Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arah kebijakan Indonesia sejak tahun 1967 adalah untuk memperoleh modal sebagai penggerak pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan khususnya tentang tentang Pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Peneiitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kesenjangan perencanaan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan Iahan secara otimal di wilayah hutan lindung Gunung Salak dengan keinginan penduduk yang bermukim di dalamnya, serta memilih alternatif kebijakan melalui analisis kemungkinan strategi dan langkah-Iangkah yang dllakukan oleh pemerintah.Dengan menggunakan metode analisis yang diolah dengan AHP, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pengelolaan Iahan di kawasan hutan lindung menjadi prioritas utama daiam strategi pemerintah, sebagai upaya dalam mencapai sasaran yaitu menjamin terjaganya kawasan hutan lindung Gunung Salak.Sementara bagi masyarakat, strategi penting untuk menjamin kehidupan yang layak adalah dengan memprioritaskan kepastian hak kepemilikan atas lahan yang yang berada di kawasan hutan lindung. Hal tersebut terkait dengan kesejahteraan hidup yang diharapkan secara berkesinambungan."

"Di Kalimantan Selatan diperkirakan deposit batu bara yang tersimpan di dalam tanah daerah ini berkisar 4,7 milyar ton. Semakin tingginya permintaan batu bara ternyata tidak dapat dicukupi oleh penawaran atau supply dari pengusahaan pertambangan yang ada (legal). Disisi lain untuk mendapatkan izin pengusahaan pertambangan ini sangat sulit. Selain birokrasinya yang berbelit-belit yang memakan waktu berbulan-bulan, pengusaha juga harus mengeluarkan "uang pelicin" yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini membuat pengusaha daerah "enggan" untuk mengurus izin tersebut. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan berusaha tanpa memiliki izin, sehingga saat ini dikenallah istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batu bara. Akibatnya walaupun sektor pertambangan dan penggalian ini meningkat pesat, namun tidak memberikan kontribusi atau pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain sistem penambangan yang mereka jalankan cenderung tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kemudian salah satu hal yang membuat masalah PETI ini semakin pelik adalah, ada diantara pengusaha yang membuka usaha tambangnya di daerah konsesi perusahaan lain (PT. Arutmin). Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian dalam kerangka penanggulangan masalah PETI batu bara ini. Penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yang pertama yaitu analisis Analitical Hierarcy Process (AHP). Dari kuesioner yang dibagikan kepada Pemda dan PT. Arutmin, hasil analisis dengan menggunakan alat ini ditemukan aktor atau pelaku yang dianggap paling berkompeten dalam menanggulangi masalah PETI ini adalah Pemerintah Daerah (yang lebih difokuskan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru). Dengan kepentingan yang diutamakan adalah masalah kelestarian lingkungan. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah Kebijakan Kemudahan Perizinan dan Relokasi PETI batu bara. Kemudian untuk mendapatkan suatu strategi yang lebih terfokus dan mengena pada sasaran, peneliti menggunakan alat analisis Managemen Strategis (SWOT). Sehingga diharapkan dengan menganalisa faktor Internal dan Eksternal dari stake holder utamanya yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, akan dihasilkan suatu rumusan strategi yang efektif, komprehensif dan tepat sasaran. Dari hasil analisis ini dirumuskan strategi yang dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada strategi jangka pendek, ditemukan strategi S - O, dengan skor 265, 484. Sedangkan untuk jangka panjang ditemukan strategi W-0 dengan skor nilai 240, 631. Diperlukan suatu kesamaan visi kedua belah pihak (Pemda dan Pengusaha PETI) agar tercipta suatu tujuan yang sama-sama berusaha untuk memajukan daerah. Hantaman krisis yang berkepanjangan seharusnya makin membuat kita bersatu dan bahu-membahu untuk bekerja sama menggerakkan roda perekonomian bangsa. Apabila kita lihat dan kaji lebih mendalam, pada dasarnya PETI adalah merupakan bangsa Indonesia, saudara kita sendiri, juga perlu dipertimbangkan peralatan yang mereka gunakan sudah cukup bagus baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu pada dasarnya keberadaan pengusaha PETI ini merupakan "aset daerah" yang perlu diarahkan sehingga dapat membantu memberi pemasukan keuangan kepada daerah dalam kerangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Kotabaru pada khususnya."

