Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."

"Di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, terdapat upaya penal dan non-penal. Dimana upaya non penal bersifat preventif. Upaya non-penal ini bisa berbentuk apa saja, peranan media massa dalam membentuk persepsi atas kejahatan dan hukuman adalah salah satunya. Media massa dapat melakukan peranan ini melalui pemberitaan kejahatan dan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Namun masih ada media massa yang menjadikan berita kejahatan sebagai komoditas saja, sementara dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum masih sebatas sebagai narasumber saja. Muatan berita di media massa khususnya yang ada kaitan dengan berita kekerasan dapat menimbulkan dampak ketakutan dan tidak mengedukasi masyarakat. Tesis ini meneliti bagaimana peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum dan bagaimana memperkuat peranan media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa permasalahan dalam konstruksi media massa akan pemberitaan kejahatan seperti penggunaan terminologi, pemberitaan yang berimbang dan pemberitaan yang menghakimi. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi media massa akan berita kejahatan, agar kemudian dapat berjalan sesuai pada fungsi preventif. Penggunaan narasi dan gambar yang terlalu detail dan kepatuhan terhadap etika sebaiknya menjadi pedoman ketika media massa mengkonstruksi pemberitaan kejahatan, karena dampak berita media massa dapat menjadi pemicu perilaku agresif, menimbulkan efek ketakutan dan membentuk opini publik berupa perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana. Namun opini publik ini memiliki paradoks, dimana dalam hal ini dapat berarti pula timbul ketidak percayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang ada. Media massa dalam konteks kebijakan penangggulangan kejahatan dapat berperan juga dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum, media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak harus merupakan kerjasama yang sifatnya formil asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya disoroti terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Konstruksi berita kejahatan dari media massa memang tidak bisa lepas dari nilai beritanya sendiri, namun berita kejahatan besar dan kejahatan jalanan sebaiknya mendapatkan bentuk konstruksi yang sama, dimana sebaiknya ia memberikan bentuk peringatan, edukasi dan kontrolnya terhadap penegakan hukum, hal ini penting mengingat media massa merupakan wadah aspirasi masyarakat sehingga yang dilakukannya seharusnya juga menjadi cerminan masyarakat dan memang apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam konteks penegakan hukum.

---

In the criminal policy, there are penal effort and non-penal effort. Where non penal preventive efforts. These non-penal efforts could formed in many ways, the role of mass media in influencing perceptions of crime and punishment is one of them. Mass media can perform this role through their construction of the news crime and cooperate with law enforcement agencies. But there are still some mass media makes news crime only as a commodity, while in connection with law enforcement agencies is only as a source only. Content in the mass media particularly that there is a link to the news of violence can lead to fear and does not educate the public. This thesis examines how the role of the mass media in criminal policy, their collaboration with law enforcement agencies and how to strengthen the role of mass media in criminal policy. There are some problems in construction of news crime from mass media like the use of terminology, balanced news coverage and judging news coverage. It is closely related to the construction of news crime from mass media, so that the news can then be run according to the preventive function. The use of narrative and images that are too detailed and obedied to ethic should be guidelines when mass media construct the news crime, due to the impact of the news media can be a trigger aggressive behavior, giving rise to fear effect and shaping public opinion in the form of embodiment of the actions undertaken by the community which could either be participation against the rule of law itself, this shows that public opinion or public actions have significant participation in the passage of the criminal justice system. But public opinion has a paradox, which in this case can also mean arise distrust and disappreciation society to law enforcement agencies. Mass media in the context of criminal policy can be instrumental in restoring public trust and appreciation to law enforcement agencies, the media are able to establish cooperation with law enforcement agencies. The partnership should not be a formal partnership as long as cherising each other profession and give mutual benefit. The role of the mass media could also be done covering all side of the law enforcement agency in the construction of news crime, so there is no law enforcement agency that performs highlighted too big then give rise to a kind of competition with other law enforcement agencies. Construction news crime of mass media did not get off from the value of the news itself, but white collar crime news and street crime should get the same form of construction, where should be deliver the form of warning, education and control of law enforcement, this is important given from mass media because mass media is channel of society aspiration so that what are done by mass media should also be a reflection of society and indeed what it needs by society especially in the context of law enforcement."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."

