Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, tetapi kadang-kadang takdir Ilahi menentukan lain. Sehingga berbagai usaha dilakukan untuk mempunyai anak, antara lain dengan cara mengangkat anak. Pada masa pemerintahan Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi atas 3 golongan, yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling. Pemerintah Belanda memberlakukan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang anak angkat untuk WNI keturunan Tionghoa. Staatsblad tersebut sekarang ini tidak lagi diperhatikan oleh Pengadilan di Indonesia karena tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan kesejahteraan anak. Penulis ingin mengetahui pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat menurut Penetapan Pengadilan Negeri, hak mewaris anak angkat setelah tidak diterapkannya Staatsblad 1917 nomor 129 oleh pengadilan, dan sikap notaris terhadap pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa sudah tidak menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 lagi karena pada saat ini sudah tidak ada penggolongan penduduk dan ketentuan dalam staatsblad tersebut bersifat diskriminasi, hal ini terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri yang lebih menitikberatkan pengangkatan anak pada kesejahteraan anak tanpa perbedaan anak laki-laki atau perempuan. Kedudukan anak angkat adalah sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Terhadap pengangkatan anak, para notaris masih mempunyai perbedaan sikap, yaitu ada yang menggunakan staatsblad tersebut dan ada yang sudah tidak menggunakannya."

"Dengan adanya lembaga pengangkatan anak bagi suatu keluarga atau seseorang yang tidak mempunyai anak atau ingin menambah anaknya dapat melakukan pengangkatan anak sebagai salah-satu jalan keluarnya. Orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia menurut peraturan yang ada bagi mereka berlaku BW dalam lapangan hukum perdata tapi sehubungan dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam BW, maka bagi mereka diberlakukan Staatsblad 1917/129. Sehubungan dalam Staatsblad 1917/129 tidak mengatur mengenai kewarisan maka timbul permasalahan yakni apakah anak angkat dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sudah terputus. Dengan dianggapnya anak angkat dianggap sebagai keturunan atau anak kandung dari orang tua angkatnya maka ketentuan mengenai kewarisan bagi seorang anak kandung dalam BW dapat diberlakukan juga terhadap seorang anak angkat dalam hal mewaris dari orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam yang dalam hal ini mengenai peraturan tentang pengang-katan anak mengatur bahwa dengan adanya pengangkatan anak pada dasarnya tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah serta akibat-akibatnya terutama dalam lapangan hukum kewarisan dan hukum perkawinan. Walaupun dalam lapangan hukum Kewarisan anak angkat bukanlah merupakan ahli waris dari dari orang tua angkatnya namun seorang anak angkat masih dapat menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya, melalui lembaga wasiat. Dengan adanya keanekaragaman hukum mengenai pengangkatan anak sudah seharusnyalah dilakukan pemikiran-pemikiran ke arah pembentukan UU mengenai pengangkatan anak. Dimana UU tersebut haruslah memperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat."

"Untuk sebagian pasangan yang telah menikah mengharapkan kehadiran anak ditengah-tengah mereka. Anak diharapkan menjadi kebahagiaan orangtuanya dan menjadi penerus harta orang tuanya, namun tidak semua pasangan diberikan dapat memiliki anak. Oleh karena hal tersebut lahirlah lembaga pengangkatan anak/adopsi, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai hak-hak anak angkat yang tidak dipenuhi karena tidak dilaksanaannya pengangkatan anak secara yuridis. Skripsi ini akan membahas mengenai mengenai pengaturan kedudukan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Penulisan skripsi ini difokuskan untuk menganalsisi putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum adat tanpa penetapan pengadilan adalah anak angkat sah dan berhak mewaris dari orang tua angkatnya sepanjang pengangkatan secara adat itu dapat dibuktikan kebenarannya.

---

For numerous couples, it is run-off-the-mill to expect a child once they are married. It is assumed that children will bring joy to the lives of their parents and inherit wealth from them, but some individuals may not be able to give birth to a child. As a result, many adoption centers are established, but there are still many occasions where, due to the judicial system, these foster children are not granted their legal rights. This dissertation will examine issues relating to the status of the adopted child in a family without any court order and its legal implications for their inheritance rights. This dissertation is writen to concentrate on the ruling of the Number 234/PDT/2020/PT MDN. This research uses the method of normative juridical. The results of this study are that children who are adopted without court orders based on customary law are entitled to inherit the wealth of their adoptive parents as long as the adoption can be substantiated."

"Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keinginan untuk mempunyai keturunan merupakan suatu hal yang manusiawi, tetapi tidak semua orang mempunyai keturunan. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan, biasnya menempuh cara pengangkatan anak atau adopsi. Tetapi alasan melakukan adopsi tidak hanya karena tidak mempunyai keturunan, masih banyak alasan lainnya, misalnya karena alasan kemanusiaan. Seperti tindakan hukum lainnya, adopsi juga mempunyai akibat hukum, terutama bagi anak angkat dalam hal kewarisan dan perkawinan. Menurut hukum Islam, adopsi hanya bertujuan untuk pemeliharaan anak yang diangkat saja, sehingga tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio minus plena). Sedangkan menurut Hukum Perdata Barat (dalam hal ini Staatsblad 1917 No. 129), adopsi bertujuan untuk meneruskan keturunan sehingga memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio plena). Mengingat tidak adanya keseragaman mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang adopsi dan belum adanya Undang-undang khusus tentang adopsi, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat alangkah baiknya jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Undang-undang khusus yang mengatur masalah adopsi secara lengkap dan sempurna."

"[Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukantanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anakangkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap PutusanNomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusantersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusanyang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpamelalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianyuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukandengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum,khususnya terkait hak kewarisan., This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree ofcourt and the implications for the inheritance rights of the adopted child. Thefocus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and CourtDecision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue,but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adoptedchildren who are adopted without decree of court. This research is normativejuridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of thisresearch shows how important an adoption be done by decree of court in order toprovide a law assurance of the inheritance rights of adopted child.]"

"ABSTRAKDalam setiap perkawinan semua orang menginginkan keturunan akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keluarga mendapatkannya, untuk itu dapat dilakukansuatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Pengangkatan anakdilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan sesuai denganpersyaratan dan tatacara yang diatur dalam perundang-undangan, yangmengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tuaangkat. Namun, bagaimana dengan hak-hak anak angkat tersebut jika terjadipembatalan penetapan pengangkatan anak, mengingat tujuan pengangkatan anakselain untuk mendapatkan keturunan juga untuk mensejahterakan kehidupan anakserta melindungi hak-hak anak. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenaipersyaratan dan tatacara pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku serta hak-hak anak dalam hal terjadi pembatalanpenetapan pengangkatan anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif danmenggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan datasekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor239/Pdt.G/2013/PN.BTM Tentang Pembatalan Pengangkatan Anak, dimanaakibat dari tidak terpenuhinya persyaratan dan tatacara pengangkatan anak yangdiatur dalam perundang-undangan dapat dimintakan pembatalan, selain itu hakhakdan jaminan masa depan anak angkat juga menjadi pertimbangan hakimdalam memutuskan perkara tersebut serta akibat dari pembatalan penetapanpengangkatan anak tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban yang timbul antaraanak angkat dan orangtua angkat menjadi hapus dan beralih ke orangtua yangdiangkat oleh hakim sebagai wali melalui putusan pengadilan tersebut.

---

ABSTRACTIn every marriage everybody wants to have children but in reality, not all families can have it, in order to have it, one may take legal actions which is adopting achild.Adoption is done by applying for a court decision in accordance with therequirements and procedures established in the legislation, which resulted in theemergence of rights and obligations between the adopted child and the adoptiveparents. However, what about the rights of the adopted child in case of adoptioncancellation, given the purpose of adoption in addition to get a descent also for thewelfare of a child's life as well as protecting the rights of children. In this researchwill be discussed about the requirements and procedures for adoption inaccordance with the legislation, and also about the rights of the child in case ofadoption cancellation. This study is juridicial normative and using literature andanalysis methods over a case by collecting secondary data. Analysis of the caseconducted from Court's verdict No. 239 / Pdt.G / 2013 / PN.BTM About AdoptionCancellation, where the effect of the non-fulfillment of the requirements andprocedures for adoption set out in legislation may be requested cancellation, judgein deciding the case also considered about the rights and guarantee the future ofthe adopted child, as well as a result of the adoption cancellation of thedetermination resulting in rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents be removed and redirected to a parent who was appointed by the judge as a trustee by the court's verdict."

"Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidakdidaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

---

Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study

aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at

the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as

a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws

fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the

typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused

research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods.

Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a

notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and

has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act

against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that

the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a

finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law

regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle

financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle

of the road, the consumer must refuse and can report it to the police."