covers AMDAL - facilities and infrastructure, environmental pollution and damage control that were based on the policy of the Governor;

- The implementation of the functional technical management intra Cities that is based on the authority of the Province of the environmental Field.

- The implementation of the secretariat administration services that covers public service, and civil and financial service.

According to the Article 5 articles 2 of government regulations number 84 Year 2000 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency is the Local Technical Agency that has the task of assisting the Governor in the implementation of the municipality in his scope of the task, whilst according to the Article 6 articles 2 government regulations number 8 Year 2003 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency has the task of carrying out the particular tasks that because of its characteristics are not included in the Regional Secretariat and the Regional Service in its scope of the task.

- Both of the government regulations define that the Agency as the Local Technical Institution has a functions of Formulation of the technical policy in accordance with its scope of the task.

- Supporting the implementation of the municipality.

One of the biggest challenges that were faced by BPLHD of West Java in the control of the environment was the case of environmental pollution by the industrial waste in sub-district Rancaekek of Bandung city or more known as the Case of Rancaekek. This case is the crucial test case in the implementation of the authority of BPLHD of West Java as the agency of the environmental management.

The research has the objectives of.

- Describes the institutional of BPLHD of West Java in the implementation of its main tasks and functions.

- Identifies and studies the factors in accordance with the implementation of the main tasks and functions of BPLHD of West Java.

The research was carried out in Province of West Java in BPLHD of West Java as the analysis unit, has a type of descriptive research with qualitative approach method. The data collection was carried out through the institutional survey and the interview to competent sources that was appointed based on purposive sampling.

Results of the research shows that the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the predefined main tasks and functions, although the subject has been arranged in various legislation regulations. This is caused by the fact that the main task has a co-ordination and facilitation role only, in accordance with the Article 3 of the Decree of West Java Governor Number 63 Year 2001 about the Main Tasks and Functions BPLHD of West Java Province.

There are several factors in accordance with the implementation of BPLHD of West Java Province main tasks and functions, i.e.: the internal factor that consists of human resources, the budget, the organization structure, facilities and the infrastructure, the co-ordination, as well as the external factor namely sectors.

There are supportive factors as well as those which are hindrance.

The result of the research concludes that:

The implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the Agency's main tasks and functions as determined in the Article 3 of the West Java Governor Decree Number 63 Year 2001 about Main Tasks and Functions of BPLHD of West Java Province, especially in carrying out the function of the co-ordination with sectors. Meaning that although the Agency has the role as the coordinator, but is not yet able to undertake its function of the co-ordination effectively, this shows the Agency capacity as the institution of the environmental control is not yet able to put forward the good performance.

The factors which linked to the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions are supportive as well as those which are hindrance. In the account to develop the institution capacity, factors that are supportive preferably are being made full use of and increased, while factors that are hindrance are minimized."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perceived organizational support terhadap task performance yang dimediasi individual readiness for change dan psychological capital. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan telekomunikasi seluler di seluruh Indonesia yang didapatkan dengan menggunakan purposive sampling. Total sampel berjumlah 275 karyawan. Metode analisis yang digunakan yaitu structural equation modeling dengan menggunakan aplikasi LISREL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psychological capital memediasi pengaruh perceived organizational support terhadap individual readiness for change dan task performance. Akan tetapi, perceived organizational support dan individual readiness for change tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap task performance.

---

This study aims to determine the effect of perceived organizational support in task performance mediated by individual readiness for change and psychological capital. This research is a quantitative study with a cross-sectional design. The samples of this study were employees who work in cellular telecommunication companies throughout Indonesia, obtained using purposive sampling. The total samples were 275 employees. The analytical method used is structural equation modeling using the LISREL application. The results showed that psychological capital mediated the effect of perceived organizational support on individual readiness for change and task performance. However, perceived organizational support and individual readiness for change do not have a direct significant effect on task performance.

"

"Tantangan perekonomian Indonesia saat ini semakin kompleks sehingga peran regulator industri keuangan menjadi sangat penting karena kebijakan yang diambil berdampak pada seluruh rakyat dan kredibilitas pemerintah. Dalam melaksanakan peran tersebut diperlukan karyawan yang kompeten sehingga harus dipastikan pengembangan karyawan melalui talent development dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang baik. Pelaksanaan talent development dan persepsi keadilan yang dirasakan karyawan dapat mempengaruhi job satisfaction, task performance, dan affective commitment karyawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh implementasi talent development terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment dengan distributive justice sebagai mediator dan procedural justice sebagai moderator di Lembaga Regulator Industri Keuangan (LARIK) Indonesia dengan Stuctural Equation Modeling (SEM). Data penelitian didapatkan dari 464 karyawan LARIK dengan kuesioner online. Penelitian menemukan bahwa talent development berpengaruh positif terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment. Penelitian juga mengungkapkan bahwa distributive justice memediasi parsial pengaruh dimaksud. Hasil lainnya yaitu procedural justice memoderasi hubungan distributive justice terhadap job satisfaction, task performance, dan affective commitment. Selanjutnya, implikasi manajerial dan praktikal dari temuan tersebut didiskusikan.

---

The challenges of the Indonesian economy are currently increasingly complex, so the role of the financial industry regulator is very important because the policies taken have an effect on all people and the credibility of the government. In carrying out this role, competent employees are needed so it must be ensured that employee development through talent development is carried out with good planning and strategy. The application of talent development and perceptions of employee fairness can effect job satisfaction, task performance, and affective commitment. This research purposes to determine the impact of talent development implementation on job satisfaction, task performance, and employee affective commitment with distributive justice as a mediator and procedural justice as a moderator in the Indonesian Financial Industry Regulatory Institution (LARIK) with structural equation modeling. The research data were obtained from 464 LARIK employees using an online questionnaire. Research has found that talent development has a positive effect on job satisfaction, task performance, and affective commitment. Research also reveals that distributive justice mediates this partial effect. Another result is procedural justice moderating the relationship of distributive justice to job satisfaction, task performance, and affective commitment. Next, the managerial and practical implications of these findings are discussed."

"Kinerja tugas guru di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya proses pendidikan di Satuan Pendidikan. Namun kondisi yang terjadi masih perlu mendapatkan perhatian yakni kinerja tugas guru di provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan literatur review peneliti melihat dalam studi pendahuluan yang sudah dilakukan di temukan bahwa kreativitas guru SMA Negeri XYZ sebesar 72,2 % sehingga kreativitas guru masih harus ditingkatkan karena hal ini yang disampaikan kepala sekolah bahwa ada sebagian guru yang terkadang masih selalu menggunakan metode-metode lama karena menganggap bahwa metode dan teknologi yang terbaru dianggap menyulitkan jadi guru masih suka menggunakan metode lama. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterhubungan variabel kreativitas, Kegigihan, dan kinerja tugas pada guru SMA di Bandar Lampung (studi 1), yang hasil analisis di studi 1 menjadi acuan untuk melakukan intervensi berupa training bagi guru di studi 2. Pengukuran kinerja tugas ( Task Performance)dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) Versi Bahasa Indonesia (Koopmans, 2011, dalam Widyastuti & Hidayat, 2018). Pengukuran kreativitas dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur Runco Ideational Behavior Scale (RIBS) Versi Bahasa Indonesia (Plucker dkk., 2006). Pengukuran kegigihan (Grit) dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur The Short Grit Scale (Duckworth & Quinn, 2009, dalam Aprilolita, 2020). Partisipan penelitian adalah 215 orang guru SMA di Bandar Lampung. Hasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas dan Kegigihan (grit) terhadap kinerja tugas, semakin tinggi kreativitas dan kegigihan (grit) guru SMA di Bandar Lampung, maka semakin meningkatkan kinerja tugas guru SMA di Bandar Lampung. Program intervensi training kreativitas efektif dalam meningkatkan kinerja tugas guru SMA di Bandar Lampung (Skor Wilcoxon Asymp. Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05) dengan kenaikan skor rata-rata pretest dan posttest sebesar 5,38. Dengan demikian training kreativitas perlu diterapkan bagi guru SMA di Bandar Lampung guna meningkatkan kinerja tugas.

---

Teacher of task performance in Indonesia is an important factor in the success of the educational process in educational units. However, the conditions that occur still need attention, namely the task performance of teachers in Lampung province still needs to be improved. Based on the literature review, the researcher saw that in the preliminary study that had been carried out, it was found that the creativity of teachers at SMA Negeri because they think that the latest methods and technology are considered difficult, so teachers still like to use old methods. This study aims to examine the relationship between the variables creativity, grit, and task performance in high school teachers in Bandar Lampung (study 1), the results of the analysis in study 1 become a reference for carrying out interventions in the form of training for teachers in study 2. Measurement of Task Performance is carried out by adapting the Indonesian version of the Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) measuring tool (Koopmans, 2011, in Widyastuti & Hidayat, 2018). Creativity was measured by adapting the Indonesian version of the Runco Ideational Behavior Scale (RIBS) measuring instrument (Plucker et al., 2006). Grit measurement was carried out by adapting the Short Grit Scale measuring tool (Duckworth & Quinn, 2009, in Aprilolita, 2020). The research participants were 215 high school teachers in Bandar Lampung. The results prove that there is a positive and significant influence between creativity and grit on task performance, the higher the creativity and grit of high school teachers in Bandar Lampung, the greater the task performance of high school teachers in Bandar Lampung. The creativity and grit training intervention program was effective in improving the task performance of high school teachers in Bandar Lampung (Wilcoxon Asymp. Sig score (2-tailed) 0.000 < 0.05) with an increase in the average pretest and posttest score of 5.38. Thus, grit training needs to be implemented for high school teachers in Bandar Lampung to improve the task performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab rendahnya kinerja pegawai negeri sipil pada unit pendukung salah satu instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan kuesioner dan data sekunder dari buku dan literatur ilmiah. Data dianalisis menggunakan Lisrel 8.8 melalui Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini terdapat korelasi yang signifikan antara tuntutan pekerjaan dengan tingkat burnout yang tinggi dan keterlibatan kinerja yang rendah. Terdapat korelasi yang signifikan antara sumber daya pekerjaan yang diberikan dengan tingkat keterikatan kerja yang tinggi dan tingkat burnout yang rendah. Implementasi penelitian ini adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, organisasi dapat melakukan intervensi untuk mengurangi tingkat burnout dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan kerja dan produktivitas karyawannya.

---

This study aims to reveal the causes of low performance of civil servants in the supporting unit of one of the government agencies in Indonesia. This research is quantitative. The research data sources are primary data and secondary data. Primary data using questionnaires and secondary data from books and scientific literature. Data analysed using Lisrel 8.8 through Structural Equation Modeling (SEM). This result there was a significant correlation between job demands with high levels of burnout and low-performance engagement. There was a significant correlation between job resources provided with high levels of work engagement and low levels of burnout. Implementation this study is understanding the factors that influence employee performance, organizations can intervene to reduce burnout levels and develop effective strategies to improve the work engagement and productivity of their employees."

"Manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahkan dirinya sendiri sebagai ldquo;human error rdquo;. Terdapat satu pendekatan yang melibatkan penggunaan metode struktural untuk dapat mendeteksi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam performa pekerjaannya, yaitu Human Error Identification HEI . Salah satu teknik dari metode HEI untuk memprediksi performa pengguna yang berinteraksi dengan mesin adalah Task Analysis for Error Identfication TAFEI . TAFEI mampu memberikan ldquo;suggested way rdquo; dalam pengendalian kesalahan tersebut namun gagal untuk memperkirakan seberapa sering risiko kesalahan tersebut terjadi, kemungkinan memprediksi risiko kesalahan dan seberapa serius dampak yang dihasilkan. Oleh karena itulah untuk mengatasi ketidakmampuan TAFEI, penulis menggunakan metode FMEA Failure Mode Effects Analysis. Penelitian ini akan menggunakan fuzzy FMEA sebagai perbaikan dari FMEA tradisional. Kelemahan dari FMEA tradisional dapat dieliminasi oleh fuzzy logic, dimana menggunakan linguistik variables. Dengan FMEA, maka akan didapatkan kesalahan mana yang akan diprioritaskan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Pengambilan data dilakukan di Polman Astra pada proses casting,cutting, dan forming. Berdasarkan hasil TAFEI yang dilakukan, terdapat 22 kesalahan pada ketiga proses tersebut. 22 kesalahan tersebut diterjemahkan menjadi 13 mode kesalahan pada FMEA. Untuk penilaian FMEA, dilakukan pembobotan penilaian dan dilakukan 3 skenario pembobotan pada FMEA dengan 3 jenis responden.

---

People tend to blame themselves for their errors. There exists an approach that use a structural method to detect errors done by humans in their work, i.e. Human Error Identification HEI. One of the techniques and methods of HEI predicting the performance of users who interact with the machine is Task Analysis for Error Identification TAFEI. TAFEI is able to provide a suggested way in controlling these errors but failed to estimate the probability of errors, to predict the occurance of the risk and to measure the severity generated. Therefore to overcome the inability of TAFEI, this study uses FMEA.

This study will use fuzzy FMEA as an improvement over the traditional FMEA. The weakness of traditional FMEA can be eliminated by fuzzy logic, that using linguistic variables. FMEA will prioritize the errors for further evaluation. Data collection is done in Polman Astra on casting, cutting, and forming processes. Based on the results of TAFEI, there are 22 errors in the three processes. 22 errors are translated into 13 failure modes on FMEA. For FMEA assessment, weighing the scores and 3 weighted scenarios on FMEA with 3 respondents."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak work autonomy dan workplace spirituality terhadap innovative work behavior dan work engagement untuk selanjutnya menguji dampak dari work engagement terhadap task performance melalui mediasi innovative work behavior. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk memeriksa kecocokan keseluruhan model menguji kausalitas antar konstruk. Sebanyak 716 karyawan Milenial di berbagai industri di Indonesia berpartisipasi menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa workplace spirituality memiliki efek positif pada innovative work behavior karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui work engagement. Namun, work autonomy tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap innovative work behavior, sehingga hanya dapat dipengaruhi secara tidak langsung melalui work engagement. Secara lebih lanjut, terdapat pengaruh yang signifikan antara work engagement dan task performance melalui innovative work behavior baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi ini menunjukkan bahwa work autonomy dan workplace spirituality yang tinggi akan meningkatkan work engagement dan mempromosikan innovative work behavior yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja tugas karyawan. Implikasi manajerial terkait dengan work autonomy, workplace spiritualtity, work engagement, innovative work behavior dan task performance juga akan dibahas dalam penelitian ini.

---

The aim of this study is to examine the effect of work autonomy and workplace spirituality on innovative work behavior and work engagement to further consider the impact of work engagement on task performance through mediating innovative work behavior. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) to test the overall fitness of model and causality between each construct. A total of 716 Millennial employees in various industries in Indonesia participated as research sample. The results of this study revealed that workplace spirituality had a positive effect on innovative work behavior of employees both directly and indirectly through work engagement. However, work autonomy had no significant direct effect on innovative work behavior. Thus, it can only be affected indirectly through work engagement. Moreover, there was significant effect between work engagement and task performance through innovative work behavior both directly and indirectly. This study indicated that high level of work autonomy and workplace spirituality will improve the level of work engagement and promote innovative work behavior which ultimately enhance task performance of employee. Managerial implications related to work autonomy, workplace spirituality, innovative work behavior, and task performance will also be discussed in this study. "

"ABSTRAK

Kehadiran orang lain diyakini mempengaruhi kinerja tugas individu, terutama orang-orang yang gelisah.

Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kecemasan sebagai sifat kepribadian, tetapi penelitian tentang

keadaan mencemaskan masih terbatas. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji pengaruh social facilitation dan

keadaan mencemaskan terhadap kinerja tugas. Sebanyak 40 siswa berpartisipasi dalam penelitian ini dan desain

antar kelompok 2x2 diimplementasikan. Peserta diminta untuk melakukan soal matematika sederhana di dalam

kondisi penonton dan kecemasan yang berbeda. Dihipotesiskan bahwa peserta dalam kondisi penonton akan

mendapatkan lebih banyak jawaban benar daripada peserta dalam kondisi tanpa penonton. Diprediksikan juga

bahwa peserta dalam keadaan cemas akan mendapatkan lebih sedikit jawaban benar dibandingkan peserta dalam

kondisi tanpa kecemasan. Selain itu, peserta dalam kondisi penonton dan tanpa kecemasan diprekdisikan akan

tampil lebih baik daripada kondisi penonton dengan kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada

efek signifikan dari kehadiran orang lain dalam keadaan kecemasan. Para peneliti menyarankan untuk

menggunakan manipulasi kecemasan yang lebih baik dan tugas individu yang lebih tepat.

---

ABSTRACT

The presence of others is believed to influence an individuals task performance, particularly anxious people.

Most studies have only focused on anxiety as a personality trait, but research on anxiety as a state is limited.

This experiment aims to examine the effect of social facilitation and anxiety states on task performance. A total

of 40 UQ students participated in the study and a 2x2 between-subjects design was implemented. Participants

were asked to perform simple mathematical equations under different conditions of audience and anxiety. It was

hypothesised that participants in audience conditions would score more correct answers than participants in

no-audience conditions. It was also predicted that participants in an anxious state would score less correct

answers than participants in no-anxiety conditions. Additionally, audience-no-anxiety conditions would perform

better than audience-anxiety conditions. Results revealed that there was no significant effect of presence of others of state of anxiety. The experimenters suggest better manipulation of anxiety and a more appropriate task

should be used."