Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan arah penyelenggaraan telekomunikasi dan monopoli menuju kompetisi membutuhkan dukungan perangkat regulasi yang memadai guna menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan efektif. Salah satu regulasi tersebut adalah pengaturan interkoneksi termasuk penentuan biaya interkoneksi. Pengaturan interkoneksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (fairness), berbasis biaya, tidak membeda-bedakan (non-discrimatory) dan tidak saling merugikan masing-masing penyelenggara. Biaya interkoneksi yang berlaku saat ini belum didasarkan pada biaya, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2004 pemerintah merencanakan implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya pada tahun 2005.Bagi penyelenggara PSTN Incumbent yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, interkoneksi telah menjadi salah satu kontributor utama pendapatan operasi perusahaan. Berdasarkan data performansi perusahaan periode triwulan tiga 2004 yang diterbitkan Telkom, kontribusi pendapatan interkoneksi mencapai 17,45% pendapatan konsolidasi atau 28,01% pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi.Memperhatikan bahwa hampir sepertiga pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi dikontribusi dari pendapatan interkoneksi, maka perubahan yang menyangkut pengaturan interkoneksi yang dapat memberi dampak bagi performansi perusahaan, terutama performansi bisnis harus dianalisis dan diantisipasi.Proposal ini diarahkan untuk menyusun kerangka penelitian dalam melakukan identifikasi dan analisis perubahan regulasi interkoneksi serta potensi dampak perubahan regulasi terhadap performansi Telkom. Kerangka penelitian didisain untuk melakukan simulasi terhadap pemberlakuan biaya interkoneksi berbasis biaya, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara pendapatan dan beban interkoneksi berdasarkan regulasi saat ini dibandingkan dengan regulasi cost base.Dari hasil identifikasi dan simulasi perhitungan dampak implementasi regulasi interkoneksi akan dirumuskan formulasi strategi antisipasi yang dapat dipergunakan untuk dalam mengantisipasi rencana implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya.

---

Telecommunication industry that has moved towards competition requires a set of regulations that sufficient enough to guaranty effective and healthy competition among operators. Interconnection regulation including interconnection cost is one of those regulations. To support effective and healthy competition, interconnection regulation must be made based on fairness, cost base, non-discriminatory principles and mutually beneficial to operators. Current interconnection cost applied in Indonesia is not based on cost, but it will be changed by the submission of Ministerial Decree number 32, 2004 that states the implementation of cost base interconnection cost will be applied in 2005.

Interconnection revenue has become of incumbent main operating revenue contributor. For the third quarter of 2004, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk as incumbent operator, achieve 17,45% of its consolidated revenue and 28,01% of unconsolidated revenue from interconnection.

This research proposal is aimed to develop research framework to identify and analyze the change in interconnection regulation and also potential impact that may be effect to Telkom. This research framework is designed to do some simulation with the implementation of new interconnection tariff scheme. The result of simulation will be compared with current condition.

This research proposal will include strategic formulation to anticipate regulation change. Incumbent to anticipate implementation of cost based interconnection may use strategic formulation."

