Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terus menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah antara 2002 sampai 2004 dan dimulainya otonomi daerah sejak 2001, kemungkinan memiliki keterkaitan. Karena atas dasar desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada pemerintah daerah.Penelitian ini ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut World Bank, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) human capital invesment; dan (3) menyediakan jaminan sosial (World Bank, 1990 dan World Bank, 2001) maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalarn rangka pertumbuhan ekonomi.Selanjutriya, penelitian ini juga mendukung argumentasi inverted U-curve dari Simon Kuznets bahwa pada awal pembangunan pertumibuhan ekonomi akan mengakibatkan membesarnya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini juga mendapatkan basil bahwa alokasi pengeluaran untuk human capital investment belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk human capital investment dan hubungan negatif antara tingkat keparahan kemiskinan dengan jenis pengeluaran tersebut.Sementara itu, alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Alokasi ini juga mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan memperbaiki tingkat distribusi pendapatan antar penduduk miskin. Hal ini terbukti dengan hubungan yang juga negatif antara tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan pengeluaran untuk jenis alokasi ini.Mengingat masih beaarnya jumlah kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota di )awa Tengah maka pola anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota sudah seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran yang bersifat pro-poor, artinya lebih memberi keuntungan bagi keiompok masyarakat yang miskin mesti didefinisikan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini.Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu m.engorientasikan anggaran belanja pembangunannya pada tiga program berikut, yaitu: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja; kedua, meningkatkan human capital investment, dan ketiga, menyediakan jaminan sosial. Anggaran untuk ketiga program ini perlu diprioritaskan dengan dan implementasinya perlu diawasi sehingga benar-benar mencapai target kelompok miskin dan lebih memberi manfaat kepada kelompok ini ketimbang kelompok tidak miskin.Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Po, P1, dan P2) menunjukkan hal yang berbeda namun berfungsi saling melengkapi, ketiganya sangat penting menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan masalah kedalaman dan intensitas dari kemiskinan tersebut (P1, dan P2), tidak hanya berorientasi pada jumlah absolut kemiskinan (Po)."

"Tesis ini menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Data Panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode penelitian tahun 2007-2009. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien belanja per kapita untuk ketiga belanja tersebut sebagai variabel bebas yang bertanda negatif terhadap masing-masing indikator kemiskinan sebagai variabel dependennya. Belanja per kapita urusan pendidikan memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi persentase penduduk miskin (P0), diikuti oleh belanja kesehatan dan belanja pekerjaan umum. Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan (P1) dan indeks kedalaman kemiskinan (P2) paling besar dipengaruhi oleh belanja per kapita urusan kesehatan, diikuti oleh belanja pendidikan dan belanja pekerjaan umum. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam ketiga model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masingmasing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

This study analyzes the effect of local expenditures on poverty reduction at the regencies/cities in Central Java Province. The study uses a quantitative approach with Panel Data Regression with fixed effects methods. The results show that expenditures for education, health, and public works have a significant effect in reducing poverty in the regencies/cities in Central Java in period 2007-2009. This is indicated by the coefficient of expenditure per capita expenditure for all three as independent variables that have negative sign to each of the poverty indicators as the dependent variable. Expenditure per capita for educational affairs has the most impact in reducing the percentage of poor population (P0), followed by expenditure for health and public works affairs. As for the poverty gap index (P1) and the poverty severity index (P2) most affected by the expenditure per capita for health affairs, followed by expenditure on education and public works affairs. The existence of intercepts variation between regencies/cities in the three equation model used indicates that the respective regency/city in Central Java Province has different characteristics of poverty."

"Pertumbuhan ekonomi dan alokasi pengeluaran pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu penelitian selalu menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti mengikutsertakan pula investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan dan input lainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan data 22 kabupaten/kota di Jawa Barat selama rentang waktu 6 tahun dari tahun 2002-2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pembangunan didekati dengan total pengeluaran pembangunan dalam nilai riil, investasi swasta didekati dengan realisasi kredit investasi dan modal kerja dari bank umum dalam nilai riil, infrastruktur didekati dengan panjang jalan dan kwh listrik terjual. Selanjutnya tenaga keija didekati dengan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia didekati dengan rata-rata lama sekolah. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel model fixed effect dengan struktur heteroskedasdk.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian halnya dengan variabel kontrol investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Barat, hal ini berarti bahwa setiap daerah memiliki faktor-faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diakomodasi dalam model penelitian. Demikian halnya apabila dilakukan pengelompokan antar daerah dekat Jakarta dengan daerah tidak dekat Jakarta, ditemukan adanya heterogenitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The economic growth and public expenditure of regencies/municipalities in West Java for research period are always increases. The intention of this research is to know the influence of local public expenditure to the economic growth of regencies/municipalities in West Java, In this research, the researcher put together the other variables such as: private investment, infrastructure, labor and quaiity of human resources as a control variable. The researcher assumed that the growth of public expenditure and other inputs can improve the economic growth of regencies/municipalities in West Java.

This research applies data of 22 regencies/municipalities in West Java for period of 2002-2007 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is approached by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, public expenditure by total of public expenditure in real value, private investment by realization of investment credit and working Capital from commercia! banks in real value, infrastructure by the length of road and kilo watt hour of electrical sold out. Labor is approached by total of labor and quality cf human resources by mean years of schooling. The estimation method applied panel data with fixed effect model and heteroscedastic structure.

