Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia - Indonesia (1995-1999): Studi Kasus Pembatalan Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Hubungan bilateral Australia dengan Indonesia mencapai titik terendah dan sempat memanas karena masalah Timor Timur pada masa pemerintahan Howard (Australia) dan Habibie (Indonesia), yang antara lain berakibat pada pembatalan secara sepihak oleh Indonesia, Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Australia - Indonesia pada 16 September 1999.Pembatalan persetujuan keamanan tersebut disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri (internal) dan faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal). Sejauh mana faktor tersebut berpengaruh, dalam studi kasus pembatalan persetujuan keamanan Australia - Indonesia, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini.Persetujuan pemeliharaan keamanan tersebut temyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan ketika terjadi krisis di Timor Timur. Padahal dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat akan mengadakan konsultasi bila salah satu pihak menghadapi kesulitan yang menyangkut kepentingan keamanan bersama dan bila perlu mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan proses pads masing-masing pemerintahnya. Hal ini jugs menunjukkan tidak berfungsinya forum menteri kedua negara, khususnya . antar Menteri Pertahanan kedua negara dalam mendiskusikan masalah Timor Timur. Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini menggunakan teori-teori politik internasional mengenai konsep kebijakan luar negeri dari KJ.Holsti, }toward Lentner, Lloyd Jensen, Harold dan Margaret Sprout, serta Stephen L.Spiegel. Juga dicoba menggunakaan konsep persepsi dari Bruce Russet dan Harvey Starr untuk menganalisa persepsi para aktor politik kedua negara dalam konteks hubungan internasional kedua negara dalam masalah Timor Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan persetujuan keamanan tersebut sebagai reaksi atas aksi dan sikap Australia terhadap Indonesia yang berlebihan dalam masalah Timor Timur. Namun sikap dan tindakan Australia tersebut berawal dari adanya anarkis dan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan Indonesia dengan Australia ketika diberlakukannya The Agreement on Maintaining Security (AMS) pada tahun 1995-1999. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah diplomasi yang memfokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan, khususnya tentang persetujuan keamanan yang dibuat oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis yaitu ruang lingkup permasalahannya yang menjadikan The Agreement on Maintaining Security (AMS) sebagai fokus pembahasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa AMS membuat hubungan kedua negara berada pada titik yang terdekat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Akan tetapi, ternyata AMS tidak dapat bertahan lama karena persetujuan ini berakhir pada tahun 1999. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya. Hasil-hasil temuan itu diantaranya proses negosiasi, respon dalam negeri dari kedua negara, serta implementasi dan dampaknya.

---

This thesis discusses the relationship between Indonesia and Australia on the implementation of the Agreement on Maintaining Security (AMS) in 1995-1999. This research is a research on history of diplomacy that focuses on the field of defense and security, especially regarding the security agreements made by Indonesia and Australia in 1995. The method used in this study is the historical method using written sources. The difference between this research and other similar studies is the scope of the problem which makes the Agreement on Maintaining Security (AMS) the focus of the discussion. The results of this study explain that AMS causes the relation between the two countries reached the closest point compared to the previous periods. However, it turned out that AMS could not last long because this agreement ended in 1999. In addition, in this study there were several findings that were not of particular concern from the previous researches. The findings include the negotiation process, the domestic responses from the two countries, also the implementation and impacts."

"Terorisme merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentraman masyarakat terusik bukan saja pada akibat serangan fisik yang mengerikan seperti yang pernah terjadi dalam sejumlah aksi teror bom, namun juga serangan non-fisik yang secara masif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komperehensif, terpadu dan terkoordinasi. BNPT mengerahkan sumberdaya bangsa dan negara dalam menangani terorisme termasuk sumberdaya dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Hal itu bertujuan demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman terorisme. BNPT sebagai leading sector menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis dalam penanggulangan terorisme, seperti kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi."

"This paper aims to explain and analyze the formulation of Indonesia's foreign policy in China's unilateral claim to the North Natuna Sea area. This claim is based on China's argument that this area is a traditional Chinese fishing area. This paper uses a qualitative method of analysis with analysis data collection techniques. References. The results obtained are that the formulation of Indonesia's foreign policy model on China's claims in the North Natuna Sea area uses a diplomatic approach. This is relevant to Indonesia's character as a middle power country. Middle power democracy has always been a catalyst, facilitator and manager in resolvingregional or international conflicts. This condition is also in theory consistent with the foreign policy model designed by John Lovell, namely using the accommodation method. Furthermore, this condition is also consistent with the character of foreign policy in Mandala theory called Asana."

"Perang telah mengalami revolusi dari zaman ke zaman akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional suatu bangsa. Salah satu bentuk evolusi perang di era modern saat ini adalah cyber war dimana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem komputer semata namun dapat menargetkan infrastruktur kritis dalam suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman cyber maka suatu negara membutuhkan pengelolaan keamanan cyber melalui regulasi kebijakan di bidang cyber security and cyber defense. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai slaah satu negara dengan tingkat populasi dan pengguna internet terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan dan keamanan cyber baik dari segi regulasi maupun badan khususyang menangani permasalahan cyber. Dengan demikian, kebutuhan pengelolaan keamanan cyber sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan terkait keamanan cyber. Disamping itu, Indonesia juga membutuhkan kerjsama internasional di bidang cyber diplomacy dalam rangka mengatasi berbagai kemungkinan datangnya ancaman cyber."

"Artikel ini adalah sebuah deksripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. ada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini."