Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi penerapan Good Corporate Governance pada program tanggungjawab sosial perusahaan di PT Antam Tbk. Penelitian ini adalah penelitian kualitatis dengan desiain deskriptif. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pada akhirnya menjadi salah satu prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance, dan PT Antam Tbk telah memperhatikan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen dengan dibuatnya laporan keberlanjutan tanggungjawab sosial perusahaan setiap tahunnya secara transparan, akuntabel, independen, serta kewajaran dan kesetaraan.

---

This thesis discusses on the implications of the implementation of Good Corporate Governance on the corporate social responsibility program at PT Antam Tbk.This research was qualitative with design descriptive.Implementation of corporate social responsibility in the end become one of the principles of Good Corporate Governance,and PT Antam Tbk have noticed responsibility towards society and the environment so that business continuity can be maintained in the long term and to be recognized as a good corporate citizen with a built sustainability report social responsibility companies each year in a transparent, accountable, independent, and fairness."

"ABSTRAKGood Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tentang penerapan GCG pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Assessment terhadap penerapan GCG menjadi relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG disamping untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Hasil assessment dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dibidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat dari diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal. Didasari oleh alasan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya pengukuran sampai sejauhmana penerapan GCG dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja dengan menggunakan suatu metode pegukuran yang praktis, sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak internal perusahaan sehingga pengukuran tersebut dapat secara kontinyu dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT Pupuk Sriwidjaja untuk dapat melakukan perbaikan dalam praktik penerapan GCG pada waktu yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Sistem pengangkatan Komisaris agar dilakukan secara transparan melalui fit and proper test, seperti yang sudah dilakukan terhadap para anggota Direksi.b) Pemegang Saham agar dapat mengangkat 1 orang Komisaris Independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas serta praktik keadilan dan kewajaran menurut ketentuan yang berlaku. c) Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi agar dapat dilakukan secara individual selain secara kolektif. d) Selain Komite Audit yang sudah terbentuk, disarankan agar dibentuk komite penunjang yang saat ini masih ditangani langsung oleh komisaris sehingga fungsinya kurang optimal. Komite penunjang tersebut adalah Komite Renumerasi, Komite Nominasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha. e) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksternal dapat dilakukan secara transparan oleh Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Komite Audit. f) Komite Audit yang semuanya punya keterikatan dengan para pemegang kepentingan hendaknya ditambah dengan anggota yang independen. 7. Direksi agar dapat mensosialisasikan pedoman Corporate Governance dan Kode Etik ke seluruh jajaran perusahaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan. 8. Beberapa hal agar di dalam Laporan Tahunan berikutnya dapat dicantumkan mengenai: a) Ada tidaknya kepemilikan saham Direksi, beserta keluarga dekatnya pada perusahaan lain yang terafiliasi. b) Besarnya nilai kompensasi Direksi dan Komisaris, pekerjaan utama lainnya dari Komisaris. c) Potensi benturan kepentingan yang ada. d) Kasus yang sedang diselesaikan melalui jalur hukum.e) Jumlah dan tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Komisaris f ) Jumlah dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat Direksi g) Auditor eksternal yang terpilih 9. Adapun terhadap area dari berbagai aspek pengujian yang sudah baik mendekati atau mencapai praktik-pratik penerapan GCG untuk dipertahankan dan dioptimalkan."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"Good corporate governance merupakan pedoman untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik. Good corporate governance ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. PT Astra International Tbk. (Astra) dalam menjalankan perusahaannya telah melaksanakan prinsip good corporate governance sejak lama sebelum pemerintah mewajibkannya. Penerapan good corporate governance dilaksanakan Astra disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan dari Astra sendiri. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif dipilih untuk mengetahui sejauh mana penerapan good corporate governance itu dilaksanakan oleh Astra. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder melalui Studi pustaka yang didukung dengan wawancara. Astra mempunyai program, sistem dan komite-komite yang dibentuk untuk menunjang penerapan good corporate governance. Kesimpulan yang diperoleh PT. Astra International Tbk telah melakukan penerapan good corporate Governance dengan baik."

"Bank Global adalah salah satu bank yang mampu bertahan di masa krisis moneter sedang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan telah menjadi PT publik. Namun karena pengelolaannya tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, pada bulan Desember 2004 dibekukan dan akhirnya pada tanggal 13 Januari 2005 izin usahanya dicabut oleh Bl. Dengan pencabutan izin usaha oleh BI akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi dan keuangan lainnya serta krisis kepercayaan di sektor perbankan itu sendiri. Guna menghindari terjadinya pencabutan izin bank di masa mendatang, maka perlunya penerapan GCG pada sektor perbankan. Penerapan GCG pada sektor perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan sejenis lainnya, yaitu mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan dan lain sebagainya. Hal ini juga diatur pelaksanaannya oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang peiaksanaan good corporate governance bagi bank umum, terdiri dari transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness), dilaksanakan oleh setiap bank. Dengan harapan agar di masa mendatang kejadian seperti "Bank Global" itu tidak terulang kembali, karena akibatnya sangat berdampak luas, khususnya dalam hal kepercayaan nasabahlinvestor, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan dan produk-produk lembaga perbankan Indonesia dan juga berdampak negatif terhadap instansi pasar modal Indonesia yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini."

"Environmental problems become things that have not been considered for the companies. This Study aims to determine the effect good corporate governance to environmental disclosure. Good Corporate Governance is a system to controlling management, where GCG is proxied by the board of directors, board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committee. This reaserch use non financial companies listed on BEI. The research sample 30 companies. Measurement of environmental disclosure uses GRI G4 index is 34 index. This study using multiple regression. Based on the results of the study found good corporate governanceis proxieduse board of directors and board commissioners there isnteffect on environmental disclosure.The results institutional ownership, managerial ownership, and audit committee effect on environemental disclosure."