Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam penyelenggaraan transportasi udara, faktor keselamatan adalah menjadi prioritas utama, oleh karenanya berbagai fasilitas penunjang keselamatan udara disediakan dan selalu dalam kondisi yang siap pakai. Peralatan penunjang keselamatan penerbangan tersebut antara lain adalah peralatan komunikasi penerbangan dari darat ke udara yang disebut dengan VHF Air-Ground dan peralatan navigasi pemberi sinyal radial yang disebut dengan Very High Frequency Omni Range (VOR). Jumlah peralatan VHF Air-Ground dan VOR yang terpasang di Indonesia cukup banyak, untuk melakukan pemantauan tentang kondisi peralatan tersebut secara manual dengan mendatangi satu lokasi ke lokasi yang lain tentunya akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang bisa dipergunakan untuk memantau kondisi peralatan secara jarak jauh (Remote Monitoring System). Tujuan tesis ini adalah membuat sistem remote monitoring yang menurut penulis bisa dipergunakan sebagai salah satu solusi untuk melakukan pemantauan peralatan dari jarak jauh. Prinsip kerja dari Remote Monitoring System ini adalah dengan mengambil data tentang kondisi dan peralatan VHF Air-Ground dan VOR. Data ini diambil menggunakan interface yang telah penulis sediakan dan jugs program yang telah dibuat selanjutnya data disimpan di dalam komputer yang berada di dekat peralatan dan komputer tersambung dengan jalur telepon. Apabila dari kantor pusat ingin mengetahui kondisi peralatan tersebut maka harus menghubungi nomor telepon yang sesuai dengan lokasi peralatan. Setelah terjadi koneksi maka komputer di sisi peralatan akan mengirimkan datanya ke kantor pusat, sehingga dapat secara langsung dan cepat diketahui tentang kondisi dari peralatan tersebut."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"Kegiatan-kegiatan pemerintahan pada salah satu seginya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Public service tersebut sebenarnya juga mempunyai beberapa bidang layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, salah satu diantaranya adalah pemberian atau penolakan oerijinan terhadap pengajuan perijinan yang disampaikan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan berusaha, untuk melakukan hal-hal tertentu lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Artikel ini membahas beberapa teori dan landasan teoritis perijinan di lingkungan Departemen Perhubungan."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap Piutang PNBP atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan PJNP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Analisis dilakukan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2017. PJNP dibagi menjadi dua, yaitu 1 pelayanan jasa navigasi dengan pendelegasian ruang udara Indonesia tertentu kepada negara lain, yang diwakili oleh debitur Civil Aviation Authority of Singapore CAAS dan 2 pelayanan jasa navigasi yang dilakukan oleh debitur AirNav Indonesia. Kesimpulan laporan magang ini adalah Piutang PNBP atas PJNP masih memiliki permasalahan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan penerapan akuntansi piutang berbasis akrual. Hal tersebut terutama terjadi pada tahapan pengakuan dan pencatatan, yang berdampak pada belum andalnya nilai yang disajikan dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rekomendasi atas temuan tersebut berupa melakukan lobi kepada ICAO agar dilakukan pengambil-alihan Flight Information Region FIR untuk wilayah udara Sektor A oleh Pemerintah Indonesia, memperbaharui beberapa ketetapan dan peraturan terkait penetapan Piutang PNBP debitur CAAS dan AirNav Indonesia, serta pembuatan aplikasi terintegrasi antara pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pihak terkait.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the accounting treatment of non tax state receivable for air navigation services at Directorate General of Civil Aviation. The analysis is conducted during the first semester of 2017. Those air navigation services are divided into two, which are 1 an air navigation services by delegation of certain airspace of Indonesia to other countries, represented by Civil Aviation Authority of Singapore CAAS as a debtor and 2 an air navigation service represented by AirNav Indonesia as a debtor. The conclusion of this internship report is non tax state receivables for air navigation services still has problems and have not been complied with the accrual based receivables accounting. This is especially true in the recognition and recording stages, which have an impact on the unfavorable value presented in the financial statements of the Directorate General of Civil Aviation. The recommendation of the findings are to lobby the ICAO for takeover the Flight Information Region FIR at Sector A airspace by the Government of Indonesia, update some provisions and regulations about the determination of non tax state receivable for debtor CAAS and AirNav Indonesia, as well as making integrated applications between the Directorate General of Civil Aviation with related parties."

"Tesis ini membahas mengenai efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan Kampanye Keselamatan Pelayaran untuk membangun public awareness dengan menggunakan teknik pemasaran social. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang dilaksanaan selama satu bulan di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok dengan responden 150 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi Kampanye Keselamatan Pelayaran yang dilakukan kurang efektif karena responden lebih banyak rnengetahui tentang keselarnatan pelayaran melalui pihak operator atau penyedia jasa, bukan dari program kampanye yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Media dan waktu komunikasi yang dipilih juga kurang sesuai dengan responden. Dua iklan layanan rnasyarakat yang dikeluarkan oieh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga dievaluasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa responden cukup menyukai iklan tersebut. Namun, responden tidak mengenal iklan tersebut karena pemilihan waktu penayangan iklan tidak sesuai. Hasil penelitian menyarankan agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerja sama lebih erat dengan pihak operator dalam mencanangkan program Kampanye Keselamatan Pelayarannya dan juga memperhatikan pemilihan media, waktu, dan pesan yang akan disampaikan agar lebih sesuai dengan responden.

---

This thesis discusses the effectiveness of communication strategies undertaken by the Directorate General of Sea Transportation in implementing the Maritime Safety Campaign to build public awareness using social marketing techniques. This research is quantitative descriptive design. Data collected through surveys that was held for one month in the passenger terminal of Tanjung Priok Port with 150 respondents.

The results showed that the communications activity of Maritime Safety Campaign was less effective because more respondent knew about the safety of shipping through the operator or service provider, not from campaign program endorsed by the Directorate General of Sea Transportation. Media and conununication time was also not selected based on respondents behavior. Two public service ads released by the Directorate General of Sea Transportation is also eva1uated.

The results showed that the respondents simply liked the ad. However, respondents did not know those ads because of the timing of the ads inappropriate. The results suggested that the Directorate General of Sea Transportation cooperate more closely with the operator in the Maritime Safety Campaign in launching a program and also pay attention to media selection. time. and messages to be delivered to suit the respondents better."

"Implementasi e-Government di banyak negara berkembang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Heeks (2003), menunjukkan bahwa 35 persen dari proyek-proyek e-Government di negara - negara berkembang mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan e-Government pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan e-Government. Dalam penelitian ini diuji 14 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government yang dikelompokkan dalam dimensi organisasi dan dimensi teknologi. Dari dimensi organisasi adalah Perencanaan, Kultur Organisasi, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Change Management, dan Awareness, sedangkan dari dimensi teknologi adalah Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Dari hasil uji statistik 12 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi e-Government yaitu Perencanaan, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Awareness, Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Sedangkan 2 faktor yaitu kultur organisasi dan change management tidak berpengaruh. Dari 12 faktor yang berpengaruh, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Governement adalah perencanaan dan keamanan informasi.

---

Implementation of e-Government in many development countries are not in line with expectations. A study conducted by Heeks (2003) shows, that 35 percent of e-Government projects in the development countries failed, 50 percent were partial failed, and only 15 percent were considered to be successful. There are many factors that contribute to the success of e-Government implementation in an organization. This reasearch discuss the factors that influence the successful of e-Government implementation in the Directorate General of Land Transportation.

This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence the success of e-Government. It also examines 14 factors that can affect to the success of e-Government implementation which are grouped in organizational dimension and technological dimension, The organizational dimension are Planning, Organizational Culture, Organizational Structure, Policy, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Change Management, and Awareness, whereas from the technological dimension are IT Infrastructure, Applications, IT Standard, and Information Security.

From the results of statistical tests, there are only 12 factors that affect the success of e-Government implementation are Planning, Organizational Structure, Policies, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Awareness, IT Infrastructure, Applications, IT Standards, and security Information (security). While the 2 factors, organizational culture and change management have no effect. From the 12 factors above, the most dominant factors affecting the success of e- Governement implementation are planning and information security."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dan meneliti tingkat kepuasan kerja karyawan di Direktorat jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction Survey dari Spector dan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, t-test dan analisis nilai rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan berada pada kategori memuaskan. Ada lima dimensi dalam kategori memuaskan dan empat dimensi yang lain pada kategori ambivalen. Dari analisis regresi berganda diketahui seluruh dimensi memiliki korelasi signifikan dengan kepuasan kerja.

---

This study porpose is to know and examine the level of job satisfaction at Directorate General of Railway Ministry of Transportation. Method use to find the level of job satisfaction is Spector's job satisfaction survey (JSS) and data analysis using validity test, reliability test, multiple regression analysis, t-test and mean analysis. Based on the result it is known that the level of satisfaction is at satisfied category. There are five dimensions at satisfied category and the other four at ambivalent category. From the multiple regression analysis it is known that all of the dimensions have significant correlation with the job satisfaction."

"ABSTRAKDirektorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai suatu organisasi dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima demi terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional. Pada kenyataannya, justru kinerja DJHKI dipertanyakan, terutama mengenai lamanya proses suatu pendaftaran permohonan HKI khususnya untuk pendaftaran Merek. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pemeriksa Merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan pemeriksa merek, sehingga penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi sensus. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam obyek penelitian maka penulis menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner. Adapun data yang diperoleh dari hasil kuesioner adalah data interval dengan menggunakan skala likert. Kemudian Uji validitas yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini menggunakan Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) sedangkan untuk uji realibilitas, teknik penghitungan koefisien reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja, dimana faktor Kontrol dari variabel Budaya Orrganisasi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan positif dengan Kinerja Pemeriksa Merek dan faktor Penghargaan dari variabel Kinerja mempunyai pengaruh yang kuat dan positif dengan Kinerja Lebih kanjut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan?permasalahan yang timbul dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Hasil temuan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan struktur organisasi yang ada dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

---

ABSTRACTDirectorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR) is obliged to provide good public service of the IPR registration. But in order to do that the DGIPR keep facing the problem regarding the applicants complains about the registration process that take more than 2 years. It is obviously longer that it is supposed to be as it is stated in the Trademark Law No. 15 year 2001. This research is conducted basically to find the cause of the low performance of the trademark examiners. As we all know the trademark examiner are persons who perform the substantive examination in trademark registration process. So the examiners has the most important role and of course maybe the source of this problem. This research is to find out how Organizational Culture and Motivation affect the Performance of trademark examiner. Do they have a good and significant influence on Trademark examiner?s performance? The assumption is that Organizational Culture and Motivation have strong influence on employee performance. The assumption is based on experiences as one of the trademark examiner and also based on theories of many experts on Cultural Organization, Motivation and Employee?s Performance such as Stephen Robbins, Herzberg, Chung and Meggison I used the quantitative approach in my research, and the object of this research is the whole population of trademark examiners (46 examiners). So it is a census population. All data and information are gathered from Literature study and Questioner, and then I conduct the validity and reliability test, using Statistic Pearson Product Moment Correlation (r) and Alpha Cronbach?s reliability coefficient. The findings of the research are that The Cultural Organization and Motivation really do have strong and positive influence on Performance of Trademark Examiner. The Control Indicator of Cultural Organization has the strongest influence on the performance of the Examiners, and the Reward Indicator of Motivation has the strongest influence on the performance of examiners I hope that through this research we can identify most of our problems in DGIPR and also have the solution to overcome the problems. The research findings are also can be use as guidelines for Organizational Structure Planning and Development with Human Resources Orientation for Good Public Service."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited."