Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 133339 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Edy Wahyudi
"Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka kebijakan perencanaan yang diamabil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh darrah yang bersangkutan. Maka, penentuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perencanan berjalan efektif dan efisien.
Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengetahui proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu; (b) melakukan identifikasi sektor-sektor unggulan daerah; (c) melihat perubahan pertumbuhan suatu daerah dibandingkan dengan tingkat di atasnya; (d) memberikan rekomendasi strategi perencanaan pembangunan berdasrkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Indramayu.
Dalam kurun waktu 5 tahun (1998-2002) laju perekonomian Kabupaten Indramayu rnempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar - 1,32 persen pertahun, nilai tersebut sangat minim. Sedangkan pertumbuhan rata-rata yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu yang sama sebesar 0,89 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Kabupaten Indramayu terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi ]awa Barat sangat minim.
Struktur perekonomian daerah Kabupaten Indramayu menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mempunyai peranan tertinggi terhadap PDRB diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor angkutan 1 dan komunikasi, sektor keuangan, sektor bangunan, serta sektor listrik, gas dan air bersih.
Dari hasil analisis sektor basis dengan menggunakan model analisis LQ melalul pendekatan PDRB menunjukan bahwa Kabupaten Indramayu merniliki 2 sektor basis selam 5 tahun (1998-2002), yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sub sektor meliputi: sub sektor tanaman bahan makanan; peternakan; kehutanan; perikanan; minyak dan gas bumi; serta sub sektor penggalian.
Dan hasil analisis Shift-Share diketahui pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Provinsi Sawa Barat. Dilihat dari nilai Proportional Shift-nya (Sp) perekonomian Kabupaten Indramayu terkonsenterasi pada industri-industri yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat Provinsi Sawa barat di antaranya ; sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serktor engkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan. Sedangkan secara agregat nilai Differentian Shift (Sd) bernilai negatif. Ini menunjukan Kabupaten Indramayu kurang umbuh secara pesat yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi lokasional yang kurang menguntungkan atau kurang dukungan sumber daya lokal. Sektorsektor tersebut diantaranya : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi.
Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diketahui bahwa strategi yang dipilih untuk sektor pertanian adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana, poeningkatan pendapatan pertanian melalui diversifikasi usaha pertanian, mengusahakan efisiensi usaha pertanian dengan bimbingan usaha dan melakukan sosialisasi dan promosi potensi sektor pertanian.
Pada sektor pertambangan dan penggalian strategi yang dipilih adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya lam tambang lainnya, mengundang masuknya investor dalam pengembangan sumberdaya alam lainnya . Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang dipilih adalah S-O yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki dan memanfaatkan secara optimal peluang (opportunity) yang ada, dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemberian kredit kepada usaha kecil menengah, melakukan sosialisasi terhadap barang-barang yang diproduksi di daerah supaya dapat dilihat dan dikenal oleh daerah lainnya.
Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu menggunakan proses bottom-up seperti yang dianjurkan dalam kerangka prosedural. Dalam proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draft proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintah dibawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan desa (Musbangdes), yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa(BPD), LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan tersebut melibatkan berbagai instansi sebagai berikut: Bappeda Kabupaten, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Dinas Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T17137
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rastam Effendi
"Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien.
Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.
Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor.
Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan.
Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian.
Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T1655
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harini Octiyarti
"Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang diterapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah umnk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu faktor panting yang perlu diperhatikan adalah dana. Sumber penerimaan daerah yang sangat panting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).
Sebuah daerah otonom seharusnya dapal membiayai dlrinya sendiri, setidak-tidaknya PAD dapat membiayai belanja rutin. Akan tetapi di Indonesia hal tersebur masih jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, kota Palembang sampai saat ini PAD-nya belum dapat membiayai pos belanja rutin dalam Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Palembang masih harus bekelja kerzs untuk meningkatkan PAD-nya. Untuk itu diperlukan perencanaan daerah yang mengarah kepada slimulasi perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.
Perencanaan pembangunan suatu daerah hams sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk in: diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perenmnaan pembangunan itu sendiri yaitu dengan menganalisa profil daerah melalui model-model ilmiah. Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan model-model analisa ekonomi sehingga dnpat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serla peluang-peluang yang dnput menjadi perrimbangan bagi pembuaian rencana pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kota Palembang dengan mengidentifikasikrm sektor-sektor unggulan yang memberikan peluang bagi peroepatan pertumbuhan perekonomian di daerah dan membmikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik di seputar sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan secara tidak langsmg akan meningkarkan PAD kota Palembang di mesa yang akan danang. Diharapkan dari penelitian ini memberi manfaat berupa bahan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Bappeda kota Palembnng dalam menyusun rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang serta bagi penulis sendili untuk lebih mengenal karakier daerah tempat penulis bekerja Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Lucarion Quefient (LQ), analisa Shw Share, analisa multiplier, analisa regresi serta penggunaan SWOT dalam memilih alternatif perencanaan srrategik yang direkomendasikan.
