Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode penentuan tarif telepon untuk jaringan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh di Indonesia masih menggunakan aturan tradisional. Metode penentuan tarif ini mengakibatkan terjadinya subsidi silang antara dua layanan tersebut. Kerugian lain metode pentarifan ini adalah membuat investor enggan untuk menanam modal, khususnya untuk pengembangan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Saat ini, pemerintah dengan kondisi dana yang terbatas membutuhkan dukungan investor luar untuk ikut dalam pembangunan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Karena pertumbuhan jaringan sambungan tetap kabel di Indonesia akan cenderung melambat tanpa tambahan dukungan dana. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan dan regulasi. Dengan melakukan pergeseran penentuan tarif sambungan tetap kabel dari nuansa monopoli ke pendekatan tarif berbasis biaya. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat memacu investor untuk mulai ikut menanam modal dalam mempercepat laju penetrasi jaringan telepon sambungan tetap kabel di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pentarifan berbasis biaya. Ada dua ragam metode yang akan digunakan untuk perhitungan, yaitu metode Biaya Peningkatan Jangka Panjang (LRIC) yang disebut juga Bawah ke Atas dan metode Biaya Alokasi Penuh (FAC) yang disebut juga Atas ke Bawah. Dua ragam metode ini akan digunakan untuk menghitung tarif layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Hasil perhitungan dengan menggunakan dua metode ini akan memberikan tarif baru untuk layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan selisih perbedaan antara tarif yang menggunakan aturan tradisional dengan tarif baru yang menggunakan metode berbasis biaya. Pembahasan terakhir adalah mengkaji lebih dalam kelemahan maupun keunggulan dua ragam metode pendekatan berbasis biaya tersebut, khususnya bila diterapkan pada kondisi jaringan eksisting.

---

Telephone pricing method for both domestic local fixed wire line and long distance fixed wire line in Indonesia is still using the traditional rule. This kind of pricing method will cause a cross subsidy between those two services. Another disadvantage of this pricing method is that investors will not be interested in making any investment, especially in the development of local fixed wire line network. Presently, as the government, has limited funds, it needs support from foreign investors to build up the local fixed wire line network infrastructure since the growth of fixed wire line network in Indonesia tend to slow down without any additional financial support. Therefore, the government is rearranging the policy and the regulations, by shifting from monopolistic fixed wire line pricing to cost-based pricing. The government hoped that this new policy would be able to stimulate investors to start their investments in order to accelerate the penetration rate of fixed wire line telephone network in Indonesia. This research is discussing the cost-based pricing. There are two kinds of methods of calculations; they are the Long Run Incremental Cost (LRIC), usually called Bottom Up and the Fully Allocated Cost (FAC), usually called Top Down. These two methods will be used to calculate the tariffs for local and long distance fixed wire lines. The calculations using these two methods will provide new rates, both for local and long distance fixed wire lines. The following discussion is to compare the difference in tariffs between the one using the traditional rule and the new one using cost-based method. The final discussion is a deeper analysis on both the strengths and the weaknesses of those two kinds of cost based methods, especially if applied to the existing network conditions."

"Perkembangan arah penyelenggaraan telekomunikasi dan monopoli menuju kompetisi membutuhkan dukungan perangkat regulasi yang memadai guna menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan efektif. Salah satu regulasi tersebut adalah pengaturan interkoneksi termasuk penentuan biaya interkoneksi. Pengaturan interkoneksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (fairness), berbasis biaya, tidak membeda-bedakan (non-discrimatory) dan tidak saling merugikan masing-masing penyelenggara. Biaya interkoneksi yang berlaku saat ini belum didasarkan pada biaya, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2004 pemerintah merencanakan implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya pada tahun 2005.Bagi penyelenggara PSTN Incumbent yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, interkoneksi telah menjadi salah satu kontributor utama pendapatan operasi perusahaan. Berdasarkan data performansi perusahaan periode triwulan tiga 2004 yang diterbitkan Telkom, kontribusi pendapatan interkoneksi mencapai 17,45% pendapatan konsolidasi atau 28,01% pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi.Memperhatikan bahwa hampir sepertiga pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi dikontribusi dari pendapatan interkoneksi, maka perubahan yang menyangkut pengaturan interkoneksi yang dapat memberi dampak bagi performansi perusahaan, terutama performansi bisnis harus dianalisis dan diantisipasi.Proposal ini diarahkan untuk menyusun kerangka penelitian dalam melakukan identifikasi dan analisis perubahan regulasi interkoneksi serta potensi dampak perubahan regulasi terhadap performansi Telkom. Kerangka penelitian didisain untuk melakukan simulasi terhadap pemberlakuan biaya interkoneksi berbasis biaya, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara pendapatan dan beban interkoneksi berdasarkan regulasi saat ini dibandingkan dengan regulasi cost base.Dari hasil identifikasi dan simulasi perhitungan dampak implementasi regulasi interkoneksi akan dirumuskan formulasi strategi antisipasi yang dapat dipergunakan untuk dalam mengantisipasi rencana implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya.

---

Telecommunication industry that has moved towards competition requires a set of regulations that sufficient enough to guaranty effective and healthy competition among operators. Interconnection regulation including interconnection cost is one of those regulations. To support effective and healthy competition, interconnection regulation must be made based on fairness, cost base, non-discriminatory principles and mutually beneficial to operators. Current interconnection cost applied in Indonesia is not based on cost, but it will be changed by the submission of Ministerial Decree number 32, 2004 that states the implementation of cost base interconnection cost will be applied in 2005.

Interconnection revenue has become of incumbent main operating revenue contributor. For the third quarter of 2004, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk as incumbent operator, achieve 17,45% of its consolidated revenue and 28,01% of unconsolidated revenue from interconnection.

This research proposal is aimed to develop research framework to identify and analyze the change in interconnection regulation and also potential impact that may be effect to Telkom. This research framework is designed to do some simulation with the implementation of new interconnection tariff scheme. The result of simulation will be compared with current condition.

This research proposal will include strategic formulation to anticipate regulation change. Incumbent to anticipate implementation of cost based interconnection may use strategic formulation."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Kemajuan teknologi yang cepat dan liberalisasi pasar telekomunikasi telah memicu lahirnya jenis-jenis jasa telekomunikasi baru secara signifikan. Konsekuensinya, ketersediaan jaminan interkoneksi yang reliable antar operator, baik pada skala lokal, nasional, regional maupun internasional, merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keberlangsungan beragam jenis layanan telekomunikasi. Ketiadaan interkoneksi yang memadai antaroperator dapat menyebabkan penyelenggaraan berbagai jasa telekomunikasi menjadi terhambat dan tidak efisien karena setiap penyelenggara telekomunikasi hanya dapat tersambung dengan jaringannya masing-masing. Berakhirnya hak eksklusivitas dari TELKOM dalam penyelenggaraan jasa dan jaringan SLJJ di Indonesia menjadikan Indosat mendapat lisensi sebagai operator sambungan lokal dan SLJJ. Karena keterbatasan jaringan domestiknya, Indosat sangat bergantung pada interkoneksi dan TELKOM sebagai incumbent operator agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan jasa telekomunikasi dasar untuk melewatkan maupun menterminasi jasa. Hal ini dapat digunakan incumbent untuk menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya dengan melakukan penolakan atau memperlambat pemberian interkoneksi, menghalangi konsumen atau pelanggan Indosat untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan operator pesaing, dan menetapkan syarat-syarat interkoneksi yang tidak adil dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi operator lain untuk mendapatkan jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Peraturan yang ada sudah cukup mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam penyelenggaraan interkoneksi jasa SLJJ dalam era duopoli ini. Untuk pengaturan kedepannya diperlukan aturan teknis tambahan seperti pemenuhan interkoneksi secara tepat waktu, tersedianya prosedur negosiasi interkoneksi yang baku dan terbuka untuk umum, perjanjian interkoneksi yang terbuka untuk umum dan penawaran interkoneksi yang transparan; dan prosedur dan jangka waktu penyelesaian sengketa interkoneksi yang wajar."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti pengaruh belanja bantuan sosial yang diukur dari jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial, terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent dengan peran eksternal auditor sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent . Peran eksternal auditor berupa temuan audit BPK-RI atas ketidakpatuhan perundang-undangan terkait belanja bantuan sosial memperlemah hubungan belanja bantuan sosial dan keterpilihan kepala daerah petahana incumbent .

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine and investigate the impact of Social Aid on the incumbent reelection with the role of external auditor as a moderating variabel. The result of this research prove that, in general, social aid give positive impact on incumbent reelection. Irregularities detected by external auditor as a moderating variabel, in general, weaken the relationship between social aid and incumbent reelection. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap biaya CSR dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 114 perusahaan sektor non keuangan dan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Ordinary Least Square menggunakan data cross section. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industri, dan efektivitas dewan komisaris. Sedangkan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan indikator sustained growth rate (SGR), future sales growth dan nilai perusahaan (Tobin?s Q). Hasil penelitian ini berhasil membuktikan ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya CSR. Sedangkan karakteristik perusahaan yang lain, yaitu profitabilitas, leverage, dan efektivitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap biaya CSR. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa biaya CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustained growth rate (SGR), biaya CSR tidak berpengaruh terhadap future sales growth, dan biaya CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin?s Q).

---

This research aims to analyze the effect of firm rsquo s characteristics on CSR expenditure and firm performance The sample firms are 114 non financial sector firms and non public sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 The analysis method used in this research is Ordinary Least Squares regression using cross section data Firm rsquo s characteristics used in this research are firm size profitability leverage industry type and the board of commissioners effectiveness Firm performance indicators used in this research are sustained growth rate SGR and firm value Tobin 39 s Q The research found that firm size and industry type have a positive and significant effect on CSR expenditure While profitability leverage and the board of commissioners effectiveness have no significant effect on CSR expenditure The research also found that CSR expenditure has a negative significant effect on sustained growth rate SGR while CSR expenditure has no effect on sustained future sales growth and CSR expenditure has a positive and significant effect on firm value Tobin 39 s Q."

"Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Lahirnya Undang-undang ini tidak terlepas dan tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang tersebut matas. Inti tujuan UU No,5/1999 ada dua, yaitu persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efesiensi kegiatan usaha, ini paralel dengan tujuan hukum persaingan di banyak negata. Sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Sehubungan dengan kedua tujuan di atas maka KOmisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Komisi yang dibentuk oleh UU untuk rnengawasi pelaksanaan UU ini, harus mampu untuk mengakomodir kedua tujuan tersebut diatas. Adalah hal yang wajar bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam substansi maupun pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 tersebut. mengingat umumya yang masih baru. Selain itu adanya hambatan dalam KPPU untuk dapat menjalankan tugasnyajuga 5angat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan UU No.5 Tahun 1999 ini. Tesis penuh, yang berjudul TINJAUAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA ANTARA OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) DAN OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKIEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAIlA TIDAK SEHAT dengan menggunakan penelitian hukum nOffilatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu secta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai kondisi persaingan usaha diantara kedua operator telepon seluler tersebut diatas apakah masih dalam kerangka persaingan usaha yang sehat atau justru telah jatuh ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat ditinjau dan sudut pandang Undang-Undang Anti Monopoli kita yaitu UU NO.5 Tahun 1999."