Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa bangsa Amerika Erikat adalah bangsa imigran yang bedatangan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini terjadi karena terdengar banyak ditemukan kekayaan alam yang berlimpah. Para imigran ini datang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan seperti alasan ekonomi, sosial, politik, agama dan lainnya yang sedang terjadi di negeranya. Dalam menjalani kehidupan di benua ini, para imigran ini setahap demi setahap menciptakan keanekaragaman budaya bangsa Amerika Serikat sebagai bangsa yang majemuk. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini menyatu dalam satu negara dan budaya. Mereka terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kondisi alam sesudai jalannya waktu. Hal ini dilakukan untuk mencari harapan hidup yang lebih baik daripada kehidupan di negara asal mereka."

"Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata /lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb. Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

---

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities, community and culture."

"ABSTRACTThe objective of this research is to analyze whether the valuation of biological assets has an impact towards companies discounted cash flow and to discuss the basis of measurement for biological assets. The method of this research is a case study, which will be conducted through data documentation and interviews. The problem occurs in PT ABC when implementing PSAK 69 as the new accounting standard. The results show that fair value from Ministry of Trade has a significant impact towards companies discounted cash flow while fair value from Public Appraisal Services KJPP has no significant impact towards companies discounted cash flow.

---

ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penilaian aset biologis memiliki dampak terhadap arus kas yang didiskontokan perusahaan dan untuk membahas dasar pengukuran aset biologis. Metode penelitian ini adalah studi kasus, yang akan dilakukan melalui dokumentasi data dan wawancara. Masalahnya terjadi di PT ABC ketika menerapkan PSAK 69 sebagai standar akuntansi baru. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai wajar dari Kementerian Perdagangan memiliki dampak signifikan terhadap arus kas yang didiskontokan perusahaan, sementara nilai wajar dari Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP tidak memiliki dampak signifikan terhadap arus kas yang didiskontokan perusahaan."

"Penelitian ini meneliti kewajaran atas pemberian remunerasi atas aktivitas marketing yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki merk dagang yang dipasarkannya Perusahaan seharusnya mendapatkan penggantian atas biaya marketing yang berlebihan karena secara tidak langsung telah membesarkan intangible property dari pemilik sah merk dagang pihak afiliasi Penulis mengambil contoh kasus 3 perusahaan multinasional yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk menganalisis fungsi pemasaran yang dilakukan dan menghitung kewajaran pemberian remunerasi marketing tersebut serta menghitung tambahan potensi Pajak Penghasilan Penulisan yang dilakukan dengan metode pengumpulan data kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran perhitungan dan kesadaran Wajib Pajak di Indonesia dalam melakukan aktivitas marketing berlebihan yang dapat menimbulkan marketing intangible Selain itu perhitungan ini dapat digunakan oleh Account Representative dalam meneliti dan Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan sebagai upaya penggalian potensi penerimaan pajak Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggantian biaya marketing berupa remunerasi atas aktivitas 3 perusahaan yang diteliti belum diberikan remunerasi yang wajar serta dari segi ketentuan perpajakan di DJP belum ada pedoman penerapan yang rinci seperti yang dimiliki otoritas pajak di Australia dan Amerika Serikat

---

This research examine Arm rsquo s Length of remuneration marketing activity undertaken by enterprise not owning intangible property Taxpayer supposed to get reimbursement from excessive marketing expense because indirectly it will give development of intangible property for the associated company who own trademark Researcher took 3 samples from multinational enterprises who registered in Directorate General of Taxation Indonesia and analyze the marketing function and calculate potential gain from tax income The purposes of this research with qualitative method hopefully could give brand awareness for taxpayer who do not owning their intangible property trademark Besides tax authority can calculate the tax income from unremunerated value This research concluded that the remuneration from marketing activities giving to PT ABC PT DEF and PT XYZ are not arm rsquo s length transaction and Indonesia do not have guidance which scrutiny remuneration from marketing activities like tax authority in Australian Tax Office or Internal Revenue Services US."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Skripsi ini membahas tentang sistem harga transfer dana yang wajar pada Bank Agro. Penelitian dilakukan untuk mengetahui metode penentuan harga transfer dana yang sesuai dengan kondisi Bank Agro. Harga transfer dana tersebut juga terkait dengan pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro. Dengan menerapkan metode penentuan harga transfer yang sesuai, pengukuran kinerja masing-masing cabang Bank Agro menjadi lebih adil dan tidak bias. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menyertakan perhitungan-perhitungan untuk mengeksplorasi metode penentuan harga transfer dana yang sesuai untuk Bank Agro. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bank Agro sebaiknya memakai metode multiple pool dalam menentukan harga transfer dananya.

---

The focus of this study is the fair fund transfer pricing system in Bank Agro. The purpose of this study is to assess appropriate fund transfer pricing method in Bank Agro. Fund transfer pricing is also correlate with branch performance evaluation. After Bank Agro implements the appropriate fund transfer pricing method, each branch of Bank Agro performance evaluation will be fairer and unbiased. This study is a qualitative research with some calculations to explore the appropriate method of fund transfer pricing in Bank Agro. The researcher suggests that Bank Agro should implement multiple pool method in determining its fund transfer price."

"Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur pembuatan karya derivatif hasil pentransformasian sebagai hak ekonomi ekslusif pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, istilah transformasi digunakan demikian pula dalam konteks hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 dan dalam konteks pemeriksaan penggunaan yang wajar dalam case law atau hukum putusan hakim. Dalam case law, pentransformasian ciptaan bertujuan untuk melihat apakah penggunaan baru melakukan pentransformasian mdash;dengan cara mengubah tujuan dari karya asli mdash;atau sebaliknya hanya menggantikan benda dari karya asli. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini pertama-tama akan berfokus pada arti pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ruang lingkupnya berkaitan dengan karya musik dan foto. Berikutnya, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat digunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan berkelipatan istilah transform di Amerika Serikat, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar sebagaimana diterapkan di pengadilan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada pendapat pengadilan dalam kasus Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. dan Blanch v. Koons. Penelitian ini membahas masalah-masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yudisial-normatif dengan memeriksa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan norma hukum di Amerika Serikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum putusan hakim.

---

The Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 regulates the preparation of derivative works of transformative use as an exclusive economic right of the copyright holder. In the United States, the term transformative use is used similarly in the context of the economic right under the Copyright Act of 1976 as well as in the context of the fair use inquiry in case law. In the latter, transformative use becomes a defining inquiry and defense within the fair use inquiry that aims to see whether a new work is transformative of the original mdash by way of giving the original a new purpose mdash or instead merely supersedes the original work rsquo s objects. Based on the aforementioned, this research will first focus on the meaning of transformative use regulated in the Copyright Law of Indonesia and its scope with regards to musical and photographical works. Next, this research will also assess whether the transformative use regulated within the Copyright Law can become a defense within Indonesia rsquo s fair use inquiry. Furthermore, based on the aforementioned multiple uses of the term transform in the United States, this research will also assess whether transformative use as applied in the fair use inquiry of the United States can be applied in the fair use inquiry of Indonesia, specifically by way of referring to the opinions of the courts in Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. and Blanch v. Koons. This research approaches the issues using a judicial normative legal research method by examining the Copyright Law of Indonesia and the legal norms in the United States, including statutory regulations and case law. "