Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian studi kasus ini mengambil kasus Griswold v. Connecticut(1965) dan Roe v. Wade (1973) sebagai kasus instrumental dengan tujuan agarhasil-hasil penelitian terhadap kedua kasus di atas dapat dijadikan dasar untukmelakukan generalisasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ?right of privacy"dalam kasus-kasus yang diteliti, dimana keduanya mempunyai konteks sejarahyang berbeda.Penelitlan terhadap kasus Griswold v. Connecticut (1965) menghasilkankesimpulan bahwa pemaknaan ?right of privacy" sebagai ?hak untukmenggunakan alat-alat kontrasepsi? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu ituyang ?menuntut? perluasan hak-hak sipil sebagai akibat dari civil rightsmovement.Penelitian terhadap kasus Roe v. Wade (1973) menghasilkan kesimpulanbahwa pemaknaan "right of privacy" sebagai ?hak untuk melakukan aborsi padatrimester pertama masa hamil? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itudimana terjadi stagnasi ekonomi, banyak terjadi aborsi illegal, dan tuntutan akanperluasan hak-hak perempuan sebagai hasil-hasil dari women's movement.Penelitian terhadap kedua kasus instrumental di atas menyimpulkan bahwamakna ?right of privacy " berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat."

"Tesis ini merupakan penelitian terhadap kebebasan pers di Amerika. Penelitian difokuskan kepada sebuah kasus pengadilan yaitu Onassis v. Galicia di United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York. pada tanggal 13 September 1973. Permasalahan dari penelitian ini adalah peliputan berita yang dilakukan dengan melanggar hak pribadi dapat membatasi kebebasan pers. Pembatasan kebebasan pers disini adalah pada peliputan berita terhadap seorang figur publik yang bernama Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya.Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah landasan teori demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian yang ditemukan pada tesis ini adalah peliputan berita sebagai bagian dari kebebasan pers harus dibatasi pada saat dilakukan dengan melanggar hak pribadi. Pelanggaran ini dibuktikan dengan akibat-akibat yang harus ditanggung oleh seorang figur pubik Jacqueline Onassis beserta kedua anaknya yaitu hilang reputasi, harga diri dan dipermalukan. Pada tesis ini juga ditemukan jawaban posisi kepentingan hak pribadi diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebebasan pers. Hal ini yang kemudian menyebabkan kebebasan pers pada isu peliputan berita harus diberikan batasan-batasan.Jawaban ini memperlihatkan berdasarkan filosofi demokrasi penekanan hak ada pada individu dan bukan pada kelompok tertentu. Alasannya adalah kepentingan atau unsur individu adalah yang menghidupi kepentingan atau unsur masyarakat. Maka pada saat kebebasan pers yang merupakan representasi kepentingan masyarakat melanggar hak pribadi, maka secara tidak langsung kepentingan atau unsur masyarakat telah menciderai kepentingan atau unsur individu.The Restrain of The Freedom of the Press in the case Galicia v. Onassis in 1973 at New YorkThis thesis is study on the press freedom in America. The main focus on this research is the case of Galicia v. Onassis at United States District Court, Second Circuit, Southern District of New York, 13th September 1973. The main problem on this research is the newsgathering that violate the right of privacy may restrain the freedom of the press. The freedom of the press restrained by the court to the paparazzi.

The main theory of this research is democracy and privacy. The method of this research is qualitative

The main result of this thesis is the newsgathering as the part of the freedom of the press must be restrained when the freedom of the press violate the right of privacy. The violation can be seen by the risk that have to be accepted by the public figure Jacqueline Onassis, which are the loss of dignity, the loss of reputation and potential to lower his standing in the eyes of the public. On this thesis is also found that the position of the right of privacy is much higher than the position of the freedom of the press. That is the caused why the freedom of the press must be restrain especially in newsgathering. The answer is based on the philosophy of democracy; the right is on the nature of man and not in the nature of society. The reason is the nature of society is been supported by the nature of man. In the conclusion by the time the freedom of the press, which is the representation of the interest of the people, has violated the right of privacy, as a result the nature of society has violated the nature of man."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan masalah distinction principle dalam hukum humaniter internasional, berikut perkembangan dan kedudukannya serta penerapannya dalam dua bentuk konflik bersenjata yang terjadi, yakni konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus atas perkara Prosecutor v. Stanislav Galić (ICTY) dan perkara Prosecutor v. Fofana Kondewa (SCSL). Dalam dua kasus tersebut, masing-masing pihak tergugat dituntut telah melakukan pelanggaran terhadap distinction principle, yaitu tindakan kekerasan dengan tujuan menyebarkan teror kepada penduduk sipil. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnya perlindungan terhadap penduduk sipil saat konflik bersenjata terjadi dan bahwa segala bentuk serangan atau ancaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran terhadap distinction principle karena tidak dilakukan pembedaan antara combatant dan penduduk sipil.

---

This thesis studies the provisions of distinction principle in international humanitarian law, including its development, influence, and application in the two forms of armed conflict, namely international and non-international armed conflict. The analysis will be conducted with regard to the case of Prosecutor v. Stanislav Galić (ICTY) and Prosecutor v. Fofana Kondewa (SCSL). On the two mentioned cases the accused are charged with a violation of distinction principle by acts of violence which is purposed in spreading terror to civilian populations. Qualitative approach is used to gather resources in writing this thesis. In conclusion, this thesis attempts to underline the importance of protection of civilians in armed conflict and any form of violence that harm civilians is considered a violation of distinction principle since it shows no distinction made between combatant and civilians."

"ABSTRAKKata pinjaman adalah kata-kata dari bahasa lain yang utuh dipinjam ke suatu bahasa. Prancis merupakan salah satu dari ratusan bahasa yang dipinjam dalam KBBI V dalam kolom pranala bahasa. Blaszczyk dalam bukunya mengatakan bahwa Prancis merupakan pusat mode dunia sehingga istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa dan budaya Prancis lazim dipinjam. Dalam peminjaman kata, makna kata seringkali berubah karena kata pinjaman harus melewati serangkaian penyesuaian, baik bentuk dan maknanya, untuk masuk ke dalam bahasa lainnya. Dengan metode analisis kualitatif, teori kata pinjaman Haspelmath dan Tadmor, serta rumusan teori perubahan makna Traugott, penelitian ini mengungkap adanya perubahan makna yang terjadi pada kata-kata pinjaman bahasa Prancis bidang mode lewat analisis komponen makna Nida dalam Widyastuti. Berdasarkan hasil analisis data, 10 dari 14 kata pinjaman mode berbahasa Prancis dalam KBBI V mengalami perubahan makna. Makna kata bergeser, bertambah, dan juga berkurang sesuai dengan kebutuhan dan faktor sosial penutur bahasa Indonesia. Perubahan bentuk hanya terjadi pada tiga kata pinjaman sementara yang lainnya dipinjam bentuknya. Kata mengalami penyempitan makna karena penutur bahasa Indonesia tidak membutuhkan seluruh makna dalam bahasa Prancis sementara perluasan makna terjadi demi menyesuaikan dengan realitas berbeda yang dialami penutur bahasa Indonesia dari penutur bahasa Prancis."

"Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tesis ini membahas sengketa yang timbul di dalam perusahaan patungan atau yang juga sering disebut dengan perusahaan joint venture. Dalam perusahaan joint venture sengketa mungkin timbul antara patner asing dan patner lokal, maupun antara patner asing dengan pemerintah. Tesis ini membahas sengketa yang sebenarnya bermula antara patner asing dan patner lokal, yang kemudian berujung menjadi sengketa antara patner asing dan pemerintah Republik Indonesia yaitu dengan Badan Koordiantor Penanaman Modal ( BKPM ). BKPM digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas surat pencabutan izin penanaman modal asing yang diajukan oleh patner lokal tanpa sepengetahuan dari patner asing. Tesis ini juga membahas perkembangan perusahaan joint venture, dimana sebelumnya untuk penanaman modal asing di Indonesia tidak ada kewajiban untuk melakukan joint venture. Namun sejak terjadinya peristiwa Malari maka timbulah kewajiban untuk melakukan joint venture. Dibahas juga mengenai bentuk badan hukum sebuah perusahaan joint venture dalam hukum Indonesia. Selain masalah tersebut di bahas juga mengenai pola penyelesaian sengketa dalam penanaman modal dimana cara yang ideal adalah bila timbul penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu musyarawah, apabila tidak tercapai kemudian diajukan ke arbitrase atau pengadilan.

---

This thesis research using normative legal research methods, the method of research which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. This thesis describes the disputes which arise in the joint venture, or who are also often called a joint venture company. In its joint venture partners dispute may arise between foreign and local partners, as well as between foreign partners with the government.

This thesis discusses the actual dispute began between foreign partners and local partners who then led into a dispute between foreign partners and the government of the Republic of Indonesia, namely the Capital Investment Coordinating Board (BKPM). BKPM was sued by the State Administrative Court for revocation of letters of foreign investment put forward by local partners without the knowledge of a foreign partner.

This thesis also discusses the development of a joint venture company, which previously for foreign investment in Indonesia, there is no obligation to do joint ventures. But since then the incident of Malari made obligation to do joint ventures. Considerations about the legal entity form a joint venture company under Indonesian law.

In addition to these problems are discussed also about the patterns of settlement of investment disputes in which the ideal way is when a dispute arises deliberation is done first, if not achieved then submitted to arbitration or court."

"Gadai termasuk jenis hak jaminan yang konservatif namun tetap banyak diminati oleh para pelaku usaha. Karena ciri khas gadai yang harus mem±ndahkan barang gadai keluar penguasaan debitor (inbezitsnelling) dengan maksud agar apabila debitor suatu waktu melakukan wanprestasi, kreditor sebagai penerima gadai dapat dengan mudah mengeksekusi untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya (Parate Eksekusi). Tetapi sangat disayangkan pengaturan mengenai eksekusi gadai terutama eksekusi gadai saham sangat sedikit, hanya terdapat di 2 pasal dalam KUHPer pada bab tentang Gadai, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran ketentuan dalam KUHPer. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit dan kompleks dan dengan pengaturan hukum mengenai gadai yang sangat terbatas. Salah satu contoh kasus mengenai eksekusi gadai saham yang sangat besar dan masih berlangsung sampai sekarang adalah sengketa antara Beckkett Pte . Ltd. dengan Deutsche Bank Aktiengsellschaft mengenai eksekusi gadai saham-saham yang telah digadaikan oleh PT. Asminco selaku debitor dan Beckkett selaku penjamin kepada debitornya, Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Ideal nya, gadai sebagai suatu bentuk jaminan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dapat dijadikan sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku bisnis demi memajukan ekonomi Indonesia."

"Dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional, lembaga pengadilan masih memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, permasalahan mengenai yurisdiksi hakim terhadap para pihak merupakan hal yang harus diperhatikan. Hakim yang tidak memiliki yurisdiksi terhadap para pihak tidak dapat memproses perkara dan oleh karenanya tidak dapat membuat putusan yang mengikat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis dua buah putusan pengadilan Amerika Serikat yang masing-masing melibatkan badan hukum Indonesia sebagai pihak tergugat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

---

AbstractIn international disputes settlement, the court still has a very important role. In settling international disputes through litigation process, a problem concerning personal jurisdiction to the parties is a matter that must be considered. Judges who do not have jurisdiction over the parties are unable to process the case and therefore cannot make a binding judgment. This research was made by using the method of normative law by analyzing two judgments of United State rsquo s courts that involves an Indonesian legal entity as a defendant. This research is expected to become one of the references for the parties concerned."

"[ ABSTRAKMenurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatianperbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

ABSTRACTAccording to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank?sobligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation., According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank’sobligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia’s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia’s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank’s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation.]"