Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"sistem pengendalian manajemen dibentuk agar dapat dipergunakan sebagai suatu sistem yang bisa menggerakkan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Selain itu juga dapat berfungsi mengendalikan pelaksanaan sistem tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh operasi perusahaan memang telah mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang dapat menjelaskan arah dan proses pencapaian tujuan perusahaan adalah ANGGARAN (budget). Melalui anggaran dapat diketahui keadaan suatu organisasi secara lebih baik, mengenai sumber daya yang dimiliki (input) proses yang ada dalam perusahaan, hingga hasil yang dicapai (output), dimana seluruh hal tersebut dicerminkan dalam bentuk unit mata uang. Disisi lain, sistem pengendalian manajemen merupakan bagian integral organisasi. Hal ini berarti seluruh faktor yang mempengaruhi organisasi juga akan mempengaruhi sistem pengendalian, termasuk yang berasal dari dalam, luar organisasi maupun dari diri individu/anggota organisasi. Dimana halhal tersebut merupakan Faktor Pembentuk Perilaku Organisasi. Sedangkan anggaran memiliki kekuatan untuk mendorong anggota organisasi agar bertindak sesuai dengan tujuan yang digariskan. Tetapi juga memiliki kelemahan dimana ia menekan anggota organisasi dan dampaknya menimbulkan hal buruk bagi organisasi. Merupakan tugas bagi pihak manajemen untuk menciptakan kondisi agar anggaran dapat mendorong serta memotivasi para anggota organisasi, tanpa menekan para anggota tersebut, sehingga mereka selalu berusaha mencapai anggaran tanpa mengesampingkan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, agar anggaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik, nilai posi tif anggaran harus di jaga agar terbentuk perilaku organisasi yang baik, serta mengurangi nilai negatif-nya sehingga pengendalian manajemen dapat berjalan lancar, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan terhadap kinerja perbankan dan anggaran negara. Penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan dari Dunn dan teori Bromley soal Hierarki Kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, data sekunder dan wawancara.Hasil penelitian menemukan bahwa Kebijakan Rekap telah membuat bank-bank sekarat bisa beroperasi kembali sebagai bank normal. Namun kebijakan tersebut hanya menghasilkan bank autis yang tidak terlalu peduli menjalankan fungsi intermediasi. Kebijakan tersebut juga telah membuat lumpuh APBN karena sekitar 55% anggaran habis untuk bayar utang.Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menghentikan model pembangunan yang membuat surplus ekonomi lari ke luar negeri.

---

The focus of this study is the Impact of Banking Recapitalization Bonds Policy on banking and state budget performance. This study is a descriptive qualitative research design. Theory used is Dunn's theory about Public Policy and Bromley's theory about the hierarchy of Public Policy. Data collected through literature study, secondary data collection and provided in-depth interviews.The results found the existence of some new facts that the policy of Recap Bonds has made banks that had once been dying to operate again as a normal bank. But unfortunately, the policy objectives of banking recap for sick banks could perform their intermediation function just does not run optimally. In the fiscal sector, the policy has made a lame Bond fiscal sector (state budget) in national development drives.This research suggest that the government should stop the development model of economic. If this model is not terminated, the surplus economy of the Indonesian people will continue to be sucked out of the country."

