Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan persepsi national branding dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor yang diukur dari nilai-nilai budaya dan nilai ekonomis produk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada responden yang berdomisili di Tokyo dan Sydney dengan menggunakan teknik convenience sampling. Hasil penelitian memberikan gambaran persepsi masyarakat internasional, khususnya Jepang dan Australia, terkait nilai budaya yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, serta sudut pandang nilai ekonomis berdasarkan brand equity dari produk ekspor yang didasarkan pada persepsi terhadap product country image, dan product association to the country of origin."

"Untuk meningkatkan perdangan intra-OKI, IDB telah mengimplementasikan kegiatan pembiayaan perdangan. Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdangan intra-OKI dan dampak dari pembiayaan perdangan oleh IDB terhadap perdagangan intra-OKI. Menggunakan model gravitasi baik secara intuitif dan teoritis, penelitian ini mengobservasi 18 negara OKI dari tahun 2000 sampai 2014. Penelitian ini menemukan bahwa GDP, jarak antardua negara, pembiayaan perdagangan oleh IDB, kesamaan bahasa, negara dengan kesamaan penjajah, negara dengan hubungan penjajah dan dijajah, negara yang tidak berbatasan dengan laut, negara yang saling bertetangga, kejadian Arab Spring dan Asia sebagai PTA merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan ekspor. Penelitian berfokus untuk menghasilakan output yang dapat digunakan oleh negara anggota OKI dan IDB untuk merencanakan skema pembiayaan perdagangan yang dapat meningkatkan perdagangan intra-OKI.

---

To increase intra-OIC trade, IDB has been implementing trade finance activities. This study tries to shed a light the determinants of intra-OIC trade and the impact of IDB trade financing on intra-OIC trade. Using gravity model both the intuitive and the theoretical one, this study observes eighteen OIC countries from 2000 until 2014. This study finds that GDP, distance of two capitals, IDB trade financing, common language, common colony, colony, landlocked, contiguous, the Arab Spring events and Asian as PTA are statistically significant factors in determining export. This study focuses on having output that reliable for OIC member countries and IDB to develop a trade financing scheme that can increase intra-OIC trade."

"Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region kedaiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebihdari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa-penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif diIndonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukumyang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan.Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan strukturdan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi kegenerasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Padasaat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum,oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnyatimbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapatjurang yang dalam antara peraturan perundang-undanganyang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yangmengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapibahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisiinilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh danberkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme(KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dansebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkunganlegislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegakhukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masihmenjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetakakrisis multi-dimensi yang tiada bandingnya."