Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran relevan tentang orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru. Pertanyaan tesis adalah: "Bagaimana orientasi politik birokrat Pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru? Bagaimana pengaruh latar belakang atau karakteristik internal birokrat terhadap orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru? Serta bagaimana pengaruh konteks politik terhadap orientasi politik birokrat pemerintahan Kota Bandung pasca Orde Baru?Teori yang digunakan untuk menganalisis orientasi politik birokrat pemerintah di Kota Bandung pasca Orde Baru ini adalah teori tentang Budaya Politik yang intinya adalah orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Untuk Iebih mempertajam analisis teori tersebut digunakan latar belakang atau karakteristik internal birokrat yang meliputi suku bangsa, usia, pendidikan, masa kerja, jabatan dan pengalaman organisasi birokrat; serta konteks politik yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi Indonesia, budaya politik birokrasi pemerintahan di Indonesia, serta budaya politik sunda yang sedikit banyak mempengaruhi orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru.Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan dalam menganalisis data digunakan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis latar belakang atau karakteristik internal birokrat dan orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru yang diperoleh melalui kuisioner berupa perhitungan modus atau frekuensi jawaban info man dalam bentuk prosentase; kemudian hasil kuantitatif tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawaneara Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konteks politik; yang diperoleh dari data primer berdasarkan basil wawancara dan Bari data sekunder melalui berbagai literature. Informan dalam penelitian ini adalah birokrat pemerintah Kota Bandung yang memiliki eselon IV ke atas; pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung pimpinan, pengurus dan anggota LSM; serta akademisi dari UNPAD yang concern dengan penelitian ini.Kesimpulan yang diperoleh: Orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif berada dalam kategori sedang dengan klasifikasi budaya politik subyek Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang atau karakteristik internal birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru serta konteks politik yang melingkupinya yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi saat ini, budaya politik birokrasi pemerintah di Indonesia dan budaya politik Sunda.

---

This research aim to get relevant descriptions about political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru. There are three questions of tesis, are: "How political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru which comprises cognitive, affective and evaluative orientation?; How influence of background or internal characteristic bureaucrate toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru; and how influence of politics context toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru? ".

Theory of political Culture is taken from Gabriel Almond and Sidney Verba are used to analyze political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, that essence is political orientation comprises cognitive, affective and evaluative orientation. In order to clear this theory analysis are used the background or internal characteristic bureaucrate such as tribe, sex, education, long of work,, salary ranks and experience of organization at the bureaucrate; and politics context which describe conditions bureaucratic polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia, and Sundanese political culture.

This research use analitis descriptive, by using simple quantitative and qualitative approaches. The simple quantitative approach is used to analyze political orientations and background or internal characteristic bureaucrate in Bandung City, which are got from questionare with modus or frequency count on procentage. Then, the result of quantitative data are analyzed with qualitative data by using interview. Meanwhile qualitative approah to analyze politics context which are got from literatures. Infonnan in this research are government bureaucrate in Bandung City who have echelon IV and up; leader and members of DPRD Bandung City; Leader, official and member of NGO in Bandung City and academicians from UNPAD who concern with this reserach.

The conclusion: Political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, comprises cognitive, affective and evaluative orientation belong in middle category with political culture is subject clasifcation. This condition was influenced by background or internal characteristic bureaucrate of government in Bandung City; and so by politics contect post Orde Baru which comprises condition of bureaucracy polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia and Sundanese political culture."

"ABSTRAKSebagai rangkaian aparatur negara, birokrat local berperan penting dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini berusaha untuk memahami peranan yang telah dilakukan oleh birokrat lokal dan bagaimana menjalankan peranan itu serta nilai-nilai sosiobudaya yang dianut dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini difokuskan pada kasus implementasi program KB dan Inpres Desa di Daerah Tirigkat II Soppeng pada 12 desa sampel. Kedua program tersebut merupakan rangkaian program pembangunan nasional dengan masyarakat pedesaan sebagaisalah satu kelompok sasaran.Kedua kasus implementasi tersebut diteliti dengan mengacu pada 3 (tiga) pendekatan teori implementasi program, yaitu (1) faktor-faktor apa saja yang merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi program pembangunan,(2) faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi program pembangunan, dan (3) faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam implementasi program pembangunan. Dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan pertama dan kedua berkaitan dengan kasus implementasi kedua program tersebut. Birokrat lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi program KB dan Ipres Desa. Keberhasilan implementasi kedua program tersebut pada 6 desa dari 12 desa sampel karena birokrat lokal, dalam hal in; pimpinan pemerintah "wilayah", tampil sebagai motivator, koordinator, strategist, leader, dan interface. Berhasilnya birokrat tersebut menjalankan peranan-peranan ini karena terdorong adanya "siri", "Ajjoareng" dan "reso matinulu temmarigingngi". Namun dalam menjalankan setiap peranan tersebut nampak perbedaan perilaku yang ditampilkan kepada kelompok sasaran program karena perbedaan "kesadaran" masing-masing birokrat lokal. Pemanfaatan jalur formal dan informal oleh birokrat lokal dalam menjalankan setiap peranan di atas menentukan keberhasi1an implementasi masing-masing program. Implementasi masing-masing program pembangunan didukung dan diperkenalkan oleh orang yang dipandang penting, disegani serta memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat. Karena itu, guna keberhasilan implementasi program pembangunan di tingkat lokal khususnya di pedesaan masih harus dilengkapi azas-azas normatif berdasarkan budaya setempat. "

"ABSTRAKGejolak yang timbul dalam lingkungan Universitas Indonesia membuat cikal bakal pembuatan skripsi ini. Skripsi ini berisi mengenai mekanisme yang akan dijalankan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan, dan Pusat Administrasi Universitas Indonesia guna mengalihkan status kepegawaian Tenaga pendidiknya. Status kepegawaian yang dimaksud dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana sebelumnya tenaga Pendidik Universitas Indonesia berstatus pegawai Universitas Indonesia Badan Hukum Milik Negara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, tenaga pendidik yang berstatus Pegawai BHMN dalam lingkungan Universitas Indonesia atau di luar Universitas Indonesia dapat memiliki pedoman dan kejelasan serta menghapuskan keraguan-raguan atas status yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Hasilnya adanya kesamaan antara Pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan Pegawai UI, hanya saja kurangnya komunikasi membuat masalah ini menjadi berlarut-larut. Kesimpulannya status Pegawai Tetap Universitas Indonesia dengan SK Rektor sebagai Kepastian Hukumnya merupakan salah satu jalan keluar guna menjamin kepastian hukum selagi menempuh proses pengangkatan secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

---

ABSTRACTThe turmoil arising within the University of Indonesia makes the embryo creation of this thesis. This thesis contains the mechanism that will be run based on the perspective of legislation and the Central Administration of the University of Indonesia, in order to divert personnel employment status of educators. Employment status is transferred to the Civil Servants who previously educators status as an employee of University of Indonesia as Government Owned Legal Entity. Hopefully with this research, educators with the status of Government Owned Legal Entity Officer within the University of Indonesia or other university as Government Owned Legal Entity may have the guidance and clarity as well eliminating doubts over the status they have. The research method used is to do a literature study and interviews with sources. Answer obtained is the similarity of purposes between the Central Personnel Administration by the University of Indonesia and the educators of University of Indonesia, it is just a lack of communication makes the problem becomes protracted. In conclusion, the status of Permanent Employees with the Rector University of Indonesia as a legal certainty is one way out to ensure legal certainty as to take the process of direct appointment by the Central Government. "

"Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengubah suatu sistem secara cepat namun masih berkaiatan dalam sistem yang ada. Reformasi pemerinta pemerintahan secara tepat agar tercapai suatu tujuan tertentu. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan penyelenggaraan pemerintaan dan pelayanan publik yang mempunyai tujuan dan prinsip yang jelas dan tepat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem untuk melakukan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan penyelenggaraan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia muncul setelah adanya reformasi pada tahun 1998 dan menjadi salah satu program yang ingin dicapai pada pemerintahan SBY. Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah tercapainya good governance yang salah satunya memberantas korupsi di Indonesia. Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan yang benar dan berkeadilan. Good governance ini menjadi salah satu mimpi rakyat Indonesia yang selama ini belum terealisaikan. Salah satu kegalalan good governance yang merupakan tujuan reformasi birokrasi adalah maraknya KKN, pelayanan kesehatan dan sosial yang dipersulit serta kurangnya sosial seorang pemimpin dimulai dari kecamatan sampai nasional."

"Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri yang dibahas dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Disiplin pegawai negeri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dipatuhi akan dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan tentang disiplin pegawai negeri dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tahun 1950 dan pada tahun 1952 Peraturan Pemerintah ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan. Peraturan Pemerintah Tahun 1952 bertahan sampai akhir tahun 1980, dan pada Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejak kejatuhan Soeharto diakhir tahun 1998, muncul desakan untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peran dalam lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Beberapa alasan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diantaranya adalah: dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman, pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar. Pada juni tahun 2010, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa kelebihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan tentang ketentuan masuk kerja yang lebih ketat, adanya klasifikasi yang jelas antara pelanggaran dengan sanksi hukuman disiplin yang diterima, adanya sanksi hukuman bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dan mengenal hitungan kumulatif untuk masalah ketidakhadiran. Dengan keberadaaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, diharapkan pegawai negeri sipil lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

Civil servants is every Republic of Indonesia citizens who have met specified requirement, appointed by authority official and assigned in a one of government position or another state duty, and be paid based on valid legislation regulation. Civil servants discussed in this final task are central and regional ones. Discipline of civil servants is an ability of civil servants to obey obligation and avoid prohibition which had been determined in legislation regulation and/or service regulation, disobedience will get discipline punishment. Regulation about discipline of civil servants began by publishing government regulation year 1950 and on 1952 it stopped and changed by government regulation year 1952 about function punishment. Government regulation year 1952 lasted up to end of 1980, and on August 1980 government established Government Regulation Year 1980 About Civil Servants Discipline Regulation. Since collapsing of Soeharto era by the end of 1980, it appeared enforcement to conduct bureaucracy reformation. Bureaucracy reformation has its role in establishing of Government Regulation No. 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline. Some reasons of Government Regulation No 30 Year 1980 revocation, are: in 29 (twenty nine) years era had been many changes of legislation regulation in officialdom field, there were not classification of obligation and prohibition related to type of discipline of punishment, so there is not relationship between infraction and type of punishment, absence regulation were too slight. On June 2010, it appeared Government Regulation No 53 year 2010 about Discipline of Civil Servants, several superiors of it are regulation about work provision is stricter, clear classification between infraction and received discipline sanction, and has accumulative counting regards to absence. By the presence of Government Regulation No. 53 year 2010, it is expected that civil servants are more seriously in implementing their service function for public. "

"Visi Kota Jakarta sebagai kota bisnis (service city) adalah peningkatan pelayanan. Salah satu misinya adalah pelayanan parkir. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar terjadi proses partisipasi opini publik (umpan balik) bagi perbaikan pelayanan parkir. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan perparkiran, maka perlu diketahui opini masyarakat melalui pilihan kebijakan yang diharapkannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan penjajakan terhadap opini para stakeholder, analisis karakteristik lokasi parkir, analisis karakteristik pengguna jasa parkir, analisis harapan pengguna jasa parkir, analisis data diskrit, analisis utilitas dan pembentukan model multinomial logic. Penelitian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan menghasilkan suatu temuan. Tahapan analisis opini para stakeholder menghasilkan temuan terhadap variabelvariabel yang perlu diperhatikan dan hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur pertanyaan dalam kuesioner. Tahapan observasi visual menghasilkan keputusan dalam penentuan titik awal surveyor mencari responden, dan pengecekan ulang terhadap kondisi karakteristik lokasi. Tahapan analisis data deskriptif menghasilkan gambaran saat ini mengenai karakteristik kondisi parkir, kondisi PJP, harapan PJP, dan preferensi terhadap kebijakan parkir yang ditawarkan. Tahapan pembentukan model menghasilkan suatu perkiraan permintaan pelayanan parkir publik pada masa depan melalui identifikasi tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pilihan yang diminati PJP sesuai dengan analisis utilitasnya. Strategi jitu dalam upaya peningkatan pelayanan parkir atas dasar permintaan PJP adalah dengan memberi perhatian pada tipologi dan faktor-faktor yang terkait dengan tipologi yang sesuai. Perhatian yang diberikan dapat bersifat positif, maupun negatif. Strategi jitu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan parkir. Oleh karena kebijakan yang dihasilkan mengacu pada permintaan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterima diharapkan dapat mendatangkan dukungan masyarakat dalam proses implementasinya.

---

Estimation of Future Demand for Public Services to Determine Parking Policies (Case Study: Jakarta City)Jakarta City as a service city has a vision to improve its services. One of its missions is parking service. The mission has to be supported by community, so public opinion (as a feed back) process will be involved in improving parking service. To involve the community in parking management system, it is important to explore public opinion through their own choice.

The method of this study is literature study and stakeholders opinion survey, parking location analysis, customer characteristic analysis, customers preference, descret data analysis, utility analysis and to find logit multinomial model.

This study has been conducted done phase by phase. Every phase have a result. Stakeholder analysis phase find some variables and the relationship among variables. The analysis will construct the structure of the question in the questionnaire. Visual observation result is a decision in determining first location for surveyor to find the respondent. This phase is useful to verify the location characteristic condition.

Descriptive data analysis phase describe about parking condition characteristic, customer characteristic, customer preference about the offering policies. Model finding phase result will lead us to estimate the future demand in public parking policies through its typology and some factor that influence the probability of their choice, that shown by its utility analysis.

The needed strategy that can improve parking service base on customer demand is focusing on its typology and its factors in every typology. The attention can be positive or negative. The implementation of this strategy has to be supported by parking policies. Due to the policies result base on customer demand, so the policies result will be accepted by people. Hopefully, the accepted policies can create people support in its implementation."

"Potensi yang terdapat di daerah harus dapat didukung dengan pelayanan publik yang memuaskan. Pengintegrasian pelayanan publik sering kali menjadi pilihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan demi perubahan pada bidang integrasi pelayanan telah banyak dilakukan. Sampai akhirnya dibentuklah Mal Pelayanan Publik pada April 2021. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan post positivist, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan teori One Stop Shop dari Askim (2011) yang dibagi ke dalam lima isntrumen, yaitu: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur partisipan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan cukup beragam. Akan tetapi, masing-masing penyedia belum memberikan task portofolio pelayanan yang lengkap. Selain itu, partisipan tidak terlalu terikat dengan MPP karena belum memiliki keterkaitan proses atau pun pengelolaan, masih bersifat co-located. Terakhir, beberapa pelayanan online sulit difahami pelanggan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan melalkukan sosialisasi infromasi pelayanan online, penyediaan form pendaftaran manual, data yang terintegrasi, dan kemudahan penyelesaian produk di tempat yang sama.

---

The potential contained in the area must be supported by satisfactory public services. The integration of public services is often the choice of the South Tangerang City Government as an effort to improve the quality of public services. Change after change in the field of service integration has been done a lot. Until finally formed a Public Service Mall in April 2021. This research aims to analyze the integration of public services in South Tangerang Public Service Mall. Approach study in this research is using post-positivist, by collecting data through in-depth interviews, literature studies, and observation. The analysis is conducted using the Theory of One Stop Shop from Askim (2011) which is divided into five components, namely: a. Task Portofolio; b. Participant Structure; c. Autonomy; d. Proximity to Citizen; e. Instruments. The result of this research shows that the structure of participants in the South Tangerang Public Service Mall is quite diverse. However, each participant does not provide a complete service portfolio task. In addition, participants are not too attached to MPP because it does not have a process link or management, only co-located. Lastly, some online services are difficult for customers to understand. Recommendations given in this research is to socialize the information of online services, provide the manual registration forms, do incorporation data, and give the ease of product completion in the same place."

"Pemerintah Kelurahan se-Kotamadya Jakarta Timur merupakan Perangkat Kotamadya Jakarta Timur dalam Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan. Dimana Kotamadya Jakarta Timur terdiri dari 5 kecamatan dan 65 Kelurahan.Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan masyarakat di kantor-kantor lurah se-Kotamadya Jakarta Timur dilihat dari dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Disamping itu penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah sekotamadya Jakarta Timur.Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-Kantor lurah se-Kotamadya Jakarta Timur. Kinerja diukur dari persepsi masyarakat mengenai layanan yang telah mereka terima, sedangkan harapan diukur dari anggapan masyarakat tentang idealnya pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan. Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan mean score dan persentase tingkat kepuasan dari 350 responden dengan mempergunakan model pengukuran Kualitas Jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 21 indikator variabel berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kepuasan mean score, persentase serta analisis faktor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 indikator variabel hanya 20 indikator variabel yang valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut, dimana indikator variabel pendelegasian wewenang pengesahan (Q13) direduksi karena tidak valid. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata tingkat kepuasan untuk masing-masing dimensi sebesar : -0,885 (tangibles), -0,860 (reliability), -0,687 (responsiveness), - 0,744 (assurance) dan -0,613 (empathy). Sedangkan dilihat dari masing-masing indikator variabel, hasil tertinggi berdasarkan mean score dengan nilai -0,34 adalah indikator variabel kemampuan aparat (QI4) dengan tingkat kepuasan 90,82% dan keramahan aparat (Q15) dengan tingkat kepuasan sebesar 91,17% dan terendah adalah indikator variabel kesopanan aparat (Q16) dengan nilai -1,54 dengan tingkat kepuasan 63,68%. Hasil analisis faktor dari 20 indikator variabel yang reliabel dan valid terbentuk 5 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur, kelima faktor tersebut sebagai berikut (1) faktor empathy (35,311%); (2) faktor keandalan pelayanan (15,908%); (3) faktor kantor dan penampilan aparat (7,35%); (4) faktor sikap aparat (5,904%); dan (5) faktor Fasilitas dan Ketanggapan Aparat (5,536%).Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, disarankan untuk meningkatkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat sebagai penerima layanan di Kantor-kantor Lurah se-Kotamadya Jakarta Timur mengingat skor tingkat kepuasan keselurahan indikator variabel bernilai negatif.

---

Government of Chief of village in East Jakarta District, represent Municipality Jakarta East Peripheral in Service Execution Socialize in Chief of village, Governmental the Chief of village have duty execute public service in chief of village region. Where Municipality in East Jakarta consisted of 5 sub district and 65 Chief of village.

Research Analyze Quality of Public Service in Office of Chief of village in East Jakarta District represent descriptive research conducted to know how big amount public satisfaction to quality of public service in office of chief of village in East Jakarta seen from dimension : Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance And Empathy. Beside that this research also wish to know any kind factors of influencing level of public satisfaction as receiver of service in Office of Chief of village in East Jakarta District.

Quality measured by the basis of expectation and service performance from society as service receiver in Office of chief of village in East Jakarta District. Performance measured from public perception to hit services which they have been accepted, while expectation measured from ascription socialize about ideally the service given by chief of village. Amount of public satisfaction measured by pursuant to mean score and percentage amount satisfaction from 350 respondent utilize model Service Quality ( SERVQUAL ) measurement consisted by dimensions are Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance And Empathy. The Dimension is then formulated to become 21 variable indicator of form questions which is there are in questioner. Data obtained then conducted by analyze reliability, validity, amount satisfaction mean score and percentage also factor analyze.

Result of research indicates that from 21 indicators of variable only 20 indicators of variable which reliable and valid to be analyzed furthermore, where indicator of variable of delegation of authentication authority (Q13) reduced because do not valid. Than result analyze obtained a mean amount satisfaction to each dimension equal to : - 0,885 ( tangibles ); - 0,860 ( reliability ); - 0,687 ( responsiveness ), - 0,744 ( assurance ) and - 0,613 ( empathy ). While seen from each variable indicator, highest result pursuant to mean of score with value - 0,34 is indicator of variable of ability officer ( Q14 ) with level of satisfaction 90,82 % and sociability officer ( Q15 ) with level of satisfaction equal to 91,17 % and lowest indicator of variable of courtesy officer ( Q16) with value - 1,54 with level of satisfaction 63,68 %. Result of analysis of factor from 20 indicator of variable which reliable and formed by valid 5 factor becoming consideration socialize as receiver of service in Office of Chief of village in East Jakarta District, fifth of factors mentioned as by following (1) empathy factor ( 35,311%); (2 ) service reliability factor ( 15,908%); (3 ) office and appearance officer factor ( 7,35%); (4) officer attitude factor ( 5,904%); and (5 ) Facility and Response officer factor ( 5,536 % ).

Pursuant to pickings obtained in this research, suggested to increase the factors becoming consideration socialize as service receiver in Office of Chief of village in East Jakarta District remember score amount negative valuable satisfaction all of variable indicators."

"Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan proses penguatan civil society masyarakat perkotaan yang menggunakan pendekatan community organizing, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat.Penelitian ini dilakukan di RW 03, Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat-sebuah kampung yang terpisah dari wilayah lain di Jakarta Barat karena pembangunan jalan tol Bandara Soekarno Hattadengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, mencari gambaran mengenai model penguatan civil society di wilayah perkotaan, kedua, memberikan gambaran bagaimana penggunaan metode community organizing (pengorganisasian masyarakat) dalam mencapai hasil dari suatu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Ketiga, merumuskan jawaban sejauhmana program penguatan civil society sebuah LSM memberikan kontribusi terhadap keberdayaan masyarakat kelompok sasaran di lokasi program.Dari hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, hasil yang telah dicapai dalam pengorganisasian di wilayah Kamal dalam upaya penguatan civil society diantaranya: Pertama, munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan forum warga yang membahas persoalan mereka, sehingga penyelesaian masalah warga dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses diskusi teriebih dahulu; Kedua, meningkatnya kesadaran politik warga untuk menentukan sikap atas hak-haknya dengan melakukan desakan baik melalui surat atau pun aksi demonstrasi, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak terkait untuk memenuhi tuntutan warga Kampung Belakang. Disamping itu, mereka berhasil melakukan advokasi kepada seorang buruh PT. Milenia Muliti Makmur yang di PHK untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini menandakan bahwa bargaining position warga meningkat. Ketiga, terbentuknya banyak local association, sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keempat, terbentuknya jaringan kerja antar organisasi, hal ini ditandai dengan berdirinya Gabungan Organisasi (GORS) RW 03, sebagai forum bersama 12 organisasi di RW 03 dan sebagai media menjalin kerjasama antar organisasi di RW 03. Di sisi lain, Kelompok Buruh RW menjalin jaringan kerja dengan organisasi di luar RW 03, yaitu Serikat Buruh Karya Utama Pokja Kapuk. Kelima, munculnya dukungan dan kepercayaaan warga kepada para pemuda untuk terus melakukan pengorganisasian dan diskusi-diskusi di masyarakat. Keenam, terbentuknya tim inti pengorganisasian, yaitu leader lokal pengorganisasian, yang mampu melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian tanpa bantuan dari community organizer dan LSM pendamping.Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pengorganisasian masyarakat ini merupakan sebuah guliran awal untuk memulai akumulasi gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sistem perencanaan pada tingkat makro (nasional).Perjalanan pergerakan pengorganisasian masyarakat Kamal yang beraliansi dengan berapa LSM ini masih cukup panjang. Gerakan yang digambarkan masih pada tahap mendorong terjadinya perubahan kultur warga melalui proses pengorganisasian diri dengan berbagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kampung Belakang. Walaupun sudah dimulai dengan berbagai upaya, sepertinya perubahan pada sistem yang lebih struktural masih menjadi pekerjaan rumah tersisa.[ix, 134 halaman, Bibliografi 53 buku, 4 Jurnal, 14 Artikel, (1969-2003)]"

"Pemerintahan dalam hal ini meliputi seluruh institusi negara menjalankan beberapa fungsi untuk menjamin adanya keteraturan dan keadilan sosial bagi keseluruhan masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pelayanan (service) yakni menyediakan pelayanan yang secara kolektif tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, pada sisi lain ada pelayanan yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak non pemerintah atau akan lebih baik apabila dilaksanakan oleh pemerintah sendiri (civil service).Sebuah anggapan masyarakat Kabupaten Wajo khususnya Kecamatan Tanasitolo, bahwa pegawai negeri dianggap sebagai pembuktian standar perilaku yang tinggi, sehingga terkadang pegawai negeri bersikap dan berkeinginan untuk dihormati oleh masyarakat umum, apalagi semangat aristokrasi masih mewarnai dan diyakini oleh semua lapisan masyarakat setempat, dimana aparat yang mereka sebut sebagai pamong praja mendapat posisi yang sama dengan mereka yang masuk dalam golongan "Ands, Karaeng" Tesis ini memberikan fokus perhatiannya tentang bagaimana -persepsi masyarakat terhadap 8 (delapan) aspek, yaitu: Kreatifitas (X1), Kesopanan (X2), Kepedulian (X3), Kedisiplinan (X4), Kepekaan (X5), Kepemimpinan (X6), Sikap altruistik (X7), inovatif (X8) kemampuan Individu, sementara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan meliputi dari 9 aspek yaitu: keandalan (Y1), terjamin (Y2), bukti langsung (Y3), kepahaman (Y4), murah (Y5) bermutu (Y6), kecepatan (Y7), adil (Y8) dan tersedia ketika diperlukan (Y9) .Dengan menggunakan jenis penelitian survey kemudian berusaha menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap, kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugasnya, sesuai dengan standar moralitas.Dari hasil penelitian dengan 96 responden dari masyarakat maka penulis menggambarkan bahwa, perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nilai rata-rata analisis skor tersebut menunjukkan pesepsi masyarakat terhadap perilaku birokrasi termasuk dalam kategori baik (3,43), ini diperoleh dari nilai rata-rata setiap dimensi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dimensi kreativitas (XI) adalah sebesar 3,43, dimensi kesopanan (X2) sebesar 3,44, dimensi kepedulian (X3) sebesar 3,53, dimensi kepekaan (X5) sebesar 3,45, dimensi tanggung jawab (X6) sebesar 3,35, dimensi sikap altruistik (X7) sebesar 3,517, dimensi inovatif (X8) sebesar 3,49. Nilai ketujuh dimensi tersebut dinyatakan baik, Sedangkan untuk dimensi kedisiplinan (X4) memiliki nilai sebesar 3,04 dinyatakan cukup baik, dan sub variabel perilaku aparat yang paling besar mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah kepemimpinan,Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pubiik termasuk dalam kategori baik, (3,45), ini diperoleh dari rata-rata setiap dimensi menunjukkan bahwa, dimensi keandalan (Y1) memiliki nilai sebesar 3,413, dimensi terjamin (Y2) memiliki nilai sebesar 3,56, dimensi bukti langsung (Y3) sebesar 3,48, dimensi kepahaman (Y4) sebesar 3,55, dimensi kecepatan (Y7) sebesar 3,517, tersedia ketika di perlukan (Y9) sebesar 3,41, masuk kategori baik, untuk dimensi semakin murah (Y5) memiliki nilai sebesar 3,36, dimensi bermutu (Y6) sebesar 3,33, dimensi keadilan (Y8) sebesar 3,40. Nilai tersebut (Y5, Y6, dan Y8) setelah diproyeksikan terhadap kategori nilai skor, termasuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil tersebut menunjukkan ada hal-hal tertentu yang belum optimal. yaltu peningkatan kedisiplinan aparat. Demkian pula dalam hal kwalitas pelayanan hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dimensi ekonomis, mutu, dan keadilan, karena dianggap belum maksimal.Penegakan disiplin pegawai pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten. Wajo jugs harus tetap mendapat perhatian secara serius, bahkan perlu ditingkatkan dari hari ke hari, sehingga ketaatan pegawai akan semakin terbina. Penegakan disiplin pegawai ini hanya akan terwujud dengan baik jika penerapan aturan dan hukum tentang kepegawaian dilaksanakan secara transparan, konsisten dan kontinyu serta ditunjang dengan kesinambungan. Dalam penerapannya, aturan dan hukum kepegawaian itu sering kali tidak konsisten serta cenderung bersifat subjektif, dan untuk kualitas pelayanan yang belum ekonomis, dan mutu yang masih rendah, diharapkan agar dalam penetapan anggaran pelayanan, senantiasa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan mutu pelayanan senatiasa seimbang dengan kontribusi biaya yang dikeluarkan masyarakat."