Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 192585 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ferry Notarianthony Suryahadi
"ABSTRAK
Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan sekarang ini (Tahun 2004-2020), mengacu kepada 2 (dua) kebijakan dari institusi yang membawahi perbankan khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian BUMN. Kebijakan BI adalah : Menciptakan fundamental sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, melalui rekomendasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sementara Kebijakan Menteri BUMN adalah melanjutkan kebijakan Liberalisasi Perbankan, Privatisasi BUMN dan Konsolidasi BUMN. Merger antar Bank Usaha Milik Negara perlu dikaji dengan munculnya Kebijakan BI yaitu Single Presence Policy (SPP) yang mengatur kepemilikan tunggal saham pengendali bank di Indonesia termasuk Pemerintah untuk melepaskan kepemilikan saham pengendali di 4 (empat) bank BUMN menjadi pemilikan saham pengendali di 1 (satu) bank BUMN Baja, salah satu alternatif Pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendali tersebut dengan melakukan merger atau konsolidasi terhadap Bank BUMN tersebut. Merger Bank BUMN yang dikaji oleh penulis adalah rencana merger antara Bank Rakyat Indonesia (BRI] dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akan dibahas mengenai kebutuhan merger antar Bank BUMN, perlunya merger bagi Bank BUMN serta permasalahan hukum yang terjadi dalam rencana merger tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur merger bank di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara serta metode pengolahan data secara kualitatif sehingga hasil penelitian berbentuk Preskriptif-Analitis. Penelitian ini setelah dianalisa dapat disimpulkan bahwa merger antara Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara perlu dilakukan untuk saling memperkuat kompetensi yang dimiliki masing-masing bank serta untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dalam industri perbankan. Merger BRI dan BTN tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Oleh karena itu Merger BRI dan BTN perlu segera dilakukan dan rencana merger ini juga memperhatikan faktor lain selain hukum seperti politik dan ekonomi agar dapat memberikan sinergi bagi bank hasil merger dan mampu menghadapi internal shocks maupun external shocks.
"
2006
T16491
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edy Purwanto
"ABSTRAK
Semakin terbukanya perekonomian Indonesia, disertai dengan proses globalisasi yang semakin kuat di hampir semua sektor ekonomi menyebabkan ekonomi dalam negeri semakin menjadi bagian dari perekonomian dunia. Dalam kondisi perekonomian yang semakin terbuka, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang ada dan secara bersamaan menghindari setiap tantangan yang muncul dari keterbukaan tesebut. Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional , Pemerintah telah mengambil strategi merger Bank BUMN dalam menghadapi persaingan yang bersifat global tersebut. Hasil merger Bank BUMN diharapkan dapat menghasilkan sinergi sehingga mempunyai kapabilitas global dan berwawasan kedepan.
Merger Bank BUMN semula ditetapkan empat Bank yaitu BBD, Bapindo, BDN dan Exim menjadi " Bank Catur " namun dalam perkembangannya Bank Exim masuk BPPN sehingga Pemerintah memutuskan BBD dan Bapindo yang akan merger telebih dahulu. BDN dan Exim sementara ini belum diputuskan merger, tetapi ada kemungkinan keempat Bank tersebut tetap seperti rencana semula digabung menjadi satu Bank BUMN. Lingkungan eksternal perbankan seperti faktor ekonomi, politik dan teknologi sangat mempengaruhi industri perbankan yang bersifat turbulen. Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat gejolak kurs rupiah terhadap valuta asing yang telah berjalan sejak Agustus 1997 sehingga Pemerintah terpaksa minta bantuan kepada IMF. Lembaga tersebut dalam memberikan bantuan telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Pemerintah yang meliputi kebijaksanaan makro ekonomi, nilai tukar, restrukturisasi disektor finansial, investasi dan perdagangan. Kebijakan Pemerintah di dibidang perbankan mengarah pada prudent banking dengan penetapan GWM, CAR, BMPK.
Perubahan politik di Indonesia masih belum menunjukkan kestabilan sehingga investor masih menunggu kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pemerintah yang baru. Berdasarkan analisis industri yang menggunakan " five forces " nya Porter, ancaman pelaku baru relatif kecil, kekuatan tawar menawar pemasok sangat kuat, kekuatan posisi pembeli dalam hal ini nasabah kredit kurang kuat, ancaman produk pengganti relatip kecil dan persaingan antar Bank di Indonesia sangat kompetitif. Dalam analisis SWOT, kekuatan Bank BUMN mempunyai corporate image yang baik, jaringan kantor cabang luas, berpengalaman pada transaksi operasional dan mempunyai sistem perencanaan & pengawasan intern diantaranya memperoleh ISO 9000. Kelemahannya mempunyai aset dan modal relatif kecil dibandingkan perbankan Asia Pasifik dan Dunia, produk kurang bervariatif, teknologi informasi belum digunakan maksimal, profesionalisme dan enterpreunership dirasakan kurang. Dengan integrasi perekonomian dunia merupakan peluang bisnis dan dibentuknya Persero - Penyelesaian Kredit Bermasalah membantu dalam portfolio kredit yang sehat Sedangkan ancamannya, adanya persaingan dengan Bank Asing yang masuk ke Indonesia dan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan. Merger Bank BUMN disesuaikan dengan bidang usaha yang digarap yaitu korporasi dan memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda sehingga diharapkan akan terjadi sinergi. Untuk menjadi Bank BUMN yang sehat ( clean Bank) maka kredit bermasalah dialihkan kepada Persero - Pengelola Kredit Bermasalah { PKB }.
Disamping itu Bank Asing diijinkan menjadi pemegang saham mayoritas dengan tujuan agar terjadi transfer ilmu pengetahuan & teknologi serta memanfaatkan jaringan Internasional Bank Asing tersebut dan untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam memulihkan kepereayaan. Merger Bank BUMN tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperlancar upaya privatisasi Bank BUMN.
Tujuan merger Bank BUMN antara lain, untuk memperkuat aset dan struktur permodalan. Bank BUMN hasil merger akan mempunyai aset Rp.120 triliun dan modal Rp.13,86 triliun sehingga merupakan Bank terbesar di Indonesia. Dengan kualitas aset yang sehat setelah dikurangi kredit bermasalah, akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi pcrsaingan di tingkat regional maupun global. Jaringan kantor cabang sedemikian luas diharapkan mendapatkan basis nasabah yang relatip !ebih banyak. Untuk tujuan efisiensi, kantor pusat yang semula empat menjadi satu dan unit kerja pendukung yang sama digabung menjadi satu seperti unit kerja Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Perencanaan, Akunting- Mengingat Bank BUMN hasil merger merupakan Bank yang sehat maka harus dikelola dengan baik, budaya perusahaan yang dikembangkan harus profesional. Untuk itu manajemen sebaiknya diserahkan kepada profesional swasta dengan memberikan target kerja dan iklim kompetitif.
Permasalahan-permasalahan pasca merger perlu mendapat perhatian agar tujuan merger dapat tercapai yang meliputi budaya perusahaan, bentuk/ struktur organisasi, lembaga khusus pengelola kredit bermasalah, sumber daya manusia dan aspek teknis lainnya.
Metodologi penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer dengan menggunakan data perusahaan dan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten."
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julyanti Anastasia Ritauli
"Merjer antar bank bukanlah suatu hal baru di Indonesia. Dalam dunia perbankan, baik skala nasional maupun manca negara, altematif merjer adalah merupakan salah satu alternatif strategi yang dipandang efektif guna memperbaiki kondisi kesehatan perbankan di sebuah negara. Langkah strategi merjer ini merupakan tindakan yang dapat digunakan untuk melakukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.
Strategi merjer yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu agenda dalam regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam struktur perbankan ini, termasuk didalamnya juga wacana kepemilikan tunggal (single presence policy) untuk bank yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas yang lama. Hal ini yang menjadikan motif daripada rencana merjer yang nantinya akan dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk (Bank Danamon) dan PT Bank Intemasional Indonesia Tbk (BII} dimana kedua bank tersebut dimiliki oleh Temasek Holding Singapura sebagai kepemilikan atas saham mayoritas pada masing-masing bank tersebut. Dengan adanya wacana single presence policy, maka hal ini juga akan mendukung adanya konsolidasi perbankan diantara bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam proses merjer ini, sebuah perusahaan harus melakukan suatu feasibility study untuk melihat kelayakan daripada proses merjer ini. Pada saat proses merjer antara kedua bank ini, diperlukan analisis yang matang, skaah satu bentuk analisis fundamental dimana perusahaan harus melakukan valuasi untuk mengetahui penilaian perusahaan dan kelayakan harga saham dari BII. Dalam hal ini BII adalah sebagai perusahaan target. Penilaian perusahaan tersebut dalam penulisan ini dilakukan dengan metode Discounted Casf Flow, di mana penilaian ini dilakukan dengan menentukan proyeksi arcs kas babas (Free Cash Flow to Equity) sebagai dasar untuk menilai kelayakan nilai pasar dari saham BII. Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan dengan pendekatan FCFE model, akan diperoleh nilai intrinsik saham sebesar Rp218 per lembar saham yang dapat dijadikan patokan bagi investor apakah nantinya harga yang terjadi dipasar adalah harga yang undervalued atau overvalued. Dengan diketahuinya nilai wajar dari saham ini, maka akan dapat ditentukan nilai daripada perusahaan BII dimana nantinya akan dapat ditentukan harga beli dalam hal proses merjer dan akuisisi dengan Bank Danamon.
Setelah penentuan dari kalayakan harga saham BII, kemudian ditentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam proses merjer ini. Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah metode pooling of interest di mana nilai laporan keuangan dari merjemya dua bank ini merupakan penjumlahan dari masing-masing akun dari tiap-tiap bank setelah sebelunmya dilakukan jurnal penyesuaian untuk akun investasi pada perusahaan target, dalam hal ini adalah BII. Berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan dengan metode pooling of interest ini maka dilakukan penilaian atas kinerja PT Bank Danamon Hasil Merjer yang merupakan suatu bank hasil merjer daripada Bank Danamon dan BII. Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan di dunia perbankan. Selain itu penilaian dari bergabungnya kedua bank ini dapat dilihat daripada nilai sinergi dari bank hasil merjer (PT Bank Danamon Hasil Merjer). Dalam penghitungan nilai sinergi ini diperlukan nilai daripada perusahaan setelah merjer dikurangkan dengan nilai perusahaan dari masing-masing Bank Danamon dan BII. Diharapkan dengan adanya sinergi positif yang dihasilkan dalam penggabungan Bank Danamon dan BII ini akan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dalam perekonomian Indonesia, terutama pada masa pemulihan dunia perbankan Indonesia paska krisis ekonomi global tahun 1998.

Merger between banks is not a new thing in Indonesia. In banking industry, nationally or internationally, merger is one kind of alternative for effective strategy in order to have a healthy and better condition in banking industry of a nation. This merger strategy can be used as a tool to boost the growth and development in a business. Merger strategy in Indonesia is also one kind of program for Bank Indonesia, as regulator for Indonesian banking industry. Such program is reflected in "Arsitektur Perbankan Indonesia" (API) or Indonesia Banking Architecture. The structure included the draft of single presence policy which intended for bank who?s the owner has the same shareholder majority. This motive can be a trigger for PT Bank Danamon Thk (Bank Danamon) and PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BID which the two banks is owned by Temasek Holding Singapore which has shareholder majority in two banks in Indonesia. The draft of single presence policy also supports banking consolidation in Indonesia.
In merger process, a company should perform feasibility study to asses the fair value of the merger. This thesis makes the use of fundamental analysis where a company performs the valuation in order to know the value of the firm and the fair market value of BII's shares. In this course, BII is the target company. Valuation process of target company (BII) is performed by determining Free Cash Flow to Equity (FCFE) method as a base to determine the fair value of BII's shares.
Based on the fundamental analysis with FCFE model, this thesis obtains share intrinsic value by Rp21 S per share that can be used as a reference to investor to determine whether current market value is overvalued or undervalued. By knowing the fair value of the share price, then the value of the firm can be determined and eventually purchase price in merger and acquisition process with Bank Danamon can be determined.
After determining the fair value of BII's shares, then the thesis describes accounting method for merger process. In this thesis, the method used is pooling of interest. This method employ sum of each account in financial statements of new entity as a merger company. Before the sum of the accounts, there is adjustment journal made in investment account in Target Company, which is BII.
As a result of pooling of interest method, then th financial analysis is made for financial statement of PT Bank Danamon Hasil Merjer (new entity as a result of Bank Danamon and BII merger). The analysis utilizes the key financial ration which commonly used in banking industry.
Besides the valuation described above, the value of the merger between Bank Danamon and BII can be seen in synergy value. Synergy value is a result of difference value between value of the firm of merged entity (PT Bank Danamon Hasil Merjer) and value of the firm of each entity (Bank Danamon and BII).
At last, it is expected that the positive synergy value as a result of merger between Bank Danamon and BII will contribute the development for real sector in Indonesian economic condition, particularly in the Indonesian banking recovery from global economic crisis in 1998.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18562
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Dwi Utami
"Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari penilaian kemapuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengenadli bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Y dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah lulus debagai kandidat pemegang saham di dalam PT. Bank X. Sementara apabila PT. Y tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara PT. Y Advisor dengan pemegang saham pengendali PT. Bank X tetap mengikat dan dapat dijalankan kepada pihak yang ditujuk oleh PT. Y dengan tetap memenuhi ketentuan BI.

The failure on banking system in Indonesia, is causing multiplier effect for banking system in Indonesia, therefore it is necessary to establish a powerful, reliable and efficient supervisory system of Indonesians banking. PT. Bank X is commercial Bank intent to increase its capital through Right Issue mechanism. PT.Y an incorporated legal entity contemplate to purchase shares issued by PT. Bank X for its existing shareholders. For such purpose PT. Bank X initially bind itself i nto a so called Right Issue Transfer Agreement. Notwithstanding the foregoing to acting its position as the ultimate shareholders of PT. Bank X, PT. Y shall taking into account certain Bank regulation that restrict the transfer of ownership on shares. For a commercial Bank, every transfer of shares ownership or capital increase in a company in shall initially obtain approval from Bank Indonesia. The issues that wiJI be further described under this thesis shalt be the Legal Force of Fit and Proper Test Mechanism for Prospective Shareholders, Under the Right Issue Mechanism. In order to descri bed the aforementioned issues, the research is conducted based on the literal study research method having the characteristic of legal nonnative supported by the data collection tool of interviews.
As the conclusion of the abovementioned research. PT. Y is allowed to acting its position as ultimate shareholder of PT. Bank X through the I imited offering of the right issue mechanism, if PT. Y is stated passed the fit and proper test as obliged by Bank Indonesia, And i f PT. Y is stated otherwise, subsequently the agreement between the existi ng shareholders of PT. Bank X and PT. Y is consider legal and binding and executable if PT. Y is appoint its successor , whereas such successor shall also initially passed the fit and proper test as conducted by Bank Indonesia"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27726
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Rusdiono
"ABSTRAK
Struktur perbankan yang sehat merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di negara manapun juga, termasuk di Indonesia. Dengan adanya struktur perbankan yang sehat, diharapkan dapat memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengapa merger dipergunakan sebagai upaya untuk menyehatkan badan usaha perbankan, tindakan apa yang dapat dilakukan sebelum dilakukan merger dan bagaimana peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan merger dalam rangka penyehatan badan usaha perbankan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdapat di perpustakaan guna memperoleh data yang terkait dengan pokok permasalahan. Untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan studi dokumen dan untuk analisa data adalah menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa lembaga merger dipilih oleh pemilik bank atau otoritas yang
berwenang dalam upaya untuk melakukan penyehatan badan usaha perbankan, apabila upaya lain yang akan dilakukan diperkirakan tidak dapat atau tidak akan efektif untuk melakukan penyehatan bank atau apabila setelah dilakukan upaya/tindakan yang lain, ternyata tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam waktu yang relatif singkat. Adapun tindakan yang dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya merger berupa tindakan-tindakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki kinerja perbankan, diantaranya dengan menambah permodalan, restrukturisasi aset dan restrukturisasi organisasi perusahaan. Sedangkan peran Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan merger, Bl dapat bertindak secara aktif apabila prakarsa merger atas inisiatif dari BI, dan sebaliknya berperan secara pasif apabila inisiatif merger berasal dari bank yang akan melakukan merger atau badan khusus penyehatan perbankan."
2007
T17049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arnika Dwiyanti
"Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, dan yang paling marak adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), yaitu dalam kondisi perbankan di Indonesia, diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan ini, kegiatan M&A di industri Perbankan Indonesia makin marak, sehingga tidak dapat lepas dari peran auditor selaku praktisi yang memiliki kompetensi dalam melakukan financial due diligence (FDD) atau uji tuntas keuangan untuk menyoroti aspek-aspek kritis yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dengan kondisi pandemi sehingga mampu mengurangi risiko kegagalan M&A melalui konfirmasi kebenaran data. Tujuan penelitian berfokus pada evaluasi proses FDD untuk mendukung M&A agar tidak terjadi kerugian dan berhasil menciptakan penambahan nilai bagi pemegang sahamnya. Untuk memahami praktik tersebut, penelitian metode campuran konkuren diterapkan pada kasus akuisisi PT Bank Mayora (Mayora) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) melalui wawancara dan dokumentasi. Evaluasi penelitian ini tidak hanya dalam lingkup M&A seperti penelitian sebelumnya, namun mengusung proses FDD M&A industri perbankan terhadap berlakunya POJK tersebut di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan beberapa aspek baru yang menjadi sudut pandang tambahan yang lebih luas bagi auditor dalam melakukan FDD, juga termasuk perkembangan proses dan prosedur FDD ke arah yang lebih berbasis teknologi.

