Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam berbagai bidang termasuk usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk ketersediaannya narkotika dan psikotropika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih kalau sudah sampai pada peredaran secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda karena mereka merupakan tumpuan harapan dimasa depan. Bahkan dampak peredaran gelap tersebut dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tata kehidupan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya. tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir. Mereka sangat sulit untuk ditembus, bahkan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau dimonitor. Mereka inovatif, mereka tahu dan bisa nemanfaatkan hukum bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya. Dengan berbagai macam modus operandi mereka menjalankan bisnisnya agar narkotika dan psikotropika dapat sampai ke tangan pemakai dan disalahgunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang Salah saiunya dilakukan oleh aparat Kepolisian di bawah Satuan Narkoba. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Polres Kepulauan Seribu mengingat wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga rawan menjadi sasaran penyelundupan Narkotika. Pada awal tahun 2015 terjadi penangkapan bandar Narkotika bernama Wong Chi Ping beserta anggotanya oleh Badan Narkotika Nasional BNN. Dari penangkapan tersebut BNN menyita 862 kilogram Narkotika jenis sabu yang siap diedarkan di Jakarta dan sekitarnya. Sabu dimaksud berasal dari Guang Zhou yang dibawa menggunakan kapal laut melalui Kepulauan Seribu. Selain itu dalam kurun waktu satu bulan petugas berhasil mengungkap 12 kasus dari 16 laporan polisi yang 3 orang diantaranya merupakan Target Operasi TO Polres Kepulauan Seribu. Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif melalui analisa Rational Choice, SARA, SWOT, dan NKK yang bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Melalui metode analisa tersebut diharapkan upaya penanggulangan dapat dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, pemberian pendidikan kesehatan dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat di berbagai usia, pencegahan peredaran gelap narkotika, serta kegiatan patroli, razia, sidak baik di kapal,wilayah pesisir maupun darat, yang dilakukan secara rutin maupun acak. Kendala yang dihadapi Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika umumnya berada pada permasalahan teknis internal. Kendala ini juga ditambah dengan keunikan kondisi Kepulauan Seribu yang meliputi pulau-pulau tidak berpenghuni sehingga para penjahat mudah untuk berpindah-pindah dan melarikan diri. Berkembangnya jenis dan macam narkotika serta kemajuan teknologi dan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan narkotika sering diikuti kejahatan trans nasional lainnya seperti pencucian uang dan perdagangan manusia, sementara posisi Kepulauan Seribu merupakan transit masuknya barang dari luar negeri ke wilayah lain di Indonesia. Karenanya, dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di masa mendatang, Polres Kepulauan Seribu dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan swasta baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

---

This study aims to formulate efforts to be made by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measure narcotics illicit distribution that occurred in Kepulauan Seribu region. Narcotics counter measure is one of the priority programs of Kepulauan Seribu Police Resort considering Kepulauan Seribu region consist of islands which targeted for drugs smuggling. In early 2015 a drug dealer namedWong Chi Ping and their members arrested by the National Narcotics Agency BNN. From the arrest BNN seized 862 kilograms of the illicit drug, methamphetamine sabu ready to be circulated in Jakarta and surrounding areas. Methamphetamine sabu which derived from Guang Zhou brought by ship through Kepulauan Seribu. Additionally within one month officers uncovered 12 cases of 16 police reports where 3 of them are Target Operations TO of Kepulauan Seribu Police Resort. Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring narcotics illicit distribution is done its preemptive, preventive and repressive effort through Rational Choice analysis, SARA, SWOT, and NKK which aims to reduce the level of drug crime in Kepulauan Seribu region. Through the analysis method it is expected the counter measure may be carried out thoroughly, either by reducing the opportunity to commit the crime, provision of health education and the dangers of drug abuse to the society in varieties age level, prevention on narcotics illicit, aswell as patrol, raid, spot inspection on board, coastal and land area, is carried outroutinely and randomly. Obstacles faced by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring illicit narcotics generally are on technical issues internal. This constraint is also coupled with the unique conditions of Kepulauan Seribu which includes the uninhabited islands so the criminals easy to move around and escape. Expanding the types and kinds of narcotics as well as technological progress and globalization lead to narcotics crime which is often followed by other trans national crimes such as money laundering and human trafficking, while the position of Kepulauan Seribu is as transit entry of goods from abroad to other regions in Indonesia. Therefore, in counter measuring illicit narcotics in the future, Kepulauan Seribu Police Resort can further improve cooperation with various parties, including government agencies, civil society, non governmental organizations andthe private sector both nationally and internationally."

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja dalam kerangka 7'S Mc Kiney Satuan Tugas Airport Interdiction BNN yang berada di bandara udara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Model operasional menggunakan wawancara mendalam dengan informan pemangku kepentingan BNN, dan 19 orang anggota satgas yang mewakili masing-masing unit kerja. Satgas Airport Interdiction merupakan implementasi Keppres 17 tahun 2002 dan Perpes 83 tahun 2007 sebagai bentuk operasional pelaksanaan P4GN yang bertugas berkoordinasi dalam pengawasan pemberantasan, pencegahan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara internasional. Penelitian ini didasari atas fokus masalah faktual karena masih ada kesenjangan antara mekanisme yang tertuang dalam aturan (Skep Ketua BNN) dengan implementasi di lapangan. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Strategi yang digariskan oleh BNN dalam pembentuk Satgas Airport Interdiction adalah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui bandara udara Internasional situasinya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. 2) Analisis Strategi, kurang dipedomaninya acuan pembentukan satgas atau Skep Ketua BNN untuk melaksanakan P4GN. 3) Analisis Struktur, menguatkan faktor komunikasi antara pimpinan dan barahan harus dieleminir. 4) Analisis Sistem, manajemen sistem harus memasukkan anggaran yang kuat untuk operasional dan unsur-unsur yang bersifat pengawasan melekat (waskat) pada setiap jenjang organisasi, diikuti dengan budaya organisasi dan nilai-nilai kepercayaan serta rasa memiliki yang tinggi. 5) Analisis Staf, bahwa pemenuhan petugas yang profesional didukung oleh struktur kerja dari anggota Satgas Airport Interdiction yang sesuai dengan bidang kerja dan kewenangannya. 6) Analisis Gaya/ Style, bahwa pimpinan dapat menerapkan penggunaan waktu dan berperilaku (behave) dalam mencapai tujuan dari satgas. 7) Analisis Keahlian/ Ketrampilan, ternyata banyak harapan dari anggota Satgas untuk dilakukan pelatihan dan keterampilan internasional, dengan memanfaatkan mitra kerja sama Satgas (instansi pemerintah maupun penyelenggara jasa angkutan bandara). 8) Analisis Nilai kersamaan, mewujudkan sikap profesionalisme dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing satuan anggota satgas akan mendukung analitik masing unit kerja

---

This study focuses on improving performance within the 7'S Mc Kiney framework of the BNN Airport Interdiction Task Force located at Soekarno-Hatta international airport, Jakarta in carrying out the eradication of drug abuse and illicit trafficking. The operational model uses in-depth interviews with BNN stakeholder informants, and 19 members of the task force representing each work unit. The Airport Interdiction Task Force is an implementation of Presidential Decree 17 of 2002 and Perpes 83 of 2007 as an operational form of P4GN implementation which is tasked with coordinating the eradication and prevention of illicit drug trafficking through international airports. This research is based on the focus of factual problems because there is still a gap between the mechanisms contained in the rules (Skepticism of the Head of BNN) and implementation in the field.

From the analysis of the results of the interviews, it was concluded that: 1) The strategy outlined by BNN in forming the Airport Interdiction Task Force was the supervision of drug abuse and illicit trafficking through international airports, the situation was very worrying related to Indonesia's national security. 2) Strategy analysis, lack of guidelines for the formation of a task force or the Skep of the Head of the National Narcotics Agency to implement P4GN. 3) Structural analysis, strengthening the communication factor between the leadership and materials must be eliminated. 4) System Analysis, system management must include a strong budget for operations and elements that are inherent in supervision (waskat) at every level of the organization, followed by organizational culture and values of trust and a high sense of belonging. 5) Staff analysis, that the fulfillment of professional officers is supported by the work structure of members of the Airport Interdiction Task Force in accordance with their field of work and authority. 6) Analysis of Style / Style, that the leader can apply the use of time and behave (behave) in achieving the goals of the task force. 7) Expertise/Skills Analysis, it turns out that there are a lot of expectations from members of the Task Force for international training and skills, by utilizing the cooperation partners of the Task Force (government agencies and airport transportation service providers). 8) Analysis of the value of cooperation, realizing a professional attitude with various knowledge and skills possessed by each member of the task force will support the analysis of each work unit."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya jumlah peningkatan jumlah kasus narkoba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penanganan permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Badan Narkotika Nasional sebagai focal poin dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan No: Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang narkoba dalam melakukan upaya-upaya P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke 28 (dua puluh delapan) instansi anggota BNN, yang memberikan jawaban atas kuesioner tersebut ada 16 (enam belas) instansi anggota BNN, dan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Lakhar BNN, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (gabungan). Teori yang digunakan untuk melakukan analisis data yaitu teori George C. Edward III yang terdiri atas variabel komunikasi, variabel sumber-sumber, variabel sikap/kecenderungan, variabel struktur organisasi, teori Donald S. Van Meter dan Van Horn yaitu variabel hubungan antar organisasi, serta ditambah dengan variabel pelaksanaan program. Hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN, begitu juga dengan sumbersumber, sikap, struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program juga dilaksanakan dengan sangat baik dan mendukung atas implementasi kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN. Namun demikian dalam imlpementasi kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

---

This study was conducted since there had been a significant increase in drug cases from year to year. Dealing with drug problems is the responsibility of the society as a whole. The National Narcotics Board as the focal point related to drug problems in Indonesia has issued a Decree No.: SKEP/92/XII/2004/BNN on the National Strategy in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking as a reference for government agencies, including social organizations in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking as a realization of a Drug-free Indonesia in 2015.The purpose of the study is to know how the National Strategy on the Prevention and Eradication of Narcotics, Psychotropic Substances and other Addictive Substances is implemented at the Member agencies of BNN. Also to identify the obstacles encountered related to the implementation. The study is conducted through distribution of questionnaires to 28 Member agencies of BNN, but only 16 responded to the questionnaire; in depth interviews were also conducted on key informants, i.e. Heads of Organization and Personnel Divisions, Bureau of General Affairs, Secretariat of the BNN Executive Office, Director of the National Agency of Food and Drugs, Republic of Indonesia, Staff of the Directorate General of Immigration, Department of Justice and Human Rights. Data analysis was made through a combination of the quantitative and qualitative methods. The theory applied here is the theory of George Edward III, consisting of variables of communication, resources, attitudes/trends, organizational structure, including the theory of Donald S. Van Meter and Van Horn related to the variable on inter-organizational relation, and added with a variable on program implementation. The outcome of the study shows that the policy on the National Strategy related to the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking has been well communicated to the officials of the related Member agencies of BNN dealing with the prevention of drug abuse; in addition, resources, attitudes, structure of bureaucracy, inter-organizational relations, as well as program implementation were carried out very well and supported. However, there are still obstacles that are encountered in the implementation of the national strategy."

"Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika dan psikotropika akhir-akhir ini, sungguh kita dihinggapi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkotika dan psikotropika telah mengancam langsung masa depan anak-anak kita.Menyadari bahwa ancaman bahaya yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah meresahkan masyarakat, maka untuk itu dilakukan upaya penanggulangan dengan mengunakan sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal."

"Penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Rutan Klas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Maraknya peredaran gelap disebabkan adanya permintaan dan penawaran (demand and supply).Penelitian kualitatif ini menggunakan disain analisis deskriptif untuk mengungkap fenomena penyalahgunaan dan rantai peredaran gelap psikotropika ke dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat penegak hukum, petugas Rutan, narapidana/tahanan, dan masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori yang relevan dan pendapat para peneliti di bidang terkait.Dari hasil analisis pembahasan, disimpulkan bahwa: 1) peredaran gelap terjadi melalui proses interaksi yang berlangsung antara penghuni dengan pengunjung, juga dengan petugas Rutan itu sendiri; 2) implementasi strategi pengelolaan pengamanan Rutan dengan ketersediaan prasarana yang mendukung belum dapat dipenuhi karena berbagai alasan dan keterbatasan; 3) kondisi over capacity berdampak sangat besar pada perawatan tahanan dan pembinaan narapidana tanpa memberikan program pembinaan yang seharusnya. 4) terdapat beberapa titik kelemahan dalam sistem pengamanan Rutan sehingga relatif mudah terjadi penyelundupan psikotropika.Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah: tidak berfungsinya alat deteksi sebagai sistem pencegahan preventif, belum terbentuknya Satuan Tugas P4GN yang terpadu serta masih banyaknya toleransi dan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh petugas Rutan terhadap aspek interaksi dan komunikasi bagi penghuni Rutan dengan masyarakat di luar Rutan.Hasil penelitian menyarankan: 1) perlu dilakukan sistem rotasi kerja berdasarkan sistem prestasi kerja sebagai upaya promosi dan penyegaran untuk gairah kerja; 2) diperlukan kontrol sosial dengan membuka akses masuk bagi publik untuk mengontrol kehidupan di dalam Rutan; 3) menciptakan keikutsertaan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk ketertiban hukum (law and order) dan ketertiban umum (social order) dengan sistem pemberian imbalan yang sepadan bagi mereka yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika di dalam Rutan.

---

This research focus at strategy applied by Rutan Klas I Jakarta Pusat in executing duty and function of prevention and arranged to dark circulation and abuse of psychotropic. The hoisterous of dark circulation caused by the existence of supply and demand.This research qualitative use to design descriptive analysis to express phenomenon of abuse and enchain dark circulation of psychotropic into Rutan Klas I Jakarta Pusat. Informan in this research is consisted by government in law enforcement, officer of Rutan, the prisoners and public society. Data collecting conducted with observation and interview, while analysis conducted referredly framework of relevant theory and opinion of researcher in related area.Result analyse solution concluded by: 1) happened to dark circulation through process of interaction that goes on between prisoners with visitor, also with officer of Rutan it self; 2) implementation strategy of management security in Rutan with availability of equipment supporting not yet earned fulfilled because various reason and limitation; 3) condition of over capacity affect very big at treatment of prisoner and construction of convict without giving programm of construction which ought to; 4) there are some dot of weakness in system of security on Rutan so that relative is easy to happened smuggling psychotropic.While constraints faced by: do not functionit the appliance detect as prevention system, not yet formed of set of inwrought duty P4GN and also still to the more of diffuses and tolerance given by officer Rutan to communications and interaction aspect to prisoners with society of outside Rutan.Result of research suggest: 1) require to be conducted by a giration system work pursuant to system of labour capacity as refreshing and promotion effort for the enthusiasm work; 2) needed by a social control openedly access to enter by public to control life in Rutan; 3) creating taking part in of the prisoners for the orderliness punish (law and order) and the public orderliness (social order) with commensurable payoff sytem for the man who have meritorious in fighting against circulation psychotropic in Rutan."

"Tesis ini membahas terjadinya penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang dilakukan oleh warga binaan dan Petugas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut meliputi faktor internal yang dipengaruhi oleh petugas, Narapidana/tahanan itu sendiri dan lingkungan di dalam Lapas, selain itu penyebabnya faktor eksternal, dipengaruhi oleh Keluarga, Kerabat dan Teman Narapidana dan lingkungan di luar Lapas. Penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas dibidang pengamanan, selain itu perhatian khusus terhadap penambahan jumlah personil pengamanan dan pengembangan SDM petugas pengamanan.

---

This thesis study the happening of dark circulation and smuggling (of) narkoba instituted (by) permasyarakatan of class of I Cipinang (dore/conducted) by Citizen of binaan of officer and. This research is Research qualitative with descriptive desain. Result of this research conclude that cause the happening of the Mentioned cover Internal faelor which Influerced by officer. Convict / itselk prisioner and erviponment in Society Institute besides its cause of factor of eksternal Influerced by family.

Convict frind and consanguinity and environment out side Society Institute this research suggest that needing the existence of devicion of coherent and clear duty in Scurity area besides special attention to addition of amount Personel of security and development of human Resource Officer of Security."