Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta notaris memiliki kekuatan pembuktiansempurna karena dibuat oleh atau di hadapan notarissebagai pejabat umum, namun kenyataan dalam praktekdapat dibatalkan pengadilan melalui putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal demikianmenimbulkan kontradiksi antara teori dan praktek. Untukmengetahui bagaimana pertimbanqan hukum, seorang hakimmembatalkan akta notaris dalam Yurisprudensi Nomor 1904K/Sip/1982 Tanggal 3 Juli 1985 dan bagaimana tanggungjawab notaris dalam hal akta yang dibuat di hadapannyadituntut untuk dibatalkan pengadilan, penelitianmenggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipepenelitian fact finding dan problem finding Sertadianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentukpersuasif analitis. Dari hasil penelitian diketahui,bahwa akta kuasa menjual (beli) dalam kasus LuhurSundoro tersebut adalah sah, namun mengingat riwayatterjadinya akte jual beli berasal dari akte pengakuanhutang dengan jaminan, yang dirubah menjadi kuasamenjual karena debitur tidak dapat melunasi hutang padawaktunya. Perjanjian yang demikian, dikategorikansebagai perjanjian semu. Selanjutnya, dalam pembuktiankebalikannya terhadap kekuatan pembuktian materiil aktanotaris yang dibuat secara sah, terjadi penerobosanhukum dengan penemuan adanya ajaran ?misbruik vanomstandigheden? atau ?undue influence? ataupenyalahgunaan ekonomi dan kejiwaan seseorang, sehinggamemaksa salah satu pihak yang terikat dalam perjanjianterpaksa diluar kehendak bebasnya menandatangani aktanotaris tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwa akta notaris sebagai alat bukti sempurna secaralahiriyah, formil dan materil dapat dimungkinkandibuktikan kebalikannya sehingga dapat dibatalkanPengadilan melalui putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan dalam hal ini notarisbertanggung jawab atas keberpihakan pada Salah satupihak dan ketidakseimbangan informasi yang menyebabkansalah satu pihak tidak tahu, atau kurang faham akanpersyaratan perjanjian yang dibuat di hadapannya.Notaris tidak menjalankan fungsi jabatannya selakupelaksana hukum karena kurang arif dan bijaksana dalammengharmonisasikan fungsi rechtelijke model danrechthulf model."

"Tesis ini membahas mengenai kasus pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris beserta dengan salah satu kliennya melakukan penipuan dan pemalsuan terhadap pihak lainnya didalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual atas obyek Hak Milik atas tanah dan bangunan. Saat korban sadar telah dibohongi kemudian ia datang menghadap notaris tersebut memaksa untuk dibuatkan Akta Pembatalan terkait akta-akta palsu itu dengan memberikan bukti-bukti adanya pemalsuan. Karena merasa terancam notaris akhirnya membuat Akta Pembatalan berdasarkan persetujuan sepihak tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak didalam akta-akta yang hendak dibatalkan.

---

This thesis is analyzing about a case which related to tort and law infringement action that a notary did together with her client. They made fraud and forgery in Agreement Binding for Sale and Purchase Deed and Power of Attorney to Execute Sale Deed to defraud the other party who is the one have the object,land and building, in that agreements. When the victim realized that he had been lied by the notary and the other party, the buyer, then the victim came to notary and forced her to make a Cancellation Deed to cancel those fake deeds by holding an evidence to prove the forgery. Frightened at that evidence then notary made a Cancellation Deed without any deals from another. So this Cancellation deed was made without an approval from two sides of the parties."

"Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Di dalam menjalankan jabatannya, ada kemungkinan Notaris Pengganti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pelanggaran yang dilakukan Notaris Pengganti tersebut secara perdata dapat terjadi akta yang dibuatnya dibatalkan oleh Hakim dan secara pidana ia dikenakan sanksi pidana. Dalam praktik hal tersebut dihadapi oleh Abdul Moethalib Wahab, Notaris Pengganti dari Jhon Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta Barat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 221/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, tanggal 7 Juli 2005, akta yang dibuatnya telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan secara pidana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1718/Pid/B/2005/PN.JKT.BAR, tanggal 25 Oktober 2005, Abdul Moethalib Wahab dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?Pemalsuan Surat otentik" dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan menggunakan matode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, ternyata dari basil penelitian penulis terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta apabila ternyata dalam pembuatan akta tersebut terdapat pelanggaran atas ketentuan hukunu yang berlaku, khususnya dalam Putusan Nomor 17l8/Pid/B/2005/PN.JKT.BAR dan Putusan Nomor 221/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, serta permasalahan hukum mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuat dihadapan Notaris Penggantinya. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti."

"ABSTRAKSalah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatasakta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehinggaakta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankanjabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatanNotaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahyuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentikdi dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegasjuga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri."

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."

"Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam memangku jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan sumpah jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris. Akan tetapi, hingga saat ini, masih terdapat Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Hal ini dapat ditemukan di dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Snt dimana dalam hal ini Notaris telah bertindak secara tidak saksama dalam menjalankan jabatannya yang menimbulkan kerugian pada para pihak dalam akta. Notaris dalam hal ini telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik penggugat kepada tergugat tanpa persetujuan dan seizin penggugat. Dengan berpindah tangannya sertipikat tersebut mengakibatkan timbulnya cidera janji oleh tergugat kepada penggugat dimana tergugat sebagai pihak terhutag tidak menepati janjinya untuk melunasi pembayaran atas jual beli yang telah disepakati. Oleh karenanya, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap tindakannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif dengan tipologi penelitian deskriptif- analitis. Selanjutnya, pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, Notaris sebagai salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan juga telah melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seharusnya dikenai sanksi dikarenakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik karena telah bertindak secara tidak saksama sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya.  Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif, dan/atau sanksi Kode Etik. Pemberian sanksi tersebut ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mengemban tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik, dan sumpah jabatan.

---

The notary is one of the public officials who are given the authority by law to make authentic deeds as a means of proof that has perfect evidentiary power. In holding his position as a public official, a Notary must adhere to the Law on Notary Office (UUJN), the Notary Code of Ethics, and the Notary's oath of office. The Notary Office Law (UUJN) has provided clear arrangements regarding the obligations and prohibitions of a Notary. However, until now, there are still Notaries who violate the provisions contained in the Notary Office Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics. This can be found in Decision Number 15/Pdt.G/2021/PN Snt where in this case the Notary has acted inaccurately in carrying out his position which has caused losses to the parties to the deed. The notary, in this case, has handed over the plaintiff's Certificate of Ownership (SHM) to the defendant without the plaintiff's approval and permission. By changing hands, the certificate resulted in a breach of promise by the defendant to the plaintiff where the defendant as the debtor did not keep his promise to pay off the payment for the agreed sale and purchase. Therefore, the issue raised in this thesis is regarding the notary's responsibility for actions that are not by the Law on Notary Office (UUJN). This research is in the form of juridical-normative with a descriptive-analytical research typology. Furthermore, this study used secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature studies. In this study, a notary as a party that causes harm to other parties and has also violated the obligations as stipulated in the Notary Office Act (UUJN) should be subject to sanctions because they have violated the provisions of the Notary Office Act (UUJN) and the Code of Ethics. because it has acted inaccurately causing harm to other parties. Sanctions that can be imposed on the Notary can be in the form of civil sanctions, administrative sanctions, and/or Code of Ethics sanctions. The imposition of sanctions is intended so that in carrying out his position, a Notary must carry out the duties and responsibilities by the Notary Office Act (UUJN), the Code of Ethics, and the oath of office."

"Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan teteapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang "Turut serta memalsukan akta".

---

Notary is an official civil officer who gets his authority from the Country to do some part of civil administration. These days, we can see that many notaries break the law when he does his job, either break civil law or criminal law, like this Supreme Court Case with Register No. 1099/K/Pid/2010 which case sentence a notary with indictment of "Participating in ordering a person to put false information into a authentic deed". But if we look closely in notary duties and authority , we know that a notary can not be sentenced with the indictment of participating in ordering a person to put false information into authentic deed, because the indictment should be "Participating in making deed forgery"."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas suatu akta, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Selanjutnya Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap pembatalan akta dalam putusan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran perdata Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, namun berdasarkan asas ultra petita, hakim menghukum para tergugat dan Notaris untuk membayar biaya perkara. Tanggung jawab administrasi dan moral juga dapat dibebankan kepada Notaris dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris. Saran yang diberikan adalah Notaris sebagai Pejabat Umum seharusnya dapat bertindak jujur serta memberikan penyuluhan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadapnya untuk mengantisipasi agar suatu perbuatan hukum tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Notaris juga harus bertindak hati-hati karena apabila notaris terbukti melakukan kesalahan, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, administrasi maupun moral profesi. 

---

This thesis examines the Notarys liability on a deed, which later be canceled because it comply with the element of Actio Pauliana. The issue raised in this research is how the position of the Cooperation Agreement that been made before The Bankruptcy Verdict Number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, and how the Notarys liability towards the cancellation of the deed in that verdict. The research method used is normative juridical research, with the typology of the research is descriptive analytical, the data analysis method is qualitative, and the data collection tools is the document study and interview. Based on the reseach, the conclusions are the position of the Cooperation Agreement is valid and standing as an authentic deed until being cancelled through the verdict as it comply with the elements of Actio Pauliana. The notary has civil liability towards the cancelation of the deed in that verdict. The sanctions toward the civil foul are the reimbursement of costs, compensation, and interest, but according to the Ultra Petita principle, the judge sentences the defendants and Notary for paying court fees. Administrative and moral liabilities can also be charged to the Notary by making a report to the Regional Supervisory Board of the Notary and the Honorary Board to the Notary organization. The advice given is that the Notary as a General Officer should be able to act honestly and provide counseling related to legal actions that will be carried out by the viewers to anticipate that legal action does not harm the other party. In addition, the Notary also have to be prudence, because if the notary is proven to be committed error, a notary can be held liabilities, such as civil, criminal, administrative and moral profession."