Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lima tahun setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 Amerika Serikat mencoba membangun gagasan berskala internasional yang tujuannya adalah untuk menawarkan Bretton Worlds System. Gagasan ini datang dari sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Bretton Woods New Hampshire. "

"Krisis moneter telah membuat Indonesia dengan terpaksa mencari hutang luar negeri dengan jumlah yang lebih besar dari schelumnya untuk melakukan perbaikan di bidang ekonomi keuangan. Komitmen IMF mencapai US$ 43 milyar (pada tahun 1997 IMF sempat berkomitmen untuk memberikan paket bantuan sebesar US$ 37 milyar), pinjaman dari CGI mencapai US$ 7,9 milyar pada tahun anggaran 199912000, belum pinjaman lainnya balk bilateral maupun multilateral lainnya. Hal ini mengakibatkan hutang luar negeri kita meningkat dengan pesat.Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Intcrnasional timbul berhagai masalah berkaitan dengan kewajiban memasukan perjanjian pinjaman luar negeri sebagai salah satu perjanjian yang harus disahkan dengan Undang-undang. Permasalahan pokoknya adalah berkaitan dengan pergesekan pemahaman tentang dimensi hukum private dan publik dari perjanjian pinjaman luar negeri.Beberapa pendapat menggolongkan bahwa Perjanjian Bidang Keuangan walaupun merupakan perjanjian internasional (perjanjian yang dibuat antara para subyek hukum intemasional) tetapi merupakan perjanjian yang berada dibawah rejim hukum private. Tapi pendapat lain mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian publik. I)engan demikian tesis ini akan menganalisis aspek hukum publik dan privat dari perjanjian pinjaman luar negeri.Pada bagian pembahasan dibahas tentang pengertian pinjaman luar negeri, pengertian Perjanjian pinjaman luar negeri, dimensi publik dan privat dari perjanjian luar negeri. Pada bagian pembahasan juga dilakukan bedah terhadap perjanjian yang isinya menganalisis kedudukan hukum para pihak pada perjanjian. hak kewajiban para pihak dan analisis tentang kategori, jenis perjanjian pinjaman dan pcmberlakuannya.Akhirnya pada bagian penutup disirnpulkan bahwa tidak scmua perjanjian pinjaman luar negeri adalah perjanjian internasional. Berkaitan dengan dimensi publik dan private tidak perlu di dikotomikan, namun pcrlu agar dua unsur tersebut digabungkan dalam rangka penguatan kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan publik dan privat, serta akuntablitas publik dari perjanjian pinjaman luar negeri."

"International Monetary Fund (IMF) hadir sebagai institusi internasional yang bertujuan untuk mengatur masalah keuangan global melalui berbagai kerja sama maupun kesepakatan. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi beberapa ketidaksesuaian dan permasalahan yang mengundang kritik dari berbagai pihak dan menuntut tanggapan dari IMF sebagai institusi yang aktif dalam sistem internasional. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memetakan literatur-literatur yang memberikan kritik terhadap IMF dari berbagai sisi, beserta tanggapan yang diberikan oleh IMF kepada kritik tersebut. Jenis literatur yang digunakan di dalam tulisan ini adalah artikel jurnal, bab dalam buku, dan buku. Tinjauan literatur akademik ini menggunakan metode pengorganisasi taksonomi dari 28 literatur akademik yang dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu (1) Kritik terhadap IMF atas tiga objek utama yaitu paradigma, struktur institusi dan program; (2) Tanggapan IMF terhadap Kritik Tulisan ini menemukan dua konsensus, yaitu posisi IMF sebagai intitsui keuangan primer dalam sistem internasional dan kebutuhan reformasi yang harus dilakukan oleh IMF. Adapun perdebatan yang hadir dalam literatur terutama terrkait efektivitas respons. Berdasarkan hal tersebut studi ini menyimpulkan bahwa walaupun kritik diberikan secara terpisah, permasalahan yang menjadi objek kritik memiliki akar permasalahan yang saling berkaitan, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi-solusi yang dirumuskan secara bersamaan.

---

The International Monetary Fund (IMF) is an international institution that aims to regulate global financial issues through various collaborations and agreements. However, throughout its journey, there have been several inconsistencies and problems that have invited criticism from various parties, demanding a response from the IMF as an active institution in the international system. Based on this context, this article aims to map literature that provides criticism of the IMF from various perspectives, along with the IMF's responses to those criticisms. The types of literature used in this article are journal articles, book chapters, and books. This academic literature review utilizes a taxonomy organizing method of 28 academic literatures grouped into two major themes: (1) Criticism of the IMF regarding three main objects, namely paradigms, institutional structure, and programs; (2) IMF's response to criticism. This article finds two consensuses: the position of the IMF as the primary financial institution in the international system and the need for reform that the IMF must undertake. The debates present in the literature primarily revolve around the effectiveness of responses. Based on these findings, this study concludes that although criticisms are given separately, the issues being criticized have interconnected roots, requiring solutions that are formulated collectively."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Lembaga Moneter Intemasional ( IMF ) adalah merupakan Iembaga keuangan yang berfungsi sebagai mitra ekonomi intemasional, yang pada dasamya dapat meningkaikan kerja sama moneter internasional diantara negara-negara anggotanya. Peranan IMF adalah umuk menggalang kehadiran suatu sistem moneter intemasional, menjaga kestabilan nilai tukar, membantu neraca pembayaran, serta memberikan jasa konsultasi dan kolaborasi terhadap persoalan moneter.Indonesia sehagai salah sam dari negara anggota IMF, berdasarkan kepada anggaran dasar pendanaan IMF memiliki liak untuk meminta bantuan IMF. Oleh karenanya, saat terjadinya krisis ekonomi yang sangat dahsyat dan parah, yang terjadi pada periode 1997 - 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta bantuan IMF, dengan maksud umuk menstabilkan neraca pembayaran, meningkatkan volume ekspor, termasuk juga menurunkan / menghabiskan tarif ekspor, menstabilkun nilai tukar mata uang dan pembayaran hulang luar negeri yang sedang dalam masa jatuh tempo.Dari hasil perundingan ke penmdingan, yang kemudian diwujudkan dengan penandatanganan nom kesepakatan bersama Legler Of Intern pads periods tahun 1997 - 1998, ternyata dari hasil penelitian menunjukan bahwa hal itu memang berdampak positif bagi pemeriniah Indonesia. Namun demikian dari data yang dikumpulkan yang kemudian di uji dengan teori, maka menunjukan bahwa goal / hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah indonesia, dengan kala lain hasilnya masih minimal. Hal ini terbukti dengan terjadinya fluktuasi mata uang rupiah yang tidak menentu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan tingkat inflasi yang semakin meningkat."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."