"Divisi regional II (Divre II) Jakarta dan sekitarnya, merupakan wilayah PT. Telkom yang mempunyai kontribusi produksi pulsa pelanggan yang terbesar, jika dibandingkan dengan divisi regional yang lainnya. Divre II Jakarta dan sekitarnya adalah meliputi wilayah, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Karawang dan Purwakarta (Jabotabek - Sekapur) yang mempunyai penduduk sebesar 27.080.800 jiwa per Desember 1999, sehingga Divre II Jakarta dan sekitarnya mempunyai kepadatan telepon (teledensity) adalah : 8,5 sst per 100 penduduk, sedangkan untuk kepadatan telepon (teledensity) tingkat nasional adalah : 3 sst per 100 penduduk. Pada akhir Pelita VI (199811999) Divisi Regional (Divre II) Jakarta dan sekitarnya mempunyai satuan sambungan telepon (sst) adalah 2.091.589 sst atau 36,32% dari 5.758.780 sst tingkat nasional. Dan fasilitas yang ada khususnya Divre II Jakarta dan sekitarnya, PT Telkom menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhambatnya pembangunan satuan sambungan telepon (sst). Akibat dari keterlambatan tersebut timbul permasalahan nasional, yang harus ditanggulangi oleh pemerintah (PT Telkom) dan KSO-nya. Adapun permasalahanya adalah sebagai berikut : 1. Adanya permintaan (demand} yang lebih besar dan pada penawaran (supply).2. Adanya mekanisme penentuan tarif yang salah.3. Terbatasnya sumber dana dalam negeri.4. Dampak regulasi terhadap investasi dan peran swasta.Dari permasalahan tersebut di atas, Penulis mencoba untuk menetukan metodologi penelitian, dalam hal ini ada 3 (tiga) bagian yang perlu diteliti / dianalisis yaitu:1. Cara menentukan variabel X dan variabel Z yang optimal, agar didapatkan tingkat perubahan tarif (OP) yang efisien, efektif, dan adil (optimal).2. Cara penggunaan sumber dana dalam negeri dengan sistem obligasi.3. Cara pendekatan regulasi (peraturan) pemerintah yang ada terhadap usaha penyelenggara jasa telekomunikasi.Dengan metodologi penelitian tersebut di atas, Penulis melakukan analisis/penelitian sebagai berikut :1. Analisis penentuan tarif dengan menggunakan nilai variabel X dan variabel 1. yang optimal kedalam formula price cup ( ΔP < CPI - X + Z).2. Analisis penggunaan sumber dana dalam negeri.3. Analisis dampak regulasi (peraturan) pemerintah yang ada yaitu, UU no. 36 tahun 1999 dan PP no 8 tahun 1993 tentang telekomunikasi terhadap investasi dan peran swasta, di dalam pembangunan fasilitas jasa telekomunikasi.Dari hasil ketiga analisis tersebut di atas didapatkan hasil yang optimal (efisien, efektif, dan adil) sesuai dengan konsep dasar penulis untuk memenuhi harapan masyarakat pelanggan (konsumen) maupun penyelenggara jasa telekomunikasi (PT Telkom) dan mitra KSO-nya. Dari hasil analisis tersebut diharapkan para investor atau pemodal dapat berperan serta/mengambil bagian di dalam pembangunan industri jasa telekomunikasi, khususnya di wilayah Divre II Jakarta dan sekitarnya."

"Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan akan merangsang munculnya operator baru yang bergerak pada bisnis telekomunikasi, khususnya penyelenggaraan telekomunikasi tetap lokal dan SLJJ. Munculnya operator baru ini menjadikan bisnis telekomunikasi yang semula monopoli menjadi kompetisi dan memerlukan penetapan tarif yang seobyektif mungkin dan adil baik antar operator maupun antar pengguna layanan. Penetapan tarif yang demikian ini diharapkan merangsang tumbuhnya kompetisi yang sehat. Kemungkinan adanya subsidi silang antar layanan yang diselenggarakan sedapat mungkin dihindari, karena akan memungkinkan suatu operator mensubskdi operator lain yang merupakan saingan bisnisnya.Penelitian ini diarahkan pada permasalahan perhitungan dan penetapan tarif dari segi ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tingkat efisiensi biaya operator telekomunikasi incumbent dalam menyediakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ, meneliti kemungkinan adanya subsidi silang antar layanan dan dampaknya terhadap pemerataan pelayanan telekomunikasi. Metode yang digunakan antara lain metode regresi sederhana, metode incemental costing dan metode NICK test.Data-data yang diperlukan diambil dari laporan keuangan, laporan kinerja sentral, laporan produksi pulsa, laporan perfomansi perusahaan, SISYANET yang dikeluarkan oleh PT Telkom dan laporan studi sentral pleb AT&T/Lucent Technologies selaku konsultan Telkom.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama ini operator tidak efisien dalam membelanjakan uangnya untuk penyediaan telekomunikasi. Subsidi silang terjadi antara layanan lokal dan layanan SLJJ dan antar wilayah/divisi regional. Dampak dari kondisi ini, tarif yang ditetapkan menjadi lebih tinggi, karena biaya yang dikeluarkan operator tinggi. Bagaimanapun operator ingin mendapatkan keuntungan, sehingga tarif yang ditetapkan secara keseluruhan harus bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, Adanya subsidi silang menyebabkan kompetisi tidak terbuka secara penuh."

"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

---

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.

This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).

The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV)."

"Pada awalnya industri jasa layanan telekomunikasi di Indonesia merupakan industri yang highly regulated dan dimonopoli oleh badan usaha milik negara (BUMN). Setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Telekomunikasi selain pelepasan monopoli di industri tersebut dampak lainnya adalah dilepaskannya penetapan harga dari Pemerintah. Penetapan biaya jasa layanan telekomunikasi yang selama ini diatur oleh Pemerintah akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibat dari perubahan kebijakan tersebut dan didukung oleh perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dengan masuknya teknologi GSM 1800, GSM 2G, 2,5G dan saat ini 3G maka, industri jasa layanan telekomunikasi di Indonesia mulai maju dengan pesat dengan munculnya pemain-pemain baru pada industri ini seperti PT. Excelkomindo, Mobile 8 dan Bakrie Telkom.Melihat potensi pasar Indonesia dengan 220 juta penduduk, tarif harga yang tinggi dan masih rendahnya tingkat penggunaan jasa ini menarik perusahaan 'X' untuk memasuki pasar jasa layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Perusahaan 'X' dengan pengalamannya sebagai operator jasa layanan telekomunikasi seluler di beberapa negara Eropa dan Asia Pasifik masuk ke pasar jasa layanan telekomunikasi seluler Indonesia dengan memposisikan diri sebagai perusahaan yang inovatif dengan harga yang terjangkau untuk mendapatkan 1 (satu) juta pelanggan pada tahun pertama perusahaan tersebut beroperasi.Karya akhir ini akan membahas faktor-faktor kesuksesan dan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan 'X'. Kemudian hal yang menarik adalah proses segmentasi, targeting dan positioning yang dilakukan oleh perusahaan 'X' dalam menganalisa pasar dan industri telekomunikasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah riset kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui in depth interview dengan general manager product perusahaan 'X' untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi dari perusahaan tersebut.

---

At first Indonesian telecommunication service industry was highly regulated and monopolized by stated own company. After the government changes its policy, the monopoly was released, and the price that has been set by the government was lifted. The price of that service was given to the market to be set. Due to the changes of the policy and the technology growth in cellular communication such as GSM 1800, GSM 2G, 2,5G and now 3G made the cellular telecommunication in Indonesia accelerates with the emerge of new player such as PT. Excelkomindo, Mobile 8 dan Bakrie Telkom.Indonesian market has 220 million populations, higher price rate compare to the other Southeast Asian countries and low penetration rate was the reasons of 'X' company entering Indonesian market. With the experience as an international telecommunication operator in several European and Southeast Asia countries, 'X' company is entering the market and positioning it self as an innovation company that have a reasonable price in order to get 1 (one) million customer in the first year of its operations.This dissertation analyzes the key success factors of how 'X' company entering Indonesian market. Then, the interesting part is the segmentation, targeting and positioning process that 'X' done in analyzing market and telecommunication industry in Indonesia. The method that use in this research is qualitative research through information gathering form in depth interview with 'X' company product general manager to get all the answers of the hard question and have clearer understanding about the company strategy."

"Kebutuhan akan TV mobil yang dapat dinikmati di handset berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, hal tersebut saat ini dimungkinkan dengan menggunakanjaringan seluler berbasis 3G. Akan tetapi jaringan 3G yang berbasis komunikasi point to point tidak dapat secara efisien menampung jumlah pengakses konten siaran TV yang dikirimkan dalam waktu bersamaan sebagaimana layaknya TV broadcaster. Sebagai alternatif dengan adanya teknologi digital broadcast yang didesain untuk mengatasi hal tersebut akan memungkinkan pengiriman konten TV ke handset secara massal dan diharapkan akan mampu menampung lonjakan kebutuhan akan jasa mobile TV mobil ini. Berbagai macam Teknologi Digital di Mobile TV yang berkembang dewasa ini khususnya yang paling populer adalah DVB-H yang menunjukkan trend adopsi terbesar di banyak negara perlu dicermati dalam hal pemilihan transmisi maupun implementasi di lapangan. Implementasi Mobile TV berbasis DVB-H di Jakarta yang merupakan uji coba secara mikro guna menentukan konsep secara keseluruhan baik tingkat adopsi maupun konsep bisnisnya menurut perhitungan adalah sangat layak untuk dilakukan dengan hasil untuk meliput wilayah Jakarta dan sekitarnya dibutuhkan 7 pemancar outdoor dan 40 repeater di dalam gedung bertingkat dengan hasil perhitungan bisnis adalah NPV sebesar Rp. 200 Milyar, IRR sebesar 47% dan Payback Period 2.5 tahun. Dengan demikian direkomendasikan untuk melakukan implementasi layanan Mobile TV berbasis teknologi DVB-H di Jakarta.

---

Trend of Mobile TV has been started in Indonesia, currently available Mobile TV access is through 3G cellular network. 3G cellular network has limitation since it was design based on point to point communication therefore for broadcast capabilities using 3G network is limited compare with the real broadcasting network itself. As an alternative for delivering mobile TV solution currently is by using new technology of digital broadcast that has been design for more reliable TV channel delivery to mobile mass user handset at one times. This solution supposed to answer needs of user demands on the mobile TV access. Most popular mobile TV access technology is DVBH based which is adopted in many major country in the world, for Indonesia adoption on which technology is the best really need to have brief in detail implementation study along with business case exercise especially for big cities deployment such as Jakarta. Implementation of DVB-H Mobile TV in Jakarta has proven to be success and feasible based on the analysis that Jakarta is covered by 7 big transmitter cell and 40 in-door repeater for high rise building, financial analysis shown that business case result are NPV is Rp. 200 Billion, IRR is 47% and Payback period is 2.5 years. The analysis of implementing DVB-H in Jakarta is covered both cost and revenue associated with along recommendation for adapting DVB-H technology for Mobile TV deployment in Jakarta."

"Teknologi Enhanced data for global evolution (EDGE) adalah teknologi mobile data dengan kecepatan tinggi yang merupakan pengembangan dari generasi kedua untuk komunikasi Global System for Mobile (GSM) dan jaringan Time Division Multiple Access (TDMA) yang mentransmisikan data hingga 384 kbps. Teknologi EDGE dapat meningkatkan kecepatan data rate dengan mengubah jenis modulasi yang digunakan dan efisiensi jenis carrier yang digunakan. Teknologi EDGE juga mendukung evolusi menuju generasi ketiga (sistem IMT-2000) seperti untuk sistem UMTS (Universal Mobile Telephone System) dengan mengimplementasikan beberapa perubahan di jaringan yang nantinya akan diimplementasikan di generasi ketiga (3G).Teknologi EDGE merupakan pengembangan dari teknologi General Packet Radio Service (GAS) dan juga teknologi High Speed Circuit Switched Data (HSCS) yang sudah diimplementasikan dibeberapa operator GSM di dunia. Layanan ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang lebih tinggi pada posisi dekat dengan Base Station dengan menggunakan Eight Phase Shift Keying (8PSK) yang merupakan pengembangan dari Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK).Modulasi 8PSK dapat beradaptasi dengan mudah untuk menawarkan data rate yang lebih tinggi pada posisi dekat dengan BTS. Layanan ini dapat menawarkan data rate 48 Kbps per timeslot dibandingkan pada teknologi GPRS yang hanya 14 Kbps dan 9,6 Kbps pada HSCSD. Dan jika digunakan konfigurasi 8 timeslot maka data rate yang ditawarkan hingga 384 2 Kbps.

---

Enhanced data for global evolution (EDGE) is a high-speed mobile data standard, intended to enable second-generation global system for mobile communication (GSM) and time division multiple access (TDMA) networks to transmit data up to 384 kilobits per second (bps) EDGE provides speed enhancements by changing the type of modulation used and making a better use of the carrier currently used EDGE also provides an evolutionary path to third-generation IMT 2000-compliant systems, such as universal mobile telephone systems (UMTS), by implementing some of the changes expected in the later implementation in third generation systems.

EDGE built upon enhancements provided by general packet radio service (GAS) and high-speed circuit switched data (HSCS) technologies that are currently being tested and deployed It enables a greater data-transmission speed to be achieved in good conditions, especially near the base stations, by implementing an eight-phase-shift keying (8 PSG) modulation instead of Gaussian minimum-shift keying (GMSK).

8PSK modulation automatically adapts to focal radio conditions, offering the fastest transfer rates near to the base stations, in good conditions. It offers up to 48 7Kbps per channel, compared to 14 Kbps per channel with GPRS and 9.6 Kbps per channel for GSM. By also allowing the simultaneous use of multiple charmers, the technology allows rates of up to 384 Kbps, using all eight GSM channels."