"Kebijakan penyelesaian akhir pinjaman IMF pada dasarnya menunjukkan indikator awal negara tersebut telah berhasil dari krisis ekonomi. Berbagai perkembangan eksternal perekonomian suatu negara menjadi salah satu faktor untuk 'mengakhiri' paket bantuan ekonomi sekaligus pinjaman IMF tersebut. Indonesia pada akhir 2003 mengambil keputusan untuk; mengakhiri pinjaman IMF sekaligus paket bantuan ekonominya dengan memilih cara post program monitoring. Ada dua faktor yang menjadi dasar pengambilan pilihan pemerintah tersebut. Pertama, faktor kemampuan ekonomi Indonesia yang dirasakan mampu keluar dari bantuan ekonomi IMF dalam merumuskan kebijakan anggaran negaranya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang dapat ditekan sampai satu digit, tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar yang stabil, dan kondisi perekonomian global yang kondusif. Kedua, faktor politik hukum yang direpresentasikan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2002 yang menghendaki Indonesia segera keluar dari program kerja sama dengan IMF tanpa gejolak terhadap keberlanjutan. anggaran, negara di Indonesia. Ada dua implikasi yang muncul dari pilihan ini, yaitu implikasi hukumnya pemerintah, perlu melakukan pembenahan terhadap struktur peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan anggaran negara agar tercipta anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, implikasi ekonominya adalah diarahkannya kebijakan anggaran negara yang lebih banyak mendorong perbaikan dan pembenahan sektor keuangan dan sektor riil. Hal demikian dapat dilakukan dengan disertai komitmen kebijakan ekonomi makro yang mendukung terwujudnya stabilisasi ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. Hal demikian dilakukan dengan cara mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak, serta penghematan pengeluaran."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada pertengahan 1997 menegaskan dan menyadarkan pengelola negara akan bahayanya ketergantunaan kepada utang luar negeri. Secara historis sesungguhnya semenjak Orde Baru sisi penerimaan pemerintah lebih didominasi oleh bantuan luar negeri. Ketergantungan ini hanya menurun pada saat terjadi oil boom, yaitu melonjaknya harga minyak dunia di tahun 1973 dan 1982 saja.Setelah berakhirnya oil boom kedua, pemerintah baru menyadari pentingnya penerimaan dalam negeri, khususnya dari pajak. Karena untuk mewujudkan kemandirian fiskal, penerimaan inilah yang seharusnya mendominasi sisi penerimaan anggaran belanja suatu negara. Maka di tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan yang intinya penyederhanaan sistem dan administrasi terutama tarif pajak dan perubahan penilaian pajak dari official assessment menjadi self assessment.Hasilnya cukup menggembirakan, terjadi peningkatan proporsi pajak dalam penerimaan negara. Namun demikian reformasi perpajakan ini dirasakan belum memadai terutama bila dibandingkan dengan rata-rata ASEAN, tax ratio Indonesia masih dibawahnya. Oleh karenanya dilakukanlah perubahan kebijakan pajak kedua yaitu dengan berlakunya UU pajak tahun 2000.Secara lebih konkret lewat uji regresi terhadap APBN dari tahun 1969-2002 ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri. Artinya peningkatan penerimaan pajak akan secara signifikan mengangkat jumlah angka penerimaan dalam negeri, sehingga dengan tes regresi lainnya akan mengurangi defisit anggaran belanja. Dengan kata. lain ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak dengan besarnya defisit anggaran.Fakta - fakta di atas menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus menjadi strategi utama dalam mengurangi defisit anggaran belanja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Namun apabila dalam jangka pendek target tax ratio tidak terpenuhi maka pilihan menambah hutang tidak dapat di.hindari, namun tetap dengan tingkat yang menurun karena Debt Service Ratio (DSR) Indonesia sudah mencapai 32,2% di tahun 2002 jauh di atas standar Bank Dunia 20%. Oleh karenanya strategi lain perlu dikedepankan, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah lewat pengurangan subsidi, salah satunya adalah subsidi BBM, yang banyak dinikmati justru oleh sebagian kecil masyarakat kita. Langkah ini juga harus diambil berbarengan dengan langkah lain seperti percepatan asset recovery dari PPA dan penuntasan kasus-kasus korupsi serta pengembalian uang negara yang diselewengkan.Sementara itu dukungan dari sektor moneter juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal dan perpajakan, dimana kebijakan sektor moneter yang kondusif, diantaranya suku bunga yang rendah dapat menetralisir efek kontraktif dari peningkatan tax ratio, sehingga momentum pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga."