Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia, demikian pandangan Pemerintah Orde baru (OrBa), wlaupun sebagian masyarakat internasional masih mempermasalahkannya. Timor Timur (TimTim) memiliki luas wilayah 14.874 km, dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 1/3 wilayahnya terdiri dari dataran rendah. Perekonomian TimTIm mengandalkan sektor pertanian, seperti kopi, kelapa, padi, jagung, kacang hijau dan peternakan lembu dan kuda (Shadly, 1980)"

"Seiring perubahan situasi sosial politik setelah mundurnya Soeharto, berubah pula kehidupan pars di Indonesia. Undang-Undang No 4011999 tentang Pers memberi jaminan kebebasan bagi insan pers untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kebebasan ini, media massa di Indonesia bisa leluasa memberi makna pada suatu peristiwa atau mengemukakan pendapatnya melalui berita yang mereka sajikan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan kebijakan Presiden BJ Habibie di Timor Timur. Peristiwa ini menjadi menarik bukan saja karena hasil kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra, tetapi juga karena menyangkut pencalonan Habibie untuk kembali menjadi presiden RI.Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika memaknai kebijakan Habibie di Timor Timur, khususnya kebijakan jajak pendapat yang mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia.Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Media Indonesia dan Republika sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita.Dengan meminjam teknik analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui perangkat tanda seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat. Dari perangkat tanda inilah diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa.Frame yang dipilih Kompas ketika menyajikan berita tentang hasil kebijakan jajak di Timor Timur pendapat yang dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan adalah "aspek politik". Media Indonesia lebih menekankan penilaiannya pada "aspek sosial ekonomi". Republika menggunakan frame "nilai universal" dalam pemberitaan dan editorialnya.Melalui frame yang dipilihnya, Kompas, Media Indonesia dan Republika telah melakukan legitimasi dan delegitimasi terhadap Habibie dalam rangka pencalonannya sebagai Presiden RI dalam SU MPR 1999."

"Tema penulisan ini berusaha melihat kuatnya dukungan dan kepentingan Amerika Serikat atas Indonesia selama tahun 1975-an. Terutama dalam masa Presiden Jimmy Carter (1976 - 1980) dimana ia meneruskan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya, Gerald Ford (1974 -- 1976), yakni dukungan penuh atas integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun integrasi Timtim di pertanyakan oleh banyak anggota Kongres Amerika Serikat, tapi pemerintahan Carter tetap terus melanjutkan hubungan baik( antara Amerika Serikat dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Presiden Ford. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini menempuh metode umum dalam historiografi. Diantaranya, heuristik penyelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penulisan. Baik dalam segi sumber skunder maupun primer. Kedua, kritik sumber kemudian dilakukan guna memilah dan meneliti lebih jauh atas sumber-sumber yang digunakan, baik secara isi materi sumber maupun kondisi luar dari sumber tersebut. Ketiga, intrepretasi dilakukan agar dapat memberikan penganalisaan terhadap sumber dan pembahasan topik. Terakhir merupakan metode, historiography yakni deskritif - analisis history secara kronologis. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penganalisaan atas masalah tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timtim, dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, Presiden Carter juga meminta Indonesia untuk menegakkan HAM. Tetapi tidak terkait dengan masalah integrasi Timtim, melainkan mendesak Indonesia agar melepaskan semua tahanan para anggota eks. PKI golongan B yang berjumlah ribuan orang dari seluruh penjara di Indonesia jika ada. Permintaan Amerika Serikat ini tentu saja dipenuhi oleh Indonesia karena masalah Timtim lebih membutuhkan perhatian seriu.s daripada mengurusi tahanan eks PKI, pada masa itu. Selain itu, Indonesia juga memerlukan dukungan politik luar negeri dari Amerika Serikat demi memperlancar mengatasi konflik di Timtim. Walaupun Indonesia menanggung korban jiwa dan harta yang tidak sedikit."

"Keterlibatan Indonesia di Timor Timur secara de facto berlangsung sejak tahun 1974 hingga tahun 1999. Namun demikian, periode tersebut bukanlah periode dengan pola kebijakan dan pengambilan kebijakan luar negeri yang konsisten serta teratur. Sekurangnya terdapat lima periode panting dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang memperlihatkan iregularitas serta inkonsistensi dalam pola pengambilan kebijakan serta kebijakan yang dihasilkannya. Periode tersebut adalah periode tahun 1974-1983, 1983-1989, 1989-1991, 1991-1997 serta 1997- 1999. lregularitas yang terjadi pada tiap periode tersebutlah yang menjadi concern dari penelitian ini. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai faktor apakah yang secara dominan mempengaruhi iregularitas tersebut. Diajukannya military industrial complex sebagai unit eksplanasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, terutama didasari pertimbangan bahwa belum ada peneliti Iainnya yang melihat persoalan Timor Timur dari sudut tersebut, disamping karena military industrial complex menjanjikan sebuah jawaban yang lebih komprehensif, yang banyak melibatkan story behind the story, bagi persoalan tersebut. Eksplanasi di dalam penelitian ini diiakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan dasar yaitu "siapa(kah)" yang termasuk dalam unsur militaryindustrial complex, "apa(kah)" kepentingan dari unsur-unsurnya tersebut, dan dengan cara "bagaimana(kah)" unsur-unsur tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri indonesia dalam masalah Timor Timur? Sumber yang digunakan dalam peneiitian ini adalah sumber-sumber primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh-tokoh dari berbagai kelompok yang terlibat dalam masalah Timor Timur serta menyaksikan langsung berbagai konstalasi politik yang terjadi di Timor Timur terutama selama periode Juli sampai dengan September 1999, sebeium hingga setelah pelaksanaan jajak pendapat. Sementara itu sumber-sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, majalah, jurnal, dan koran. Untuk menjaga aktualita data, penulis juga banyak menggunakan data-data dari berbagai situs intemet terutama yang berkaitan arm transfer baik kualitas maupun kuantitasnya."

"Penelitian ini akan menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Australia dari yang bergantung pada sekutunya, Inggris dan AS, namun beralih untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan pertahanan Australia dikenal sebagai strategi “pertahanan jauh ke depan” (forward defence) menjadi “pertahanan mandiri” (self-reliant defence). Kedua strategi pertahanan tersebut merupakan bagian dari “sistem keamanan kolektif” yang meliputi area Asia Tenggara hingga Pasifik, namun perbedaannya terletak dari aliansinya. Jika forward defence mengandalkan aliansi Australia dengan AS, namun dalam self-reliant defence, Australia menekankan ikatan keamanan regional dan kerjasama multidimensional di untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik dan keamanan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia terkait masalah Timor Timur. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian utara Australia memiliki arti penting bagi Australia. Posisi Indonesia telah menciptakan konsekuensi-konsekuensi penting terhadap keamanan Australia. Sehingga, Australia berupaya menjalin kerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam masalah keamanan. Namun, persoalan Timor Timur di tahun 1975, membuat Australia membuat kebijakan luar negeri dwifungsional terhadap Indonesia, yaitu tetap menekan Indonesia untuk melaksanakan self-determination di Timor Timur, namun menyetujui kerjasama Australia dan Indonesia dalam “Perundingan Celah Timor” tahun 1989 yang secara de jure perjanjian tersebut berdampak pada pengakuan Australia terhadap kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

---

This research will explain the shifting Australia's defense policy from its allies, the United Kingdom and the United States, to relying on its own capabilities and forming alliances with Southeast Asian countries. The tactic of "forward defense" (forward defense) to "self-defense" is Australia's defense policy (self-reliant defense). In formulating Australia's foreign policy toward Indonesia on the East Timor issue, this study takes a geopolitical and security approach. The geographical location of Indonesia, which is in the northern part of Australia, is important for Australia. The role of Indonesia has had significant implications for Australia's stability. As a result, Australia is attempting to develop cooperation with Indonesia, particularly in the area of security. In order to deal with the East Timor problem, Australia adopted a two-pronged foreign policy toward Indonesia. Australia will continue to put pressure on Indonesia to give East Timor self-determination, but only under the terms of the 1989 "Timor Gap Agreement." As a result, Australia's acceptance of Indonesia's jurisdiction over East Timor will be affected de jure by the agreement. "

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."

"Isyu Timor-Timm telah menjadi ganjalan hubungan kedua negara bertetangga, yakni Australia dan Indonesia, sejak pasukan Indonesia menduduki wilayah itu pada bulan Desember 1975. Kebijakan Perdana Menteri Gough Whitlam yang telah memberikan persetujuan ?diam-diam" terhadap invasi Indonesia di Timor Timur dikemudian hari selalu menjadi perdebatan di tingkat politik domestik Australia. Melalui berbagai pendekatan selama ini pemerintah Australia berusaha untuk meredam persoalan Timor Timur. Para elit politik di Canberra lebih memusatkan pada hubungan baik dengan Indonesia sampai dengan terjadinya pergantian pemerintahan di benua Kanguru pada tahun 1996.John Winston Howard dari Partai Liberal terpilih menggantikan Paul Keating pada bulan Maret 1996. Pada awal masa pemerihtahannya Australia tidak meiihat signifikansi untuk mengadakan perubahan , posisi Indonesia di Timor Timur. Canberra tetap mendukung integrasi wilayah Timor Timur dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Howard hanya mencoba mengkaitkan program-program bantuan Australia dengan pelaksanaan hak azasi manusia.Hubungan baik dua negara berkekuatan menengah ini kemudian mengalami ujian setelah terjadi krisis multi-dimensi di Indonesia. Kondisi Indonesia yang terpuruk merupakan akibat dari krisis ekonomi di Asia Tenggara yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang berbagai negara di kawasan itu terhadap dollar Amerika. Kemudian kondisi ini disusul dengan kejatuhan regim Suharto serta berbagai kerusuhan politik di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Timor Timur hingga keputusan pertama Habibie untuk memberikan status khusus bagi propinsi Indonesia yang ke 27 dan kemudian ditambah menjadi pilihan kemerdekaan. Pada akhirnya situasi dan kondisi Indonesia serta krisis di Timor Timur mendapat perhatian yang luas di Australia.Sikap Pemerintah Australia yang semula dapat dikaitakan pasif dalam masalah Timor Timur kemudian menjadi berubah setelah Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan kebijakan baru Australia pada bulan Januari 1999. Untuk dapat mencapai rekonsiliasi di Timor Timur, Canberra lebih cenderung pada self determination daripada menerima kedaulatan Indonesia atas wilayah itu. Selanjutnya Australia menjadi sangat aktif dalam membantu proses jajak pendapat yang telah disepakati oleh Indonesia-Portugal. Australia memberikan bantuan baik personil maupun Jana bagi misi PBB di Timor Timur, UNAMET. Ketika eskalasi. ketegangan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai di Timor Timur semakin meningkat, Australia adalah negara yang paling gencar mengusulkan agar segera dikirim pasukan internasional. Australia juga yang menyatakan paling siap untuk memimpin pasukan internasional kepada Sekjen PBB.Perubahan kebijakan luar negeri Australia semakin jelas setelah dikeluarkannya opsi kedua oleh Habibie yang memberikan peluang bagi rakyat Timtim untuk melepaskan diri dari Indonesia. Australia menjadi semakin yakin untuk menyelesaikan masalah Timtim khususnya, dan menghapus kerikil yang selama ini menghalangi hubungan bilateral Australia-Indonesia.Dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan analisis input kebijakan luar negeri. Mekanisme ini digunakan untuk dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Australia pada masa John Howard, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mendapatkan analisis yang akurat peneliti juga melihatnya melalui analisis tingkat individu dan sistem internasional.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung dengan metode deskriptif analisis dan pengamatan data sekunder melalui referensi terpilih. Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian adalah kelemahan Indonesia telah dimanfaatkan oleh Australia untuk menekan Indonesia dan menunjukkan dirinya sebagai kekuatan menengah di Asia Pasifik. Australia juga mampu memanfaatkan dukungan masyarakatnya selain untuk kepentingan nasionalnya sekaligus untuk kepentingan pribadi Howard, seperti mencari popularitas dalam rangka referendum mengenai republik dan pemilu di Australia. Keengganan AS terlibat Iangsung dalam masalah Timtim kali ini dilihat oleh Australia sebagai "lampu hijau" untuk menyelesaikan krisis- di Bumi Lore Sae secara tuntas. Hal ini terbukti karena selama ini (sampai dengan bulan Januari 1999) masalah tersebut tidak mampu mencapai kesepakatan dalam penyelesaian, baik di tingkat multilateral (PBB) maupun di antara pihak-pihak yang bertikai, yaitu Indonesia dan Portugal. Bahkan tindakan kekerasan dan ancaman perang saudara justru ,semakin meningkat di wilayah tersebut."