Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perdagangan bebas kedelai (tarif nol persen) terhadap daya saing dan profitabilitas usaha tani kedelai di Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan periode 2002-2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan usaha tani kedelai di Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002 lebih besar dibanding laba usaha tani pada tahun 2003. Terjadi penurunan keuntungan usaha tani sebesar Rp. 201,5 ribu di Jatim dan Rp. 288,2 ribu di Sulsel pada perlode 2002-2003. Di Jawa Timur keuntungan usaha tani kedelai pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.333.725 /ha dan pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.132.200/ha, sedangkan di Sulawesi Selatan keuntungan usaha tani kedelai sebesar Rp. 1.380.700/ha pada tahun 2002 dan Rp. 1.092.500/ha pada tahun 2003.Usaha tani kedelai di Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan periode 2002-2003 masih memberikan keuntungan yang memadai. Hal ini tercermin dari nilai net transfer usaha tani kedelai di propinsi Jatim dan Sulsel yang nllainya lebih besar dari noi, yaitu sebesar Rp. 463.919 di Jatim dan Rp. 366.468 di Sulsel pada tahun 2003. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha tani kedelai masih menguntungkan di tingkat harga aktual (harga private) dibandingkan pada harga sosialnya. Hal ini disebabkan karena negara-negara produsen utama kedelai menerapkan harga dumping, sehingga harga kedelai pada harga sosial lebih murah dibandingkan harga kedelai pada harga private. Dibandingkan pada tahun 2002, nilai net transfer usaha tani kedelai di Jatim mengalami penurunan sebesar Rp.129.225/ha, sedangkan di Sulsel mengalami penurunan sebesar Rp.88.707/ha.Nilai PCR usaha tani kedelai di propinsi Jatim dan Sulsel nilainya lebih kecil dari satu, yaitu sebesar 0.59 pada tahun 2003. Hal ini berarti bahwa untuk menghasilkan satu unit nilai tambah pada harga private di Jatim dan Sulsel hanya memerlukan 0.59 unit faktor domestik. Menurut metode PAM, hasil ini mengindikasikan bahwa usaha tani kedelai dl kedua propinsi mempunyai keunggulan kompetitif dan secara private menguntungkan. Dibandingkan dengan tahun 2002, maka nilai PCR di Propinsi Jatim dan Sulsel pada tahun 2003 mengalami peningkatan.Nilai NPCO usaha tani kedelai dl Jatim dan Sulsel tahun 2003 nilainya lebih besar dari satu, yaitu 1.18 di Jatim dan 1.15 di Sulsel. Menurut metode PAM, ini berarti pemerintah memberikan proteksi pada output sehingga harga aktual kedelai lebih tinggi 18% di Jatim dan 15% di Sulsel dibandingkan dengan harga sosialnya. Rendahnya harga sosial tersebut diakibatkan karena perhitungan pada harga sosial menggunakan harga dumping, bukan harga sosial yang sebenarnya.Nilai NPCI di propinsi Jatim dan Sulsel pada periode 2002-2003 nilainya juga lebih besar dari satu, yaitu 1.06 di Jatim dan 1.03 di Sulsel pada tahun 2003. Hal ini berarti adanya pajak berupa tarif bea masuk pada input tradable (benih, pupuk, pestisida). Akibat adanya tarif bea masuk pada input tradable mengakibatlcan harga input tradable usaha tani kedelai pada harga aktual di Jatim lebih tinggi 6% dan dl Sulsel lebih tinggi 3% dibanding pada harga sosialnya pada tahun 2003. Kondisi ini mengindikasikan bahwa input tradable pada usaha tani kedelai tidak mendapat proteksi, tetapi dikenakan pajak berupa tarif bea masuk.Nilai EPC usaha tani kedelai di kedua propinsi lebih besar dari satu, yaitu 1.20 di Jatim dan 1.16 di Sulsel pada tahun 2003. Menurut metode PAM, hasil ini berarti pemefintah memberikan proteksi pada input-output secara simultan sehingga nilai tambah pada harga private di Jatim lebih besar 0.20% dan di Sulsel lebih besar 0.16% dibandingkan nilai tambah pada harga sosialnya.Nilai DRCR usaha tani kedelai di kedua propinsi pada periode 2002-2003 nilainya lebih kecil dari satu, yaitu sebesar 0.71 di Jatim dan 0.69 di Sulsel pada tahun 2003. Hal ini berarti untuk rnenghasilkan satu unit nilai tambah pada harga sosial, Jatim memerlukan 0.71 unit faktor domestik dan Sulsel memerlukan 0.69 faktor domestik. Menurut perhitungan dengan metode PAM, nilai DRCR yang lebih kecil dari satu ini disebabkan karena penerimaan pada harga sosial yang lebih besar dibandingkan biaya input tradable-nya akibat subsidi domestik di negara produsen kedelai. Nilai DRCR di Sulsel pada periode 2002-2003 lebih kecil dibandlngkan dengan Jatim, hal ini mengindikasikan bahwa usaha tani kedelai di Sulsel lebih mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan di Jatim.Terdapat perbedaan antara hasil analisis PAM dengan kondisi sebenarnya dari usaha tani kedelai di Indonesia. Perbedaan hasil perhitungan analisis PAM dengan kondisi di lapang ini diduga karena harga sosial yang digunakan dalam perhitungan PAM sudah terpengaruh oleh politik dumping, subsidi domestik dan subsidi ekspor yang dalam metode PAM pengaruh-pengaruh tersebut diabaikan."

"ABSTRACTSkripsi ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan untuk menganalisa dampak liberalisasi perdagangan –yang disebabkan oleh adanya penurunan tarif yang signifikan pada tahun 1995 –terhadap efisiensi teknis industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBK) Indonesia. Dengan mengambil sample data tahun 1990-2011, penelitian ini ingin melihat dampak dari pemberlakuan penurunan tarif yang secara resmi dimulai pada tahun 1995. Untuk mengukur tingkat efisiensi teknis industri, penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Approach (SFA). Sedangkan untuk mengetahui dampak liberalisasi perdagangan, penelitian ini menggunakan variabel dummy sebelum dan sesudah penurunan tarif dan variable liberalisasi perdagangan lainnya yang kemudian diregresi terhadap nilai efisiensi teknis industri dengan menggunakan metode Ordniary Least Square (OLS). Penelitian ini menemukan bahwa pemberlakuan penurunan tarif yang bisa disebut sebagai liberalisasi perdagangan –berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis pada industri KBK Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the first research performed with aim to analyze the impact of trade liberalization which cause by decreasing tariff significantly in 1995 –on technical efficiency with sub-industry level data in Indonesian pulp and paper industry. Having a data sample from 1990 to 2011, this research focus on the impact of decreasing tariff significantly which was officially conducted in 1995. In order to estimates sub-industry technical efficiency score, this research use Stochastic Frontier Approach (SFA). Next step, the Ordinary Least Square (OLS) method is used to analyze the dummy variable pre- and post- trade liberalization and others trade liberalization’s variable to capture the impact of this trade liberalization on technical efficiency. This research find that decrease on tariff significantly in 1995 has a significant and positive impact on technical efficiency in Indonesian pulp and paper industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek trade creation dan trade diversion dari implementasi ACFTA terhadap perdagangan bilateral ekspor dan impor produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia dengan 15 negara mitra dagang yang termasuk anggota ACFTA dan non-anggota ACFTA selama periode tahun 2000-2013. Penelitian ini diestimasi menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy FTA sebagai proxi dari dampak implementasi ACFTA yaitu trade creation, export trade diversion dan import trade diversion.Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ACFTA memberikan efek trade creation, export trade diversion dan import trade diversion yang positif dan signifikan terhadap perdagangan produk industri kreatif fesyen dan kerajinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ACFTA tidak hanya menciptakan efek trade creation dengan meningkatkan perdagangan intra-regional antar anggota ACFTA, tetapi juga dapat menciptakan trade expansion (positive trade diversion) dengan meningkatkan ekspansi perdagangan extra-regional dengan negara non-anggota ACFTA baik dari sisi ekspor dan impor.

---

This research aims to analyzes the effects of trade creation dan trade diversion of the ACFTA implementation on the bilateral trade for export and import of creative industries products for fashion and craft in Indonesia with 15 countries of trading partners including member and non-member of ACFTA over the period 2000-2013. This study estimated using gravity model modified with FTA dummy variables as proxi of the impact of ACFTA implementation, namely trade creation, export trade diversion, and import trade diversion.The results show that the effects of trade creation, export trade diversion and import trade diversion are significant and positive on the trade of creative industries products for fashion and craft in Indonesia. It indicates that ACFTA implementation not only increasing trade creation of intra-regional trade among member countries, but also increasing trade expansion (positive trade diversion) of extra-regional trade with non-member countries in terms of export and import."

