Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara konseptual pendamping masyarakat merupakan suatu kegiatan yang menuntut pekerjaannya untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu waktu dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berpindah peranan ke peranan yang lain secara simultan. Hanya saja dalam pelaksanaan pendampingan, menurut penilaian anggota kelompok sebagian besar dalam pelaksanaan peranan fasilitatif, pendidikan, representatif dan teknis di lokasi penelitian banyak yang tidak lakukan, dikarenakan berbagai sebab, antara lain pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai community worker tidak memadai, dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses dan kurang didukung juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan peranan pendampingan masyarakat yang dilakukan belum memadai sesuai harapan seperti yang dikemukakan Ife (1995) sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ternyata banyak peranan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, baik yang sering maupun yang jarang, namun akhirnya intensitasnya menurun. Terlihat salah satunya dalam pelaksanaan peranan fasilitatif yang didalamnya ada aspek yang cukup menentukan keberhasilan pendampingan yaitu aspek antusiasme, komitmen dan integritas dimana pendamping masyarakat dituntut konsisten untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat dengan bekerja tanpa mengenal waktu siap memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat menularkan semangat kepada masyarakat untuk tetap berusaha dan penuh semangat, serta bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada bantuan orang lain. Karena permasalahan tersebut di atas, pendamping masyarakat tidak bisa berimprovisasi ataupun berinisiatif untuk melakukan peranan yang lebih, sehingga mengakibatkan Kejenuhan, bosan, penurunan semangat, serta kurang percaya, baik dalam menunggu realisasi yang memakan waktu sampal 6 bulan maupun dalam pelaksanaannya. Di sisi lain waktu penugasan 5 bulan untuk FD (Fasilitator Desa) daiam tahap sosialisasi program terlalu pendek, padahal FD sangat diperlukan juga daiam tahap pelaksanaan program dan FK (Fasilitator Kecamatan) sebagai pendamping masyarakat di tingkat kecamatan terlalu luas jangkauan tugasnya. Keadaan tersebut cukup mengganggu pelaksanaan peranan fasilitatif dan peranan lainnya yang sejak Tahap Persiapan atau Tahap Sosialisasi seharusnya dipertahankan ritme kegiatannya, dan akhirnya masalah tersebut menjalar pada tahap pelaksanaan, sehingga tidak ada bedanya pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan, malah semakin ada penurun intensitas peranan pendampingan masyarakat karena FK khususnya semakin bertambah jangkauan tugasnya disebabkan bertambahnya, desa yang mendapatkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan peranan pendamping masyarakat masih belum memadai dan kurang bermanfaat bagi anggota kelompok. Hal tersebut disebabkan karena kualifikasi pendamping masyarakat yang tidak memadai sehingga perananperanan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, juga kurang didukung oleh kebijakan atau aturan di lapangan, malah menjadikan kontraproduktif bagi pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, misalnya pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu lama dan pendeknya masa tugas Fasilitator Desa sehingga pelaksanaan peranan pendamping masyarakat yang dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenal penilalan anggota kelompok terhadap manfaat pendamping, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan. Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diinterprestasikan terhadap data tersebut, serta ditarik implikasi teoritiknya. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kemudian dibuat pembahasannya."

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"ABSTRACTGagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACTThe idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat. "

"ABSTRACTPariwisata telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 4 dekade terakhir di dunia. Di Indonesia sendiri daya saing sektor pariwisata terus mengalami peningkatan perbaikan. Demikian pula sama halnya dengan pariwisata yang berada di Kabupaten Pangandaran yang saat ini sedang berada pada fokus perhatian pemerintah dalam pembangunan potensi pariwisatanya. Suksesnya pembangunan sustainability tourism tentunya sangat dipengaruhi oleh resident attitude yang mengarah pada support for tourism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari environment sustainability, tourism plan, community participation, dan community attachment yang merupakan pengaruh dari dalam individu serta subjective norm yang merupakan pengaruh dari luar individu terhadap support for tourism. Penelitian ini meneliti sebanyak 170 responden penduduk lokal yang lahir dan telah menetap setidaknya 3 tahun terakhir di Kabupaten Pangandaran. Hasil dari penelitian ini membuktikan pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment terhadap positive impact dan community attachment terhadap negative impact serta community participation juga subjective norm terhadap support for tourism. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community attachment terhadap support for tourism dan environmental sustainability, tourism planning, community participation terhadap negative impact.

---

ABSTRACTTourism has experienced rapid growth in the last 4 decades in the world. In Indonesia, the competitiveness of the tourism sector has been improving. Likewise, tourism in Kabupaten Pangandaran which is currently at the focus of the government's attention in developing its tourism potential. The success of the development of sustainability tourism is certainly very influenced by the resident attitude that leads to support for tourism. This study aims to determine the relationship of environment sustainability, tourism plans, community participation, and community attachments which are influences from within the individual also subjective norms which are influences from outside the individual towards support for tourism. This study examined 170 respondents of local residents who were born and settled at least the last 3 years in Kabupaten Pangandaran. The results of this study prove the significant influence of environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment to positive impact, community attachments to negative impacts also community participation and subjective norms to support for tourism. This study did not find any significant influence from environmental sustainability, tourism planning, community attachments to support for tourism and environmental sustainability, tourism planning, community participation to negative impact."

"Gunung Salak merupakan ekosistem alami dan salah satu bagian dari ekosistem pulau Jawa yang masih tersisa. Gunung Salak mempunyai peranan penting dalam penyedian jasa-jasa lingkungan bagi masyarakat di Jawa Barat terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan Sukabumi. Gunung Salak juga merupakan kawasan yang secara ekonomi penting bagi peningkatan pendapatan daerah. Kelestarian manfaat ekonomi tersebut sangat tergantung pada kelestarian ekosistem Gunung Salak.Dalam pengelolaan kawasan konservasi seringkali menglami kendala-kendala, baik internal maupun eksternal, seperti: gangguan dari pencurian kayu, perburuan liar, dan lain-lain. Masyarakat lokal (masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Salak) maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, berperan penting dalam pelestarian ekosistem Gunung Salak.Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui potensi social-ekonomi, sosial-budaya masyarakat lokal kawasan Gunung Salak dan potensi sumberdaya alam ekosistem Gunung Salak; 2) Mengetahui peranserta/partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak; 3) Mengetahui persepsi, sikap dan prilaku masyarakat terhadap pengelolaan kawasan Gunung Salak, sebagai dasar pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak untuk menekan dan mengendalikan kerusakan ekosistem kawasan Gunung Salak; 4) Mengembangkan model/konsep partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Pengambilan data masyarakat dilakukan dengan menggunakan model Rapid Rural Appraisal (RRA). Pemilihan responden sebagai unit terkecil penelitian dilakukan secara acak sederhana / Simple Random sampling.Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan program tumpangsari yang mereka lakukan di areal hutan Perum Perhutani KPH Bogor atas dasar kesepatan bersama. Program tumpangsari tersebut berhasil mengalihkan kegiatan/aktivitas masyarakat lokal yang bersifat destruktif (berburu burung, menebang potion, dan lain sebagainya) menjadi kegiatan yang bersifat konstruktif, selain itu masyarakat lokal juga memantau dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak pada umumnya, dan Elang Jawa khususnya.Dengan diterapkannya sistem agroforestri tersebut dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Salak, masyarakat dan Perum Perhutani dapat sama-sama merasakan hasilnya untuk kesejahteraan hidup mereka bersama, dalam hubungan yang sating diuntungkan satu sama lainnya. Pengembangan partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam suatu tindakan pengelolaan terpadu demi terwujudnya kelestarian ekosistem Gunung Salak yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang baiklpositif, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak; 2) Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak yang bersifat destruktif (penangkap burung) dapat diubah menjadi bersifat konstruktif (menjaga dan melestarikan Elang Jawa). Partisipasi tersebut masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan, dad yang bersifat pasif menjadi aktif; 3) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki persepsi, sikap dan prilaku yang balk terhadap sumberdaya hutan ekosistem kawasan Gunung Salak, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak; dan 4) Model/konsep partisipasi yang sesuai dan tepat untuk diterapkan dan dikembangkan pada masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak adalah sistem agroforestri kompleks.Saran penulis dalam tesis ini, adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan paradigma baru yang menerapkan sistem agroforestri kompleks perlu ditumbuhkembangkan dalam sistem pengelolaan di seluruh kawasan Gunung Salak khususnya dan di seluruh kawasan konservasi umumnya; 2) Pihak pengelola kawasan Gunung Salak harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak (kepentingan bersama), tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pelaksanaan pengelolaan tersebut harus berjalan pada alur yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi kerakyatan dan kaidah ekologis, demi terwujudnya kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan.

---

Mount Salak is one of Java Island's natural ecosystems left. It plays a vital role in providing environmental services to communities in West Java especially ones in Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) and Sukabumi. Mount Salak?s is also economically important in generating regional income. Sustainability of economical benefit depends a great deal on the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Unfortunately, most of the time the management of conservation area faces many internal and external constraints such as illegal logging, illegal hunting, etc. The local community living in Mount Salak?s area as well as communities in West Java as a whole is of significant role in the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Objectives of the research are as follow: 1) to have knowledge on social-economic and social-culture potentials of local community living in Mount Salak?s area as well as natural resource potential of Mount Salak?s ecosystem; 2) to have knowledge on existing local community participation in managing Mount Salak?s area; 3) to have knowledge on local community's perception, attitude, and behavior toward conservation of Mount Salak, as the basis of development of local community participation in order to controlling and mitigating the degradation of Mount Salak?s ecosystem; 4) to develop local community participatory management of Mount Salak?s area.

The correlation-descriptive method was used in this research. Data from the community was gathered using Rural Rapid Appraisal (RRA) model. Respondent sampling was conducted using Simple Random Sampling technique. The community of Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor has been implementing the local community participation in the management of Mount Salak?s area, by conducting simple agro forestry (tumpangsan} in protected forest area based on the mutual agreement with Perum Perhutani KPH Bogor. This program successfully altered destructive activities (bird hunting, illegal logging, etc.) into constructive ones such as conserving of Mount Salak?s ecosystem as a whole and Javan Hawk Eagle in particular.

Implementation of simple agro forestry in the management of Mount Salak?s protected forest enables the local community and Perum Perhutani KPH Bogor to gain mutual benefit. Furthermore, the development of local community participation in the management of Mount Salak?s area needs integrated management. It is necessary in order to bring the sustainability of Mount Salak?s ecosystem into reality. Conclusion of the research are as follow: 1) Local community (community based) in Mount Salak?s area have good knowledge and potentials of social-economic and social-culture that may be useful for management and conservation of Mount Salak?s ecosystem; 2) The destructive participation of local community can be changed into constructive one and it may still be increased and developed; 3) Local community have good perception, attitude, and behavior toward biodiversity of Mount Salak?s forest as well as good motivation for participating in the management of Mount Salak?s area; and 4) The complex agro forestry system may be implemented & developed in management of Mount Salak?s area.

Based on the result above, it is suggested that: 1) implementation of agro forest system (complex agro forestry) is necessary to the management of Mount Salak?s area; 2) the executive of Mount Salak?s area management (Perum Perhutani) should have the ability to accommodate interests of every stakeholder. Management of Mount Salak?s area must meet the principles of ecology and people economy in order to bring conservation of Mount Salak?s ecosystem and community welfare into reality in accordance with sustainable development concept."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa strategi pembangunan top down (dari atas ke bawah) sebagaimana diterapkan pada era Orde Baru dinilai tidak banyak memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan daya kreasi masyarakat. Oleh karena itu, program desa binaan yang menggunakan pendekatan community development dan bertumpu pada religion-based development, perlu dikaji sejauh mana mobilisasi dan kecenderungan partisipasi santri dan abangan dalam pelaksanaan program desa binaan.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalalh secara kuantitatif dan dilengkapi metode kualitatif. Sampel yang diambil sebagai responden sebanyak 60 orang dari 2.630 jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara quotum berdasarkan geografis. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi partisipasi responden dalam memberikan sumbangan pemikiranlide pada pelaksanaan program desa binaan relatif tinggi (0,70). Dilihat dari sosio-religius, tampak di sini bahwa responden santri lebih aktif (0,79) dibandingkan dengan responden abangan yang hanya sebesar 0,53, dengan rasio kecenderungan (RK) kalangan responden santri 3,06 kali lebih besar dari pada kaum abangan. Besarnya proporsi dan peluang responden dalam memberikan sumbangan pemikiran/ide berhubungan dengan status sosio religiusnya, sekalipun tidak begitu besar atau hanya sebesar 0,54 (sedang).Proporsi responden dalam memberikan sumbangan materi berada pada kategori sedang atau 0,48. Dilihat dari sosio religius, responden santri lebih aktif memberikan sumbangan materi, dengan jumlah sebesar 0,53 (sedang) dibandingkan dengan abangan yang hanya sebesar 0,35 (rendah), dengan rasio kecenderungan partisipasi responden santri 2,09 kali lebih besar dari pada responden abangan. Namun demikian, derajat hubungan antara variabel sosio religius dan partisipasi relatif rendah atau hanya 0,36. Sedangkan dalam bentuk sumbangan tenaga, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,82). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sumbangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,88 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,65 (tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 3,67 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio-religius dan variabel partisipasi sebesar 0,61 (tinggi). Sementara itu, dalam bentuk pemanfaatan pelayanan pembangunan, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,93). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sambangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,98 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,82 (sangat tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 10,75 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio religius dan variabel partisipasi sebesar 0,80 (sangat tinggi). Tingginya tingkat partisipasi responden pada pelaksanaan program desa binaan adalah karena adanya faktor-faktor: Pertama, adanya aktifitas kehidupan beragama yang relatif baik. Kedua, adanya hubungan intern umat beragama yang baik. Ketiga, adanya jalinan hubungan sosial yang baik, dan keempat, adanya kesamaan visi. Sementara itu, faktor yang menghambat partisipasi responden adalah: Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, rendahnya Tingkat Kehidupan Ekonomi. Ketiga, longgarnya nilal-nilai keagamaan, dan keempat, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program desa binaan."

"Tujuan dari adanya pembangunan adalah membangun masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Adanya perbedaan potensi sumberdaya alam maupun manusia membuat adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Salah satu kasusnya adalah pada Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Lesung terhadap perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penduduk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan unit analisis administratif yang terdiri dari 18 Desa berdasarkan jarak ibukota kecamatan yang sejauh 15 km dari KEK Tanjung Lesung dengan analisis spasial Overlay dan Query, serta analisis statistik Chi Square. Data yang digunakan berupa data sekunder 1 Shapefile penggunaan lahan Kabupaten Pandeglang Periode I, II dan III da, 2 Rata-Rata Pendapatan Keluarga per-desa Kabupaten Pandeglang Periode II dan III, 3 Mata Pencaharian Masyarakat per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun Periode II dan III, 4 Shapefile Jaringan Jalan Kabupaten Pandeglang, dan 5 Tingkat pendidikan per-desa Periode II dan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung baru dapat dirasakan pada wilayah yang memiliki jarak terdekat. Adanya perubahan lahan terbangun yang disebabkan karena adanya pembangunan KEK Tanjung Lesung memberikan dampak besar pula bagi aktivitas ekonomi dan kualitas penduduk di wilayah yang berjarak dekat dengan KEK Tanjung Lesung.

---

The purpose of the development is to build the community to achieve prosperity. Differences in the potential of natural and human resources make the inequality of economic development between regions. One case is in Pandeglang District. This study aims to analyze the impact of Tanjung Lesung Special Economic Zone KEK development on land use change and economic growth as well as the quality of Pandeglang Regency community. This study uses an administrative analysis unit consisting of 18 villages based on distance from the capital city of 15 km from KEK Tanjung Lesung with spatial analysis of Overlay and Query, and Chi Square statistical analysis. Data used in the form of secondary data 1 Shapefile land use Pandeglang District Period I, II and III da, 2 Average Revenue Family per village Pandeglang District Periods II and III, 3 Livelihoods Community per village District Pandeglang Period II and III, 4 Shapefile Road Network Pandeglang District, and 5 Level of education per village Period II and III. The results showed that the impact of the development of new Tanjung Lesung KEK can be felt in the region that has the closest distance. The existence of the change of land that was built due to the development of KEK Tanjung Lesung gave a big impact to the economic activity and the quality of the population in the area close to KEK Tanjung Lesung."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip money follow program pada perencanaan pembangunan Kota Depok pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2017. Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan prinsip money follow program dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak-pihak di Pemerintahan Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip money follow program belum dilaksanakan dengan baik sesuai indikator teori Planning Programming Budgeting System PPBS. Pada pelaksanaan prinsip money follow program pun masih terdapat hambatan-hambatan yaitu keterbatasan kapabilitas dan pemahaman yang belum merata diantara sumber daya manusia di dalam fungsi perencana. Hambatan lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD yang masih memberikan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas program di dalam tahun rencana.

---

This research aims to find out the implementation of the principle of money follow program in development planning of Depok city based on Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD document 2017. This research uses qualitative analysis method to explore the implementation of money follow program principal on development planning process by Depok city Government. This research found that the implementation of money follow program principle has not been applied suitably with the indicators of Planning Programming Budgeting System PPBS. In the implementation of the principle of money follow program, there are still some challenges that have to be encountered in order, such as limited capability and unequal understanding among the human resources who act as the planning function. The other obstacle is related to Organisasi Perangkat Daerah OPD is gives advises about that does not in line with the program 39s priority in the year of the plan."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."