Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, bidang hukum perikatan pun mengalami pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah adanya perjanjian distributor dalam bisnis perdagangan dengan sistem penjualan langsung atau lebih dikenal dengan istilah MLM (Multi level Marketing), oleh karenanya dalam tesis ini penulis mengambil judul "Perjanjian Distributor Dalam Sistem Penjualan Langsung Di PT Citra Nusa Insancemerlang".Perjanjian distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (Innominat) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme sehingga secara tidak langsung berlaku pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan yang muncul adalah (1) Bagamaimana bentuk perjanjian distributor tersebut dan (2) Dapatkah salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan secara sepihak.Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian evaluatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan mengadakan wawancara secara terarah yang terbuka.Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan pendekatan secara kualitatif dan disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analisis. Dari hasil permasalahan tersebut diatas setelah dilakukan analisa dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam membuat perjanjian distributor dengan anggotanya, PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) tidak membuat dalam bentuk akta khusus, namun berupa satu formulir permohonan keanggotaan yang isinya selain identitas pemohon juga surat pernyataan yang merupakan hal hal yang seharusnya dilakukan oleh distributor selama menjalankan aktivitasnya sebagai distributor CNI, (2) PT CNI dapat melakukan pemutusan keanggotaan secara sepihak manakala ada distributor yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran berat kode etik dan peraturan distributor tersebut. Pemutusan secara sepihak ini dilakukan oleh CNI semata mata untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dari gangguan anggotanya yang tidak bertanggungjawab."

"ABSTRAKPerdagangan Rumah Toko (Ruko) yang dikalangan usaha properti digolongkan sebagai bisnis rumah sekunder itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat. Dalam bertransaksi jual beli, Perjanjian jual beli sering dibuat sebelum Ruko dibangun. Resiko tinggi diambil pembeli karena harus membayar uang muka cukup besar dan berpotensi kehilangan uangnya apabila kemudian penjual ingkar janji untuk membangun Ruko dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang baru akan dibangun dan Putusan Pengadilan mengenai keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang tanahnya merupakan milik isteri penjual. Metode penelitian kepustakaan yuridis normatif digunakan untuk menghimpun data skunder yang kemudian diteliti melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriftif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Wanprestasi terhadap PPJB Ruko melahirkan akibat hukum dalam bentuk lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi itu. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 121Pdt.G/20011PN.PKP. yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang menyataian PPJB sah demi hukum telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian tetapi mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

ABSTRAK

Shop House which is among effort property classified as the house secunder business, in a few this the last year experience of fast growth. In transacting sales, Sales agreement often made before Shop house its develop, taken high risk for buyer for having give advance a lot of money drawn a potency to loss of money if later the seller break a promise to build Shop house and cannot deliver to buyer as according to agreement. Problems checked here is the legal consequences of arising out from denial to Cordage Agreement of Shop House males would be develop and Decision of Justice hit authenticity of Cordage Agreement of Sales of real property which its ground represent property of seller wife. This Research as bibliography of the normative law used to muster the secunder facts checked by study of document and analysed qualitative then presented by descriptive method. The conclusion having the character of descriptive analytical qualitative. Resalt of research has drawn the conclusion that denial to Cordage Agreement of Sales of Shop house bear legal consequences in the form of delivering the rights for party harmed so that can claim denial one to give indemnation, so that by law expected no one even also harmed for denial. Decision of District Court of Pangkal Pinang Number 12/Pdt.G/ 2001/PN.PKP. and confirmed by High Court of Palembang express valid Cordage Agreement of Sales of Shop house for the shake of law have as according to method of contractual law b zt disregarding rule hit community property in marriage according to Section 36 sentence (1) Code of Marital and rule of levering of land right according to Section 37 sentence (1) Gorvernnent Regulation Number 24 Year 2004 and its application regulation."

"Indonesia dalam beberapa tahun terakhir intensif melakukan negosiasi perjanjian perdagangan yang tergolong komprehensif yang terlihat dari masuknya kesepakatan terkait investasi, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, dan kompetisi. Beberapa studi menyatakan bahwa kedalaman perjanjian perdagangan dapat meningkatkan partisipasi negara dalam rantai nilai global (GVC). Sepanjang tahun 1995-2020, Indonesia memiliki 12 perjanjian aktif yang seiring berjalannya waktu berkembang lebih komprehensif. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap partisipasi GVC yang justru cenderung melemah sepanjang periode tersebut. Melemahnya GVC berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia untuk bisa meningkatkan kontribusi industri manufaktur dalam PDB serta meningkatkan nilai ekspor melalui produksi barang dengan nilai tambah yang tinggi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara kedalaman perjanjian perdagangan dengan partisipasi GVC bilateral Indonesia dengan negara partner perjanjian menggunakan model gravitasi dan PPML sebagai estimator. Secara umum, temuan menunjukkan jika pendalaman perjanjian perdagangan berkorelasi positif dengan naiknya nilai partisipasi GVC Indonesia. Manfaat positif tersebut dihasilkan dari pendalaman area kebijakan yang relevan dengan aktivitas perekonomian dibandingkan area lain kurang berkaitan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC guna mendorong perkembangan industri berbasis nilai tambah di Indonesia yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita

---

Indonesia in recent years has been intensively negotiating trade agreements that are classified as comprehensive, as evidenced by the inclusion of provisions related to investment, intellectual property rights, labor, and competition. Some studies suggest that the depth of trade agreements can increase a country's participation in global value chains (GVCs). During 1995-2020, Indonesia had 12 active agreements that over time became more comprehensive. However, this raises questions about its impact on GVC participation, which has tended to weaken over the period. The weakening of GVCs has the potential to reduce Indonesia's opportunity to increase the contribution of the manufacturing industry in GDP and increase the value of exports through the production of goods with high added value. Based on these issues, this study analyzes the relationship between the depth of trade agreements and Indonesia's bilateral GVC participation with agreement partner countries using gravity models and PPML as estimators. In general, the findings show that the deepening of trade agreements is positively correlated with an increase in the value of Indonesia's GVC participation. The positive benefits result from deepening policy areas that are relevant to economic activity compared to other areas that are less relevant. Based on these findings, the government can utilize trade agreements to increase participation in GVCs to encourage the development of value-added industries in Indonesia that can contribute to increased productivity and per capita income."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Donald Trump was elected into US presidential office in November 2016 and his protective approach on international economics blatantly differs with actions taken by politicians before him. Those policies and sentiments are always expressed via his twitter account and received various responses from citizens and governments alike. This research aimed to find out if the US diplomatic hostility towards its partners on social media will have a direct impact on their bilateral trade flows because of diplomatic retaliation. Using monthly import and export data between the US and 10 major trading partners from June 2015 until March 2018, their respective Economic Policy Uncertainty EPU Index, and tweets analysed with VADER sentiment analysis, we estimate an ARDL model of Trump rsquo s twitter sentiments and its effect on trade. We found out that tweets and trade are not causally linked, yet in most cases they are cointegrated in the short and long run. Through ARDL, we can infer that tweets took around 4 months to take effect and they are only significant in several countries.

---

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat di bulan November 2016 dan kebijakannya yang protektif sangat berbeda dengan politisi-politisi sebelumnya. Kebijakan dan opini Trump selalu diutarakan melalui akun Twitternya dan mendapat berbagai tanggapan baik dari masyarakat maupun negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apabila ketegangan diplomatis akibat perilakunya di media social akan memiliki efek langsung pada perdagangan bilateral sebagai konsekuensi dari balasan diplomatic. Dengan menggunakan data bulanan impor dan ekspor antara AS dan 10 partner dagang dari Juni 2015 sampai Maret 2018, data Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi EPU dari negara-negara tersebut dan twitnya yang dianalisa dengan metode analisa sentiment VADER, kami mengestimasi model ARDL untuk nilai sentiment twit Trump dan efeknya pada perdagangan. Melalui ARDL, ditemukan bahwa twit membutuhkan sekitar 4 bulan untuk memengaruhi arus perdagangan dan bahwa twit merupakan variabel yang signifikan hanya untuk beberapa negara tertentu."