"ABSTRAKPerkembangan industri otomotif Indonesia sangat menarik untuk diikuti. Industri ini,sampai batas tertentu, dapat mencerminkan perkembangan industri umumnya di Indonesia.Sebuah pabrik perakitan mobil akan memberikan nilai tambah sebanyak 30% sedangkansisanya 70% datang dari berbagai industri lainnya. terutama industri komponen. Dengandemikian industri otomotif mempunyai keterkaitan yang mendalam dengan struktur industrilainnya dalam suatu negara. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan mempunyai potensipasar yang besar, tetapi perkembangan industri otomotif pada khususnya dan perkembanganindustri pada umumnya belum mencapai tingkat optimal. Apalagi jika dilakukan perbandingandengan negara-negara tetangga seperti Taiwan, Korea, Singapura dan Malaysia, dimanaperkembangan industrinya begitu cepat. Perkembangan industri yang optimal membutuhkanadanya komitmen yang kuat, dan tercermin dalam kebijakan permerintahnya yang terarah danterkordinasi. Menghadapi era globalisasi pada umumnya dan perdagangan bebas pada khususnya.memaksa para pelaku industri otomotif Indonesia termasuk pemerintah, untuk berhentisejenak, memikirkan kembali apa yang telah dilakukan dimasa lalu dan menyusun kembalistrategi terbaik untuk melangkah ke depan. Di masa depan yang tak terlalu lama lagi.persaingan akan semakin ketat dan kompleksitas masalah akan semakin bertambah."

"Beras merupakan kebutuhan yang paling utama. Beras dalam komposisi pangan masyarakat sangat dominan. Beras dikonsumsi oleh 95% penduduk, menyumbang 56% kebutuhan kalori dan 46% penyumbang protein. Konsumsi beras masih terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, konsumsi kelompok miskin masih rendah (101,4kg/kap/tahun) dan elastisitas pendapatannya sebesar 0,911.Di dalam industri beras di Indonesia, berdasarkan mata rantai produksi penggilingan selaku pihak yang memproses gabah menjadi beras. Selanjutnya dari sisi distribusi, mata rantai itu dimulai dari petani selaku produsen gabah, tengkulak gabah, pengusaha penggilingan, makelar betas, pengumpul. beras, dan pedagang.Karena siratnya sebagai simpul kawasan industri pedesaan, maka penggilingan padi memainkan peranan yang sangat besar dalam masalah perberasan. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi penyebaran teknologi pertanian di kalangan petani.Industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen beras yang rendah. Kapasitas giling di Indonesia juga jauh lebih besar daripada produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan diantara penggilingan - penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerja secara maksimal bahkan rata rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimalnya.Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar babas, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi semakin menurun. Penjualan beras hasil giling menurun karena persaingan dengan beras impor yang masuk ke pasar domestik.Penelitian ini bertujuan untuk (a) Melihat pengaruh kapital, tenaga kerja dan perkembangan teknologi terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia, (b) Menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder panel dari tahun 1994-2002. Model Fungsi produksi yang dipakai adalah Cobb Douglas Production Function yang dikembangkan oleh Dasgupta. Secara matematis fungsi produksinya: In t? In k? + + t TFP + Dirac? + u,,, dimana ),, adalah output, K`? adalah stok modal fisik (physical capital), L,,adalah jumlah tenaga kerja penggilingan padi, TFP adalah pertumbuhan Total Faktor Produktifitas, Dummy adalah kebijakan liberalisasi perdagangan, U adalah galat (error), i adalah indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.Dari hasil estimasi, kapital berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh bahan baku (gabah).Tenaga kerja berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan. Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan tenaga kerjanya. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padi menggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah.Total Faktor Produktifitas berpengaruh nyata terhadap output industri penggilingan padi di beberapa wilayah kecuali di Sumsel, NTB dan Sulsel. Kemajuan teknologi yang baik di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan sebagian Sumatera (Sumut dan Lampung). Sedangkan di Sumsel, Bali, NTB, Sulsel, Sulut pertumbuhan Total Faktor Produktifitas masih memberikan kontribusi yang rendah pada kenaikan output. Hal ini disebabkan permasalahan permodalan sehingga masih menggunakan teknologi yang tradisional.Dampak kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh nyata terhadap di beberapa wilayah industri penggilingan padi yaitu Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Bali dan Sulut. Sedangkan di wilayah Sumsel, Jatim, NTB dan Sulsel kurang berpengaruh nyata. Pengaruh liberalisasi perdagangae beras melalui swasta telah menurunkan output Carl penggilingan padi di propinsi Sumut, Jateng dan Bali. Hal ini disebabkan produk hasil gilingnya kalah bersaing dalam pemasaran dengan beras impor yang harga lebih murah. Sedangkan wilayah lainnya seperti Jabar, Lampung, Sulut mengalami peningkatan output. Wilayah-wilayah tersebut mengolah kembali beras Impor (disosoh dan dicampur dengan beras lokal) untuk dijual ke pasar."

"Now, traces of free trade in the archipelago can not be separated from the past maritime trade activities, especially trade relations with Chinese people. Past trading activity on the east coast of North Sumatera can be traced through the rest of the remains of material culture objects, particularly objects of material culture with respect to trading activities. This can be traced through the remains of material cultural objects found of the site of Kota Cina dan Kompei Island located in the east of North Sumatera."

"Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Dengan demikian, ketersediaan beras merupakan tolok ukur bagi ketahanan pangan nasional. Untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri agar dapat menjamin ketersediaan beras nasional, pemerintah telah mendorong kegiatan usahatani padi karena usahatani padi merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan padi yang dapat diolah menjadi beras dan merupakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi 21 juta rumah tangga tani di Indonesia. Dengan demikian, usahatani padi merupakan kegiatan yang strategis dalam program peningkatan produksi padi/beras dalam negeri.Pada tahun 2004, produksi padi nasional diperkirakan mencapai 54,34 juta ton atau setara dengan 33,92 juta ton beras (Angka Ramalan III BPS). Dari total produksi padi nasional tersebut, padi sawah memberikan konstribusi sekitar 94,67% dari total produksi padi nasional. Sentra-sentra produksi padi terbesar antara lain terdapat di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Konstribusi produksi padi dari propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terhadap total produksi padi nasional pada tahun 2004, masing-masing adalah 15,61% , 16,56 % dan 7,19 %.Untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perberasan. Pada periode sebelum krisis (1970-1996), pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan harga dasar gabah (HDG), kebijakan subsidi benih, kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi kredit usahatani padi, manajemen stock dan monopoli impor oleh Bulog, penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk pengadaan gabah oleh Bulog, subsidi untuk Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual dengan harga murah, dan kebijakan tarif impor beras. Pada periode krisis (1997-1999), pemerintah menerapkan kebijakan transisi yaitu menghapus semua kebijakan kecuali kebijakan harga dasar gabah dan melakukan liberalisasi impor beras dengan mencabut monopoli impor yang dipegang oleh Bulog dan menetapkan tarif bea masuk beras sebesar nol persen. Pada periode pasta krisis (2000-2004), pemerintah menerapkan harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah (HDPP), kebijakan tarif impor beras dan pelarangan impor beras sejak 7anuari 2004 sampai dengan saat ini.Globalisasi Perdagangan dapat menjadi ancaman bagi kelanasungan produksi padi nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan. Permasalahan pokok dalam peningkatan produksi padi yang berkelanjutan antara lain adalah (1) Lemahnya daya saing padi sawah yang tercermin dari meningkatnya volume impor beras pada periode 1996-2001, (2) Rendahnya profltabilitas usahatani padi sawah yang tercermin dari masih banyaknya petani yang menerima harga gabah di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah dan menurunnya nilai tukar petani (NTP) pada periode 1996-2001, dan (3) rendahnya tingkat proteksi pada usahatani padi sawah. IJntuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2000 pemerintah telah menerapkan kebijakan tarif impor beras dengan tujuan supaya dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sehingga dapat memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor beras terhadap dayasaing dan profitabilitas usahatani padi yang difokuskan pada komoditas padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan Periode 2002-2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM) karena merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menganalis kebijakan pertanian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing usahatani padi sawah di propinsi Sawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari menurunannya nilai PCR. Penurunan nilai PCR berarti menunjukkan peningkatan daya saing usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Nilai PCR padi sawah di propinsi Jawa Tengah menurun dari 0,57 menjadi 0,38; di propinsi Jawa Timur menurun dari 0,54 menjadi 0,43; dan di propinsi Sulawesi Selatan menurun dari 0,53 menjadi 0,36. Profitabilitas usahatani padi sawah juga menunjukkan peningkatan yang tercermin dari meningkatnya net transfer usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Peningkatan net transfer berarti menunjukkan peningkatan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Net transfer usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah meningkat dari Rp 900.194/ha menjadi Rp 2.084.490/ha; di propinsi Jawa Timur meningkat dari Rp 1.495.400/ha menjadi Rp 2.507.780/ha; dan di Sulawesi Selatan meningkat dari Rp 345.394/ha menjadi Rp 2.809.759/ha.Peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut terjadi karena adanya peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras. Peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras mengakibatkan peningkatan harga gabah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003. Selain terjadi peningkatan harga gabah yang disebabkan oleh Peningkatan proteksi dari kebijakan tarif impor beras, juga terjadi penurunan harga pupuk yang mengakibatkan peningkatan total penggunaan pupuk sehingga meningkatkan produktivitas padi sawah di tiga propinsi tersebut. Selanjutnya meningkatnya harga gabah dan produktivitas padi sawah tersebut mengakibatkan peningkatan pendapatan usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Meningkatnya pendapatan usahatani tersebut mengakibatkan peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003.Proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan NPCO (Nominal Protection Coefficient on Output), penurunan NPCI (Nominal Protection Coefficient on Input), dan peningkatan EPC (Effective Protection Coefficient). Nilai NPCO usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut masing-masing adalah 1,26, 1,38 dan 1,08, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,43, 1,42, dan 1,52. Sedangkan nilai EPC usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut pada tahun 2002 masing-masing adalah 1,26, 1,40 dan 1,07, dan pada tahun 2003 masing-masing adalah 1,51, 1,47 dan 1,63. 8iia dikaitkan dengan tarif impor sebesar Rp 430/Kg (setara 30 % ad valorem), maka tingkat proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002 lebih kecil dari tarif impor beras tersebut sehingga belum memberikan proteksi yang efektif. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur, tingkat proteksinya lebih besar dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif. Pada tahun 2003, tingkat proteksi pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan lebih besar dari tarif impor beras sehingga memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut.Dari hasil analisis, terlihat bahwa model analisis PAM sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam analisis ini, nilai tukar rupiah pada tahun 2002 dan tahun 2003 masing-masing diasumsikan sebesar Rp 9.315,89/US$ dan Rp 8.792,20/US$ serta besarnya tarif impor beras diasumsikan sama dengan tarif impor beras yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 430/Kg (30% ad valorem). Jika nilai tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan, maka harga aktual gabah akan menurun mendekati harga sosialnya. Penurunan harga aktual gabah tersebut akan mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah sehingga mempengaruhi daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah. Oleh karena itu, jika nilai tukar rupiah dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut.Secara ringkas dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produksi padi dan pendapatan petani, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perberasan nasional yaitu antara lain kebijakan harga dasar gabah dan beras, kebijakan subsidi benih, kebijakan subsidi pupuk, kebijakan subsidi bunga kredit usahatani, manajemen stock dan monopoli impor beras oleh Bulog, penyediaan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk pengadaan beras oleh Bulog, subsidi untuk Bulog dalam melakukan operasi pasar yaitu pada saat harga beras tinggi Bulog harus menjual dengan harga murah, tarif impor beras sebesar Rp 430/Kg atau setara 30 % ad valorem dan pelarangan impor beras sejak Januari 2004 sampai dengan saat ini.Kebijakan tarif impor beras yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000 hingga saat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003. Namun demikian, kebijakan tarif impor beras tersebut belum memberikan proteksi yang efektif pada usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2002. Sebaliknya di propinsi Jawa Timur memberikan proteksi yang efektif. Selanjutnya pada tahun 2003, kebijakan tarif impor beras tersebut memberikan proteksi yang cukup efektif pada usahatani padi sawah di tiga propinsi tersebut. Model analisis PAM sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi yang digunakan. Jika nilai tukar rupiah menguat atau tarif impor beras diturunkan, maka harga aktual gabah akan menurun mendekati harga sosialnya. Oleh karena itu, jika nilai tukar rupiah dan tarif impor beras berubah, maka pembuat kebijakan harus hati-hati dalam memutuskan kebijakan tersebut."