Berdasarkan analisa tersebut di atas diperoleh empat sekior yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di kota Palembang, meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengangguran dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil jajak pendnpat yang melibatkan responden Bappeda, Bapedalda, Pengusalux Lembagu Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang Perencanaan strategik masing-masing seklor dibuat dengan memperhatikan issue-issue utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T5330
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hery Ronald Tho
"RINGKASAN
Jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.
Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besar
dalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritas
Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.
Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian dan
pertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai
pertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.
Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengan
kemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.
Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yang
diprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.
Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalam
posisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah.
Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomian
Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.
Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift-
share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah
dalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan."
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fahmi Jauhari
"Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.
Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T3334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfi Haris
"Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah, akan tetapi daerah memiliki kemampuan keuangan dan sumber daya yang terbatas sehingga konsukuensinya pembangunan harus di fokuskan pada sektor sektor yang memiliki keunggulan dan memberikan dampak pengganda (Multiplier effect) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi sektor dan subsector yang mempunyai keunggulan kemudian bagiamana sektor /subsector unggulan tersebut dijadikan sebagai sektor/subsector prioritas dalam perencanaan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Metode yang digunakan menggunakan gabungan antara metode LQ yang bertujuan untuk mengetahui sektor/subsector basis dan metode shift share yang bertujuan untuk melihat pola pertumbuhan serta mengetahui sektor sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 subsektor unggulan yang tradeable adalah sub sektor subsektor kehutanan, subsektor listrik, perdagangan besar dan eceran, angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan minuman, perkebunan subsektor perbankan. Dari 7 subsektor unggulan terdapat 6 subsektor yang masuk dalam program prioritas pada RPJMD Lampung Utara tahun 2010- 2014 sedangkan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD, Sedangkan yang mendapat dukungan alokasi anggaran terbesar yaitu sub sektor yaitu subsektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor administrasi pemerintahan dan sektor kontruksi sedangkan subsektor unggulan mendapatkan porsi anggaran kurang dari 3 % , sehingga perlu distribusi anggaran yang lebih merata terutama terhadap subsektor unggulan.

Local economic development aims for the welfare of society that existed in the area, but the area has the financial capacity and resources are limited so konsukuensinya development should be focused on those sectors which have advantages and multiplier impacts (multiplier effect) a large effect on other sectors . So the purpose of this study was to identify the sector and subsector that has the advantage then bagiamana sector / subsector is used as a leading sector / subsector priority in the planning of local economic development planning. The method used to use a combination of the LQ method that aims to determine the sector / subsector base and shift share method that aims to look at patterns of growth and to know the sectors that have a competitive advantage.
The results showed there were seven sub-sector is leading the tradeable sector sub sub forestry, electricity sub-sector, wholesale and retail trade, road transport, food and beverage industry sub-sectors, the banking sub-sector plantations. Of the seven sub-sectors are seeded into six sub-sectors in the priority programs in North Lampung RPJMD year 2010-2014 while the other leading a sub-sectors not included RPJMD, while receiving the support of the largest budget allocation of sub-sectors, namely other government services sub-sectors, sub sectors of public administration and construction sub-sector while leading a portion of the budget is less than 3%, so it needs a more equitable distribution of the budget, especially to sub-eminent."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30064
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mustafa
"Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi membawa konsekuensi perubahan terhadap pendekatan dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, dari perencanaan pembangunan yang berorientasi top down ke perencanaan yang berorientasi botton up dengan menekankan partisipasi publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari beragam masalah yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini, terutama masalah kesenjangan pembangunan.
Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, maka wujud kongkrit dari partisipasi publik dalam proses parent-nasal( pembangunan daerah adalah terakomodasinya preferensi publik ke dalam suatu rumusan perencanaan kebijakan pembangunan perckonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Maros secara potensial terdiri dari beberapa sektor unggulan dan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hasil analisis Location Quetion (LQ) mengidentifikasi beberapa sektor unggulan, yaitu ; sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, soma sektor jasa jasa.
Untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa strategi. Hasil analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) merekomendasikan beberapa alternatif strategi, yaitu pertama, strategi peningkatan infrastruktur fisik dengan nilai bobot 29,5 person. Strategi ini merupakan strategi yang paling penting (priority) dijalankan untuk mempercepat pangembangan perekonomian. Karena peningkatan infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan antar daerah dan juga menjadi kriteria utama dalam berinvestasi.
Kedua, strategi kemudahan izin dalam berinvestasi dengan nilai bobot prioritas sebesar 29,2 person. Adanya kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi, maka peluaang harus dimanfaatkan dengan cara memperpendek jalur birokrsi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang minat investor dalam menanamkan modalnya.
