Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan tarif raslonal pelayaiian balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu yang berlaku saat ini tidak berdasarkan perhitungan analisis biaya satuan pelayanan, cost recovery rate, tingkat keman^juan/kemauan masyarakat untuk membayar, kebijakan tarif maiqiun tarif pesaing yang setara . Dengan melihat komponen biaya seperti ini, tarif tersebut diatas masih dipertanyakan. Dalam konteks inilah perlu dilakukao suatu penelitian, uatuk menganalisis tarif rasional balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu.Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan uotuk meneliti ATP/WTP. kebijakan tarif dan tarif pesaing. Sedangkan data sekunder digunakan untuk meneliti biaya balai pengobatan dan perbitungan biaya satuan pelayanan. Analisis biaya dilakukan dengan metoda double distribution, Sedaogkan untuk menetapkan tarif digunakan simulasi tarif.Hasil penelitian menunjukan bahwa bia>'a satuan aktual adalah Rp. 5.391 total biaya tanpa annualized fixed cost adalah Rp. 65.153.436 sedangkan total biaya tanpa annualized fixed cost dan gaji adalah Rp. 23,239.609. Biaya satuan yang diperoleh ini lebih besar dari larif yang berlaku berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada balai pengobatan puskesmas tersebut Dengan demikian tarif yang rasional mestinya Rp. 2.000 berdasarkan jumlah simulasi pengunjung yang mampu raeuibayar (91 %) dan pengunjung yang tidak mampu bayar (11%).Hasil penelitian perhitungan tarif BP puskesmas ini dapat dijadikan bahati pertimbangan bagi Kepala Dinas Kesebatan Kota Bengkulu, dalam mengajukau usulan penyesuaian tarif kepada Pemda Kota Bengkulu untuk menetapkan tarif puskesmas yang rasional.

---

Pricing for Curative Care (CCS) at Jalan Gedang Health Cnter HC in Bengkulu Municipality has not been set up the unit cost, cost recovery rate, ability to pay/willingness to pay, fee regulation and competitor fee, obviously the price se-ting is remain questionable A research to analyze a rational CCS Rice in Jalan Gedang HC.

This research used is needed the determine the unit cost as well as as the ability to payAVTP of the constinuaity a cross sectional design qualitative and quantitative approaches. Primary and secondary data was collected, Primry data were used determine the ability to pay/willingnes to pay price setting and competitor, secondary data were conducted to study CCS actual & normative and price setting. The analisys was done using double distribution method, and a simulation was undertaken to determining the rational tariff.

Research result showed that actual unit cost was 5.391 rupiahs, total cost without annualized fixed cost was 65.153.436 rupiahs. The unit cost was higer than the current price It is proposed That rational Tariff need to be adjusted to a new pice ( 2000 Rp ), Based on the simulation of patients, abnity to pay 91 % is predicted can afford this, while the poor could still be protected by the government.

The Findings revealed (hat this pricing policy model could be used to help the policy mater to consider that the current tariff could be adjusted rationally without sacrificing the poor."

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja puskesmas akreditasi yaitu PuskesmasKarang Kitri dan puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas PerumnasII di kota Bekasi, dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige. KriteriaBaldrige dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas mutu yang diterapkan olehkedua puskesmas ini dengan pendekatan tujuh kriteria, yaitu kepemimpinan,perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran, analisis danmanajemen pengetahuan, fokus pada tim, fokus pada proses dan hasil kinerjapuskesmas.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desaincross sectional. Sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan puskesmassebanyak 34 responden di Puskesmas Karang Kitri dan 27 responden diPuskesmas Perumnas II. Penelitian Kualitatif dilakukan observasi dan wawancaramendalam, dengan informan sebanyak tiga informan pada Puskesmas KarangKitri dan tiga informan Puskesmas Perumnas II.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja kedua puskesmas inikategori baik, dan tidak ada perbedaan yang signifikan akan tetapi kinerja yangbaik mengharuskan tercapainya hasil-hasil terbaik bagi pasien, karyawan maupunorganisasi puskesmas itu sendiri, sehingga disarankan untuk menambahkelengkapan alat-alat dan sumber daya manusia baik dalam pelayanan maupunadministrasi. Terlebih pada Puskesmas Perumnas II tidak terlayani pelayananlaboratorium disebabkan karena tidak adanya tenaga analis laboratorium.

---

ABSTRACTThis study discusses the performance of puskesmas accredited that isPuskesmas Karang Kitri and puskesmas which not yet accredited is PuskesmasPerumnas II, using Malcolm Baldrige approach. The Baldrige criteria can be usedto assess the effectiveness of the quality applied by both public health centers withseven criteria approaches leadership, strategic planning, customer focus,measurement, analysis and knowledge management, workforce focus, operationsfocus and outcomes of puskesmas performance.This study with cross sectional design. The sample was conducted to allpuskesmas employees as many as 34 respondents in Puskesmas Karang Kitri and27 respondents in Puskesmas Perumnas II. Qualitative research was conducted byobservation and in depth interviews, with three informants at Puskesmas KarangKitri and three informants of Puskesmas Perumnas II.The results illustrate that the performance of both puskesmas is goodcategory, and there is no significant difference, but good performance requires theachievement of the best results for patients, employees and organizationspuskesmas itself, so it is advisable to increase the completeness of tools andhuman resources both in service and administration. Especially in PuskesmasPerumnas II not served by laboratory service caused by lack of laboratory analyst."

"Puskesmas merupakan satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, serta dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk melaksanakan kegialannya, pembiayan puskesmas selama ini sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah.Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu semakin tinggi, sementara alokalasi biaya operasional puskesmas yang diberikan oleh pemerintah semakin menurun. Untuk itu, pihak departemen kesehatan menetapkan konsep swadana sebagai satu jalan keluarnya.Puskesmas swadana diberikan kewenangan mengelola scluruh dana penerimaan fungsional puskesmas untuk digunakan bagi pembiayaan operasional puskesmas sehari-hari. Selain itu, konsep swadana merupakan penjabaran dari tujuan otonomi daerah dalam meningkatakan mutu pelayanan secara efektif dan efisien.Pada saat ini,. Puskesmas Putri Ayu memiliki kunjungan pasien yang tinggi, lokasi yang strategis dan sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Kondisi yang cukup kondusif ini menjadikannya layak dikembangkan menjadi puskesmas swadana sekaligus menjadi contoh puskesmas swadana di Kota Jambi. Dalam upaya pengembangan ini diperlukan sualu perencanaan strategi yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam mencapai Jambi sehat 2008. Untuk dapat menyusun perencanaan strategi dilakukan penelitian operasional dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah pihak penentu kebijakan kesehatan. Sejumlah pihak tersebut adalah Walikota, DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan unsur pelaksana Puskesmas Putri Ayu.Consensus Decision Making Group (CDMG) yang beranggotakan para pelaksana inti Puskesmas Putri Ayu menetapkan beberapa strategi terbaik dengan menggunakan SWOT matrik dan QSPM sebagaimana yang ditelili dalam penelitian ini. Hasil penelitian pemilihan alternatif strategi berdasarkan hasil IE memperlihatkan bahwa posisi Puskesmas Putri Ayu berada pada kuadran II. Hal itu menunjukan bahwa posisinya berada dalam grow and build sesuai dengan rategi intensif dan integrative yang dianjurkan. Strategi intensif yang dimaksud adalah market penetration, market development dan product development, sedangkan strategi integratif mencakup backward integration, and forward integration dan horizontal integration.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas Putri Ayu memiliki peluang yang besar dengan dukungan internal dan eksternal yang kuat, walaupun masih menghadapi pesaing yang cukup kompetitif. Dengan demikian, berbagai upaya masih diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Sebagai saran dan tindak lanjut, strategi yng telah dipilih hendaknya dioperasikan dengan optimal dengan dukungan berbagai pihak.Daftar bacaan: 40 (1982-2002)Strategy Planning Of Developing Putri Ayu Public Health Service In Jambi Municipality Into Self Financing Public Health Service In 2002 Public health center (PHC) is functional organizational unit, which conducts health services in comprehensive, integrated and well-distributed way, also both accepted and accessible to the society. So far, it is mostly financed by Central Government to perform its activity. Province Authority pays only little amount.

The society requirement to the qualified health service gets higher and higher, meanwhile PHC operational finance allotment given by the government decreases. Therefore, Health Department establishes self-financing concept as one of solutions.

Self-financing PHC manages its functional revenues to cover its daily operational finance. In addition, the concept is enforced from district authority purpose in order to improve the service quality effectively and efficiently.

Now that Putri Ayu PHC has high patient visit, strategic location and adequate human power, if is worth being developed into self-financing PHC, even self-financing PHC model in Jambi Municipality.

As for its development, it is important to set strategy planning matched the vision and mission of Jamb Municipality Health Office in order to reach Healthy Jamb 2008. In this respect, there should be an operational research by using qualitative analysis through dept interview to the certain health decision-making officers. The officers are Mayor, District parliament, Head of Municipality Health Office, Head of Provincial Health office, operating officers of Putri Ayu PHC.

Consensus Decision Making Group (CDMG) whose membership are chief operating officers of Putri Ayu PHC decides some best strategic based on SWOT matrices and QSPM as revealed in this research. The research result of deciding alternative strategy based on IE result show that Putri Ayu PHC position is at quadrant II. It shows that its position is on growing and building phase fulfilling the recommended intensive and integrative strategies. The intensive strategy covers market penetration, market development and product development, while integrated strategy consists of backward integration, forward integration and horizontal integration.

The research concludes that Putri Ayu PHC has great chance with internal and external support, meanwhile it is facet with competitive rivals. Therefore, it needs developing efforts in order to improve its service quality. As for advice and follow up, officers should implement the chosen strategies with others' supports."

"ABSTRAKPemanfaatan Posbindu PTM pada Usia 18-44 tahun rendah, ditandai denganadanya kesenjangan antara sasaran dan masyarakat yang memanfaatkannya.Dilakukan penelitian untuk analisis pemanfaatan Posbindu PTM berdasarkan teoriDonabedian dan Model Andersen fase dua, untuk mendapatkan informasi yangmendalam dari variabel kebijakan, sumberdaya, sikap dan persepsi konsumen,sikap dan keahlian penyedia. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakananalisis isi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan data.Hasilnya, dari semua determinan yang diteliti turut berkontribusi atas rendahnyapemanfaatan Posbindu PTM ini. Sikap dan persepsi konsumen merupakandeterminan yang paling berpengaruh. Diharapkan dengan pelaksanaan programyang sesuai dengan karakteristik tertentu dari sasaran, pendidikan kesehatan yangberkesinambungan, peningkatan sosialisasi dan peran serta pemerintah daerahmasalah ini dapat teratasi.

---

ABSTRACTThe low utilization of Posbindu PTM Age 18-44 years, marked by gaps betweentarget and community users. Research was done for Posbindu PTM utilizationanalize with Donabedian theory and phase two Andersen model, to getinformation from the variables such as policy, resource, consumer attitudes andperceptions, attitudes and membership provider. The kind of the qualitativeresearch used to content analysis. Validity of data is done by triangulation methodand sources . The low utilization of Posbindu PTM that was contributed of alldeterminans. The attitude and perceptions of consumers is the most influentialdeterminant. Expected with the implementation of the program according to thespecific characteristics of the target, continuous health education, improvedsocialization and participation of local governments this problem can be resolved."

"Optimalisasi tarif Polindes selama ini belum mengacu kepada suatu hasil analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang secara purposive dipilih mewakili daerah yang miskin dengan tigkat penghasilan masyarakat rendah tetapi ada sebagian wilayahnya yang bebatasan dengan perkotaan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan BP Rp 5.266,00 , KIA/KB Rp 21.736,00 dan Persalinan Rp 92.787,00 sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional dan pemeliharaan (tanpa AFC + Gaji) biaya satuan BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 Persalinan Rp 42.166,00. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makanan sebesar Rp146.364,00 pengeluaran makanan tanpa pesta Rp 112.173,00 dan pengeluaran non esensial Rp 11.153,00.Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan kemampuan masyarakat adalah Rp 7.318,00. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata - rata adalah Rp 4.833,00. dan pengandaian periksa KIA/KB rata - rata sebesar Rp 2.600,00 titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 1.600,00 dengan menyingkirkan 20% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kulitas pelayanan Polindes rata - rata sebesar Rp 5.265,00 titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 3.600,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat.Tarif Rp 800,00,- ini ternyata pada saat sekarang dengan memandang tingkat kemauan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.400,00 dengan menyingkirkan 12 % masyarakat walupun belum dapat menutupi biaya satuan (tanpa AFC + Gaji). Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp 3.000,00 asalkan kualitas pelayanan ditingkatkan dengan konsekuensi menyingkirkan 29% masyarakat.Masyarakat yang tidak mampu (tersingkir) perlu mendapat subsidi Pemerintah Daerah dan dikelola secara khusus. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan tarif Polindes.

---

An Analysis of Unit Cost and the Optimum Rate for Polindes Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten on 2000The optimum rate prices for Polindes haven?t referred to outcome analysis unit cost in services, capability degree and community desire to pay the health service. Is the rate now, have come near to unit cost of services, capability degree and community disire to pay, so it be done an analysis of rate in Polindes Kolelet, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, it is looked for destitute and peripheral areas. This analysis constitutes descriptive analysis by planning cross sectional. The results of experiment showed an unit cost such as : Balai Pengobatan Rp 5.266,00 , KIAIKB Rp 21.736,00, Persalinan Rp 92.787,00 , if it is counted for an operational fee and maintenance (without AFC + salary) unit cost BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 , Persalinan Rp 42.166,00. Referring to society ability, expending of not foods is Rp 146.354,00, expending of foods without party Rp 112.173,00 and expending non essential Rp 11.153,00.If we see for 5 % expending of not foods, the community ability is Rp 7.318,00, community desire for sick assumption is Rp 4.833,00 on an average and inspection assumption KIAIKR is Rp 2.600,0000 on an average so it is met with expending of non essential is Rp 1.600,00 which must evacuate 20% of society. If it is seen community desire for upgrading service quality Polindes by average is Rp 5.265,00 referring to society ability, expending of non essential is Rp 3.600,00 which must evacuate community about 28%.The rate for Rp 8.00,00 in this time if we see community desire, it can be risen Rp 1.400,00 by evacuating 12% of society. Although it can't cover an unit cost (without AFC + salary). The rate for Polindes can be risen Rp 3.000,00 if the service quality risen. So it will evacuate 29% of society.The poor community need subsidy from territory government by specific management. The results of experiment can be used for judgment by territory government in determining rate for Plindes."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya mutlak yaitu kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah negara/pemerintah telah menyediakan pelayanan di bidang kesehatan secara baik, apalagi konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, sehingga baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan menjadi gambaran apakah pemerintah telah memperhatikan hak-hak warga negaranya untuk memperoleh layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu fisik, keandalan, jaminan kepastian, dan empati. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ditinjau dari tingkat kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen serta tingkat kesenjangan antara persepsi yang dirasakan pengguna layanan dan harapan pengguna layanan. Apabila persepsi manajemen melebihi harapan masyarakat, maka diharapkan pelayanan yang diberikan baik dilihat dari sisi keberhasilan manajemen menerjemahkan apa yang diharapkan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, rata-rata tingkat pencapaian kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Gambir mencapai di atas tujuh puluh lima persen atau sudah baik. Ini menunjukkan keberhasilan dari pihak manajemen dalam menerjemahkan apa yang menjadi harapan dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir. Sedangkan rata-rata tingkat kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mencapai di atas lima puluh persen atau cukup baik. Jika dibandingkan, kualitas pelayanan dari kelima dimensi pelayanan baik dilihat ditinjau dari kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen maupun ditinjau dari kesenjangan antara layanan yang dipersepsikan pengguna layanan dan layanan yang diharapkan pengguna layanan menunjukkan bahwa keberhasilan pihak manajemen dalam menerjemahkan apa kemauan atau harapan dari pihak penerima layanan belum berarti bahwa praktek pemberian pelayanan kepada pengguna layanan juga dinilai berhasil atau sama baiknya. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kinerja dokter dalam menjalankan tugasnya dalam menangani pasien meliputi ketepatan diagnosa dan pemberian resep kepada pasien. Penerima layanan merasa puas terhadap kebersihan gedung serta kerapian petugas, apotek yang memiliki jumlah obat yang lengkap, pemenuhan layanan sesuai yang dijanjikan oleh pihak puskesmas, dan pemberian informasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat dua hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana yang satu merupakan bagian dari atribut reliability/kehandalan yaitu pemberian pelayanan yang tidak berbelit-belit dan yang satunya merupakan atribut responsiveness/daya tanggap yaitu pemberitahuan dari petugas puskesmas apabila ada keterlambatan pemeriksaan pasien.

