Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang kondisi perempuan yang ditempatkan sebagai lambang "siri" di daerah Makassar Jeneponto Sulawesi Selatan, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitataif berperspektif perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang dibesarkan dalam budaya siri', baik mereka yang mempertahankan/menaikkan maupun yang menurunkan/meruntuhkan "siri" keluarga yang terkait dengan kawin lari mengalami diskriminasi dan dilema yang berdampak secara psikis dan ekonomis. Selain itu, agama Islam yang disalahtafsirkan turut melanggengkan budaya "siri".

---

This research aims to reveal the woman condition who?s placed as symbol of "siri" in Jeneponto Makassar, south Sulawesi. This research was based on qualitative approach and feminist perspective. The research results showed that woman who lived in "siri" tradition, both of them who supported or against it, faced a discrimination and a dilemma. This condition affected the women as psychologically and economically. Besides, it was legitimized by community within misinterpretation of Islam religion."

"Studi ini bertolak dari anggapan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi nilai-nilai gender yang diwujudkan dalam pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam suatu etnis ditentukan oleh budaya dalam etnis itu dan telah membawa dampak yang tidak selalu positif pada anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Studi ini bermaksud menyibak tabir yang menyelimuti pola pengasuhan anak perempuan. Dalam masyarakat yang menjunjung budaya siri' pendekatan kualitatif berperspektif perempuan digunakan untuk memahami permasalahan budaya itu. Maka, teori belajar sosial, dan pandangan feministik digunakan untuk dapat menjelaskan nilai-nilai budaya yang terwujud dalam pengasuhan anak. Hasil studi menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dalam budaya siri', Etnis Bugis Wajo, dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal itu telah melahirkan ketidakadilan gender terhadap anak perempuan yang berwujud marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, para perempuan yang patuh pada budaya siri', dilihat dari sisi budaya, dianggap pantas, tetapi dirugikan karena hak-haknya terpasung. Kedua, perempuan yang memberontak pada budaya siri' dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, tetapi memperoleh keuntungan, karena mampu menentukan kehidupannya sendiri.

---

Bugisnese Women in Siri’ Culture : A Study on Child Rearing and Its Impact on Wajo Bugisnese Women in South Sulawesi Province. The study is based on the assumption that family is a significant agent to socialize gender norms through child rearing practices. The child rearing practiced in an ethnicity is influenced by the culture held by the community, and the practices may not always bring positive effect to the children grow in the culture.

The study aims to discover the closed curtain covering rearing practices to girl child. In a society glorifies Sir/ culture, a qualitative-feministic approach of research needs to be used for that purpose. The study uses social learning theories and feministic ideas in comprehending how the culture and socialization practices might implant stereotypical self-concepts of women. Strong with patriarchal norms, the Siri culture maintains gender inequality to women - manifested in marginalization, subordination, stereotypes, multiple burdens and violence.

Specifically, the study points to two situations. Firstly, women who were submissive to the culture are seen culturally as those who were 'decent'. But actually they were shackled, their rights were denied. Secondly, women who resisted the culture were seen as 'indecent'. Yet, or however, they gained benefits, since they have their own selves. They were able to take stand and decide for her own lives."

"Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor agraris. Olehnya itu tanah merupakan salah satu sumber hidup dan mata pencaharian. Tanah sebagai harta dan modal yang sangat panting. Selain itu pula, tanah terkait dengan harkat dan martabat seseorang jika ditinjau dari aspek religius, hukum dan adat istiadat. Keterkaitan tanah dengan adat istiadat dapat dilihat dalam sistem perkawinan dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Salah satu syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar adanya mahar. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk tanah.Permasalahan dalam penelitian ini sejauh mana pemahaman perempuan atas tanah pemberian, bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian, bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini.Analisis berpusat pada budaya patriarki dan bias gender yang terkonstruksi dalam keluarga suku Bugis-Makassar, dan konsep pemilikan tanah pemberian dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan perempuan yang menerima tanah pada waktu menikah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Pemahaman ini sebagai langkah awal untuk mengetahui hak-hak perempuan atas tanah tersebut. Terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas tanah pemberian yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati hasilnya (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Paling dominan adalah pola yang kedua, pemilikan hanya sebagian saja. Berdasarkan pola pemilikan tersebut akses dan kontrol perempuan atas tanah dapat terjawabkan. Pada pola pemilikan 1 dan 2 perempuan mempunyai akses dan kontrol, sedang pada pola ketiga, perempuan sama sekali tidak mempunyai akses maupun kontrol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan. Perempuan sebagai pemilik tanah yang diterimanya pada waktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan.

---

Land as Dowry in Marriage; Case Study Women from Bugis-Makssar Ethnic Group in South Sulawesi Receiving Land in Marriage Indonesia is a nation with most of its people making a living from Agricultural sector. Therefore, a plot of land constitutes one of living and livelihood sources_ Land is a very important property and capital. In addition, land is related to someone's pride and dignity if it is viewed from the aspects of religions, laws and traditional custom. Relatedness of land and traditional custom can be seen in the marriage system in the community of Bugis-Makassar ethnic group. One of the requirements in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group is the existence of dowry. The dowry given by a man to a woman in the form of land. The study aims to gain insights of women's concepts of a gift land, implementation of women's right over the land, women's access and control to the land and the government's policy regarding the land.

The analysis focuses on patriarchal culture and constructed gender bias in the Bugis-Makassar family, and the concept of ownership of the given land related to Law on Agrarian Principles. This study uses qualitative study method with women's perspective. The use of the qualitative method is aimed at exploring experience and problems of women receiving land when getting married.

The results of study indicate that women in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group have acknowledged that they will receive land as dowry since they were being proposed. This acknowledgment is considered as early step to recognize women's rights over the land. There are three (3) patterns in the women's ownership over the given land, namely (I) fully given land ownership; it means that they posses land certificate and take the harvests; (2) partly given land ownership; it means that they do not posses the land certificate but they take the harvests and (3) the given Iand ownership as a symbol only; it means that they neither possess the land certificate nor take the harvests. The foremost if of the second pattern, the land shall be only partly owned. In the ownership pattern Nos I and 2 the women have access and control, while in the pattern no. 3 the women have no access and control at all. The women's control over the land is divided into two, i.e. control over the harvest and control over the ownership. Women's rights over the the land as dowry have not been protected by Law in this case Law on Agrarian Principles because to register the land, it still needs formal and written statement from the man giving the land."

"ABSTRAKHasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku tahun 2013 menunjukkan bahwa Makassar 6.9 menempati posisi ketiga pada data proporsi remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah berdasarkan kota dengan usia termuda 13 tahun. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi budaya siri rsquo; dalam pengasuhan anak di keluarga masyarakat suku Bugis dan Makassar berkaitan dengan perilaku seks pranikah pada remaja di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif yang menggunakan etnografi dengan life history approach sebagai metode penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Melalui proses belajar kebudayaan sendiri, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi orang tua telah menerapkan budaya siri rsquo; dalam mengasuh anaknya yang dimulai saat anak memasuki masa pubertas. Orang tua menanamkan secara tersirat dengan nasihat lsquo;jaga diri dan nama baik keluarga rsquo; yang ditujukan kepada perilaku seks pranikah. Usaha remaja menjaga siri rsquo; keluarga menjadi penahan dalam melakukan seks pranikah. Diharapkan adanya pengarusutamaan siri rsquo; dalam upaya mencegah remaja sekolah untuk melakukan perilaku seks pranikah, terutama Dinas Pendidikan Kota Makassar diharapkan memasukkan materi siri rsquo; dalam ajaran Muatan Lokal. Begitupun dengan orang tua yang senantiasa menanamkan siri rsquo; kepada anaknya tidak hanya saat masa pubertas, namun dimulai sejak masih kanak-kanak.

---

ABSTRACTIntegrated Surveys of Biological and Behavior in 2013 showed that Makassar 6.9 ranked third on of teenagers who had premarital sexual intercourse according to the city with the youngest age of 13 years. The study aimed to explore the implementation of siri rsquo in parenting of Buginese and Makassar ethnic families related to adolescents rsquo premarital sex behavior in Makassar. Qualitative approach that used ethnography with life history approach as a research method through in depth interviews and participant observation. Through the process of learning their own culture internalization, socialization, and enculturation , the parents had implemented siri rsquo in raising their children since the child entered the period of puberty. Parents instilled siri rsquo implicitly through advice lsquo protect yourself and the good name of the family rsquo aimed to prevent premarital sex behavior. Teenagers take care of siri rsquo family to be a barrier in premarital sex. Siri rsquo mainstreaming should be held to prevent school adolescents to engage in premarital sexual behaviors, particularly the Provincial Education Board of Makassar is expected to involve siri rsquo as material in Local Content ldquo Muatan Lokal rdquo subject. As well parents should instill the values of siri rsquo to their child not only during puberty, but since as a child."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui subjektivitas dan agensi perempuan bangsawan Bugis dalam merespons budaya siri'melalui subjek dari dua generasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang menggunakan kerangka analisis subjektivitas dan kritik budaya. Studi ini melakukan penelusuran riwayat hidup sepuluh perempuan bangsawan Bugis dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjektivitas perempuan Bugis terdiri dari dua bentuk subjektivitas yang saling berkelindan erat dan dalam konteks tertentu keduanya bekerja secara berlawanan. Dua bentuk subjektivitas tersebut adalah subjektivitas personal dan subjektivitas budaya. Dalam merespons budaya terkait siri’, subjektivitas personal yang inheren akan menguatkan agensi perempuan Bugis, namun subjektivitas budaya akan melemahkan agensinya karena menjauhi kebenaran dalam diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam diri para subjek penelitian, terdapat dua bentuk ekspresi diri perempuan Bugis sebagai subjek budaya dan subjek personal yang kompleks dan menyebabkan terbentuknya subjektivitas unik yang berkelindan erat yakni subjektivitas personal dan subjektivitas budaya sehingga menimbulkan ambiguitas dan paradoks perilaku, pemikiran dan perasaan. Di dalam penelitian ini saya menemukan bahwa untuk “Menjadi Perempuan Bugis” subjek penelitian saya menggunakan subjektivitas budaya mereka sebagai bentuk politis untuk bertahan, melawan, membebaskan diri dan melakukan perubahan bentuk kekuasaan ‘dari dalam’. Agensi para subjek tidak hanya berupa perilaku dalam keputusan-keputusan besar dalam hidup terkait relasi gender, seksualitas dan relasi ibu-anak antar subjek generasi pertama dan kedua, namun juga berupa narasi diri yang kompleks. Pengalaman hidup, domisili, perbedaan generasi, status pernikahan dan media sosial daring merupakan faktor terhadap kedalaman subjektivitas budaya/personal dan dominasinya dalam diri subjek.

---

This study aims to examine the subjectivity and agency of Bugis noble women in responding to siri'culture. This research is a qualitative research with a case study approach, which uses an analytical framework of subjectivity and cultural critique. This study traces the life herstory of ten Bugis noblewomen and in-depth interviews. The results show that the subjectivity of Bugis women consists of two forms of subjectivity that are closely intertwined and in certain contexts it work in opposite direction. The two forms of subjectivity are personal subjectivity and cultural subjectivity. In responding to culture related to siri', the inherent personal subjectivity will strengthen Bugis women's agency, but cultural subjectivity will weaken their agency because they are away from the truth within themselves. This study concludes that within the research subjects, there are two forms of self-expression of Bugis women as cultural subject and a personal subject that is complex and lead to the formation of a unique subjectivity that is closely intertwined, namely personal subjectivity and cultural subjectivity, giving rise to ambiguity and paradoxes in behavior, thoughts and feelings. In this research, I found that to "Become a Buginese Woman" means that the subject use their cultural subjectivity as a political form for resistance, liberation and a change in the form of power ‘from within’. The agency of the subjects is not only in the form of behavior in major life decisions related to gender relations, sexuality and mother-daughther relations between first and second generation subjects, but also in the form of complex self-narratives. Life experience, domicile, generational differences, marital status dan online social media are factors in the depth of cultural/personal subjectivity and its dominance in the subject."

"Penyakit kusta merupakan penyakit menular yang masih banyak menimbulkan masalah kompleks. Masalah tersebut bukan hanya dari segi medis tetapi meluas sampai ke masalah sosial, ekonomi dan budaya (W1-L0,2000). Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten endemis kusta di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Case Detection Rate tertinggi ( 50,9/100.000) di tahun 2006 dan prevalensi rate 4/10.000. Jumlah kasus baru yang ditemukan di tahun 2006 sebesar/69 kasus. Sebagian besar kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Jeneponto dinyatakan endemis dan derajat endemisitasnya, cukup tinggi sehingga risiko tertularnya penduduk menjadi sangat besar. Masih tingginya case detection rate di kabupaten Jeneponto disertai kepadatan hunian yang cukup tinggi memungkinkan penularan kusta melaitri droplet maupun sentuhan langsung. Untuk itu perlu di ketahui hubungan kepadatan human terhadap risiko kejadian kusta. Tujuan penelitian ini tuttuk rnengetahui hubungan faktor hunian dengan kejadian kusta di Ka.bupaten Jeneponto setelah dikontrol oleh faktor konfounding yaitu umur, jenis kelamin, vaksinasi BCG, pengeluaran, riwayat kontak serurnah, pendidikan dart pekerjaan. Penelitian ini menggunakan disain study kasus kontrol yang dipadankan( pair wise matching). Sampel penelitian adalah seluruh penderita kusta baru yang ditemukan periode Juli 2006 sampai September 2007. Jumlah kasus sebanyak 115 orang dan jumlah kontrol sebanyak 115 orang. Analisis data diIakukan meialui tiga tahapan, yaitu Univariat (distribusi frekuensi), Bivariat (uji McNemar) dan rnultivariat (Conditional Multiple Logistic Regression). Hasil penelitian menunjukan bahwa kepadatan hunian berhubungan dengan kejadian kusta dengan nilai OR 10,65 (95% Cl: 4,11— 27,62) dart nilai p 0,000 setelah dikontrol variabel pengeluaran, pekerjaan dan riwayat kontak serurnah. Dari hasil penelitian ini disarankan perlu dilaksanakan pemeriksaan kontak serumah yang lebih intensif pada wilayah puskesmas yang tingkat kepadatan hunian tinggi, screening terhadap rumah yang ada penderita kusta terutarna pada rumah-rumah dengan tingkat kepadatan hunian tinggi.

---

Disease of Leprosy represent contagion which still many generating the problem of complex. The problem not merely from medical facet but extending to problem of social, cultural and economic ( WHO,2000). Sub-Province of Jeneponto represent one of the sub--province of endemic of leprosy in Province of South Sulawesi owning highest Case Detection Rate ( 50,9/100.000) in year 2006 and prevalence rate 4,1/10.000. Amount of new case found in year 2006 amount 169 cases. Mostly district of exist in region of sub-province of Jeneponto expressed by endemic and degree of high endemic enough so that its contagious risk resident become very big. Still height of case detection rate in sub-province of Jeneponto accompanied by density of dwelling which high to enough enable infection of leprosy through droplet and also direct touch. For that need in knowing relationship of density of dwelling to risk of leprosy occurrence.

Target of this research to know relation of factor of dwelling with occurrence of leprosy in Sub-Province of Ieneponto after controlled by confounder that is age, gender, vaccination BCG, expenditure, history contact house, education and work. This research use to design case control study (pair wise matching). Sample of Research is all new leper was found by period of July 2006 until September 2007. Amount of case of counted 115 people and amount of control of counted 115 people. Data analyzing conducted to through three steps, that is Univariate ( frequency distribution), Bivariate (McNemar test) and multivariate (Conditional Multiple Logistic Regression).

Result of research of show that density of dwelling relate to occurrence of leprosy with Odd Ratio 10,65 ( 95% CI: 4,11 - 27,62) and p value 0,000 after controlled by variable of expenditure, job and history contact house. From result of this research is suggested require to be executed by a inspection contact more intensive house at region of puskesmas (public health center) which mount density of high dwelling and screening to existing house of leper especially at house with level density of high dwelling."

"Kawin lari merupakan suatu fenomena yang ada di kebudayaan Palembang. Istilah kawin lari dalam masyarakat Palembang sangat beragam ada yang menyebutnya sebagai larian, begujalan, atau kawin ketip. Umumnya kawin lan dilakukan oleh seseorang dikarenakan orangtua tidak menyetujui pasangan pilihannya. Ketidak setujuan orangtua ini disebabkan adanya perbedaan agama atau perbedaan etnis. Dalam diri orangtua akan terjadi permasalahan jika anaknya tetap memaksa ingin menikah. Ketidaksetujuan orangtua untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang berbeda etnis dan agama dikarenakan adanya faktor prasangka. Orangtua cenderung menilai pasangan pilihan anaknya mempunyai sikap-sikap yang negatif. Disini peneliti hendak melihat bagaimana dinamika disonansi kognitif yang dialami orangtua yang anaknya melakukan larian dengan menggunakan teori disonansi kognitif dari Leon Festinger (1957). Inti dari teori disonansi kognitif ini adalah terjadinya hubungan yang tidak pas (non-fitting relations) antara elemenelemen kognisi yang menimbulkan disonansi (ketidaknyamanan kognisi). Disonansi menimbulkan desakan untuk memgurangi disonansi dan menghindari peningkatannya. Hasil dari desakan ini terwujud dalam perubahan-perubahan dalam kognisi seseorang berupa perubahan tingkah laku dan keterbukaan akan informasi-informasi dan pendapat-pendapat baru yang sudah diseleksi terlebih Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan mendetil tentang pengalaman dinamika kognitif yang dialami orangtua yang anaknya melakukan larian. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat perekam untuk merekam hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua subyek mengalami disonansi. Hal ini terlihat dari ekspresi ketidaknyamanan mereka berupa rasa ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan kekecewaan. Disonansi yang dialami subyek bersumber pada inkonsistensi logis, generalisasi opini, nilai-nilai budaya, dan pengalaman masa lalu. Adapun cara yang dipilih subyek untuk mengurangi disonansi yang dialaminya adalah dengan merubah elemen perilaku, merubah elemen kognisi lingkungan, menambah elemen kognisi baru, dan melakukan penghindaran disonansi. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa ketidaksetujuan orangtua untuk menikahkan anaknya dengan pasangan pilihannya dikarenakan adanya faktor prasangka. Prasangka ini bisa diketahui oleh orangtua berdasarkan pengalamannya sendiri, maupun dari orang lain."

"Corn seed subsidy policy is one of the ministry of agriculture's development programs which was estabilished in 2006 and continued in 2008 . The aim of this policy is to increase area of hybrid corn, increase production and productivity, open job opportunity and improve farmer's income,acclerate the developmentof national corn seed industry, provide feed industry and raw material for food industry and support corn self-sufficiency program...."