Ketiga, strategi penyiapan SDM dari birokrasi pemerintah daerah dengan nilai bobot 17,9 persen. Kesiapan SDM dan birokrasi dimaknai sebagai kemampuan menciptakan SDM yang mampu mengemban misi peningkatan perekonomian secara kreatif dan profesionaf dengan semangat kewirausahaan yang berorientasi pasar.
Terakhir, jaminan keamanan dalam berinvestasi dengan nilal bobot prioritas sebesar 15,3 persen. Faktor keamanan merupkan masalah serius, dan saat ini telah menjadi salah satu kriteria penting dalam berinvestasi. Adanya jaminan tersebut, maka ekspektasi investor untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan ekonomi dapat direalisasikan bersamaan dengan pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T4375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yosep, Frediriques Plate
"Pemulihan krisis ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi di Kabupaten Manggarai mendapat peluang yang sangat baik, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah (menurut UU.No.22 dan UU.NO.29 Tabun 1999). Karena daerah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi menyangkut kebijkan pembangunan, terutama berkaitan dengan pegelolaan potensi dan sumber daya daerah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Selanjumya untuk menjamin agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahuli oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.
Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kabupaten Manggarai yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, transformasi struktu ekonorni, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Manggarai terhadap perekonomian Propinsi Nusa tenggara Timur, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan proyeksi perkembangan nilai tambah (value added) sektor basis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sektor/sub sektor basis dalam perekonomian adalah : sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, penggalian, air minum, bangunan perhotelan dan jasa swasta. Sektor-sektor yang paling potensial amok dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai, yaitu : sektor perkebunan, perikanan dan penggalian.
Selanjutnya kebijakan perencanaan strategi pembangunan ekonomi yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kantor Bataan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu : untuk strategi jangka pendek "memanfaatkan luasnya pangsa pasar komoditas sektor pertanian khusunya sub sektor perkebunan dan perikanan melalui jaringan keija lama (net working) antar pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan swasta pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional dibidang ekonorni dan perdagangan." Dan untuk strategi jangka panjang " meningkatkan sumber daya manusia (pegawai) pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Manggarai, agar berkemampuan professional di bidang teknis maupun manajerial untuk memanfaatkan luas lahan dan potensi sumber daya kelautan bagi pengembangan sektor perkebunan, perikanan dan penggalian di Kabupaten Manggarai.""
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12603
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Syaifudin R.
"Sejak digulirkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi. Daerah, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya secara optimal (baik pemerintahan maupun perekonomiannya) tanpa harus selalu tergantung dari Pemerintah Pusat.
Untuk meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasikan sektor-sektor mana saja yang mempunyai potensi besar dan dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah Kabupaten/Kota masing-masing , begitu juga Kota Depok.
Kota Depok yang baru berdiri sebagai Kotamadya (sekarang Kota) berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999 tepatnya tanggal 27 April, 1999, namun harus dipaksa dapat bersaing dengan wilayah lainnya terutama di propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomiannya karena tidak lama setelah berdirinya kota Depok Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah lahir, sedangkan penataan baik personil, lembaga, perlengkapan maupun data sangatlah minim namun tetap harus ditata untuk kesiapannya.
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis meneaba untuk mengidentifikasikan sektor-sektor mana dalam PDRB Kota Depok (tahun 1995 s.d. tahun 1999) yang mungkin dapat dikembangkan menjadi sektor unggutan bagi Kota Depok. Hal ini penting karena dengan mengetahui sektor-sektor unggulan, maka perencanaan kota Depok diharapkan dapat dibuat dengan baik dan tepat sesuai dengan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komperatif (Comparative Advantage), sehingga Pemerintah Kota Depok dapat mengembangkan sektor-sektor unggulannya yang pada akhirnya dapat meingkatkan PDRB Kota Depok dimasa yang akan datang dan dapat melaksanakan Otonomi di bidang Perekonomian dengan baik.
Selain itu juga penulis mencoba untuk mengidentiftkasikan keunggulan kompetitif pada Sumber Daya Manusia di Kota Depok dengan cara melihatnya dari investasi di bidang pendidikan dari pengeluaran APBD , angka partisipasi murni (APM) , dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data SDM tersebut diharapkan dapat diketahui seberapa siap Sumber Daya Manusia di Kota Depok dalam menghadapi Otonami Daerah dan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan SDM yang baik diharapkan Masyarakat Kota Depok dapat ikut membangun Kota Depok dengan jiwa kritisnya."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T11451
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christofel Datu Birru
"Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Anonymous, 1998).
Pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1978).
Menyoroti sudut pandang aspek ekonomi dikatakan Sjahrir (1997) bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang menyertai proses pertumbuhan itu. Perubahan atau transformasi ini mencakup banyak hal, mulai dari struktur produksi, kebijakan dan juga dinamika masyarakat.
Untuk melewati proses itu serta mencapai tujuan yang dapat diharapkan maka tentu perlu dilakukan pembangunan dalam hal ini pembangunan ekonomi."
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>