"ABSTRAKWTO berhasil untuk membentuk Committee on Regional Trade Agreement CRTA pada Februari 1996. Fungsi dari CRTA adalah untuk meninjau semua perjanjian perdagangan regional yang didaftarkan ke WTO dan mempertimbangkan implikasi dari perjanjian perdagangan regional terhadap sistem perdagangan multilateral dan antara perjanjian itu satu sama lain. Namun CRTA tidak memiliki kewenangan yang kuat. Komite ini hanya memiliki fungsi administratif dan studi kelayakan tanpa bisa memberi keputusan yang mengikat. Usulan untuk memperkuat fungsi dari CRTA coba di bawa dalam perundingan Putaran Doha tahun 2001 yang kemudian gagal untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai peranan dari Committee on Regional Trade Agreement WTO dalam kaitannya dengan pengawasan RTA dan juga bagaimana sejauh ini kepatuhan anggota-anggota WTO dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai persyaratan pembentukan RTA tersebut.

---

ABSTRACTThe WTO succeeded in establishing a Committee on Regional Trade Agreement CRTA in February 1996. The function of CRTA is to review all regional trade agreements registered with the WTO and to consider the implications of regional trade agreements on the multilateral trading system and between agreements to each other. However CRTA has no strong authority. This committee only has administrative functions and feasibility studies without being able to make binding decisions. The proposal to strengthen the function of the CRTA was brought to the Doha Round of 2001 negotiations which then failed to reach agreement. This study examines in depth the role of the Committee on Regional Trade Agreement of the WTO in relation to RTA surveillance as well as how so far the compliance of WTO members in implementing the established provisions on the requirements for the establishment of the RTA."

"Seiring meningkatnya aktivitas dan nilai perdagangan, keberadaan sebuah perjanjian dagang dapat mendorong peningkatan efektivitas dan intensitas perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang. Perjanjian dagang dapat mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta mendorong integrasi ekonomi. Namun, setiap perjanjian dagang memiliki berbagai provisi dengan tingkat kedalaman/komprehensifitas yang berbeda. Studi ini menganalisis bagaimana setiap provisi beserta tingkat kedalaman/komprehensifitasnya dapat mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia. Dengan menggunakan data tahun 1989–2018, studi ini menemukan bahwa masing-masing provisi memiliki pengaruh dengan ukuran dan arah yang variatif. Selain itu, studi ini juga memberikan saran bagaimana pemerintah Indonesia dapat melakukan modifikasi terhadap isi perjanjian dagang untuk dapat menambah manfaat yang diperoleh dari keberadaan perjanjian tersebut.

---

As the activity and value of trade steadily increase, the presence of trade agreements can incentivize increases in effectivity and intensity of Indonesia’s trade with its trade partners. Trade agreement can reduce trade barriers and help to push economic integration. However, each trade agreement has multiple provisions with differing depth/comprehensiveness level. This study analyzes how each provision along with its depth may affect Indonesia’s export and import value. Utilizing 1989–2018 data, this study finds that there is a variety in the size and direction effect of each provision. In addition, this study proposes a suggestion to the Indonesian government on how to modify the content of trade agreements to increase their potential benefit. "

"ABSTRAKMotivasi China dalam Menandatangani China-Korea Bilateral Free Trade Agreement China merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup berpengaruh di dunia internasional. Hal ini terlihat dari surplus perdagangan yang mendominasi aktivitas perdagangan negara tersebut. Meskipun demikian, China mengalami defisit dalam kerja sama perdagangannya dengan Korea Selatan. Defisit perdagangan terhadap Korea Selatan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dengan jumlah defisit yang cukup besar. Namun, kondisi ini tidak memengaruhi keputusan China untuk tetap meningkatkan kerja sama perdagangannya dengan Korea Selatan. Puncaknya, pada tahun 2015 kedua negara sepakat untuk menandatangani kerja sama perdagangan bebas yang dikenal dengan CKFTA. Dilatar belakangi fenomena tersebut, maka tesis ini menganalisis motivasi China dalam menandatangani CKFTA meskipun dalam kondisi defisit perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori motif dalam pembentukkan FTA, yaitu motif ekonomi dan motif politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa, dari segi ekonomi China berupaya untuk menguasai dan mengembangkan berbagai produk ekspornya. Dari segi politik, China memiliki agenda keamanan baru yang berupaya untuk mengatasi masalah lingkungan dan mencari sumber daya baru. Selain itu, kuantitas mitra dagang yang terbatas berpengaruh terhadap terealisasinya CKFTA.

---

ABSTRACTChina rsquo s Motivations in Signing China Korea Bilateral Free Trade Agreement China is a country with quite influential economic power in the international world. It can be seen from the surplus which dominates China s trading activities. But, China suffers deficit result regarding a trade cooperation with South Korea. Although a large amount of trade deficit towards South Korea has been occuring for quite a long period of the time, it does not affect China to continue the trade cooperation with South Korea. Even in 2015, both countries agreed to sign a China Korea Free Trade Agreement CKFTA . Based on the fact, this thesis will analyze the motivation of China in signing the CKFTA. To analyze the phenomenon, the research uses the theory of FTA form, such as economic and political motives. The analysis shows that China is trying to dominate and to expand China s export product. This Agreement is also influenced by China s political motive. China has a new security agenda to overcome enviromental problems and to find new sources. Beside, the limited trade partnership is influenced toward the realization of CKFTA"

"The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik adalah perjanjian perdagangan yang diusulkan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi multilateral. Namun, saat membahas rancangan perjanjian tersebut, Prancis menjadi salah satu negara yang menyatakan keberatannya. Perjanjian perdagangan tersebut dianggap akan membahayakan identitas kebudayaan Prancis. Perjanjian ini juga bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis yang memperlakukan budaya secara berbeda dari produk komersial lainnya. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempertimbangkan barang dan jasa budaya sebagai pengecualian dalam perjanjian internasional. Perjanjian TTIP juga dianggap berbahaya bagi industri audiovisual Prancis karena adanya kemungkinan dominasi dari Hollywood. Oleh karena itu, menjelaskan alasan Prancis dalam melindungi entitas dan identitas budayanya dalam pembahasan dan negosiasi TTIP. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan hubungan antara penolakkan Prancis dengan konsep transnasionalisme, dan imbanya terhadap negosiasi TTIP. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori identitas milik Stuart Hall, serta menggunakan konsep transnasionalisme dalam melihat konsep pengecualian budaya Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakkan Prancis terhadap TTIP didasarkan pada perlindungan identity as becoming Prancis. Dalam hal ini sektor audiovisual dilihat sebagai sebuah identitas budaya nasional yang harus dilindungi. Kemudian, negosiasi TTIP juga dianggap bertentangan dengan konsep "l'exception culturelle" (pengecualian budaya) Prancis. Ketiga, perjanjian TTIP dianggap akan mengancam sektor industri audiovisual Prancis, dan memungkinkan adanya dominasi budaya dan ekonomi dari sektor audiovisual Amerika Serikat. Penolakkan ini berkaitan dengan cara pandang Prancis terhadap konsep transnasionalisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman dan serangan terhadap identitas budayanya. Karena sikapnya tersebut, Prancis mendapat kritik dari berbagai negara, sedangkan konsep transnasionalisme seharusnya bisa dilihat sebagai sebuah ajang promosi, sekaligus kesempatan untuk berekspansi.

---

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed trade agreement between the European Union and the United States, with the aim of promoting multilateral trade and economic growth. However, while discussing the draft of the agreement, France became one of the countries that raised its objection. According to France, the trade agreement is considered to endanger French cultural identity. This agreement also contradicts the French concept of the "l'exception culturelle" (cultural exception), which treats culture differently from other commercial products. In other words, to consider cultural goods and services as exceptions in the negotiations of international treaties. The TTIP agreement is also considered dangerous for the French audiovisual industry because of the possibility of domination from Hollywood. Therefore, this research aims to explain the reasons for France in protecting their cultural identity in the TTIP discussion and negotiation. In addition, this study also describes the relationship between the rejection of France and the concept of transnationalism, and its impact on the negotiations. The research was conducted using qualitative research methods with critical discourse analysis techniques. The theory and concept used is Stuart Hall's theory of identity, and utilizing the concept of transnationalism in seeing the French cultural exclusion. The results showed that France's rejection of TTIP was based on the protection of their identity as becoming. In this case the audiovisual sector is seen as a national cultural identity that must be protected. The TTIP was also deemed to contradict the French concept of "l'exception culturelle". Third, the TTIP agreement is considered to endanger the French audiovisual industry, and allows for cultural and economic domination of the the United States. In this case, France sees the concept of transnationalism as a threat and an attack on its cultural identity. Because of their action, France has received criticism from various countries for considering the concept of transnationalism as a direct attack on their cultural identity. Whereas, transnationalism should be seen as a gateaway for cultural promotion, as well as an opportunity for cultural and economic expansion."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dan Keempat Mitra Wicara. Substansi yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah pengaturan perdagangan barang atau trade in goods. Keempat perjanjian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang menjadi fokus utama pembahasan adalah bagaimana tiap-tiap perjanjian memenuhi teori keadilan dalam perdagangan liberal. Berdasarkan hasil analis, dicari upaya yang disediakan oleh setiap perjanjian perdagangan bebas bagi negara berkembang yang merasa tidak diuntungkan. Teori critical legal studiesdigunakan dalam menganalisa upaya dan merujuk pada ketentuan pada perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisa data kualitatif data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan perdagangan barang dalam perjanjian-perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan keempat Mitra Wicara. Pengaturan perdagangan barang dalam keempat perjanjian perdagangan barang ini telah berusaha memenuhi prinsip keadilan dalam perdagangan liberal, namun bentuk keadilan berupa perlakuan berbeda bagi negara yang paling tidak diuntungkan dalam hal ini adalah negara berkembang, hanya bersifat sementara.Negara berkembang sebagai pengimpor sulit untuk melakukan negoisasi yang membutuhkan prosedur yang panjang. Terhitung pada tanggal pemberlakuan liberalisasi penuh special differential treatment ini akan dihapuskan. Terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang dirasa tidak adil atau tidak mampu untuk dilaksanakan oleh suatu negara seperti negara berkembang maka terdapat 2 langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Mengingat sulitnya upaya melakukan perubahan atas isi perjanjian yang disepakati. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang akan ditandatangani nantinya. Pilihan yang paling realistis untuk saat ini bagi Indonesia adalah tetap memberlakukan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dalam Kerangka Kerjasama ASEAN yang telah disepakati. Demikian, dengan realitas kemampuan Indonesia saat ini hal yang dapat dilakukan adalah memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal (modal, pendidikan, keahlian dan teknologi).

---

This research discusses the comparison of the free trade agreements Indonesia enters into in the cooperative framework between ASEAN and the four Dialogue Partners. The substance upon which this research compares is the regulation of trade in goods. These four agreements share some similarities as well as differences. The comparison that serves as the main focus of the discussion is how every agreement satisfies the theory of justice in liberal trades. An analysis of each agreement is performed to look for the terms by which a disadvantaged developing country can seek to address the justice it perceives. The theory of critical legal studies is employed in analyzing and refering to the terms in the free trade agreements joined by Indonesia. This research is a legal-normative research with qualitative analysis of the data obtained from literature studies. There are no fundamental differences in the regulation of trade in goods in the trade in goods agreements between ASEAN and the four Dialogue Partners. The regulation of the trade in goods within these four trade in goods agreements has sought to satisfy the principle of justice in liberal trades. However, the equity that takes form in the differential treatments for the most disadvantaged countries,which in this case are developing countries, is only temporary in nature. An importing developing country finds it difficult to be in anegotation that undertakes long procedures. By the time the liberalization swings in full effect, this special differential treatment will be abolished. With regards to the free trade agreements perceived to be inequitable or unperformable by a country such as a developing country, there are two policy measures that the government of such country can take. Taking into account the difficulty in amending the agreed-upon terms, the Government of Indonesia has to pay more attention to the free trade agreements it is about to enter into. The most realistic choice for Indonesia at this moment is to keep respecting the free trade agreements in the agreed ASEAN Cooperative Framework. With this reality in mind, Indonesia has to focus on the improvement of the performance of local industries (capital, education, skills and technology)."