Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"Paul Allen Beck, mengemukakan bahwa penelitian sosialisasi politik dapat digolongkan dalam dua perspektif umum. Pertama, disebut perspektif pengajaran (the teaching perspective) yang menggambarkan sosialisasi politik sebagai proses melalui mana orientasi-orientasi politik diajarkan. Kedua, perspektif belajar (the learning perspective) yang menekankan pada aktivitas individu untuk belajar sendiri. Pengaruh perspektif pengajaran menjadi dominan setelah munculnya salah satu topik utama dalam penelitian sosialisasi politik yaitu peranan agen-agen sosialisasi politik. Perhatian para ilmuan terhadap topik tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa tulisan. Tulisan Hyman Greenstein, Hess dan Torney, yang membatasi telaahnya pada penelitian empiris dan berusaha menggambarkan pengaruh masing-masing agen sosialisasi politik terhadap 2 pandangan politik individu. Di Indonesia studi sosialisasi politik telah dilakukan oleh para sarjana seperti Win Gandasari Abdullah, Stephen Arneal Douglas, yang lingkup studinya pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal (pedesaan), studi ini masih jarang dijumpai. Khusus di Sulawesi Selatan studi sosialisasi politik pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum ada. Walaupun ada tulisan mengenai sosialisasi politik, tetapi tidaklah merupakan perhatian utama. Fakta ini mendorong penulis untuk melakukan studi sosialisasi politik agar dapat dipahami agen-agen sosialisasi politik yang mana berperanan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat mengenai sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik anggota masyarakat. Di dalam sistem teori, hak dan kewajiban politik melekat pada "komponen input" dalam sistem politik. Hak politik berkaitan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik. Sedangkan kewajiban politik berhubungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan kepada sistem politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam sistem pengambilan keputusan yang demokratis, setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak politik untuk melakukan tuntutan, juga memikul kewajiban politik untuk mendukung sistem politik yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perkembangan sistem politik di Indonesia sering ditemui munculnya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diamati pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode pertama, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, sementara kapasitas sistem politik belum mampu memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga sering terjadi pergantian kabinet sebelum masa pemerintahannya berakhir. Keadaan ini menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadap sistem politiknya. "

"Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pola pembinaan dan pengembangan koperasi secara implisit menganut dua pola yaitu pola KUD dan Non KUD; di satu pihak pembinaan KUD diarahkan untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang otonom, efektif dan efisien, dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri serta dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pembangunan Nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya keinginan Pemerintah agar sektor koperasi diharapkan dapat secara seimbang dengan sektor-sektor lain memberikan peranan dalam Perekonomian Nasional sebagai konsekuensi dari salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Untuk tujuan itu tentunya, efisiensi usaha koperasi merupakan titik sentral yang perlu dijadikan ukuran agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dengan sektor-sektor lain. Pada prinsipnya efisiensi usaha koperasi merupakan suatu kemampuan koperasi dengan seluruh kekayaan yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha.Sisa Hasil Usaha yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tersebut atau menghitung rentabilitas ekonomisnya.Berdasarkan hasil perhitungan trend dan penggunaan rata-rata hitung terhadap 24 KUD sebagai sample yang terdiri dari 12 KUD Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri yang penulis teliti, pada periode tahun 1987 - 1991, baik secara keseluruhan maupun per kelompok masing-masing 12 KUD Non Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri ternyata pertumbuhan Rentabilitas Ekonomisnya tidak efisien.Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah rentabilitas ekonomi baik yang berasal dari aspek finansial maupun non finansial digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor manakah yang menyebabkan menurunnya tingkat rentabilitas ekonomis di tiga kelompok penelitian KUD di Lampung Selatan ini; faktor apakah yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien dibandingkan KUD Non Mandiri.Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian kepada 24 KUD yang terpilih menjadi sampel yang tersebar di daerah tingkat II Lampung Selatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.Hasil studi ini dapat diringkas sebagai berikut: Rendahnya rentabilitas ekonomis KUD-KUD Lampung Selatan baik secara keseluruhan maupun per kelompok yaitu KUD Mandiri dan KUD Non Mandiri ternyata disebabkan tingkat pertumbuhan SHU lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Total Aktiva, dan karena lebih tingginya tingkat perputaran aktiva KUD Mandiri dibandingkan KUD Non Mandiri yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien."

" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media sosial sebagai agen sosialisasi politik baru pada kaum muda Penelitian sebelumnya menyebutkan agen sosialisasi politik seperti keluarga institusi pendidikan media massa dan lembaga pemerintah sudah tidak diminati oleh kaum muda Konten dan cara penyampaian dari agen sosialisasi tersebut tidak mampu membuat kaum muda menaruh perhatian pada apa yang disampaikan Tulisan ini menjelaskan bagaimana media sosial mampu menjadi agen sosialisasi politik yang baru bagi kaum muda Konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial dirasa lebih sesuai dengan kondisi kaum muda saat ini sehingga mereka menggunakan media sosial sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan politik Salah satunya ketika pemilu pemilihan umum 2014 berlangsung kaum muda yang menjadi pemilih pemula tersebut menjadikan media sosial sebagai referensi utama atau agen sosialisai politik Selain itu kaum muda juga lebih aktif dalam berpartisipasi politik melalui media sosial Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai enam orang kaum muda.

---

This research aims to explain the role of social media as a new agent of political socialization for the young people or youth Previous researches mentioned other agents of political socialization such as family academic institution mass media and governmental institution all of which no longer caught the interest of the young people The content and way of delivery from those agents were unable to raise attention from the young into what s being expressed This paper explains how social media can become a new agent of political socialization for young people The contents and approaches of the social media are deemed more suitable to the condition of the young people at the current moment therefore making them use those social medias as a source of information related to politics For one at the 2014 election young people who were a first time voter back then used social media as a main reference or an agent of political socialization Furthermore young people are also more active in political participation through social media With the use of qualitative approach this research collected interviews from six young people"

"ABSTRAKLetak propinsi Lampung yang strategis memberikan keuntungan, karena mengakibatkan Lampung menjadi wilayah yang mengalami perkembangan, Terbukanya daerah Lampung memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang masuk dan berusaha di berbagai bidang kehidupan. Sejarah pemerintahan Lampung tidak dapat dipisahkan dari Sumatera Selatan mengingat pada awalnya Lampung merupakan bagian dari Sumatera Selatan. Pembahasan tesis dimulai dari latar belakang pada bab 1, bab 2 menguraikan tentang potensi yang dimiliki Lampung, bab 3 membahas pertumbuhan partai politik dan organisasi masa, bab 4 peranan partai politik dan bab 5 kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah melihat partisipasi dan fungsi partai politik dalam proses pembentukan propinsi Lampung. Berdasarkan pembahasan, diambil kesimpulan faktor-faktor pendukung pembentukan propinsi Lampung adalah a)adanya kesulitan dalam hal birokrasi pemerintahan yang kurang efisien jika harus berhubungan dengan pemerintah pusat Jakarta. b) masalah pembagian keuangan daerah yang dianggap kurang seimbang mengingat Lampung mempunyai sumber﷓ sumber ekonomi yang menghasilkan pendapatan. c) Lampung mempunyai identitas tersendiri ditinjau dari budayanya. d) Lampung mempunyai sejarah perjuangan kemerdekaan yang terpisah dari Sumatera Selatan. e) Adanya peranan dan dukungan dan segenap masyarakat yang ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh partai politik yang memperjuangkan keinginan untuk lepas dari Sumatera Selatan. f) Secara otonomi, Lampung sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi propinsi."

"Penelitian ini melihat pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistim politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush & Philip Althof : 2002. hal 27 ) yang terjadi. Falctor - faktor komponen utama yang diperoleh dari sosialisasi politik tersebut yaitu; keluarga, agama, status sosial, media massa dan lingkungan.Partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Adapun bentuk partisipasi politik tersebut terbagi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemungutan suara,, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi secara individu dengan pejabat publik atau lobby politik, sedangkan non konvensional terdiri dari demontrasi, pemogokan umum dan perusakan fasilitas umum.Penelitian tesis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang tidak lajim dilakukan karena hasil partisipasi politik ini perlu dilakukan pembuktian, dan merupakan keharusan untuk melanjutkan penelitian kuantitatif ini dengan studi empirik berdasarkan literatur media massa, wawancara, dan observasi dilapangan mengenai partisipasi politik mahasiswa tersebut yang diwakili oleh kelompok gerakan mahasiswa yang terdapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.Menurut hasil pengujian diketahui bahwa sosialisasi politik memiliki pengaruh sangat rendah dengan tingkat korelasi (r) sebesar -0,246 dan koefisien determinasi 6,05 %, sedangkan sisanya 94 % ditentukan faktor-faktor lainnya. Untuk frekwensi rata-rata partisipasi politik yang terendah pada mahasiswa Untirta adalah melakukan demonstrasi massa (2,78) , berdiskusi tentang politik (3,35), berkampanye untuk calon partai politik (3,61) , mengajukan pernyataan protes tertulis atau selebaran (3,76), membaca koran tentang politik (3,84) dan berpartisipasi dalam pemogokan (3,91). Sedangkan frekwensi rata-rata partisipasi politik mahasiswa Untirta yang tertinggi adalah meyakinkan teman-teman memberi suara lama dengan diri sandhi (4,21), menghadiri pertemuan/rapat politik (4,00) dan menghubungi para pejabat/politisi untuk melakukan lobi politik (3,98).Sementara itu hasil peringkat intensitas partisipasi politik ini yaitu pemogokan (35,19), petisi tertulis (26,32), demonstrasi (22,24), kampanye untuk calon partai (21,66), suka menghubungi para pejabat publik untuk lobi politik (20), suka menghadiri rapat politik (16), meyakinkan teman-teman memberi sums sama (13), diskusi politik (7), membawa koran politik (4).Meskipun frekuensi rata-rata umumnya rendah keterkaitan tingginya intensitas kegiatan politik mahasiswa terutama aksi demonstrasi dengan gerakan mahasiswa menunjukan signifikansi yang sangat tinggi diantaranya keduanya.Kelompok gerakan mahasiswa yang memiliki keterlibatan penuh dalam tindakan aksi politik mereka melalui setiap demonstrasi yang dilakukan yaitu , BEM Untirta, FAM Untirta, FKM Untirta, Gema Baraya (Gerakan Mahasiswa Banten Raya ) Untirta, Kamsat (Komite Aksi Sultan Ageng Tirtayasa), FPMB (Front Perjuangan Mahasiswa Banten), FSPB (Front Serikat Perempuan Banten), HMI,PMII, dan KAM II komisariat Untirta, Kumala, Imala, Kumandang, Himata.Aksi yang dilakukan dengan orientasi kepentingan mahasiswa seperti dugaan korupsi perpustakaan, beasiswa, pembelian mobil soluna dan kijang kapsul, rekening SPP, pembangunan gedung perkuliahan berlantai 4 (empat), mempercepat penegrian Untirta, dan penurunan biaya SPP.Sedangkan tema aksi orientasi kepentingan lokal Banten yaitu; perjuangan pendirian Propinsi Banten (1999), pemilihan Gubernur Banten (2001), pemilihan Bupati Serang (2000), petani Cibaliung (2001), penculikan wartawan (2003), dana perumahan DPRD Banter (2003-2004), anggaran pembangunan DPRD Banten (2003), studi banding DPRD Banten ke China (2004), anggaran pendidikan murah (2003), kasus penambangan pasir laut di wilayah Pontang (2003 - 2004), pelantikan anggota DPRD Banten (2004). Aksi yang bersinggumgan dengan kepentingan nasional dan pusat kekuasaan yaitu naiknya BBM, tdl. listrik, telephon (2003), dana KKN Obligasi (2003), pengadilan Akbar Tanjung di Mahkamah Agung Jakarta (2004), dsb. serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu lebih rinci.Membangun kembali pemerintahan mahasiswa ideal di Untirta sebagai bagian kepentingan lembaga formal kemahasiswaan hanya dapat dipenuhi melalui prasyarat yaitu ; 1) kesetaraan jabatan secara struktural organisasi kemahasiswaan dengan pihak rektorat, 2) pengelolaan otonomi keuangan kegiatan kemahasiswaan kembali ke mahasiswa, 3) otoritas kebebasan mimbar mahasiswa melalui pemilu raya mahasiswa,4) membawa prioritas mini pendidikan.Sedangkan pada kelompok gerakan mahasiswa diluar organisasi struktural internal kemahasiswaan umumnya memiliki banyak kelemahan dilihat dari manajemen organisasi ideal. Hal ini disebabkan masalah tidak adanya kemandirian organisasi secara ekonomi dan kecenderungan organisasi tersebut hanya sebagai organ taktis bersifat temporer untuk melakukan transformasi sosial dan hanya muncul ketika dibutuhkan, tak jarang persoalan independensi kerap dipertanyakan."

"ABSTRACTArtikel ini menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka,serta bagaimana upaya transformasi konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat Lampung, dengan konflik Balinuraga tahun 2012, masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural, dan struktural demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional."

"ABSTRAKKelompok Sadar Wisata Pokdarwis dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah danmasyarakat, peran masyarakat dalam menjaga pariwisata, Pendapatan Asli Daerah PAD , dan jumlahwisatawan di Lampung Selatan. Akan tetapi, setelah terbentuknya Pokdarwis jumlah wisatawan dan PADLampung Selatan bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya tercipta Sapta Pesona.Penelitian in menganalisis implementasi Pokdarwis di Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini ialahKecamatan Rajabasa. Informan penelitian ialah pemerintah Dinas Pariwisata Lampung Selatan, masyarakatRajabasa, dan pengunjung wisata. Teori yang digunakan ialah teori Elmore 1979 yang terdiri dari aktoryang terlibat, partisipasi masyarakat, pola kontak antar aktor, dan kesesuaian harapan nilai kebijakan danharapan dari masyarakat dan teori Mazmanian san Sabatier 1983 yang terdiri dari karakteristik masalah,karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.Hasil penelitian yaitu peran aktor yang terlibat disetiap desa bukan hanya keterlibatan diantarapengurus/anggota Pokdarwis saja tetapi masyarakat maupun pemerintah ikut terlibat langsung dalamkegiatan. Peran pemerintah adalah memberikan informasi terkait arti pentingnya kegiatan Pokdarwis sertapemahaman mengenai potensi desa. Peran masyarakat adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan potensimasing-masing. Partisipasi masyarakat hanya pada tingkatan informing yaitu berpartisipasi dengan ciri khasmasing-masing ketika ada perintah dari pemerintah dan belum berpartisipasi pada tingkatan mempengaruhikebijakan. Pola kontak antara aktor kebijakan kurang maksimal karena kegiatan musyawarah yang tidakrutin dan bersifat top-down . Tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan keinginan masing-masingaktor prinsip kebijakan dalam kegiatan Pokdarwis sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmasing-masing aktor yaitu dengan menerapkan kegiatan penerapan 7 tujuh Sapta Pesona. Namun, adanilai dari masyarakat yang belum bisa ditangkap oleh pemerintah yaitu nilai kebersamaan dalamberkomunikasi, nilai ini yang disebut sebagai informality culture . Faktor penghambat adalah kurangnyadana bantuan pemerintah terhadap kegiatan Pokdarwis, kualitas dan kuantitas anggota, tingkat pengetahuanmasyarakat terhadap kebijakan masih rendah, ekonomi masyarakat di desa yang ekonominya menengahkebawah serta masalah mengenai unsur bersih dan kenangan, kesadaran masyarakat dalam menjagakebersihan masih rendah, dan adanya gap komunikasi.

---

ABSTRACTConscious group tourism Pokdarwis formed to develop communication between the government andsociety, the role of the community in maintaining the tourism , local revenue , the number of tourists insouth of Lampung. But, the number of tourists and local revenue south Lampung has been fluctuating innature and has not fully Sapta Pesona created. The research in analyzing how the implementation ofPokdarwis in rajabasa.This method research is qualitative research with the approach descriptive. The locus of this research isRajabasa. This informant Research is South Lampung governments, Rajabasa societies, tourists andvisitors. This theory research is the Elmore theory 1979 consisting of actors are involved, societiesparticipation, a pattern of contact between actor, and conformity hope the policy value and hope of societiesand Mazmanian Sabatier theory 1983 that consisting of the problem characteristics, policy characteristics,and policy environments.This research results present that the role of actors involved every village is not only involvement of themembers pokdarwis but the community and the government involved directly. The government roles areto provide information regarding the importance of Pokdarwis activities and to understand of potentialvillage. Society roles are running activities in accordance potentials. Public participations are only ininforming level the participating that to participate with characteristics when there is an order of governmentand have not yet participated in influence policy level. The contact between policy actor less than maximumbecause the consultation who do not routinely and ldquo top down . The suitability of implementation policylevel with actor principal in the pokdarwis is in line with actor hopes namely by 7 seven Sapta Pesonaapplication. But, there is value who could not arrested by the government in communications value, thisvalue called as informality culture. The barrier is a lack of funds government assistance to the activitiespokdarwis, the quality and quantity of members, the community knowledge against its policies is low, thesociety economy in the village is medium level and policy knowledge level is low, society awareness inmaintaining environment tours is low, and there is communication gap."

"ABSTRAKSebagai obyek penulisan skripsi, pemilihan judul di atas didasarkan berbagai hal, Pokok pembahasan yang utama adalah dolmen yang merupakan salah satu peninggalan hasil budaya masyarakat megalitik pada masa prasejarah. Bangunan ini dijadikan sebagai data petunjuk dalam mengungkapkan keadaan masyarakat megalitik pada masyarakat di Indonesia. Bangunan yang dijadikan obyek penelitian adalah bangunan dolmen yang ada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Utara. Deskripsi dilakukan pada bangunan-bangunan tersebut untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dipergunakan juga analogi etnografi terhadap masyarakat Sumba dan juga mengunakan data-data tertulis mengenai masyarakat yang tradisi megalitiknya masih berlangsung hingga sekarang. Di Sumba tradisi megalitik masih berlangsung hingga sekarang terutama di dalam upacara penguburan. Salah satu bentuk kubur yang masih digunakan sampai sekarang adalah Reti, yang pada dasarnya adalah bentuk dari dolmen. Ber_dasarkan hal tersebut maka diadakan analogi etnografi un_tuk memperoleh data etnoarkeologi yang berguna sebagai da_ta penunjang dalam mengungkapkan keadaan masyarakat megali_tik pada masa prasejarah di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Utara. Pada masa mendatang masih diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam terhadap sisa-sisa peninggalan ke_budayaan megalitik, sehingga dapat diungkapkan mengenal kehidupan masyarakat pada masa prasejarah di Indonesia seca_ra menyeluruh mencakup berbagai aspeknya.

---

"