"Pertumbuhan ekonomi bersifat sangat dinamis, dan perusahaan menggunakan kebijkan strategi transformasi untuk mempertahankan tingkat kompetisi dan keberlanjutannya dalam era globalisasi industri. Implementasi transformasi organisasi akan memberikan suatu perubahan dalam kondisi internal organisasi. Hasil pengamatan dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan melakukan transformasi dalam perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah yang secara umum dibawah 50%. Kegagalan dari strategi ini adalah pada pengelolaan yang tidak tepat terhadap perubahan perilaku sebagai akibat dari strategi transformasi yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi pada salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia yang sedang menjalankan transformasi organisasi, dan bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi ataupun pandangan lain secara ilmiah kepada manajemen perusahaan. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membuat suatu keputusan lain untuk menjaga proses transformasi yang sedang berjalan. Sebuah model penelitian dikembangkan berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) dengan menggunakan validasi pengolahan data sesuai PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Model) untuk mengevaluasi pengelolaan terhadap perubahan dan mengetahui factor signifikan yang mempengaruhi perilaku positif karyawan. Penelitian ini telah menghasilkan bahwa niatan dari karyawan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap perilaku positif karyawan. Sejalan dengan niatan karyawan, sikap karyawan dan kontrol perilaku yang dirasakan juga mempengaruhi secara signifikan terhadap niatan karyawan itu sendiri. Namun, norma subyektif ditemukan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap niatan karyawan. The Importance-Urgency Mapping (Eisenhower method) juga digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat prioritas dari beberapa faktor berpengaruh yang dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut oleh manajemen perusahaan.

---

Economy growth is very dynamic, and companies use organizational transformation strategies for their resilience and sustainability in the era of globalization. The implementations of organizational transformation provide several internal changes. However, several published research showed a low success rate of less than 50% of the organizational transformation strategy. These failures are due to mismanagement actions in handling employee behavioural changes as the impact of the transformation strategy. This paper focused on behavioural changes in one of the mining companies in Indonesia during the recent organizational transformation. This research aimed to discuss and provide feedback to the company's management. Therefore, the company can perform the best decision-making in achieving transformation strategy goals. A research model was developed based on the Theory of Planned Behaviour and validated in PLS-SEM (Partial Least Square – Structural Equation Model) to investigate change management implementation and define significant factors influencing employees' positive behaviour. The research found that employees' intention factors significantly influenced positive behaviour of employee. Moreover, their attitudes and perceived control significantly influenced the employees' intentions. However, the subjective norms did not significantly influence the employee's intention. The Importance-Urgency Mapping was also applied to define the prioritization of management factors within the company."

"ABSTRAKPerkembangan industri tambang saat ini, mendorong perusahaan untukmelakukan peningkatan kinerja yang kompetitif dan manajemen strategi yangbaik. Strategi diturunkan dari visi dan misi akan menghasilkan indikator kinerjayang bersifat kuantitatif sebagai alat ukur perusahaan untuk menilai kinerjaperusahaan secara keseluruhan. Diperlukan adanya penilaian bobot terhadap KPIyang selaras dengan strategi perusahaan menggunakan metode Analytic HierarchyProcess. Didapatkan indikator kinerja prioritas yang memiliki nilai bobot tertinggiadalah ?Sustainability Growth Rate? sebesar 18,5% (0,185). KPI ?SustainabilityGrowth Rate? ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mewujudkan strategiperusahaan. Hasil bobot ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan tujuanperusahaan sesuai dengan tema strategi tahunan perusahaan.

---

AbstractDevelopment of the mining industry today, encourages companies to increasecompetitive performance and a good management strategy. Strategy derived fromvision and mission will generate quantitative performance indicators as ameasurement tool to assess the overall corporate performance. Required theassessment of the weight of the KPI is aligned with corporate strategy using themethod of Analytic Hierarchy Process. Obtained priority performance indicatorsthat have the highest weight value is "Sustainability Growth Rate" of 18.5%(0.185). KPI "Sustainability Growth Rate" is important for the company inrealizing the company's strategy. The results of this weight is expected to describethe direction of the company in accordance with the theme of the company'sannual strategy."

"Dalam rangka Restrukturisasi Pertamina dan diberlakukannya Undang-undang Migas tahun 2001 serta mengantisipasi persaingan kedepan yang sangat ketat. Untuk mencapai tujuannya maka Pusat Rekaya Dit. Pengolahan memerlukan strategi yang tepat. Pusat Rekayasa Pertamina Dit. Hilir kedepan, diharapkan dapat bertahan dan berkembang agar mampu bersaing dengan perusahaan - perusahaan sejenis disamping dapat menjaga Image Pertamina sebagai suatu Perusahaan Oil and Gas kelas Dunia. Penelitian dari tesis ini dilakukan guna melihat Potret diri dari Pusat Rekayasa saat ini, untuk dapat menentukan strategy yang tepat sebagai acuan dalam menuju suatu Business Unit dimasa depan. Untuk ini dipilih Analisa RWA (Ready, willing, Abillity) dari BCG (Boston Consultan Group) sebagai acuan yang dilengkapi dengan Analisa SWOT di dalamnya guna menentukan Strategy Pusat Rekayasa ke depan. Questionares yang dipakai dalam Analisa RWA adalah spesifik dipilih untuk Pusat Rekayasa baik sebagai Perusahaan Enjiniring atau merupakan bagian dari Pertamina dalam sektor Industri Migas. Hasil analisa telah mulai segera ditindaklanjuti mengingat bahwa tugas yang dihadapi oleh pusat Rekayasa saat ini dalam menangani pekerjaan Enjiniring khususnya terhadap Proyek Intern Pertamina Hilir dibidang Pengolahan, Pemasaran Niaga serta Perkapalan harus segera ditindak lanjuti. Diharapkan Pusat Rekayasa akan terus berkembang dan bertahan serta akhirnya dapat menjadi suatu Unit Bisnis yang mandiri."

"Daerah "X" merupakan daerah prospek mineralisasi yang terletak di daerah Papandayan, Jawa Barat. Mineralisasi daerah penelitian tergolong low sulfidation. Proses mineralisasi umumnya dikontrol oleh pembentukan struktur geologi berupa sesar dan kekar. Pembentukan mineralisasi yang ada dapat diamati dari struktur rekahan singkapan batuan di permukaan. Namun, keberadaan singkapan batuan ini telah tertutup oleh lapisan vulkanik muda yang cukup tebal. Sehingga menjadi kendala dalam mengidentifikasi keberadaan struktur geologi bawah permukaan. Bermula dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penyelidikan dengan metode gayaberat. Metode gayaberat sangat efektif digunakan dalam mengidentifikasi strukur patahan. Indikasi adanya struktur patahan diamati dari peta anomali residual. Umumnya ditunjukan dari nilai anomali positif dan negatif yang dibatasi kontur rapat. Analisis horizontal gradient juga dilakukan untuk menentukan batas kontras densitas pada anomali residual. Batas kontras tersebut mengindikasikan adanya zona patahan. Keberadaan mineralisasi dapat dideteksi dengan metode Resistivity umumnya berdekatan dengan bidang batas dari kontras resistivity. Dengan hasil interpretasi terpadu dari ketiga metode tersebut diharapkan dapat menentukan sebaran zona mineralisasi. Sehingga kesuksesan rasio pemboran dalam eksplorasi mineral emas dapat ditingkatkan.

---

Area "X" is a mineralized prospect areas located in areas Papandayan, West Java. Mineralization study area classified as low sulfidation. This mineralization process is generally controlled by the formation of geological structures such as faults and fractures. Formation of the existing mineralization can be observed from outcrop fracture structures on the surface. However, the existence of this outcrop has been covered by younger volcanic layer. Thus an obstacle in identifying the existence of subsurface geological structures.

From these problems, the investigation done by the gravity method. Gravity method is effectively used in identifying the structure of the fault. Indication of fault structures observed residual anomaly map. Generally shown the value of positive and negative anomalies are tightly constrained contour.

Horizontal gradient analysis was also conducted to determine the density contrast in the residual anomaly. The contrast limits indicate the fault zone. The presence of mineralization can be detected by resistivity methods. Indicated the presence of minerals generally adjacent to the boundary of contrast resistivity. An integrated interpretation of the results of the three methods is expected to determine the distribution of the mineralized zone. Thus drilling success ratio in the mineral exploration of gold can be improved."

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pertambangan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan batubara yang menggunakan kontrak Ijin Usaha Pertambangan dengan konsep pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Kesimpulan (1) adanya indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Ijin Usaha Pertambangan Batubara yang masih rendah (2) pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan batubara perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this research to determine the suitability of monitoring activities conducted by the Directorate General of Taxes on corporate income tax obligation of coal companies are using contract mining business license with the procedure of control concepts. The method used is qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Conclusions (1) There is an indication of the level of taxpayer compliance Coal Mining Contract Holder is still under the target (2) Monitoring conducted by the Directorate General of Tax on coal companies need to be improved."

"Penelitian ini menganalisis faktor kegagalan yang terjadi terhadap insiden di jalur hauling PT. X, dimana insiden di jalur hauling merupakan insiden berulang dengan persentase tertinggi selama dua tahun terakhir. Fokus penelitian merupakan analisis dari faktor individu ke organisasi, yaitu kondisi laten dan kegagalan aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan Human Factor Analysis Classification System in Mining Industry (HFACS-MI) dengan teknik telaah dokumen dan wawacara sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kondisi laten lebih banyak ditemukan, khususnya organizational influence dan unsafe leadership yang berinteraksi dengan kegagalan aktif, dimana skill based error paling banyak ditemukan dalam penelitian. Interaksi dari kedua faktor kegagalan tersebut meningkatkan risiko terjadinya insiden di jalur hauling.

---

This study analyzes the factors contributing to incidents on the hauling route of PT.X, where incidents on the hauling route have been recurring with the highest percentage over the past two years. The research focuses on analyzing factors from individual to organizational levels, specifically latent conditions and active failures. The methodology employed in this study is based on the Human Factor Analysis Classification System in Mining Industry (HFACS-MI), utilizing document review and interviews as data collection techniques. The research findings reveal a predominance of latent conditions, particularly organizational influences and unsafe leadership, interacting with active failures, where skill-based errors are most frequently identified. The interaction of these two failure factors increases the risk of incidents on the hauling route."

"ABSTRAKPT. Bukit Asam (PERSERO) Tbk. menerapkan sistem lahan basah buatan untukmengolah limbah cair yang dihasilkannya, akan tetapi belum adanya evaluasilebih lanjut mengenai kinerja sistem dalam mereduksi pencemar serta penelitianmengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendesain lahan basahsehingga penelitian ini dilakukan. Penelitian dilaksanakan dengan menganalisiskarakteristik influen dan efluen pada KPL Stockpile I, KPL Tupak, dan WetlandMTBU, mengevaluasi serta memvalidasi kinerja lahan basah buatan berdasarkankajian teori, dan mengoptimalkan desain lahan basah buatan. Hasil penelitanmenunjukkan pada KPL Stockpile I reduksi TSS, Fe, dan Mn masing-masingmencapai 70%; 62%; dan 96%. Pada KPL Tupak reduksi TSS, Fe, dan Mnmasing-masing mencapai 56%; 99%; dan 60%. Pada Wetland MTBU reduksiTSS, Fe, dan Mn masing-masing mencapai 67%; 83%; dan 36%. KPL Stockpile I,KPL Tupak, dan Wetland MTBU tidak memenuhi kriteria lahan basah buatanbaik dari segi kedalaman, laju pembebanan hidrolik, maupun waktu tinggal. Akantetapi hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang baik dari ketiga sistem lahanbasah, karena mikroorganisme yang terdapat dalam tanah humus dan pupukbokashi serta pemilihan jenis tanaman memegang peranan penting dalam sistemlahan basah buatan. Hal lainnya adalah kesesuaian beban yang diterima sistemlahan basah buatan. Usulan desain menggunakan tanaman Vetiveria zizaniodes,Salvinia molesta, Eichornia crassipes, Typha latifolia, dan Nymphaea sp.digunakan di KPL Stockpile I dengan efektivitas sistem dalam mereduksi TS, Fe,dan Mn masing-masing dapat mencapai 98%, 81%, dan 97%.

---

ABSTRACTPT Bukit Asam (PERSERO) Tbk. has applied constructed Wetland system fortreating wastewater produced, however, the absence of further evaluation of theperformance of the system in reducing pollution as well as research on the factorsthat influence the design of Wetlands that research was conducted. The researchwas conducted by analyzing the characteristics of the influent and effluent at KPLStockpile I, KPL Tupak, and Wetland MTBU, evaluating and validating theperformance of constructed Wetlands based on the study of theory, andoptimizing the design of constructed Wetlands. Results showed TSS, Fe, and Mnreduction in KPL Stokcpile I respectively reached 70%, 32%, and 96 %. TSS, Fe,and Mn reduction in KPL Tupak respectively reached 56%, 99%, and 60 %. TSS,Fe, and Mn reduction in Wetland MTBU respectively reached 67%, 83%, and36%. KPL Stockpile I, KPL Tupak, and Wetland MTBU do not meet the criteriafor constructed Wetland in terms of depth, hydraulic loading rate, and detentiontime. However, the results showed a good effectiveness of the three Wetlandsystems, because the microorganisms contained in the humus soil and bokashifertilizer, and plant selection play important roles in constructed Wetland system.Other thing is the suitability of the loading received. Proposed design usingVetiveria zizaniodes, Salvinia molesta, Eichornia crassipes, Typha latifolia, danNymphaea sp. used in KPL Stockpile I with the system’s effectiveness in reducingTSS, Fe, and Mn respectively to reach 98%, 81%, and 97%."