"Sejak akhir Perang Dunia II, perjanjian perdagangan regional telah menjamur di seluruh penjuru dunia. Dengan semakin mengemukanya perdagangan bilateral dan regional, penting kiranya untuk mengetahui implikasi yang mungkin terjadi pada perdagangan dunia sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Asia telah terlibat dalam beberapa FTA seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN, telah berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak perjanjian perdagangan bebas pada aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kemungkin adanya efek Linder pada perdagangan bilateral Indonesia, di mana intensitas perdagangan akan meningkat ketika negara-negara yang melakukan hubungan bilateral tersebut mempunyai pendapatan per kapita yang cenderung sama. Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dikarenakan sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada sektor ini sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, analisa dilakukan secara lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya FTA terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama pada aliran perdagangan produk pertanian. Dalam melakukan analisa tersebut, tesis ini menggunakan Gravity Model untuk menyelidiki faktor-faktor penentu aliran perdagangan produk pertanian di Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini membentuk tiga gravity model yaitu basic, augmented dan gravity model dengan efek Linder dan melakukan perhitungan menggunakan cross section dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model efek tetap (fixed effect) lebih efisien daripada model efek random. Hasil empiris menunjukkan bahwa keanggotaan AFTA dan ACFTA tidak membawa dampak yang signifikan terhadap aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Dari penyelidikan efek Linder, terungkap bahwa efek Linder tidak ditemukan dalam perdagangan bilateral Indonesia. Indonesia cenderung untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

---

Since the end of World War II, regional trade agreements have proliferated across the world. As bilateral and regional trade agreements is becoming increasingly prominent, it is important to ascertain what implications this may have for world trade. In the last two decades, Asian economies have been involved in several FTAs such as ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEANChina Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, which is the member of ASEAN, has been actively participate in these cooperations.

The purpose of this paper is to analyse the impacts of free trade agreements on Indonesia’s agricultural trade flows and to investigate the existence of Linder effect on Indonesia’s bilateral trade where trade will be greater when the income per capita of trading countries are more similar.

It is focus on agricultural sector because most ASEAN countries, including Indonesia, depend on this sector as a major source of gross domestic product (GDP). Therefore, it is interesting to analyse specifically what the impacts of FTAs on Indonesia’s agricultural sector, especially on its trade flows.

The gravity model is chosed to investigate the determinants of Indonesia's agricultural trade flows, from both export and import side. With this objective this paper constructs basic, augmented and gravity model with linder effect and perform cross sectional and panel data estimations. It finds that the fixed effect model is to be preferred than random effects gravity model.

The empirical results shows that the membership of AFTA and ACFTA does not bring significant impact on Indonesia’s agricultural trade flows. From the linder effect investigation, it reaveals that linder effect does not exist in Indonesia's bilateral trade. Indonesia tends to trade with countries that have high level of income per capita."

"ABSTRAKSaat ini strategi self-reliance untuk mencapai ketahanan pangan telah secara luas diterapkan sejak perdagangan internasional menjadi lebih liberal. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia menggunakan data panel propinsi 2005-2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif pada asupan kalori dan protein. Hasil ini mendukung argumen bahwa perdagangan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan pada sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Hal ini mungkin disebabkan pangsa sektor pertanian dalam perdagangan internasional relatif kecil. Selain itu, karena beras sangat penting dalam pola konsumsi di Indonesia, harga beras signifikan mempengaruhi asupan kalori. Sebaliknya, meskipun kedelai juga merupakan komoditas penting untuk konsumsi, harga dan produksi tidak mempengaruhi asupan protein. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mengurangi kerawanan pangan.

---

ABSTRACTNowadays the self reliance strategy to achieve food security has broadly implemented since the international trade become more liberal This policy not only implemented by countries that have lack of food in order to ensure their food availability but also in countries that traditionally an agriculture producer However policy has to accompany by adequate export performance so they can purchase imported food The purpose of this paper is to analyse the effect of trade liberalization on food security in Indonesia using provincial panel data from 2005 2013 This study focus on two commodities that is important as source of nutrition for Indonesian people which is rice and soybean The empirical results shows that trade openness in general is have positive impact on calorie and protein intake This result support the argument that trade can induce income that in turns increases people access to food On contrary agriculture openness do not has significant effect on food security This might due to the share of agriculture sector in international trade is relative small Furthermore since rice is crucial in Indonesia dietary pattern the price of rice is significant affect calorie intake In contrast even though soybean also an important commodity for consumption its price and production does not affect the protein intake In addition this study also confirms that GRDP per capita has positive effect on food security Therefore an income generating policy is essential to reduce food insecurity "