---

The thesis discusses public health care at the Public Health Center in Gambir, Central Jakarta. The background of the research is on one of people?s most basic need, i.e. being healthy. Subsequently, the researcher is interested to find out whether the government has provided good health care guaranteed by the constitution which stipulates that constitution has guaranteed that everyone has the right to obtain health service. Public Health Center of Gambir, Central Jakarta, has become the foremost role of health care of the local government, i.e. DKI Jakarta. Therefore, the quality describes how the local government has put the best interest in providing heath care. The research applies quantitative method with service quality model emphasizing on the study of five research dimensions of Parasuraman?s, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The main issue being studied is to explain the degree of quality of health care given by Public Health Center of Gambir, Central Jakarta viewed from gap level between people/users? expectation and management perception, and the one between perceived service and expected service. When the management?s perception outweighs the people?s, the care provided has included people?s expectation; and the vice versa. A service is said to be a good quality when it is given more than what is expected to be and on the other way around. Based on the study and analysis referring to quality service concept, the level of satisfaction to the quality of health care given by the institution is above 75%. The number shows the successfulness of the management in interpreting people?s expectation into services. Meanwhile the satisfaction levels of the service quality has reached more than 50%, categorized as good enough. The research shows the success of management in interpreting people?s expectation does not mean the one of quality of the service. Based on the Cartesian diagram and statistical approach, some points are to be said well and worth-kept, such as doctors performance in running duties, i.e. taking care of patients by providing correct diagnose and prescriptions. Users/patients are satisfied with the cleanliness of the building, tidiness of the nurses, complete drug pharmacy, fulfilled promises, and access to information. Furthermore, there are two fields that require improvements: reliability, i.e. being straight to the points, and responsiveness, i.e. informing the patients pertaining any delays."

"Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan sebagai strategi nasional menuju "Indonesia sehat 2010". Untuk itu diperlukan organisasi kesehatan yang mendukung terlaksananya program pembangunan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Dan cakupan program kegiatan Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2000 diketahui bahwa angka pencapaian Hepatitis B ke-3 (HB 3), kunjungan ibu hamil ke-4 (K 4), pemberian tablet besi (Fe) dan imunisasi U 2 masih rendah, ada program kegiatan yang angka cakupannya telah mencapai target namun terdapat selisih yang cukup tinggi antara cakupan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain (K 4 dan Fe 3), pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat belum optimal dan belum diketahuinya kegiatan manajemen Puskesmas dalam rangka pencapaian program.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran sistem manajemen input Puskesmas yang meliputi SDM (jumlah pegawai, pengetahuan, motivasi, sikap dan kepemimpinan), dana, sarana serta kebijakan. Disamping itu dilihat juga sistem manajemen proses di Puskesmas yang meliputi PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas dan informasi tentang penampilan kerja dari cakupan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kepala divas kesehatan, Kepala Puskesmas Sei Lala dan Puskesmas Kuala Cinaku, serta camat dimana kedua Puskesmas berada, DKT dengan peserta kepala tata usaha dan kepala unit di kedua Puskesmas, melakukan telaah dokumen untuk mendapatkan ukuran kinerja cakupan program Puskesmas. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan DKT, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisa isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai dikedua Puskesmas kurang, pegawai dikedua Puskesmas merasa perlu tambahan pengetahuan, gaya kepemimpinan kedua kepala Puskesmas adalah gaya kepemimpinan sistem IV (gaya kepemimpinan partisipatif). Ada perbedaan cara memotivasi kerja dikedua Puskesmas. Pegawai dikedua Puskesmas memiliki sikap kerja yang positif. Pendanaan dan saran yang ada dikedua Puskesmas masih kurang. Kedua Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan fleksibel. Diketahui juga bahwa kedua Puskesmas tidak melaksanakan PTP sesuai dengan pedoman. Kedua Puskesmas kurang memahami lokakarya mini dan pada tahun lalu lokakarya mini tidak dilaksanakan. Adapun stratifikasi Puskesmas dilaksanakan oleh kedua Puskesmas sebatas hanya melaksanakan instruksi dari dinas kesehatan. Pembinaan yang kurang dari dinas kesehatan dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas. Dari telaah dokumen diketahui bahwa hanya ada 1 cakupan yang memenuhi target pada Puskesmas Kuala Cinaku, sebaliknya hanya 1 cakupan yang tidak memenuhi target pada Sei Lala.Disarankan agar dinas kesehatan lebih sering memberikan kesempatan terutama kepada pegawai Puskesmas Kuala Cinaku untuk mengikuti pelatihan, melakukan pembagian hari kerja dokter gigi dan atau perawat gigi yang bekeda di Puskesmas yang terdekat dengan kedua Puskesmas, segera melakukan pengadaan Puskesmas keliling roda 4 untuk Puskesmas Kuala Cinaku, melakukan pelatihan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, meminta keseriusan pemegang program di dinas kesehatan dan pegawai Puskesmas dalam melaksanakan PTP, lokakarya mini dan stratifikasi Puskesmas, mengusulkan kepala Puskesmas dengan status PTP dengan kinerja yang baik untuk menjadi pegawai negeri. Agar pegawai dikedua Puskesmas selalu bertanya kepada teman-teman di Puskesmas lain ataupun dinas kesehatan apabila ada kegiatan yang tidak dimengerti.

---

Qualitative Analysis to Performance of Public Health Center at Sei Lala and Kuala Cinaku, in Indragiri Hulu Distric on 2002Health development is an integral part of the national development. The Government has declared health, as a development movement to be the national strategy, which leads to "Healthy Indonesia 2010". In order to support the health development program, one of health organizations needed is public health center (PHC). It is found out that in 2000 scope of activity program of PHC in the region of Indragiri Hulu achieved Hepatitis B 3'(HB 3), pregnant mother visiting 4th (K 4), iron tablet (Fe) and immunization second TT giving a low rate in a certain program, however, it achieved the target in other program(K 4 and Fe 3). This showed a high rate ration in one activity compared to other activity. The community had not taken the advantage of PHC optimally and not been aware of its program management in the purpose of program achievement.

This research was conducted to gain information on the system of PHC input management, which covered human resources development (number of employee, knowledge, motivation, attitude and leadership), fund, facility and policy. Beside that we also looked into the system of process management, which covered PTP, small workshop, PHC stratification and work performance of the program.

This research used a qualitative approach by interviewing informant of the head of health department, the head of PHC Sei Lala and Kuala Cinaku, and both its sub district heads, FGD with the administrators and the unit head of both government PHC and by doing document study to get performance measurement of the PHC program. Data processing is made in the form of matrix obtained from interview transcript and FGD. Analyze technique used is essay analyze technique, namely it is analyzed by topics and identified into some topics.

The result of the research showed that both PHCs have lack of number of employees and they need additional knowledge. Type of leadership of both PHC use system IV Leadership (participative management). There was a difference in the work motivation, however they had a positive work attitude and implemented a flexible policy. Both PHCs were lack of funding and facility, not implementing PTP in accordance to the guidance and lack of understanding small workshop and PHC stratification. It was found from document study that only one scope fulfill the target at PHC Kuala Cinaku, on the other hand, only one scope did not fill the target PHC Sei Lala.

It is suggested that health service give an opportunity more often, especially to the employee of PHC Kuala Cinaku to attend training and to divide good description of work day for the dentist and nurse who work at the nearest PHC from both PHCs. It is recommended that there be a mobile PHC for PHC Kuala Cinaku to conduct PTP training, small workshop and PHC stratification. It is asked that program holder in the health service and the PHC employee conduct PTP seriously, small workshop and PHC stratification. It is suggested that the head of PHC have PTP status and good work performance to be a civil servant. All employees of both PHC should keep asking questions to their colleagues form other PHC about ongoing activities that are not understandable."

"ABSTRAKProgram gizi di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Keschatan RepublikIndonesia bemxjuan menurunkan angka penyakit kurang gizi yang terdiri dari GangguanAkibat Kekurangan lodium (GAKI), Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi(AGB) dan Kekgrangan Vitamin A (KVA). Upaya ini diharapkan dapat mcndukungakselerasi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).Petugas Gizi Puskcsmas sebagai salah sam tenaga terdepan dalam memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang gizi harus mernpunyaiupaya yang baik agar program gizi bisa berhasil, tetapi temyata di Kota Pontianak danKabupalen Pontianak pcncapaiannya masih rendah akibat proses pelaksanaan kcgiatanoleh Petugas Gizi Puskesmas masih mcnunjukkan kinerja rendah. Bcrkenaan dengan haltersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui falctor-faktoryang diperkirakan mempunyai hubungan dengan kinexja Petugas Gizi Puskcsmae diKota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.Penelitian ini diiakukan d§ Puskesmas Kota Ponnanak dan KabupatenPontianak pada bulan Oktober sampai Nopember 2000. Sampel penelilian adalah seluruh petugas gizi utama yang benugas di`Puskesmas Kota Pontia|1ak dan KabupatenPontianak sebanyak 62 orang. J enis penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Analisis yang digunakan adaiah analisis univadat, bivariat dan multi variat :distribusi fre!-ruensi, chi-square dan rcgresi logistik. I-Iasil pcnclitian ini menunjukkanbahwa kinerja petugas gizi masih rendah. Dari analisa bivariat didapat faktor yangberhubungan dengan kinelja petugas gizi (p < 0,05) adalah motivasi, pcngetahuan,pendidikan, kcterpencilan, p¢mbinaan, rekan kezja dan kondisi kesja, sedangkan faktoryang tidak herhubungan dengan kinenja adalah umur, pengalaman, sosial budaya,keterjangkauan, pelatihan. Dari analisa multivariat, didapat bahwa variabel yang palingdominan berhubungan dengan kinerja petugas gizi adalah pendidikan dan sosial budaya.Dari hasil ini disarankan lerutama kepada Dinas Kesehatan Kota danKabupaten Pontianak serta Kanwil DepkcsfDinas Kesehatan Propinsi Kalimanlan Baratagar melakukan pcnempatan dan pengadaan tcnaga gizi sesuai dengan Iatar belakangpendidikan dan mcmbuat pcdoman yang jelas tentang tugas pdkok dan tugas khusussesuai dengan permasalahan gizi di wilayah kenja puskesmas.Daliar Bacaan 43 (I974 _ 2000) PERPUST U 5 2 lAKA/EN PUIINKVERSEMS ,szfsomgggEgmbdiin/i'5§c§ah dar!

---

AbstractABSTRACTNutrition Program in Indonesia carried out by Indonesian HealthDepartement has the objective to decrease the morbidity rate of malnutrition whichinclude Disturbances of lodium Deiiciency, Protein Deficiency, Anemia of Fen-umDeficiency, and Vitamin A deficiency. 'I`his effort is expected to support thcacceleration of The Infant Mortality Rate and The Mother Mortality Rate.The Nutritional oflicial of Public Health Clinic as the frontline staffpractitioner/official in providing health services to public especially in the Held ofnutrition must have good effort in sueceding the Nutrition Program. However, theachievement of the program in Pontianak City and Pontianak Distric has been low asthe result ofthe poor perfomtance ofthe Nutrition Oflicial. Dealing with this matter,this research has thc objective to obtain and know the factors considered to haverelation with the performance of Nutrition Ofiicial of Public Health Center inPontianak City and Pontianak DistrictThis study was conducted at Health Cenue in Pontianak City and PontianakDistric in October until November 2000. The sudy sample were 62 nutrition mainstaffs who worked at Health Centre in Pontianak City and Pontianak Distric. T`hisstudy employed a cross sectional method. ~The analysis techniques used were univariat, bivariat, multivariat analysis :iiequency distribution, ch-square, and logistic regression. This study reveals that theperfonnance ofthe nutrition staff is low. The bivariat analysis shows that factors thatcorrelate with low performance of the nutrition staff (p < 0,05) were motivation, knowledge, education, remoteness, couclting, workmates end worltatmosphere, whilefactors that do not cotrelate with the performance are age, experience, social andcultural background, accessibility, and training. The multivariat analysis indicatesthat variables mostly correlating with thc perfonnance of the nutrition staffs areeducation background and social and cultural background.Based on the study, it is recommended that health departemcnt ofthe city anddistrict as well as the provincial oflice ofthe health dcpartcment of West Kalimanlanprovince should recntit and assign nutrition stat? according to their educationbackground and should estabilish explicit guidelines concerning the staB`s'major andminor duties based on the nutrition issues within the puskesmas service area.References 43 (1974-2000)"

"Berbagai pengaruh dan perubahan pembangunan yang terjadi dalam era globalisasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat membawa dampak negatif yaitu berupa pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan berkembangnya industri jasa laboratorium kesehatan lingkungan untuk melakukan aktifitasnya berupa pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan yang secara otomatis juga diikuti biaya penyelenggaraannya. Salah sate upayanya adalah analisa biaya satuan (Unit cost) yang kemudian dijadikan faktor utarna dalarn penetapan tarif yang wajar dan rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran subsidi (Cross subsidi) pada pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan berdasarkan analisa biaya satuan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, oleh karena tidak mencari hubungan antara 2 (dua) variabel tetapi hanya menganalisa subsidi silang yang terjadi dari data sekunder, data tahun 1997/1998. Perhitungan biaya satuan didapatkan dari analisa biaya dengan metoda double distribution, dimana biaya satuan untuk pemeriksaan masing-masing spesimen kesehatan lingkungan bervariasi antara sate dengan lainnya. Secara umum tarif lama tidak dapat dipertafiankan lagi, karena dengan tarif ini BTKL Jakarta menderita defisit relatif besar setiap tahun. Usulan tarif baru ternyata belum dapat mengangkat pendapatannya kearah surplus, meskipun kondisinya defisit namun telah terlihat adanya subsidi silang balk antar spesimen dalam kelompok, maupun antar kelompok dalam pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan di BTKL Jakarta. Basil simulasi dari kebijakan kepala BTKL Jakarta berupa diskon 10 % untuk pemeriksaan air bersih demikian hasilnya masih defisit. Untuk menghindari defisit dilakukan penetapan tarif. Penetapan tarif tersebut sudah tidak layak dan sesuai untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan, akibatnya perlu diperbaharui dengan penyesuaian tarif (simulasi perbaikan usulan tarif baru BTKL Jakarta).

---

Many of the influences and development changes in the globalization era have the objective to increase public welfare, but in the other hand, the influences also have negative impacts such as environmental pollution which is one of the causes. One of the important changes is that the numbers of laboratory service industries keeps up and the activities are to analyze environmental health specimens and it automatically brings some costs. One of the ways to analyze the costs is called unit cost which becomes one main factors in setting up reasonable price. This research has the objective to find out the cross subsidi on environmental health specimens analysis based on the unit cost. This research is also done descriptively, and in order not to find the relation between the two variables but to analyze the cross subsidy appears from secondary data for 199711998. The calculation of unit cost is obtained from the cost analysis using double distribution methode where the unit cost for analyzing each environmental health specimen varies one to another. Generally, the previous price cannot longer used, because BTKL Jakarta always gets relatively large deficit by using the previous price. The new proposed price has, in fact, not kept up the income to surplus point. Even though the condition is still in deficit, it is obviously seen that the cross subsidy exists whether the specimen is in groups or in the groups themselves in environmental health spesimen analysis at BTKL Jakarta. The result of simulation from head of BTKL Jakarta is 10 % discount for clean water analysis and the income is still in deficit point. To avoid the deficit, BTKL has set up a new price. The new price itself is not appropriate to balance the outgoing cost and the conclusion is that a price adjusment must be taken. ;Analysis of Cross Subsidy for Public Health Specimen Analysis Services at Environmental Health Engineering Laboratory Jakarta (BTKL Jakarta) in 1997/1998"