"Penelitian inimerupakan penelitian yang mencoba menjelaskan peran suatu bagian dalam sebuah organisasi,dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini mengkaji peranan Hubungan Masyarakat (humas) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan mengacu pada pelaksanaan Undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik danbagaimana humas kementerian tersebut menerapkan beberapa hal yang diwajibkan dalam undang-undang demi tercapainya suatu konsep good governance.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode studi kasus yang menjadikan HumasKementerian PU sebagai objek penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja humas. Disamping itu peneliti menggunakan teori multi sistem dari Grunig sebagai alat analisis kinerja suatu kelompok atau organisasi.Penelitian ini menemukan bahwa Humas Kementerian PU adalah tipe organisasi Sinkronis (synchronic) yang lebih mengutamakan respon masyarakat dari kebijakan yang sudah ditentukan. Disamping itu Humas Kementerian PU saat ini memiliki perilaku organisasi yang dikategorikan sebagai routine habit yang menjalankan program hanya sebatas rutinitas tanpa melakukan pencarian informasi yang lengkap. Sedangkan dari sisi anggota organisasi sebagian besar anggota Humas Kementerian PU saat ini bertipe routine habit yang bersifat pasif dan lebih bersifat menunggu arahan yang diberikandari atasan dibandingkan melakukan inisiatif tertentu.

---

This research conducted to explain how part of organization playing its role to reach out the organization?s aim. It trying to inspect the role of the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) in applying the Act, which is UU no. 25 year 2009 about public services, and how they implemented compulsory Act in order to achieve good governance concept.

This research is a qualitative case study method and the public relations of Kementerian Pekerjaan Umum (PU) is the research object. Data collected by interviewing several official that have authorities in strategic decision-making in the public relations performances. Besides that, researcher using the Grunig?s theory of multi-system as organization?s analysis tools.

This research discover that they are a synchronic type organization, which means they accentuate responses from civilians about the policy that have been made before. At the same time, they have a fashion (so called ?routine-habit?) in running policy without digging any further complete information on how people responses. Meanwhile, this ?routine-habit? is also become a manner among organization?s member, lack of initiative and passively waiting for duty call."

"Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management.

This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents.

The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Media massa telah menjadi salah satu aktor domestik yang pengaruhnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana media massa berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, media massa dalam kebijakan luar negeri juga dilihat dalam kaitannya dengan opini publik. Namun, kajian mengenai media massa dalam kebijakan luar negeri dianggap stagnan dan Amerika-sentris. Dengan demikian, tulisan ini berusaha memetakan literatur-literatur yang membahas media massa dalam kebijakan luar negeri dari awal kemunculan kajian di tahun 1963 hingga 2022. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dalam meneliti 41 literatur akademik yang terbagi atas tiga tema utama: (1) konseptualisasi, (2) ragam perspektif, dan (3) isu-isu bahasan dalam literatur media massa dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan tinjauan tersebut, perdebatan masih berlangsung mengenai sejauh mana media massa dapat berpengaruh dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, ditemukan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan media massa menjadi salah satu aktor aktif yang membentuk kebijakan. Opini publik juga dilihat sebagai aspek penting dalam menghubungkan media massa dan kebijakan luar negeri, meskipun hubungan yang lebih langsung juga tidak mustahil.

---

Mass media has become one of the subnational actors whose influence is taken into account in the foreign policy decision-making. In its development, there are several approaches used to see the extent to which the mass media plays a role in influencing foreign policy. Apart from that, the mass media in foreign policy is also seen in terms of public opinion. However, the study of the mass media in foreign policy is considered stagnant and United States-centric. Thus, this paper attempts to compare the literature discussing mass media in foreign policy from the dawn of the study in 1963 to 2022. This review uses a taxonomic method in examining 41 academic literature which is divided into three main themes: (1) concepualization, (2) various perspectives, and (3) issues discussed in the literature of mass media in foreign policy. Based on this review, the debate is still ongoing regarding the extent to which the mass media can be influential in changing the direction of foreign policy. In addition, there are also certain conditions that allow the mass media to become one of the active actors that shape policy. Public opinion is also seen as an important aspect of linking the mass media and foreign policy, although a more direct link is also likely."

"Mobility as a Service (MaaS) merupakan sebuah model layanan mobilitas yang telah digunakan perusahaan hingga pemerintah di berbagai negara. MaaS berperan sebagai perantara antara perusahaan atau pemerintah dengan pengguna dalam menyediakan berbagai layanan transportasi yang komprehensif. Implementasi MaaS di Indonesia telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan informasi transportasi umum bagi masyarakatnya. Salah satu platform MaaS yang tersedia di Jakarta adalah Trafi. Dengan pengguna terbanyak dibandingkan platform MaaS lainnya di Jakarta, Trafi menjadi platform MaaS yang sangat diandalkan oleh para pengguna transportasi umum di Jakarta. Sayangnya, user research yang dilakukan Trafi di Jakarta terakhir berlangsung pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu pendorong dibutuhkannya evaluasi usability pada aplikasi untuk menemukan permasalahan yang dialami pengguna dan menentukan solusi dalam bentuk desain alternatif yang dapat meningkatkan user experience (UX). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa survei daring dan metode kualitatif berupa user interview. Hasil yang ditemukan meliputi masalah usability sehingga diperlukan perbaikan pada fitur yang sudah ada, dan perancangan fitur baru untuk meningkatkan usability. Setelah rancangan desain yang baru diusulkan, dilakukan evaluasi usability testing (UT). Secara keseluruhan, diperoleh hasil evaluasi yang positif secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil UT yang didapat adalah rata- rata sebesar 91,11% untuk tingkat keberhasilan tugas yang diuji dan rata-rata sebesar 85,02% untuk tingkat keberhasilan setiap pengguna. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengguna mendapatkan kesan yang baik dan memberikan umpan balik positif terhadap rancangan desain alternatif.

---

Mobility as a Service (MaaS) is a mobility service model that has been used by companies to governments in various countries. MaaS acts as an intermediary between companies or governments and end-users in providing a variety of comprehensive transportation services. The implementation of MaaS in Indonesia has been carried out by the Province of DKI Jakarta to improve public transportation information services for the community. One of the available MaaS platforms in Jakarta is Trafi. Having the most users compared to other MaaS platforms in Jakarta, Trafi is a MaaS platform that is highly relied on by public transport users in Jakarta. Unfortunately, the last user research conducted by Trafi in Jakarta took place in 2016. This has become one of the drivers of the need for usability evaluation on the application to find problems the users encounter and determine solutions in the form of alternative designs that can improve user experience (UX). The methods used in this research are quantitative methods, specifically online survey, and qualitative methods, specifically user interview. The result includes usability issues which conclude the need for improvements on existing features and design development on new features to improve usability. After the new design is proposed, it is then evaluated using usability testing (UT) method. Overall, a positive result was found, both on the quantitative and qualitative evaluation. The results were an average of 91.11% for the success rate of the tested tasks and an average of 85.02% for the success rate of each user. Evaluation results also show that users had a good impression and give positive feedback on the proposed alternative design. "

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."

"Makalah ini mengkaji kinerja media massa online Indonesia dalam menerbitkan berita untuk masyarakat hubunganya dengan Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran kedua. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012, diperlukan peran media massa online untuk menciptakan kompetisi politik yang bersih. Media massa juga memiliki peran yang penting untuk memberikan informasi yang jelas secara intensif kepada para pembaca. Ada empat media massa online yang menerbitkan berita paling banyak mengenai isu tersebut termasuk detik.com, kompas.com, tempo.co, dan mediaindonesia.com. Penelitian ini mengkaji empat media massa online tersebut karena mereka menerbitkan berita paling banyak dibandingkan dengan media lain selain televisi. Ada dua hal utama yang coba dibuktikan oleh makalah ini. Pertama, makalah ini ingin menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menerapkan kontrol sosialnya. Kedua, makalah ini membuktikan bahwa kekuatan media massa online dapat mempengaruhi dan membujuk para pembaca. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk bidang studinya dan masyarakat dengan membuka ranah baru kajian budaya media serta menyediakan informasi mengenai kekuatan dan perilaku media massa online.

---

This paper examines the performance of Indonesian online mass media in publishing news for citizens related to the second period of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012. Considering the implementation of DKI Jakarta Gubernatorial Election 2012, the role of online mass media is required in order to make a clean politics competition. Mass media also has important role to give audiences the transparent information related to candidates intensively. There are four online mass media which publish the most news about the issue including detik.com, kompas.com, tempo.co, and mediaindonesia.com. This research observes those four online mass media because they publish the most news than other media beside television. There are two major points that this paper tries to prove. Firstly, this paper tries to prove that mass media has power to apply its social control. Secondly, this paper proves that the power of online mass media can influence and persuade audiences in this case. This research will give contribution for its field and citizens by opening new area of media cultural studies and providing information about the power and the behavior of online mass media."