Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas dapat berupa akta yang disusun berdasarkan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta tersebut dituntut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan tersebut menurut perundang-undangan merupakan akta pihak. Sebagai akta pihak menurut hukum pembuktian maka kekuatan pembuktiannya hanya sempurna dan mengikat bagi para pihak bersangkutan. Bagi pihak ketiga pembuktian materiilnya diperlukan pertimbangan dan keputusan hakirn lebih lanjut.Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian normatif yang mengutamakan penelitian kepustakaan dipilih untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari Notaris tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan. Materiil akta menjadi tanggung jawab para pihak bersangkutan. Notaris hanya bertanggung jawab sepanjang formalitas dari keharusan adanya akta notariil bagi perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang diharuskan oleh undang-undang."

"Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis pada saat ini oleh karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka akta notaris mutlak diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya jika perseroan terbatas tersebut telah berbadan hukum. Salah satu bentuk akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah akta Pernyataan Reputusan Rapat dimana akta tersebut menurut UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan akta yang dimaksud oleh UU tersebut.Akta Pernyataan Keputusan Rapat meskipun berbentuk akta notariil akan tetapi isi dari akta tersebut merupakan risalah rapat dibawah tangan yang berarti rapat yang tidak dihadiri oleh seorang notaris. Pada perseroan terbatas yang belum berbadan hukum maka ketentuan penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak diperbolehkan, akan tetapi pada perseroan terbatas yang telah berbentuk badan hukum maka penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat dapat dipergunakan, namun hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah otentisitas dalam bentuk akta sehingga akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.Kedudukan seorang notaris di dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyalah sebagai sarana penyimpanan (depot) oleh karena notaris tidak berhak untuk merubah isi dari akta dibawah tangan yang menjadi dasar dibuatnya akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dimana akta dibawah tangan tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dari pembuatan suatu akta notaris sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Seorang notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas aktaakta yang dibuatnya berdasarkan akta dibawah tangan apabila ternyata akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.Sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang notaris dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undangundang serta akibat hukumnya kepada para pihak yang akan atau meminta bantuan dalam membuat suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas bentuk akta yang dibuatnya dan didalam kaitannya dengan pembuatan akta Pernyata&n Keputusan Rapat atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas maka sudah selayaknya notaris memberikan penerangan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari pembuatan akta perubahan anggaran dasar apabila dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan sehingga para pihak dapat memutuskan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut menentukan hanya untuk 1 tahun. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dipenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, kemudian bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini adalah dengan adanya kehadiran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study is based on the discrepancy in the making of a Deed of Decision Statement of Meeting of PT ABC with the Articles of Association of the Company, which made by Notary X, concerning the term of office of the Board of Directors, which in the Articles of Association of the Company has been determined that the term shall be for 2 years, but in the Deed of Decision Statement of Meeting determined only for 1 year. In the absence of this discrepancy, what is the responsibility of Notary in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting without complying with the Articles of Association of the Company in relation to the appointment of the Board of Directors, then what kind of protection that provided by Notary Law and its amendments for Notary X in the case of this study. This study is normative juridical research, with data collection through literature study. This study concludes that in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting which does not comply the provisions of the Articles of Association of the Company, the Notary may be held accountable due to negligence that has been made while carrying out his duty, then the protection that provided by Notary Law for Notary X in the case of this study is by the presence of Honorary Council of Notary as regulated in Article 66 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary as amended by Law Number 2 Year 2014."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera.

---

Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions."

"Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut sehubungan dengan adanya perubahan bahasa tanpa melalui penerjemah resmi? Dalam melakukan penelitian tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tidak saja meneliti peraturan perundang¬undangan yang mengatur tetapi juga bagaimana penerapan dalam praktek pelaksanaan jabatan oleh Notaris. Pasal 43 Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai penerjemahan yang wajib dilakukan oleh Notaris dan apabila Notaris tersebut tidak dapat menerjemahkan, maka dapat dibantu oleh seorang penerjemah resmi. Namun tidak dalam semua hal penerjemahan itu dapat dilakukan oleh Notaris. Dalam hal pembuatan akta pernyataan keputusan rapat, Notaris tidak dapat langsung menerjemahkan risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan yang diterimanya dan tertulis dalam bahasa Inggris, walaupun Notaris tersebut memahami isi risalah Rapat. Notaris hanya dapat menerjemahkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, bukan akta yang berasal dari pihak lain. Jika Notaris tetap menerjemahkan akta risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan tersebut, maka akta itu kehilangan otentisitas karena penerjemahan dilakukan di luar kewenangan Notaris dan menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta yang dibuat di bawah tangan serta Notaris bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. Apabila ada pihak yang dirugikan akibat tindakannya, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang¬undang tentang jabatan Notaris, kode etik profesi, maupun digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri.

---

It is often that in the companies in which some of the stakeholders are foreigners, the notes that conclude the general meeting of stakeholders is made unofficially in English. However, concerning the decisions that need a further follow up particularly to the Department of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, the note should be stated officially in a certificate of the meeting decision, all in Indonesian. Regarding to this matter, how is the responsibility of a notary should be seen when there is a language translation conducted without hiring any official translator? In this research the writer applies the juridical-normative legal research method, which is not only scrutinizing the regulating law itself, but also its implementation in term of how the notary carrying his/her duty. The article 43 of the Law concerning the Notary Office regulates the criteria of a translation task that should be conducted by a notary, and in case he/she is not eligible to do it, an official translator can be hired to aid. However, not all translation could be done by a notary. Instead, in case of the meeting decision certificate making, a notary has no right to directly translate the English note he/she received, even though he/she comprehends the contents. A notary is only able to translate a certificate made by or before him/her, and not the one made by other party. If the notary ignorantly still runs the translation on such a note, the certificate translated looses its authenticity since the translation is considered as conducted beyond the notary's authority and thus the certificate becomes of the same power as an unofficial one. In addition, the notary did it is considered as fully responsible for his/her deed. If there were any party whose interest being harmed for this, then the concerned notary can be put under sanction which is in accordance with the law of the notary office, profession code of conduct, as well as being sued referring to the regulation in the civil law through a State Court."

"Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen atau arsip yang merupakan salah satu kewenangan dari notaris untuk menyimpannya. Penyerahan protokol notaris biasanya diserahkan karena ada suatu kondisi seperti notaris cuti, atau meninggal dunia. Penyerahan protokol notaris akan dilakukan berdasarkan penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah. Tujuan penyimpanan protokol notaris adalah untuk menjaga kerahasiaan akta serta Tanggung jawab penyimpanan akta beralih kepada notaris yang menerima protokol. namun, terkadang dapat ditemukan akta dari notaris pembuat akta yang ternyata bermasalah pada saat telah menjadi protokol notaris. masalah dalam akta protokol tersebut dapat memicu adanya gugatan yang timbul setelah aktanya beralih kepada notaris pemegang protokol. Penelitian ini membahas mengenai peranan majelis pengawas daerah notaris dalam penyerahan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 16 Tahun 2021; dan, pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas protokol notaris yang terindikasi adanya kelalaian oleh Notaris pembuat akta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini, yaitu peranan majelis pengawas daerah terhadap penyimpanan dan penunjukkan pemegang protokol notaris; dan pertanggungjawaban notaris pemegang protokol hanya sebatas menyimpan dan mengeluarkan salinan atas akta dalam protokol notaris yang dipegangnya, akta dalam protokol notaris yang bermasalah bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pemegang protokol dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah notaris pembuat akta.

---

A notary protocol is an collection of documents or archives that one of the notary authorities stores them. Notary protocols are usually submitted because there is a condition such as a notary leave or death. The submission of the notary protocol will be carried out based on the appointment of the Regional Supervisory Assembly. The purpose of notary protocol storage is to maintain the confidentiality of the deed, and the responsibility of deed storage is transferred to the notary who receives the protocol. However, sometimes it can be found an act from a notary of the deed maker that turns out to be problematic when it has become a notary protocol. Problems in the protocol deed can trigger a lawsuit that arises after the deed is transferred to the notary of the protocol holder. This research discusses the role of the notary regional supervisory assembly in the submission of notary protocols in the Notary Department Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 and the accountability of the notary of the protocol holder for the notary protocol indicated by negligence by the notary of the deed maker. This is normative juridical research using secondary data and analytical explanatory research typology. The results of this study, namely the role of the regional supervisory assembly on the storage and appointment of notary protocol holders; and the accountability of the notary of the protocol holder are only limited to storing and issuing copies of the deed in the notary protocol he holds, the deed in the problematic notary protocol is not the responsibility of the notary of the protocol holder and who should be responsible is the notary of the deed maker."