Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UUSPN menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YangMaha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Permasalahan yang muncul adalah apakah tujuan Pcndidikan Nasional sudah dijabarkan, dalam bentuk adanya konsistensi intemasional diantara tujuan, fokus, strategi, mekanisme, dan usaha, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik,begitupun kesepakatan terhadap falsafah, visi dan paradigmanya yangmempengaruhi penyelenggaraan pendidikan nasional dan penyusunankurikulumnya. Di samping itu bagaimana bentuk pendidikan yang dapatmendorong terwujudnya koherensi dan komplementasi pendidikan yangdilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap pendidikan sekolah.Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap rumusan danpenjabaran tujuan Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan yang terkait, dengan menggunakan teori Bromley (\989) mengenai proses kebijakan sebagai suatu hierarki (Policy Process as a hierarchy). Sedangkan hasil implementasi tujuannya direfleksikan oleh kondisi umum tentang pendidikan yang dinyatakan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif melalui teknik observasi, kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam (depth inrerview), dan dibatasi pembahasannya pada Policy Level, seperti ketetapan MPR dan UU SPN, sedangkanOrganization Level dan Operalion Level dibatasi dengan hanya melihat kondisi sccara umum manajemen Pendidikan Nasional, Kurikulum yang berlaku, kondisi dan proses pendidikan di sekolah, partisipasi keluarga dan partisipasi masyarakat. Pola interaksi yang diteliti secara kualitatif dan indikatif, adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah, pendidikan oleh keluarga, dan pendidikan masyarakat. Pemikiran Islam tentang pendidikan dan analisis relevansinya dengan Kebijakan Pendidikan Nasioanl, merupakan wacana untuk dapat menjadi masukkan bagi penyempumaan Kebijakan Pendidikan. Terlihat pemikiran Islam tersebut sangat relevan dikaitkan dengan visi, falsafah dan paradigma pendidikan, yang masih belum jelas perumusannya sampai saat ini, dan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat operasional. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya rumusan baru visi dan falsafah, dan paradigma pelaksanaan pendidikan nasional, yang mengakibatkan perlunya revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan rumusan visi dan falsafah dan paradigma yang baru."

"ABSTRAKSejak diberlakukannya otonomi daerah mulai pada bulan Januari2001, terjadi perubahan dari pemerintahan yang sentrallstik menjadi desentralistik, termasuk dalam hal wewenang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Angka Melek Huruf, Rasio Murid terhadap Guru,dan Angka Partisipasi Murni. Studi d!lakukan dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 1996-2005, yaitu tahun 1996-2000 untuk sebelum desentralisasi dan tahun 2001-2005 untuk setelah desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan persamaan ordinary least square (OLS), dengan model regresi data panel. Sebagai variabel depencten adalah Angka Melek Huruf, Rasia Murid terhadap Gurur Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah. Sedangkan variabel independen adalah anggaran bidang pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi (APBD), anggaran bidang pendidlkan yang dikeluarkan pemerintah pusat (APBN), pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan, dan pendapatan per kapita.Dari hasil estimasl dengan menggunakan software Evlews 5.1 dlketahul bahwa anggaran pendidikan di daerah (APBD), anggaran pendidikan pemerintah pusat (APBN), berkorelasi positif dan berpengaruh signlfikan terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murnl. Namun, APBD dan APBN tidak berpengaruh signitikan terhadap Rasio Murid dan Guru. Untuk variabel pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Partisipasl Murni. Variabel pendapatan per kapita juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Melek Huruf,Rasia Murid terhadap Guru, dan Angka Partisipasi Murni."

"Penelitian ini menganalisis korelasi bantuan pendidikan dengan basis syarat need dan merit di Universitas Indonesia terhadap pendapatan individu dan ketimpangan pada tingkat program studi. Studi ini menggunakan metode pooled cross section regression dengan data Tracer Study Universitas Indonesia. Hasil menunjukkan penerima bantuan berbasis need memiliki pendapatan yang lebih rendah sedangkan penerima bantuan merit memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan non-penerima bantuan. Pada penelitian ini juga ditemukan korelasi positif antara proporsi bantuan pendidikan need terhadap ketimpangan prodi. Namun tidak ditemukan korelasi antara proporsi bantuan merit dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat program studi. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari dua jenis bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Indonesia.

---

This research analyzes the correlation of educational aid based on need and merit at the University of Indonesia with individual income and inequality at the study program level. This research uses pooled cross-section regression method with data from the Tracer Study at the University of Indonesia. The results show that need-based aid recipients have lower incomes, while merit-based aid recipients have higher incomes compared to non-recipients. The study also found a positive correlation between the proportion of need-based educational aid and income inequality at the study program level. However, no correlation was found between the proportion of merit-based aid and income inequality at the study program level. The study provides a deeper understanding of the impact of these two types of education assistance at the university level, especially at the University of Indonesia."

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan janji negara yang harus dipenuhi. Setiap anak memiliki haka untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Mendapatkan layanan pendidikan merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hal yang menyebabkan tertinggalnya Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang kehidupan adalah kurang diperhatikannya layanana pendidikan bagi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan mereka semakin termajinalkan di tanahnya sendiri.Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama, persoalan struktural yang terkait dengan regulasi, tata kelola kelembagaan, anggaran, dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural meliputi identitas budaya yang beragam; pemenuhan hak yang terkendala oleh situasi geografis; keterbatasan anak-anak untuk belajar; dan pendidikan bagi OAP yang tidak relevan karena tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal, dan pengembangan diri. Terhadap kondisi tersebut, buku ini merekomendasikan desai pendidikan dan peta jalan yang responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial, dan budaya OAP untuk memperbaiki kualitas pendidikaan di Tanah Papua."

"Pemerintah Meiji melaksanakan beberapa kebijakan baru tentang pendidikan yang dilaksanakan mendasar secara sosial, yaitu dengan mengubah kesadaran dari setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran dari kedaerahan menjadi nasional inilah yang merupakan hasil terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan.

---

The Meiji administration issued some new policies on education which were basically carried out socially by transforming the awareness of each citizen on the role of the state. The Japanese during the Tokugawa era were still bound by provincialism, whereas in the Meiji era they were obliged to have a national consciousness based on a nationalistic educational policy. The transformation of the provincial awareness to the nationalistic one is the most significant change carried out by the Meiji administration in the domain of education."