Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPaham kebangsaan (nasionalisme), dikenal tidak saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Paham ini yang mengilhami negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk keluar dari penjajahan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.Dengan demikian para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Wahid Hasjim dan lain sebagainya mengambil paham ini sebagai motivasi perjuangan. Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang telah menunjukkan partisipasi aktif tidak saja untuk memperjuangkan kemerdekaaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Pasukan Hisbullah, Sabilillah, serta Resolusi Jihad dari Hasjim Asj'ari merupakan wujud dari implementasi wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) adalah paham keagamaan yang menjadi rujukan utama dalam melakukan kiprahnya, baik dalam membimbing pelaksanaan ritual keagamaan (Ibadah) secara individual, maupun dalam mendorong aktualisasi kemasyarakatan (Mu'amalah). Dalam dimensi pemikiran politik politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham ASWAJA, diantaranya sikap tasamuh (toleransi), tawasuth (akomodatif), i'tidal (berprinsip), dan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran politik juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi liberalisme, humanisme, dan memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (civil Society). Paham kebangsaan mendapat perhatian besar dari NU dikarenakan secara kodrati, negara Indonesia adalah negara plural yang memerlukan kedewasaan berbeda pendapat dan pemimpin yang baik. Apalagi, sampai sekarang ini masih terdapat kecenderungan tumbuhnya semangat sektarianisme dan sekat-sekat politik yang berbasis agama, etnis, daerah, dan budaya. Pluralitas Indonesia akan melahirkan pluralitas budaya, adat istiadat, dan orientasi hidupnya. oleh karena itu pendekatan budaya politik menjadi pilihan pendekatan dalam merumuskan pemikiran politik NU. Tesis ini ingin memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang wawasan kebangsaan. Pembahasan tesis ini mencakup paham Aswaja dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang ternyata mempengaruhi pemikiran politik NU. Abdurrahman Wahid adalah cerminan politik Sunni yang memantulkan politik NU dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran dan perilaku politik NU dalam struktur kenegaraan senantiasa sejalan dengan budaya politik bangsa Indonesia. Karena itu, sesuai dengan pendapat Almond dan Verba, semakin serasi antara struktur politik dan budaya nasional, semakin matang pula budaya politiknya. Dalam hubungannya terhadap ideologi Pancasila dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, tesis ini membuktikan kematangan budaya politik NU yang dicerminkan melalui pemikiran-pemikiran politiknya. Bagi NU, paham kebangsaan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud pengembangan tanggungjawab kekhalifahan untuk melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kejahteraan manusia seluruhnya, secara lahir dan batin, di dunia dan akherat. Sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan se-bangsa) yang dilaksanakan secara selektif, akomodatif, kooperatif, dan integratif. Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Aswaja akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Keterpaduan antara wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi karakter politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, negara dan bangsa Indonesia adalah absyah secara Syar'i (hukum Islam) yang dirumuskan "Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah nusantara" merupakan cermin dari sikap objektif dan akomodatif NU dalam memadukan antara paham keislaman dengan paham kebangsaan. Keabsyahan negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, khususnya warga NU wajib secara Syar'i untuk membela, mempertahankan, mengisi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk memperkokoh negara Indonesia. Karena itu, menuurut NU, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, dan bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Indonesia. "

"Empasis pada sejarah dalam hitungan sinkronik berkaitan erat dengan tujuan utama studi ini, yaitu untuk lebih kuat menangkap dua hal sentral. Pertama adalah substansi karakter nasionalisme dan egalitarianisme yang tumbuh di sepanjang kurun telaah. Kedua adalah masalah-masalah diskontinuitas dalam rangkaian wacana dan praktik-praktik politik dalam kaitan dengan perkembangan nasionalisme dan egalitarianisme tersebut. Dengan demikian perhatian ditujukan tidak terutama pada kronologi peristiwa maupun pada pengutamaan aliran-aliran budaya dan ekonomi tertentu, melainkan pada lapis-lapis sinkronik dari dialektika politik, dan emansipasi rangkaian akal budi politik di dalamnya, berkat transformasi-transformasi historis di ranah politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masyarakat Nusantara/Indonesia."

"Disertasi ini membahas tentang dinamika interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses formasi nasionalisme dan identitas kebangsaan pada komunitas perbatasan Indonesia-Malaysia di desa Sebunga-Sajingan Besar, Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. Pendekatan pokok penelitian ini adalah kualitatif dengan ragam studi kasus, yang dilengkapi dengan survey. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gagasan nasionalisme dan identitas kebangsaan tidak bersifat baku dan final. Secara dinamis, dimaknai dan dikonstruksikan melalui negosiasi, kontestasi, dominasi, dan kompromi antara negara dan masyarakat lokal, dalam kurun waktu yang panjang, sejak kemerdekaan hingga era reformasi, dan dalam kerangka kepentingan politik, ekonomi, dan sosio-kultural.

---

The focus of this study is the dynamics of the interaction between state and society in the process of formation of nationalism and national identity in the Indonesia-Malaysia border community in the village of Sebunga-Sajingan Besar, Sambas - West Kalimantan. The main approach of this research is qualitative with case studies design, which are equipped with the survey.

The results explain that the idea of nationalism and national identity are not fixed and final. Dynamically, interpreted and constructed through negotiation, contestation, domination, and a compromise between the state and local communities, in a long period of time, since independence until the reform era, and within the framework of political, economic, and socio-cultural."

"Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur trilogi yang saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat, diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan secara optimal.Namun hasil pembangunan maupun pemerataannya belum sepenuhnya terwujud, karena adanya sejumlah kendala seperti kesenjangan sosial budaya antarmasyarakat, antara lain antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.Kalau diperhatikan lingkup dan sasaran pembangunan nasional bisa dibedakan antara pembangunan yang bersifat nasional atau menyeluruh seperti sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi ke seluruh penjuru tanah air. Ada pula pembangunan nasional yang bersifat lokal, seperti pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.Dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional keseluruh wilayah Indonesia, pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan serta laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah perkotaan dan pedesaan makin diserasikan. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan nasional secara keseluruhan dapat mewujudkan satu kesatuan pembangunan menuju terciptanya cita-cita Nasional.Pembangunan perkotaan dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya, agar tetap menjamin lingkungan yang sehat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk bekerja dan berusaha. Pembangunan perkotaan memperhatikan keserasian hubungan antarkota dan antara kota dengan daerah desa disekitarnya.Sementara itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional, selain program yang bersifat nasional dan menyeluruh, banyak pula program yang diutamakan kearah pedesaan. Sebagaimana diketahui perhatian khusus kepedesaan itu antara lain karena kenyataan bahwa lebih dari 72% penduduk Indonesia tinggal di desa.Pembangunan pedesaan terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fokus pembangunan pedesaan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat sebagai subjek pembangunan untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian berbagai sumber daya alam, membina lingkungan dan mengatasi masalah yang mendesak. Untuk itu perlu usaha penyuluhan, memotivasi, menstimulasi dan meningkatkan ketrampilan masyarakat.Sebagaimana diketahui desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berada langsung di bawah kekuasaan Camat 3. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah."

"Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi negara ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dikalangan anak muda. Hal ini ditandai dengan kurang menghayatinya anak muda terhadap simbol-simbol kebangsaan seperti lagu kebangsaan, upacara nasional, dan menganggap budaya luar negeri lebih menarik. Berdasarkan studi-studi sebelumnya bahwa memudarnya rasa nasionalisme anak muda disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah arus globalisasi, paham liberal, dan maraknya produk luar negeri. Sedangkan faktor internalnya adalah desentralisasi sistem pemerintahan, keluarga yang tidak mengajarkan nasionalisme, dan sentiment primordial atau etnis. Peneliti berargumen bahwa memudarnya rasa nasionalisme anak muda disebabkan oleh adanya pergeseran makna nasionalisme pada pemuda sekarang dimana mereka tidak lagi mengandalkan sloganistik/simbolistik tetapi lebih ke tindakan substantif. Melalui wawancara mendalam serta studi dokumen dan visual, peneliti menyimpulkan bahwa memudarnya rasa nasionalisme dikarenakan pergeseran makna dari makna nasionalisme sebelumnya. Melalui konstruksi sosial yang diberikan oleh institusi pendidikan, media masaa, dan pemikiran mahasiswa itu sendiri munculah interpretasi makna sehingga menghasilkan tindakan rasional. Tindakan rasional ini dibagi menjadi dua tipe yaitu Tindakan Rasional Nilai dan Tindakan Rasional Instrumental pada arena kegiatan organisasi, volunteer, dan komunitas sebagai pemahamannya terhadap makna nasionalisme di era sekarang. Sehingga membentuk identitas nasional baru melalui nilai-nilai yang anut berdasarkan historis sejarah, pemikiran anak muda yang kritis, dan kegiatan mahasiswa yang bersifat nasionalis, sukarelawan, atau base on profit.

---

One of the problems facing this country is the waning spirit of nationalism among young people. This is marked by the lack of respect for young people against national symbols such as national anthems, national ceremonies, and consider foreign culture more interesting. Based on previous studies that the waning sense of nationalism of young people is caused by external factors and internal factors. The external factors in question are the current of globalization, liberalism, and the rise of foreign products. Whereas internal factors are decentralized government systems, families that dont teach nationalism, and primordial or ethnic sentiments. Researchers argue that the waning sense of nationalism of young people is caused by a shift in the meaning of nationalism in today's youth where they no longer rely on sloganistic / symbolistic but rather on substantive actions. Through in-depth interviews and document and visual studies, the researcher concluded that the fading sense of nationalism was due to a shift in meaning from the meaning of previous nationalism. Through social construction given by educational institutions, mass media, and students thinking it self, interpretations of meaning emerge to produce rational actions. These rational actions are divided into two types namely Rational Value Actions and Instrumental Rational Actions in the arena of organizational, volunteer and community activities as their understanding of the meaning of nationalism in the current era. Thus forming a new national identity through profound values based on historical history, critical thinking of young people, and student activities that are nationalist, volunteering, or base on profit."

"Keadaan pergerakan nasional pada tahun 1930-an berbeda dengan keadaan sebelumnya. Keadaan tersebut terutama disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial yang sangat menakan gerakan nasional, khusunya gerakan yang menganut azas perjuangan non-koperasi. PNI yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 pecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan. Ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu exorbitantrechten, dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI-Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan Nopember 1930 dibubarkan oleh pengurusnya. Dengan pembubaran Partindo, sedangkan PNI-Baru lumpuh, maka macetlah gerakan non-koperatif. Kandasnya gerakan nonkoperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu agar azas perjuangan non-koperasi diganti dengan azas koperasi. Akhirnya, pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta didirikan partai baru yang koperatif dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, yang hendak dicapai dengan berjuang baik di luar maupun di dalam dewan-dewan.

Walaupun Gerindo koperasi, namun pemerintah masih mencurigainya. Beberapa rapat untuk mendirikan cabang Gerindo dibubarkan oleh pemerintah karena berbagai macam alasan. Sebagian besar bekas anggota Partindo masuk dalam partai ini. Cabang-cabangnya tersebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Aktivitas Gerindo dipusatkan pada bidang politik, karena menurutnya kemenangan di bidang ini merupakan jalan utama untuk mencapai kemerdekaan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Kegiatan di bidang politik di antaranya ialah sikapnya terhadap Petrisi Sutarjo yang mendukung sebagian isinya; masuk dan aktifnya Gerindo dalam Gapi yang dibentuk tahun 1939; keinginannya untuk membentuk suatu Front Demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke Indonesia.

Kegiatan di bidang ekonomi yaitu didirikannya perkumpulan yang bernama Penuntun Ekonomi Rakyat Indonrsia (PERI) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Di bidang sosial Gerindo membantu sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Di bidang kepemudaan Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama Barisan Pemuda Gerindo. Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang."