Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah PenelitianAda banyak studi antropologi meagenai kehidupan ekonomi masyarakat nelayanl) di berbagai tempat di dunia yang dengan pendekatan ekologi menghasilkan pandangan-pandangan yang memperkuat hipotesa-hipotesa yang dibangun dan dipertahankan oleh sebagian ahli antropologi ekologi tentang hubungan-hubungan yang selalu seimbang antara populasi-populasi dengan lingkungan dan sumber-sumber daya alam di sekelilingnya' (equilibria) dan 'sistem-sistem hubungan timbal balik di antara kedua komponen itu yang dapat mengatur dirinya sendiri' (self-regulating systems). Mereka yang dalam studinya memperkuat hipotesa-hipotesa seperti itu antara lain adalah Gersuny den Poggie, Epple, Smith, Suttles, dan Piddocks (dalam McCay, 1978). Di samping itu, penelitian mereka mengutamakan kelompok-kelompok atau komuniti dan sebaliknya mengabaikan individu-individu. Hipotesa-hipotesa tersebut dinilai ternyata lebih banyak tidak sesuai dengan realitas seperti yang diungkapkan oleh Vayda dan McGay (1975), bahwa manusia hidup secara bersama-sama dalam suatu ruang den menjadi subjek untuk berbagai macam situasi lingkungan dan kendala-kendala eksternal. Mereka (lihat bal. 294) menyebutkan gangguan-gangguan alam seperti banjir, pembekuan salju, angin topan, kekeringan (mengutip para ahli geografi), keadaan iklim, metereologi dan geologi yang ganas (mengutip Bruton dan Hewitt), dan yang mereka kategorikan sendiri seperti keganasan perang, perampasan atau penggerebekan, pemerasan dengan penyerahan upeti dan pajak, aksi-aksi penyiksaan yang berlatarbelakang agama, dan lain-lain. Adalah menjadi realitas juga bahwa manusia, baik sebagai individu-individu ataupun sebagai kelompok-kelompok adalah pembuat keputusan yang rasional dan penyusun strategi-strategi dalam rangka pemecahan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapinya. Dalam kehidupan ekonomi nelayan, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi lingkungan merupakan fakta umum. Para ahli antropologi (antara lain yang terpenting adalah Acheson, 1981) menemukan bahwa meskipun laut menyediakan sumber ekonomi yang potensil bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti ikan dan biotik laut lainnya yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dikonsumsi atau dipertukarkan), namun pekerjaan untuk memperolehnya berlangsung dalam suatu lingkungan yang berbahaya dan penuh ketidakmenentuan. Bahaya dan ketidakmenentuan ini menurut mereka, bukan hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi alam den biotik laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, tetapi juga oleh kondisi-kondiai lingkungan sosial-ekonomi di mana aktivitas penangkapan berlangsung. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, laut penuh risiko bahaya dan ketidakmenentuan. Acheson (cf. Smith, 1977: 2) menggambarkan laut sebagai suatu lingkungan yang sulit dimasuki orang untuk survival karena penuh dengan pukulan badai don ombak yang tak henti-hentinya. Untuk memasuki laut dan memperoleh sumber yang dikandungnya, orang hanya dapat menggunakan perlengkapan buatan seperti kapal2) dan perahu3) dan dengan alat-alat penangkapan ikan seperti net atau jaring, pancing dan lain-lain. Ternyata menurut Acheson, bahwa memasuki laut dengan perlengkapaa dan alat-alat seperti itu hanya dapat dilakukan ketika kondisi-kondisi cuaca di laut mengizinkan. Hilangnya jiwa manusia, perahu dan alat-alat perlengkapan merupakan risiko-risiko aktusl yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi lingkungan fisik laut tersebut. Di daerah-daerah perikanan laut dalam sekitar Massachusetts dan Gloucester (lihat Smith, hat. 8) telah tercatat beribu-ribu nelayan hilang di laut, sedang di Noordzee korban jiwa nelayan Urk (dari Belanda) saja tidak kurang dari 200 orang.4). Kedua, adanya berbagai macam jenis den pola kebiasaan ikan dan biotik laut lainnya. Laut yang dengan berbagai macam keadaan air dan dasarnya mengandung banyak jenis biotik laut tetapi yang bukan hanya ada hanya secara musiman karena mempunyai pola kebiasaan migraai, tetapi juga ada populasi-populasi ikan yang meningkat atau merosot secara tiba-tiba yang sulit diramalkan oleh nelayan. Kondisi-kondisi sumber laut yang demikian menyebabkan para nelayan sulit mengontrol binatang buruanya di laut seperti halnya para pemburu di darat yang secara relatif bisa mengontrol binatang--binatang buruannya karena mereka tahu dengan pasti kebiasaan-kebiasaan dan atau ke mana bergerak binatang-binatang buruannya itu. Itulah sebabnya menurut Acheson sehingga perlengkapan dan alat-alat yang digunakan oleh para nelayan haruslah sesuai dengan kondisi-kondisi alam dan biotik laut, dan bukannya perlengkapan dan alat-alat yang begitu saja diambil dari darat seperti yang digunakan oleh para pemburu binatang darat. Ketiga, lingkungan laut yang tampaknya homogen tetapi sebetulnya bersifat mendua. Salah satu aifat laut yang mempersulit operasi para nelayan adalah karena aeluruh bagian permukaannya tampakaya sama saja, tetapi yang sebetulnya menurut Smith (bal. 7) mempunyai si?."

"The story of Joko Tole for people in Sumenep was convinced that it was true story. Joko Tole was convinced as forefather heroic figure of people in Sumenep, even they acknowledge he held the supreme power in kadipaten Sumenep in 1415 1465 M...."

"Kebudayaan kemiskinan pada rumah tangga nelayan memberikan derajat yang seimbang antara suami dan istri. Namun kebudayaan yang telah mantap pada masyarakat membedakan derajat atau posisi suami dan istri, walaupun istri telah berusaha dengan segala kemampuan untuk kehidupan rumah tangganya. Asumsi inilah yang menjadi dasar dalam studi tentang Kehidupan Istri Nelayan Miskin di Desa Samudera Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Kemiskinan yang terjadi secara turun temurun, masih dirasakan oleh tiap rumah tangga yang menjadi kasus dalam studi ini. Dalam sosialisasi orang tuannya kepada anak-anaknya juga masih dijalankan seraca turun temurun. Sosialisasi dalam hal pekerjaan, masih terlihat Bapaknya mengarahkan anak laki-lakinya untuk tetap menjadi nelayan, dan lbunya mengarahkan anak perempuannya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bekerja sebagai buruh tani. Kesemua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Upaya ini dilakukan dengan cara mengerahkan sumber daya tenaga kerja yang ada dalam rumah tangga melalui kegiatan sosial ekonomi. Dad pengerahan tenaga kerja anggota rumah tangga dalam menanggulangi kebutuhan ini, terlihat adanya keseimbangan derajat atau posisi suami dan istri atau laki-laki dan wanita dalam rumah tangga nelayan miskin. Dalam kebudayaan yang telah mengakar pada masyarakat, antara lain di dalam rumah tangga ada pembagian tugas yang jelas. Pekerjaan mencari nafkah adalah pekerjaan suami, sedangkan pekerjaan istri adalah pekerjaan rumah tangga. Akibat dari pengaruh kebudayaan tersebut, maka pola hubungan antara suami dan istri, berbeda tapi sama nilainya. Dalam pandangan ini ada pemisahan peranan istri dalam pekerjaan rumah tangga dan ada peluang untuk bekerja mencari nafkah diluar rumah tangga. Melalui solidaritas sosial dalam bentuk tolong menolong, saling memberi, atau saling menanggung beban secara bersama adalah merupakan upaya di antara rumah tangga nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, yang dikenal dengan konsep sama rata sama rasa. Keadaan ini memeperlihatkan kehidupan sosial diantara sesama rumah tangga miskin di lokasi penelitian yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi. Di lain pihak dalam kehidupan ekonomi istri bekerja mencari nafkah di berbagai lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki akibat pengaruh kemiskinannya. Walaupun istri nelayan miskin dengan segala kemampuannya telah berusaha tanpa mengenal lelah, namun pengaruh kebudayaan yang telah mantap dalam masyarakat tetap membedakan derajat atau posisi antara suami dan istri. Dengan perbedaan ini pada dasarnya istri kurang menerimanya, yang diinginkannya adalah bukan secara kaku memegang kebudayaan tersebut, tetapi seharusnya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Dengan orientasi ini, maka akan terdapat kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dengan pola hubungan seimbang. Pola hubungan tersebut merupakan potensi yang sangat berarti dalam pengentasan kemiskinan yang di sandangnya."

"Penelitian ini membahas tentang kehidupan ekonomi rumah tangga orang Madura di Pontianak. Dengan mengambil studi kasus komunitas Madura di Kelurahan Mariana. Dalam penelitian ini ditunjukkan aktivitas ekonomi rumah tangga orang Madura yang mencerminkan. fungsi dari sistem ekonomi, yakni meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar (basic need). Penelitian ini dibangun dalam perspektif antropologis, dengan menggunakan satuan penelitian keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pendekatan yang digunakan, yakni metode kualitatif. Melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam, sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menggali informasi mengenai keadaan obyektif kehidupan orang Madura dan aktivitas rumah tangga yang di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi, hingga implikasinya terhadap aktivitas di luar rumah tangga itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas rumah tangga, ada keterkaitan antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga lainnya baik internal maupun eksternal. Lalu akibatnya terbentuk jaringan sosial yang bersifat cair, antara sesama etnis Madura dan dengan etnis lainnya_ Dengan sesama etnis Madura jaringan sosial ini terbentuk karena adanya unsur emosi (sentiment network) sebagai anggota kerabat yang sebagian besar tinggal dalam satu rumah, maupun karena teman sesama etnis Madura yang bernasib sama, disamping kepentingan ekonomi juga ada, dengan perhitungan ekonomi seperti meminta uang jaminan atau `uang tanggung? bagi yang hendak menjadi sopir oplet, tetap mereka lakukan. Sedangkan dengan etnis lainnya, jaringan ini terbentuk karena faktor kepentingan ekonomi (interest network). Selain itu, jaringan sosial tersebut semakin kuat karena hubungan antara etnis Madura dengan etnis lainnya yang ada di Pontianak, terutama dengan etnis Melayu semakin memburuk dan telah menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Bahkan hal ini berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi mereka, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka mengalami gangguan. Dengan adanya tekanan sosial maupun politik dan ekonomi maka orang Madura lebih memperkuat jaringan sosial diantara sesama orang Madura. Implikasi dari terbentuknya jaringan sosial tersebut diantaranya telah terjadi penguasaan terhadap sumber daya. Mereka menguasai sektor ekonomi informal. Sebagian besar orang Madura menjadi pedagang kaki lima, seperi pedagang rokok, pedagang sayur-mayur, warung nasi, tukang cuci atau pembantu rumah tangga, tukang becak, sopir oplet, tukang sampah, tukang batu, tukang perahu dan pekerjaan kasar lainnya."

"Studi ini menggambarkan tentang peran kapital sosial (KS) yang embedded dalam komunitas orang-orang Madura (OM) di Sumbawa dalam memfasilitasi peluang dan akses OM terhadap kapital ekonomi. KS yang dimaksud di sini adalah : (1) institusi-institusi, relasi-relasi, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama (cooperative behavior) dan koordinasi tindakan-tindakan bersama (collective action) untuk suatu tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama (mutual benefit); dan (2) kapabilitas yang muncul dan prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam (indepth interview) observasi langsung dan focus group discussion penulis ingin mengetahui tentang : (1) bagaimana bentuk/jenis KS OM di Sumbawa dan sejauh mana KS itu dapat memfasilitasi akses dan peluang ekonomi komunitas OM di Sumbawa?; dan (2) bagaimana hubungan sosial antara OM dengan masyarakat (lokal) Sumbawa yang mempengaruhi efektifitas KS untuk mengakses kapital ekonomi (KE)? KE yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya uang, akan tetapi peluang-peluang yang memungkinkan uang itu didapat.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa KS OM di Sumbawa dapat dipilah menjadi tiga bentuk berdasarkan formulasi analisis Uphoff dengan sedikit modifikasi dari penulis, yaitu : Pertama, KS struktural, mencakup (a) ikatan keluarga dan kerabat (family dan kinship ties); (b) preseden sebagai pedagang 'soto' yang sukses; (c) kebiasaan etis (ethical habit) sebagai pedagang yang turun-temurun; (d) peran yang dimainkan organisasi kerukunan HIKMA; (e) asosiasi kredit 'arisan' (rotation credit association); (f) integrasi sosial yang memfasilitasi intensitas dan kepadatan hubungan personal-emosional antara OM dengan masyarakat lokal; (g) agama yang menjadi "lem perekat° sosial; (h) tradisi yang melahirkan kewajiban-kewajiban sosial-ekonomi sesama Madura; (i) network yang memungkinkan terbuka dan berkembangnya usaha OM.Kedua, KS kognitif, mencakup (a) nilai-nilai agama Islam yang menjadi sumber semangat, motivasi dan etos kerja keras OM; dan (b) sikap dan perilaku ekonomi yang berorientasi transenden; (c) kepercayaan yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bentuk : (c.1) kepercayaan sosial (social trust) yang datang dari luar keluarga/kerabat Madura yang tercermin dari vakumnya prasangka etnik, etnosentrisme lokal, dan kendala-kendala kultural dan struktural lainnya, dan (c.2) kepercayaan di dalam dan atas dasar solidaritas kelompok (bounded solidarity) yang membentuk sikap dan tingkah laku bekerjasama dan perasaan untuk saling berbagi (sense of mutuality); (d) track record dan image building yaitu citra positif yang terbentuk karena vakumnya konflik atau kekerasan sosial yang melibatkan atau dipicu oleh OM pada umumnya di Sumbawa, kecuali di Kecamatan Alas.Ketiga, KS simbolik, yaitu "soto dan sate Madura" yang menjadi simbol korporasi dan identitas pelaku "ekonomi rombong" Madura di Sumbawa.Ketiga bentuk KS tersebut di atas bersifat komplementer satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali untuk kebutuhan analisa semata. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa : sesungguhnya akses OM terhadap kapital ekonomi, daya tahan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi OM di Sumbawa lebih banyak ditentukan oleh peran kapital sosial yang tidak hanya tertambat di dalam (inside), tapi juga di luar (outside) komunitas OM. Sedangkan kapital lainnya, seperti kapital manusia (KM) kurang berperan sehingga berdampak terhadap kemampuan OM untuk melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih besar.Umumnya OM di Sumbawa hanya mampu menjadi wirausaha-wirausaha kecil, yaitu sebagai pedagang jenis makanan dan minuman yang bisa difasilitasi oleh "organisasi ekonomi gaya rombong". Tampaknya, karena basis KM yang lemah, masih kecil kemungkinan OM di Sumbawa mampu menciptakan organisasi ekonomi yang modern dan skala besar. Dalam hal ini barangkali mereka hanya bisa disamakan dengan apa yang disebut oleh Geertz (1982) dengan "entrepreneurs without enterprises". Namun KS yang embedded pada mereka itu sudah cukup membuat mereka menjadi komunitas pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri.Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan agar pengusaha-pengusaha kecil yang terampil perlu dilindungi dengan kebijakan yang berpihak pada mereka dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan bisnis (human capital) yang memadai."

"Sembonyo adalah upacara bersih laut yang dilakukan nelayan di dusun Karanggongso, desa Tasik Madu, Kecamatan Prigi, kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Dalam upacara tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang disertai dengan beberapa sesaji. Sekalipun dalam skala kecil (di tingkat dusun) upacara ini cukup menarik untuk dikaji. Selain bentuk sesajinya unik, upacara ini cenderung untuk dipertahankan. Mengacu pada Geertz dan Turner, fenomena simbolik dalam upacara semacam itu merupakan gambaran nilai-nilai sosial yang ideal dan menjadi pusat pendorong Bari berbagai kegiatan sosial ekomoni masyarakatnya. Sementara itu warga masyarakat menginterpretasikan "teks-teks simbolik" dalam upacara itu sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian permasalahan penelitian ini adalah apa sebenarnya makna simbol sembonyo, bagaimanakah warga masyarakat menginterpretasikan makna simbol upacara tersebut, serta apa fungsi upacara bagai masyarakat Karanggongso.Melalui analisa simbol seperti yang dilakukan Turner, yakni dengan menganalisis simbol dominan dan instrumental dalam upacara Sembonyo, maka diketahui adanya perpaduan unsur pemujaan kesuburan dan pemujaan nenek moyang sebagai konsep utama dari upacara. Tema besar dari upacara Sembonyo adalah slametan yang oleh Geertz dilukiskan sebagai terciptanya keseimbangan psikososial manusia Jawa dalam hubungan antar manusia dan alam. Tatanan ideal ini diperlukan masyarakat, mengingat keterbatasan pengetahuan dan teknologi nelayan dalam mengatasi krisis alam (laib) serta adanya krisis sosial sebagai akibat konflik diantara warga masyarakat nelayan di luar upacara. Karena itulah Sembonyo berfungsi sebagai "pembersih" warga masyarakat dari ganguan alam maupun ganguan moral. Selain memiliki fungsi integratif semacam itu, sembonyo juga berfungsi memperkokoh peranan elit dusun, melalui rangkian upacara yang diciptakan. Setiap tahunnya upacara sembonyo, yang oleh Turner disebut "drama sosial", diperingati agar nilai-nilai yang ideal itu teraktualisasikan. Tidak semua warga memberi makna sakral kepada simbol upacara sembonyo tidak lebih dari kegiatan rekreatif."

"Semakin banyaknya arus manusia yang mengalir ke kota-kota, di negara sedang berkembang, tidak diimbangi dengan penyediaan tanah dan rumah yang diperlukan guna menampung kaum pendatang bare di perkotaan. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah, salah satu yang paling memusingkan yaitu semakin merajelalanya kampung-kampung miskin dan kawasan kumuh kota.Salah satu ciri dari kehidupan perkotaan yaitu ditemuinya komuniti nelayan perkotaan, yang pola pekerjaan dan hunian dengan memanfaatkan pantaillaut sebagai bagian dan kehidupannya. Salah satu yakni di Oesapa Kota Kupang. Dalam kehidupan nelayan diperlukan kegiatan produksi, distribusi, dan pola konsumsi guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.Faktor-faktor pemenuhan kebutuhan hidup nelayan sebagai jawaban dalam kehidupan rumah tangga, berupa; kebutuhan dasar (makan/minum dan pakaian), hiburan dan rekreasi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pengorganisasian, pendominasian, hubungan antar sukubangsa, perumahan dan lingkungan sekitar.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa segala kemiskinan, keterbelakangan dan kekumuhan yang terjadi di masyarakat nelayan, karena ketidakmampuan sumber daya yang dimiliki, dan manajemen keluarga nelayan dalam pengelolaan uang dari hasil penangkapan ikan. Dampak yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan hidup yaitu mereka masih mengalami kehidupan yang serba kekurangan. Dalam menyikapi akan hal tersebut dipakai pola menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi. Dan untuk mempertahankan hidup maka langkah yang ditempuh yaitu dengan mengandalkan utang pada tetangga, juragan, palele, sesama nelayan, dan lainnya. Hal ini yang secara umum dipakai dalam kehidupan nelayan. Pengatasan kemiskinan bagi nelayan bukan hanya pada diri nelayan sendiri tetapi bagaimana peran pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya lainnya dalam melihat hal tersebut.Bagian dari penjelasan diatas menjadi bukti-bukti yang kuat dalam penelitian masalah kehidupan rumah tangga nelayan. Sehingga dalam menyikapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kekumuhan, dalam suatu komuniti nelayan perkotaan, perlu melihat dari kondisi sosial ekonomi. Langkah tersebut menjadi jelas terintegrasi dalam pranata-pranata sosial, dan yang ada dalam kehidupan mereka.

---

The more increasing flow of people moving to some cities in the developing country is not counterbalanced by the provision of lands and houses required for accommodating the new immigrants moving to the cities. This condition has raised various problems, one of the most complicating is the increasing number of poor villages and illegal and slum cottages in the urban area.

One of living characteristics is the existence of urban fishermen whose working and inhabiting modes use either beach or sea as a part of their living. Taken for example is the urban fishermen community at Oesapa in the City of Kupang. Fishermen's economic activities include production, distribution and consumption systems to meet their basic requirements.

Some factors relating to the fulfillment of Iife necessities are the fulfillment of basic necessities (food/beverage and clothes), entertainment and recreation, employment, health, education, organization, domination, relationship among ethnic groups, housing and environment.

Result of research reveal that poverty, tardiness and dirtiness facing the community fishermen result from their poor human resources, and finance management. A dominant impact in view of fulfilling their basic requirements is that they still lead a poor life. Some impacts faced in the fulfillment of the life necessities is inadequacy, leading the life by obtaining the loan from middleman, palele, among fishermen, and the other associations. It is this that commonly goes on the fishermen's living. Poverty eradication server not only a concern within the fishermen but also an importan role which government and non-government organization should play.

Items of the description above serve powerful evidence in a researh into the fishermen household living. That responding poverty, tardiness and dirtinees within an urban fishermen community, one should consider their social and economic conditions. This measure is clearly incorparated in their social structure and lives."

"Peningkatan sektor modern dalam pengelohaan sumber daya laut--perhubungan laut, penambangan energi minyak dan gas bumi, penambangan pasir laut, wisata laut, penyelamatan mutu lingkungan maupun penangkapan ikan dengan teknologi modern--acapkali menyebabkan "terpinggirkan" bahkan "terabaikan"-nya akses nelayan tradisional dalam pengelolan sumber daya perikanan. Sektor modern dengan dukungan modal, teknologi, hukum dan politik akan memperoleh akses lebih mudah dan lebih banyak terhadap sumber daya alat-alat produksi dan kescinpatan ekonomi. Sebaliknya nelayan tradisional dengan keterbatasan modal, teknologi, hukum dan politik memperoleh akses lebih "sulit" dan "sedikit" terhadap sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi. Perbedaan ini menimbulkan konflik antar kelompok yang memiliki akses dengan kelompok yang tidak memilikinya.Masyarakat nelayan yang umumnya hidup di sepanjang pantai secara tradisional mempunyai lrak adat kelautan yang keberadaannya belum diatur secara tersendiri (otonom) dalam sistem perundangan-undangan nasional sebagaimana leak adat alas tanalr dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria).Dalam Kondisi yang demikian itulah, pelanggaran terhadap keberadaan hak adat kelautan berlangsung terus menerus secara "sistematis" dan "struktural" sehingga peluang untuk rnempertahankannya sangat sulit. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak adat kelautan pada tingkat operasional, sektoral maupun lintas sektoral akan berdampak pada terjadinya kompetisi dalam eksploitasi sumber daya laut, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan secara drastis bahkan mengakibatkan kepunahan. Di samping itu juga mengakibatkan menurunnya partisipasi nelayan tradisional, sebagian nelayan beralih ke lapangan kerja lain, seperti buruh bangunan, buruh industri dan lain-lain.Berdasarkan latar belakang di atas, menimbulkan beberapa permasalahan yang relevan untuk dibahas. Masalah pertama berkaitan dengan sistem pola dan cara pengelolaan sember daya perikanan nelayan tradisional Kedung Cowek umumnya dan nelayan Masangan khususnya. Masalah kedua berkaitan dengan konflik yang dialami nelayan Masangan dan upaya menyelesaikan konflik dalam mempertahankan dan menegakkan hak adat kelautan. Masalah ketiga erat kaitannya dengan kedudukan hak menguasai negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak adat kelautan nelayan Masangan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: sistem, pola dan cara pengelolaan sumber daya perikanan; macam dan kronologis konflik dan upaya penyelesaian yang ditempuh nelayan Masangan serta kedudukan menguasai negara dalam memberikan perlindungan hukum hak adat kelautan nelayan Masangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.Lokasi penelitian dipilih wilayah Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran Kotaniadya Surabaya berdasarkan pertimbangan: potensi konflik antara nelayan masangan dan pengelolaan sumberdaya laut lainnya yang bersifat aktual maupun latent masih terus berlangsung; dewasa ini belum ada upaya-upaya konkrit untuk mengadakan penelitian dan pembahasan secara mendalam tentang keberadaan hak adat kelautan nelayan masangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang meliputi latar belakang kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, pola usaha, pola hubungan dan aktivitas budaya, tradisi, mitos dan sosial keagamaan serta pengelolaan sumber daya perikanan nelayan tradisional Kedung Cowek pada umumnya. Di samping itu juga pengetahuan lokal, kepercayaan dan kearifan, pola pengelolaan serta konflik yang dialami nelayan Masangan pada khususnya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Data sekunder meliputi laporan hasil penelitian, kliping koran, serta berbagai peraturan tentang pengelolaan laut dan pesisir, khususnya yang berkaitan dengan hak adat kelautan di Jawa Timur dari berbagai instansi terkait baik pemerintah maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat.Sampel responden diambil berdasarkan dua cara: pertama, proporsional random sampling sebanyak 32 responden untuk mengetahui keadaan umum sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan tradisional dan; kedua, purposive sampling sebanyak 15 informan yang merupakan informan kunci untuk mengetahui konflik yang dialami nelayan Masangan dan upaya penyelesaiannya.Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Kuantitatif diperoleh dari kuesioner, ditabulasi dan dikuantifikasi dalam bcntuk persentase. Sedangkan analisis Kualitatif dilakukan dengan pendekatan etnoekologi, antropologi hukum dan hukum yang normatif. Pendekatan etnaekotagi digunakan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan lokal, kepercayaan dan kearifan nelayan masangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pendekatan antropologi lrukunz digunakan untuk mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk hukum yang berfungsi dalam masyarakat nelayan masangan Kedung Cowek baik berupa hukum negara maupun hukum adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan serta konflik yang dialami dan upaya penyelesaiannya. Sedangkan pendekatan hukum yang normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis subtansi (content analysis) hukum positif tentang kedudukan hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan hukum yang diberikan hukum positif terhadap keberadaan hak adat kelautan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan Masangan Kedung Cowek telah memiliki pemahaman yang utuh terhadap lingkungan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya setempat. Lebih dari ? generasi mereka telah mengembangkan hak adat kelautan yang berupa hak atas "petorosan" yang keberadaannya diakui oleh komunitas nelayan setempat sebagai alat produksi untuk menangkap rebore. Hak atas petorosan sebagai pranata hukum mempunyai ketentuan yang unik dan spesifik baik dalam pemasangan, pengoperasian maupun dalam pemindahtanganan atau peralihan hak milik.Keberadaan hak atas petorosan nelayan Masangan sejak tahun 1986 hingga saat ini mengalami gangguan bahkan konflik dengan pengelola sumber daya laut lainnya seperti penambang pasir laut, pembangunan Jembatan Surabaya Madura dan Pelaksanaan Instruksi Gubernur KDII Tingkat I Jawa Timur No. 10 Tahun 1985 tentang Larangan Pemasangan Alat Tangkap Ikan Bagan di Jawa Timur yang dianggap mengganggu jalur pelayaran di Selat Madura.Guna menegakkan dan mempertahankan hak atas petorosan, nelayan Masangan melakukan upaya iron-litigasi untuk konflik yang aktual dengan Cara negosiasi dan fasilitasi. Sedangkan konflik laten dilakukan lewat advokasi dan Pengembangan Sumber daya Hu/runt llfasyarakat Nelayan (PSDHM) yang dilakukan oleh LBH Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.Secara Yuridis Normatif peraturan perundang-undangan yang secara implisit maupun eksplisit telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap keberadaan hak adat kelautan atas torus nelayan masangan. Namun, perlindungan hukum yang diberikan hanya berhenti di tingkat undang-undang saja, belum sampai pada peraturan organik atau pelaksanaan sehingga sulit dioperasionalkan. Bahkan ada peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang secara implisit dan eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum, yaitu Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1985 tentang Larangan Pemasangan Alat Tangkap Ikan Bagan di Jawa Timur karena dianggap membahayakan jalur pelayaran.Hak menguasai negara atas pengelolaan laut dalam implementasinya telah mendominasi bahkan mengabaikan keberadaan hak adat kelautan masyarakat nelayan Masangan setempat. Keadaan ini acap kali menimbulkan konflik yuridis baik yang bersifat aktual maupun latent.Pengetahuan terhadap keberadaan hak adat kelautan atas taros nelayan Masangan ini diharapkan dapat dijadikan masukan pemerintah baik secara sektoral atau Pintas sektoral dalam perencanaan tata guna laut khususnya di Selat Madura. Partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tata guna laut sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta menghindari terjadinya konflik pengelolaan. Diharapkan pula bahwa studi-studi rnikro terhadap keberadaan hak adat kelautan dikembangkan di seluruh wilayah perairan laut Indonesia sehingga keberadaannya teridentifikasi untuk dapat dikembangkan selaras dengan kepentingan nasional yang benar-benar berorentasi kepada kepentingan peningkatan kesejakteraan rakyat.Orienlasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional haruslah didasarkan pada reformasi hukum adat terhadap hak adat kelautan masyarakat lokal dan tetap mendasarkan pada pemberian kesempatan yang optimal bagi nelayan tradisional untuk memperoleh penguasaan sumberdaya yang menjamin kepentingan hak-hak masyarakat lokal.

---

The progress of modern sector on the marine sources management--sea transportation, oil and gas mining, sea-sand mining, sea tourism, saving the quality of environment, as well as fishing using modern technology--often causes elimination and underestimation of traditional fishermen access on the exploitation of fish sources. Modern sectors supported by capital, technology, law and political policy receive more access, appliances and economic chances. In contrast, traditional fishermen, supported by limited capital, technology, law and political policy receive only little access of sources, appliances and economic opportunity. This difference creates conflict between the groups having and not having the access.

Fishermen people, living along the beach, traditionally have marine customary rights which are not autonomously governed by the system of national law. This is unlike the customary property right which has been governed by UU No. 511960, the Agrarian Code.

With this condition, the violation of marine customary rights has been going on systematically and structurally, so that the effort to maintain this right is almost impossible. Without any legal protection on this right in operational, sectored or inter sectored levels, there will be a competition in exploiting the sea sources that leads to drastic decline and finally, to the extinction of the sources. Besides that, it will discourage participation of the traditional fishermen who finally may change their jobs to be building contraction labors, industrial labors, etc.

Based on the background, there are several problems which are relevant to discuss. First problem is about the pattern system and the method of fish sources exploitation among traditional fishermen in Kedung Cowek and specially in Masangan. Second problem is about the conflict among Masangan fishermen and the ways to settle the conflict to maintain and to enforce their sea customary right. Third problem is about the management right of the state in protecting the existence of the marine customary right of Masangan fishermen.

This research is aimed to describe and to analyze the system, the pattern and ways of exploiting fish sources; kinds and chronology of conflict as well as the solution taken by Masangan fishermen; the management right of the government in protecting the marine customary right of Masangan fishermen in exploiting fish sources.

Location of this research is at Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Kenjeran, Kodya Surabaya where actual and latent conflicts between Masangan fishermen and other groups of workers are still going on. Until now, there is no research and discussion on the marine customary right of Masangan fishermen in exploiting fish sources.

Types and sources of data are primary data and secondary data. Primary data contains background of the social life, social economic, social culture, and pattern of the effort, pattern of relationship and cultural activities, tradition myth and social religion and management of fish resources of traditional fisherman at Kedung

Cowek. Furthermore, includes local knowledge, belief and wisdom, pattern of exploitation and conflict were done by Masangan fishermen in exploiting fish sources. Secondary data includes other research result, news, and regulations on exploiting sea and beach, especially these are related to sea customary right in East Java.

Respondent sample are taken up in two ways: first, 32 people are chosen with proportional random sampling to know the general, social economic and social cultural condition of traditional fishermen; second, a purposive sampling of 15 informants who are key informant to know the conflict experienced by Masangan fishermen and the ways to control the conflict.

This research is used descriptive analysis with etnoccological, legal anthropological and normative law approach. Etnoecological research is used to discuss, describe and analyze the local knowledge, beliefs and wisdom of Masangan fishermen in exploiting fish sources: Legal anthropological approach is used to discuss, describe and analyze both state law and customary law that work among Masangan fishermen in Kedung Cowek to regulate the exploitation of fish sources. Besides that, this approach is used to discuss, describe and analyze conflicts happened and the ways to control it. Nornzatif law approach is used to identify and analyze the content of state law and customary law that regulate the exploitation of fish sources. This approach is also used to identify and analyze the legal protection of sea customary right given by positive law.

The result of this research shows that Masangan fishermen in Kedung Cowek had comprehensive understanding of their physical, social economic and cultural environment. More than 7 generation of them have developed sea customary right on "petorosan" which their existence is recognized by the fishermen community as an appliance to catch ration. The right on petorosan has unique and specific provision regarding with the installment, operation, transfer, and changing the owner of petorosan.

Since 1986, the existence of rights on petorosan has been disturbed by people who mine sand on the sea Surabaya-Madura Bridge, project and implementation of the Instruction of East Java Governor No. 101 1985 of prohibitation to Install Casting Net of Bagan Fish.

In order to maintain and to enforce their right on petorosan, masangan fishermen use non-litigation way to settle actual conflicts. Non-litigation way includes negotiation and facilitation. While advocating and the Development of Legal Sources of Fishermen Society (PSDHM) are used to control latent conflicts. These later settlements are used by the LBI-I Surabaya and the Faculty of Law, l3rawijaya University Malang.

Juridical and normatively, the existing laws have implicitly and explicitly guaranteed legal protection on the marine customary right of Masangan taros. However, the legal protection stops at the codes only. It never reaches to organic regulation or implementation so it is difficult to be operationalized. Moreover, there is even organic regulation that is against the codes, namely the Instruction of East Java Governor, mentioned before. The instruction considers that the Masangan bras will endanger shipping lines.

The management right of the state on the sea exploitation has dominated and ignored the existence of the sea customary right of Masangan fishermen. This situation often creates juridical conflict, either actually or latently.

The understanding among Masangan fishermen of the existence of sea customary right on toros is expected to be an input for the government, sectored or intersectoralIy in planning the sea exploitation, especially on the Madura Strait. The local community participation in planning, enforcing, monitoring and evaluating the sea exploitation is needed to improve the community living standard and welfare, and it is needed to prevent conflict on exploitation. It is also expected that micro studies on marine customary right will be developed in all Indonesian sea water area. Therefore, the existence of the right will be and can be developed integrally into national interests that lead to the improvement of people welfare.

The orientation to improve the welfare of traditional fishermen must be based on the reformation of customary law of sea right which is done through the giving of opportunity to traditional fishermen to have the right to manage sources."