The result of this research concludes that public expenditure and other independent variables have the positive effect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in West Java. The heterogeneity of every regency in West Java expressing that there are factors or other variables which is owned by an area but it isn’t by other area can be seen from individual effect yielded by fixed effect model. If we separate West Java become two area: c'osed Jakarta and not closed Jakarta, we will find there is a heterogeneity that affect to economic growth of regencies/municipalities in West Java."

"Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang menjadi masalah utama di negara ini. Penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan PNPM yang melibatkan partisipasi masyarakat dan melibatkan masyarakat langsung dan Pemerintah Daerah dengan anggaran pro orang miskin melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, selain itu menjadi daerah penerima dana PNPM dan dana perimbangan terbesar. Hal ini menarik karena daerah yang memperoleh alokasi dana yang besar ternyata mempunyai penduduk miskin yang besar. Studi ini meneliti tentang seberapa besar pengaruh pendanaan secara bersama-sama melalui PNPM dan anggaran belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dapat berhasil dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah. PNPM dan belanja daerah untuk kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pendidikan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks kedalaman kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk pekerjaan umum berpengaruh positif sementara belanja daerah untuk kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan. PNPM dan belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks keparahan kemiskinan sedangkan belanja daerah untuk kesehatan dan pekerjaan umum tidak berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan.

---

Poverty is multidimention problem that being the main problem in this country. Poverty alleviation done by Central Government with PNPM that joining community participation and Regional Government with pro poor budget in education, health, and infrastructure. East Java Province is province that have the biggest poor people in Indonesia, beside that east java is region with the biggest PNPM and transfer fund. This is interesting because region with a lot of fund nevertheless become region with a lot of poor people. This study is to analyze relationship between fund from PNPM and regional budget for education, health, and inftastructure in East Java.

The result of this study is poverty alleviation can succeed if done by cooperation between central and regional government. PNPM and regional budget for health have negative effect for poverty index however regional budget for education and infrastructure don?t have relationship to poverty index. PNPM and regional budget for education have negative effect but regional budget for infrastructure have positive effect for poverty gap index however regional budget for health don?t have relationship with poverty gap index. PNPM and regional budget for education have negative effect for distributionally sensitive index however regional budget for health and infrastructure don?t have relationship with distributionally sensitive index."

"Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pcrtumbuhan nasional. Di Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pcrtumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam mengkaji pengaruh pengeluamn pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kami mengikutsertakan kapital, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengcluaran pemerintah dan input Iainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pemerintah dengan total pengeluaran pemerintah dalam nilai riil. Kapital dengan realisasi kredit investasi dan modal kexja dari bank umum dalam nilai riil serta ketersediaan iIl&`HS|1?llkfl1I? (listrik dan air). Tenaga kerja dengan jurnlah tenaga kelja dan kualitas sumber daya manusia dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belpendidikan minimal SMA. Metode cstimasi yang digunakan adalah data panel model iixed effect dengan strulctur heterokedastik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemenintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas surnber daya manusia berpcngaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Namun demikian, apabila dilakukan pengelompokan antar daerah pesisir dengan non pesisir, tidak terdapat perbedaan efek individu antar daerah tersebut

---

The economic growth of Central Java period 2002-2006 to indicate its growth average is under national growth average. In the Java Island only Central Java and Yogyakarta which under under average national growth. The purpose of this research is to know relation between local government expenditure and analyze its influence to economic growth of regenciy/municipality in Central Java. In studying influenced of local government expenditure to the economic growth, we participate capital, labour and quality of human resources as control variable. Government expenditure growth and other its input predictable increase the economic growth of regencies/municipalities in Central Java.

This research applies data of 35 regencies/municipalities in Central Java for period of 2001-2006 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is being near with Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, govemment expenditure with total of government expenditure in real value. Capital with realization of investment credit and working capital from comercial banks in real value and availability of infrastructure (electricity and water). Labour with total of labour and quality of human resources with the percentage population 10 years of age and over by minirnun education attainment senior high school. The estimation method applied panel data fixed effect model with heterokedastic structure.

The result of research concludes that govemment expenditure, capital, labour and quality of human has the posiuve e&`ect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. Result the estimation of individual effect indicating heterogenity of between regency/municipality in Central Java. That is expressing that there are factors or other variable which is owned by an area but it isn?t by other areas However, as a classify between coastal area with non-coastal area individual effect between that?s area isn?t differs."

"Skripsi ini membahas efisiensi dan produktivitas anggaran belanja kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian dilakukan terhadap 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Productivity Index dan regresi tobit panel data ditemukan bahwa Kabupaten Jember adalah daerah paling tidak efisien. Di sisi lain daerah yang paling efisien adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kota Mojokerto adalah yang paling efisien. Secara keseluruhan terdapat penurunan produktivitas anggaran belanja kesehatan selama tahun 2010-2013. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai efisiensi tersebut antara lain angka melek huruf dan juga kemiskinan di daerah tersebut.

---

This thesis mainly discusses about efficiency and productivity in health spending in district level in East Java Province and factors influencing it. This research used 33 districts in East Java Province from year 2010 to 2013. Using Data Envelopment Analysis (DEA) method, Malmquist Productivity Index, and Panel Data Tobit Regression, this thesis found that Jember had the lowest efficiency score. On the other hands, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, and Kota Mojokerto are the most efficient. Overall total productivity in health spending declined from year 2010 to 2013. Factors that influencing efficiency score in this research are literacy rate and poverty rate in each district in East Java Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"[ABSTRAKSalah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalahkesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasiyang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkanmembuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitianini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan aksespendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angkapartisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisisekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010-2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melaluianggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadappeningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanyaberpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM.Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalammeningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagaicerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan danpositif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabelyang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangatkecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupunpertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengahkabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACTOne of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.]"

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."