The COVID-19 pandemic took enormous effect on company's ability to survive, and the most popular way to survive is through mergers and acquisitions (M&A), which in Indonesia, is triggered by the stipulation of Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 on Commercial Bank Consolidation. Thus, M&A activities in Indonesian Banking industry were increased, in relation to the role of engaged auditors as practitioners who have competency in conducting financial due diligence (FDD) through critical aspects that are directly and not directly affected with pandemic conditions. This research focused on FDD process evaluation to support the aims on reducing failure of M&A by confirming the veracity of data, so it could prevent loss and create value for shareholders. To understand the practice, concurrent mixed method research was applied to the acquisition case of PT Bank Mayora (Mayora) by PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) through interviews and documentation. The evaluation of this research is not only within the scope of M&A in previous research but carries the banking industry's FDD for M&A process to comply on POJK during the COVID-19 pandemic. The study finds some new aspects to contribute wider points of view for auditors in conducting FDD, including technology based FDD development of process and procedures."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2000
S23680
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Nur Rizki
"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rihanny Nicolas
"Kegiatan perbankan yang sehat merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang perekonomian bangsa dan negara . Sedangkan perkembangan perbankan itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor; diantaranya ialah peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan.
Di Negara kita sekarang ini berlaku ketentuan di bidang perbankan dan moneter yang memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk beroperasi sesuai mekanisme pasar. Dengan keadaan dan situasi yang d emikian itu, setiap bank dituntut untuk mandiri serta mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada masyarakat agar tetap dapat bertahan dalam era persaingan antar bank yang ketat saat ini.
Keadaan ini akan menimbulkan kesuli tan bagi bank-bank yang kecil dan lemah modalnya, karena kuatnya persaingan menjadi tiang utama untuk bersaing dalam situasi seperti sekarang ini. Bagi bank-bank kecil untuk dapat turut dalam persaingan tersebut memerlukan alternatif pemecahan agar dapat memperkuat modalnya. Salah satu alternatif yang dianjurkan oleh Bank Indonesia sebagai Badan Pembina dan Pengawas Perbankan adalah merger dengan bank lain. Dengan dilaksanakannya merger maka bank-bank tersebut akan dapat memperoleh pertambahan modal, menejemen yang lebih baik dan efisien, serta dapat memperluas wilayah operasinya; sehingga bank-bank tersebut dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya juga dapat memperluas dan mengembangkan dirinya.
Selain itu dampak merger juga sangat me guntungkan bagi tata perbankan dan moneter khususnya jika dikaitkan dengan tugas Bank Indonesia sebagai Pengawas dan Pembina bank-bank, karena dengan terlaksananya merger maka unit bank akan menjadi lebih sedikit dan ini akan mempermudah Bank Indonesia dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Bank.
Dengan demikian merger merupakan alternatif yang sangat baik sekali dalam rangka penyeha t kan t ata perbankan, karena itu perlu mendapat perhatian yang serius; sehingga segala hal-hal yang masih merupakan hambatan bagi ter laksananya merger harus segera dicarikan alternatif pemecahannya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S20363
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radityo Mahendra Hutomo
"Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia membawa dampak besar bagi dunia perbankan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan restukturisasi di bidang perbankan, salah satunya dengan cara melakukan merger antar bank. Dalam pelaksanaan merger bank terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah kreditor.
Kreditor seringkali dirugikan dikarenakan merger bank yang dilatarbelakangi oleh itikad buruk. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam merger bank di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dirugikan dalam pelaksanaan merger bank.
Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menjelaskan mengenai perlindungan dan upaya hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank. Contoh kasus terkait perlindungan kreditor dalam merger bank yaitu antara PT Bank IFI dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga akan dianalisa dalam penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait perlindungan hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank, serta memberikan saran demi terjaminnya kepastian hukum bagi para kreditor.

In 1997, the economic crisis in Indonesia had a huge impact on the banking world. The government rsquo s effort to resolve the problem was made restructuring in the banking sector, such as implement merger between commercial banks. In the implementation of bank merger there are several parties involved, one of them is the creditor.
Most of the time, creditors rights was harmed due to bank merger backed with bad faith. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information about the legal protection for creditor in the bank merger in Indonesia and to know the legal remedies which can be done if felt disadvantaged by the implementation of bank merger.
This Juridical Normative research will explain the legal protection for creditor in the implementation of bank merger. Examples of case between PT Bank IFI and PT Bank Danamon Indonesia Tbk will be provided in this research. In the end, this research will provide conclusions regarding legal protection for creditor in the implementation of bank merger, as well as provide advice to ensure the legal certainty for the creditor.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69022
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>