Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 100333 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fauzia Asyiek
"Dalam melibatkan pemindahan penduduk ke daerah baru yang tadinya belum digarap, sudah dilaksanakan di banyak negara di dunia, yang disebut dengan istilah pemukiman. Proyek-proyek pemukiman dapat dijumpai di berbagai daerah seperti Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Proyek-proyek pemukiman tersebut sekaligus pula digunakan untuk membantu tercapainya sasaran-sasaran berbagai kebijakan dimulai dari penyebaran penduduk, penyediaan tanah dan penghasilan yang lebih baik, sampai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Masalah kependudukan identik dengan masalah pemukiman. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang menimpa hampir seluruh negara di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya usaha-usaha penanganan masalah kependudukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konferensi Kependudukan Sedunia (United Nations World Population Confrence) yang diselenggarakan pada tahun 1965 di Belgrado.
Dalam menangani masalah kependudukan di negara berkembang lebih mudah memecahkannya dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pada negara berkembang, hal yang dihadapi hanya terbatas pada masalah kependudukan saja. Sedangkan pada negara yang sedang berkembang, bukan saja usaha pemecahan masalah tersebut di atas, tetapi lebih kompleks lagi, baik menghadapi usaha-usaha konsolidasi politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain maupun lajunya perkembangan penduduk yang pesat per tahunnya.
Program pemukiman pedesaan di negara-negara Asia Tenggara telah lama sekali dilaksanakan dengan berbagai alasan-alasan kebijakan (alasan ekonomi, sosial, politik dan strategi) dalam menangani masalah kependudukan yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional.
Misalnya di Indonesia, program pemukiman telah berlangsung sejak tahun 1905, yaitu pada waktu pemerintahan Belanda dengan istilah kolonisasi. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di pulau tersebut. Demikian pula di Filipina, sejarah pemukiman di mulai sejak tahun 1930-an, Malaysia pada tahun 1957 sedangkan Muangthai sejak tahun 1940-an.
Pemerintah kolonial Belanda pada abad kedua puluh, telah menyadari meningkatnya kemiskinan di pulau Jawa akibat dari kepadatan penduduk. Dari hasil sensus yang diselenggarakan pada tahun 1905, menunjukkan bahwa terdapat 30,1 juta jiwa penduduk yang berdiam di pulau Jawa sedangkan 7,5 juta jiwa penduduk berada di luar pulau Jawa. Namun terjadinya ketimpangan penyebaran jumlah penduduk di atas bukan hanya alasan satu-satunya penyebab kemelaratan di pedesaan Jawa, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi pada ekonomi pedesaan sebagai akibat dari kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di bidang produksi dan ekspor tanaman perdagangan seperti tembakau dan tebu, membawa akibat buruk bagi penduduk pulau Jawa. Walaupun perusahaan-perusahaan perkebunan telah mulai mengubah fokus kegiatannya ke pulau Sumatera sesudah tahun 1900, namun keadaan sosio-ekonomi di pedesaan Jawa tetap suram. Di dalam usaha memperbaiki kondisi rakyat pedesaan Jawa, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya di Jawa ke desa-desa baru yang berada di luar Jawa yang disebut koloni sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan di pulau Jawa."
Depok: Universitas Indonesia, 1986
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Sultan Nurriza
"ABSTRAK
Dewasa ini, kota sebagai pusat penggerak kegiatan ekonomi mengalami percepatan perubahan aspek fisik dan sosial wilayah. Salah satu wilayah administrasi perkotaan di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat tersebut adalah Kota Palembang. Tingginya aktivitas perdagangan, jasa, dan agenda olahraga di Kota Palembang mendorong pemerintah setempat untuk mengembangkan pembangunan pusat kota baru Jakabaring dan Komplek Olahraga Jakabaring untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Pembangunan ini kemudian menyebabkan dinamika pemanfaatan tanah di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah harga tanah. Penelitian ini mencoba menganalisis pola perubahan harga tanah beserta pengaruh faktor yang mempengaruhinya yaitu aksesibilitas dan pemanfaatan tanah sebagai aspek lokasi serta status hak atas tanah sebagai aspek legal dari tanah. Metode yang digunakan diantaranya melalui pengumpulan data sekunder, wawancara, dan validasi langsung di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan penampalan overlay peta perubahan harga tanah dengan faktor-faktor penentu harga tanah serta dijelaskan berdasarkan pembagian zona serta menggunakan statistik deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan Komplek Olahraga Jakabaring memicu perubahan harga tanah yang tinggi pada zona-zona di sekitarnya. Selain itu faktor lainnya seperti perubahan konektivitas jaringan jalan, persentase perluasan lahan terbangun, dan cakupan bidang tanah bersertifikat secara keseluruhan juga cenderung memiliki pengaruh terhadap perubahan harga tanah yang terjadi pada wilayah penelitian.

ABSTRACT
Nowadays, the city as the center of driving economic activity has accelerated changes in physical and social aspects of the region. One of the areas of urban administration in Indonesia that experienced rapid development is Palembang City. The high level of trading activities, services, and sport events in Palembang City pushed the local government to develop the development of the new city center and the Jakabaring Sports Complex to accommodate these activities. This development then causes the dynamics of land use in the surrounding area, one of which is the land price. This study tries to analyze the pattern of land price change and the factors that influence these changes such as accessibility and land use as the location aspect and also the status of land rights as legal aspect of the land. The methods used are through secondary data collection, interviews, and validation directly in the field. The analysis is done by overlaying the map of land price changes with land price determinant factors then explained by zone division and using descriptive statistics. The results show that the existence of the Jakabaring Sports Complex triggers a high change in land prices in the surrounding zones. In addition, other factors such as changes in road network connectivity, the percentage of land expansion built, and the coverage of certified land plots is also have an impact on changes in land prices that occur in the research area."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Albertus Yogo Dwi Sancoko
"ABSTRAK
Sub DAS Komering termasuk salah satu dari Sub DAS prioritas dari 9 Sub DAS Musi dengan luas mencapai 8060 km2. Pembangunan yang terjadi di kawasan ini harus dapat menjamin daya dukung tanah yang berkelanjutan, namun fakta yang terjadi adalah hutan, yang memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, semakin menurun luasannya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah dengan pendekatan model spasial dinamik. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah adalah dengan pemodelan Markov ndash; Cellular Automata, selain itu, untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW didapatkan dari hasil analisis tumpang tindih overlay . Parameter yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lereng, elevasi, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari ibukota kecamatan, dan jarak dari permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah di DAS Komering didominasi oleh hutan, perkebunan dan sawah. Selama rentang waktu tahun 1990-2016 DAS Komering mengalami penurunan luasan hutan yang cukup drastis yaitu seluas 157.514 hektar 19,54 dan peningkatan luasan perkebunan seluas 238.377 hektar 29,58 . Hasil prediksi penggunaan tanah tahun 2030 kembali menunjukkan penurunan luasan hutan seluas 50.047 hektar 6,21 dari luasan tahun 2016. Berdasarkan hasil prediksi persentase ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW sebesar 20,35 . Arahan pengendalian penggunaan tanah dengan skenario, dimana hutan yang berada di kawasan lindung dan penggunaan tanah sawah dipertahankan keberadaannya merupakan skenario yang efektif karena dapat menghambat penurunan luas perubahan penggunaan tanah hutan dan penurunan luas perubahan penggunaan tanah sawah serta menurunkan nilai ketidaksesuaian terhadap RTRW menjadi 14,79

ABSTRACT
The Komering watershed is one of nine sub Musi river basin and is located in the southern part of Sumatra island that has an area of 8060,62 km2. The development that occurred in the region should be able to guarantee the sustainable carrying capacity of the land. However, the fact is happening is forest, which has a major role in maintaining environmental sustainability, decreasing its range. This study aims to predict land use changes with a dynamic approach to spatial models. The method used to predict land use changes are the Markov Cellular Automata, in addition, to evaluate the appropriateness of using the land to the RTRW with overlay analysis. The parameters used in this study include slope, elevation, distance from the road, distance from the river, the distance from the capital district, and distance from settlements. The results showed that the land use in the Komering watershed dominated by forests, plantations and rice fields. Over the years 1990 2016 Komering Watershed experience drastic decrease in forest land use up to 157.514 ha 19,54 and an increase in plantation area up to 238.377 ha 29,58 . Land use predictive result in 2030 also shows decrease of forest acreage up to 50.047 ha 6,21 of the area in 2016. Based on the prediction existing land use unconformity percentage to RTRW in Komering watershed is 20,35 . Directive of scenario , where forest in protected areas and paddy fields areas are maintained is effective because it can inhibit a broad decline the change of use of forest and paddy fields, as well as lowering the value of land use unconformity percentage to RTRW be 14,79 ."
2017
T47019
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zalbi Ikhsan
"Pertemuan antar kelompok etnis yang berlainan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ; adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya. Desa Sidorahayu sebagai desa pemukiman transmigran yang berasal dan Jawa ( Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur ), maupun transmigran lokal yang berasal dari Sumatera Selatan sendiri, mengalami juga masalah integrasi. Karena itu masalah yang akan dijawab antara lain; bagaimana proses integrasi sosial bisa terwujud /tercapai diantara kelompok etnis yang ada, hal-hal apa yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan proses tersebut.
Teori - teori integrasi yang dikemukakan oleh para sosiolog banyak dipakai dan digunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang sosial budaya dan asal usul daerah dalam studi ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode deskripsi dan eksplanasi dengan memilih masyarakat desa Sidorahayu , Kecamatan Babat Toman- Musi Banyu Asin-Sumatera Selatan, sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan; wawancara berstruktur dengan responden sampel, wawancara bebas dengan sejumlah informan, pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel.
Kenyataan menunjukkan, bahwa penempatan transmigran di desa Sidorahayu dilaksanakan dari bulan juli 1981 sampai dengan bulan September 1982, telah berhasil memukimkan sebayak 707 KK ( 3.044 jiwa ) dengan perbandingan asal usul daerah atau etnis: Etnis Sunda 1.047 jiwa ( 34.39 % ), Jawa sebayak 1.162 jiwa (37.32%) dan Melayu sebanyak 861 jiwa (28.29 % ).
Dalam sejarah perkembangan masyarakat desa Sidorahayu dari tahun 1981 / 1982 sampai saat penelitian ini berlangsung, temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, telah terjadi perkembangan penduduk desa dikarenakan adanya perpindahan, sehingga penduduk desa yang dulunya berjumlah 3.044 jiwa ( 707 KK ) sekarang berjumlah 2.639 jiwa ( 646 KK ). Kedua kebijaksanaan pemukiman penduduk yang diterapkan dengan sistem ?integrated pluralism ? yang tidak memisahkan secara geografis asal usul, telah mendorong mereka untuk membiasakan diri melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka telah banyak terjadi perkawinan campuran antara Melayu - Jawa, Melayu - Sunda, Jawa - Sunda dan sebaliknya. Sebab itulah hubungan interaksional sesama mereka dan diantara mereka tidak hanya terbatas pada kesamaan asal usul daerah/kelompok etnis, tetapi mulai terjalin hubungan yang lebih luas dengan sesama warga desa, dan ini bermakna bahwa telah terjadi kultural struktural didalamnya, yang dengan kekuatan itu konflik sosial dapat dihindari. Hal ini didukung pula oleh lamanya kurun waktu kehidupan bersama dengan pola pemukiman yang membaur diantara mereka, memungkinkan pola interaksi yang ditampilkan dalam kehidupan sehari - hari mencerminkan status ketetanggaan yang ada pada seseorang.
Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, nilai-nilai etika agama yang mereka anut dan budaya masing -masing kelompok dapat diterapkan sepenuhnya. Rendahnya tingkat pengetahuan timbal balik tentang nilai, norma dan adat kebiasaan ternyata tidak diartikan secara kaku, karenanya interaksi dan partisipasi timbal balik nyata lebih intensif. Tidak diketemukan sikap antipati antara satu sama lain, sekalipun individu maupun salah satu kelompok berada pada posisi pengambil prakarsa. Kesediaan seperti itu mencakup berbagai derajat pemahaman simpatik terhadap sesama warga desa, sebagai tetangga, sebagai teman seperkumpulan, sebagai teman kerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Karenanya identitas diri mereka berkembang dan muncul kembali dalam peranan sosial yang ditampilkan.
Sampai saat penelitian ini berlangsung, kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya motivasi agama dan budaya diantara mereka sekaligus menjadi potensi positif untuk mendorong proses integrasi sosial. Mereka mampu secara tepat dapat menempatkan perbedaan asal usul daerah dan paham aliran agama yang dianut, ataupun bidang usaha dan pekerjaan yang berbeda, tidak sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai suatu dualisme yang berjalan sejajar dan beriringan untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Karena itu kekuatan - kekuatan integratif yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai media, sarana dan wahana sosialisasi guna mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, yakni kehidupan berdampingan secara damai dan harmonis.
Kesimpulan dari studi ini adalah integrasi sosial diantara kelompok etnis yang ada kini telah tercapai, yakni telah terbina dan terciptanya kehidupan berdampingan dan bertetangga secara rukun, damai dan harmonis. Namun sekalipun tercapainya integrasi sosial tersebut, tidak sekaligus berarti tidak adanya benih-benih konflik atau potensi konflik. Benih-benih konflik atau potensi konflik, terutama dikarenakan perbedaan dalam mata pencaharian, bidang usaha dan penguasaan lahan pertanian yang mencolok, cukup potensial dan masih perlu diwaspadai dimasa-masa mendatang."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T3035
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Nurman Nurusman
"Setiap manusia dalam kegiatannya selalu membutuhkan tanah. Penggunaan tanah merupakan
indikator dari dinamika masyarakat. Sementara kondisi fisik merupakan faktor pembatas manusia
dalam menggunakan tanah.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan Kodya Bukittinggi sebagai wilayah
penelitian pada tahun 1985 dan 1995. Kelurahan digunakan sebagai unit pengamatan. Selanjutnya
melihat perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian dan membandingkan
dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan angka kepadatan penduduk dan 1ereng.
Dari basil penelitian terungkap, bagian barat wilayah penelitian mengalami perubahan
penggunaan tanah terbesar pada tiap unit pengamatan (> 12 ha). Besamya perubahan ini lebih
sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk ketimbang perubahan angka kepadatan penduduk.
Perubahan penggunaan tanah dari pertanian, terutama berubah menjadi permukiman. Faktor
lereng tidak begitu banyak berpengaruh pada perubahan penggunaan tanah ini.
Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian sebagian besar menjadi
permukiman seluas 123,56 ha, diikuti penggunaan tanah jasa, industri dan perusahaan. Sedang
penggunaan tanah pertanian yang mengalami penyusutan terbesar adalah kebun campuran seluas
71,44 ha. Faktor pertambahan jumlah penduduk lebih sejalan dengan perubahan penggunaan ยท
tanah. Lereng lebih bersifat sebagai faktor pembatas pada perubahan penggunaan tanah ini,
terutama pada lereng > 40%."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1998
S33760
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Helmy Panuh
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
346.043 2 HEL p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undri
Pasaman: [publisher not identified], 2008
346.04 UND k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Tondi Maratua
"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54538
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wannofri Samry
"Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar.
Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan.
Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari.
Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>