Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, pemerintah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari semula Official Assessment, menjadi Self Assessment. Pemungutan pajak dengan sistem self assessment ini meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak, konsekuensinya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakar, hukum perpajakan dengan baik agar dapat menjamin keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem ini. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.Secara internal hambatan timbul dari belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini disebabkan karena sistem yang ada belum mampu mendeteksi kemungkinan adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terdaftar (walaupun sudah memasukkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya sesuai SPT), sistem ini juga belum mampu mendeteksi dan mengawasi adanya wajib pajak yang belum terdaftar berikut potensi pajak yang tidak tergali akibat tidak terdaftamya wajib pajak tersebut.Dalam hal penegakan hukum, khususnya pemeriksaan pajak, hambatan internal yang dihadapi adalah belum mampunyai pemeriksaan pajak memberikan deterrent effect bagi wajib pajak. Detterent Effect ini merupakan satu hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Voluntary Compliance) wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, karena dengan adanya detterent effect yang dihasilkan dari proses pemeriksaan akan dapat mencegah wajib pajak penyelundup pajak (Tax evader) untuk melakukan penyelundupan pajak, disamping itu dengan adanya detterent effect ini juga akan mencegah timbulnya niat dari wajib pajak yang selama ini patuh pada peraturan perpajakan, untuk ikut melakukain penyelundupan pajak.Salah satu penyebab dari gagalnya pemeriksaan pajak untuk memberikan detterent effect bagi wajib pajak adalah karena rendahnya mutu pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari relative rendahnya nilai koreksi yang dihasilkan dalam setiap penugasan pemeriksaan dan lemahnya dasar koreksi pajak basil pemeriksaan sehingga banyak koreksi pajak yang dapat dibatalkan di tingkat keberatan dan banding.Dari semua hambatan tersebut, kunci pemecahan masalahnya terletak pada ketersediaan data dan kemampuan analisa atas kegiatan ekonomi kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan tersedianya data tentang transaksi kena pajak yang dilakukan wajib pajak akan menigkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan tersedianya data, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengawasi dan mengambil tindakan atas wajib pajak yang belum terdaftar, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengungkap adanya praktek penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, dan Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mengungkap praktek-praktek ekonomi bawah tanah yang dilakukan untuk menghindari upaya pemunguntan pajak. Dengan kemampuan analisa resiko yang baik didukung oleh ketersediaan data tentang pelanggaran wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan mampu memilih kasus-kasus yang dapat memberikan hasil koreksi pajak signifikan dan berdasar, untuk ditindak lanjuti dengan penegakan hukum terutama pemeriksaan pajak, sehingga upaya penegakan hukum dapat memberikan detterent effect bagi wajib pajak.Intelijen mcmiliki kemampuan lebih dalam hal pencarian dan pengumpulan data dengan teknik-teknik pencarian data yang lebih baik dengan memanfaatkan human intelligence (yang dapat melakukan pencarian data baik terbuka maupun tertutup), signal intelligence (yang dapat melakukan pencarian data dari hasil pemantauan dan intersepsi jalur komunikasi) dan Imagery Intelligence (yang mampu melakukan pengumpulan data menggunakan teknologi pengambil gambar seperti foto satelit dan lain-lain)Pada akhimya penerapan fungsi intelijen dalam bentuk pengumpulan informasi potensi pajak dan analisa kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak akan dapat meningkatkan penermaan pajak secara nasiona!. Penelitian ini menganalisis pentinghya peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak dikaitkan dengan potensi pajak yang belum tergali dan pentingnya penerapan intelijen dalam peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Dircktorat Jenderal Pajak dalam kaitannya dengan penyediaan data dan informasi perpajakan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan menganalisis data-data tentang potensi pajak dan pemeriksaan pajak untuk menilai kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak, dan metode analisis SWOT untuk menganalisis apakah penerapan intelijen merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan dalam upaya peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penyediaan dan analisis data perpajakan Wajib Pajak. Untuk itu penerapan intelijen merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan dalarn peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Disarankan untuk menerapkan intelijen sebagai strategi untuk meningkatan kinerja pengawasan dan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak dengan pembentukan unit khusus intelijen dan penyediaan payung hukum bagi penerapan intelijen di Direktorat Jenderal Pajak."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan jumlah pengguna internet di berbagai dunia, sehingga smartphone dan layanan data internet menjadi sebuah kebutuhan di era modern ini. Perubahan perilaku masyarakat telah menciptakan fenomena berbelanja secara online dan berkembangnya industri ecommerce secara masif. Di Indonesia sendiri tercatat ada sekitar 4.5 juta penjual online yang aktif berdagang di tahun 2017 dengan proyeksi nilai penjualan barang kotor sebesar 55-65 milyar USD di tahun 2022. Potensi besar dari industri e-commerce ini dibersamai dengan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemajakan terhadap para pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa terkait kesiapan DJP dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia yang ditinjau dari dimensi Faktor Individual, Faktor Kolektif, dan Faktor Kontekstual.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan memadukan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed-method) dalam melakukan analisia penelitian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa aparatur pajak di kantor pusat DJP telah menyadari akan adanya perubahan lingkungan bisnis yang mengarah pada digitalisasi dan menilai perlu adanya perubahan dari sisi organisasi DJP. Kemudian aparatur pajak yang didominasi oleh generasi muda telah memiliki kapabilitas dalam menghadapi digitalisasi ekonomi, hanya saja dari sisi organisasi DJP saat ini baru dapat memfasilitasi pemungutan PPN atas transaksi PMSE yang dilakukan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri di dalam daerah pabean sebagaimana yang tersurat pada ketentuan PER-12/PJ/2020. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah memiliki kesiapan dari Faktor Individual dan Faktor Kolektif dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia. Namun dari tinjauan Faktor Kontekstual, penelitian ini menyimpulkan bahwa DJP belum memiliki kesiapan dalam melakukan pemungutan pajak digital di Indonesia.

---

The development of information and communications technology has increased the number of internet users in the world, so that smartphones and internet data services have become a necessity in this modern era. Changes in people's behavior have created the phenomenon of online shopping and the massive development of the e-commerce industry. In Indonesia, there are around 4.5 million online sellers who are actively trading in 2017 with a projected gross merchandise value of 55-65 billion USD in 2022. The huge potential of the e-commerce industry is in line with the challenges to collect the tax from the actors involved in trading through an electronic system (PMSE) by the Directorate General of Taxes (DGT). Based on this background, this research was conducted to analyze the DGT's readiness to collect digital tax in Indonesia in terms of the dimensions of Individual Factors, Collective Factors, and Contextual Factors.

This study uses a post-positivism approach by combining qualitative and quantitative methods (mixed-method) in conducting research analysis. Based on the analysis that has been carried out, this study found that the tax officials at the DGT head office are aware of changes in the business environment that have led to the digitization and assess that there is a need for changes in the DGT organization. Then the tax officials which is dominated by the younger generation has the capability to face the digital economy, but from the organizational side, the DGT currently only can facilitate the collection of VAT on PMSE transactions carried out by overseas Trade Operators through Electronic Systems (PPMSE) within the customs area as which is expressed in the provisions of PER-12/PJ/2020. And this research concludes that DGT has readiness from Individual and Collective Factors in conducting digital tax collection in Indonesia. However, from a review of Contextual Factors, this study concludes that DGT is not ready to collect digital tax in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh role stress terhadap kinerja pegawai menggunakan metode regresi linier dan multivariate GLM dengan melibatkan 192 responden yang bertugas sebagai Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus. Role stress diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rizzo, House, dan Lirtzman pada tahun 1970, Beehr, Walsh, dan Taber pada tahun 1976, serta Price pada tahun 2001, sedangkan kinerja pegawai diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Williams dan Anderson pada tahun 1991 serta Motowidlo dan Scotter pada tahun 1994. Penelitian ini membuktikan bahwa role stress tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, begitu pula dengan role conflict dan role overload. Namun demikian, salah satu dimensi dari role stress, yaitu role ambiguity, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh negatif dari role ambiguity ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan, petunjuk, prosedur kerja, dan alokasi waktu dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif ini, peran organisasi sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peraturan yang ada untuk mendukung kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

---

This study aims to analyze the effect of role stress on employee performance using linear regression and multivariate GLM with 192 respondents who served as Account Representatives and Functional Tax Auditors at the Large Tax Office and Specific Jakarta Tax Office. Role stress was measured with an instrument developed by Rizzo, House, and Lirtzman (1970), Beehr, Walsh, and Taber (1976), and Price (2001), while employee performance was measured using instruments developed by Williams and Anderson (1991) and Motowidlo and Scotter (1994).

This study found that role stress does not affect employee performance, nor does role conflict or role overload. However, role ambiguity has a significant negative impact on employee performance. This negative effect is due to the remaining confusion and uncertainty in regulations, instructions, procedures, and time allocation in the workplace. Therefore, to mitigate this negative impact, it is crucial for the organization to improve existing policies and regulations to support both employee performance and the organization as a whole."

"Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT XYZ. PT XYZ keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XYZ tidak dapat memungut PPN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra sebagai bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang bayar surat.Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XYZ. PT XYZ setuju dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XYZ tidak dapat memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitra yang membayar pajak sesuai yang diminta dengan mengajukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data yang menjadi mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam perdebatan mereka untuk mengeluarkan pajak kurang membayar surat.

---

The tax dispute that occurred between PT XYZ and the Director General of Taxes originated from the issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XYZ did not carry out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XYZ partners to PT XYZ. PT XYZ objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable incomeso PT XYZ could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activities is obligatory to collect must levy VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XYZ partners have met the criteria as taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XYZ is in accordance with the provisions of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can issue tax invoices are those who have been confirmed as taxable entrepreneur, both voluntarily and in office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures Lawbecause partners are entrepreneurs who have not been confirmed as taxable entrepreneurso that tax obligations cannot be imposed as stated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment assessment letter."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Government funding target from tax sector is increasing year by year, making the Directorate General of Taxes (DGT) do more effort to fulfill the given target. In 2001 the DGT brought out blue print of administration tax reform for middle time, which one of the program is increasing voluntary tax compliance. The program is done through socialization activities, education and taxes service development.This research accentuated to socialization activities as an effort to give tax knowledge. Doing voluntary tax compliance could be success but from self-assessment system activities. One of socialization types is to give knowledge of taxes.Chief of the DGT Poernomo to chief consulting of taxes office in meeting at Jakarta said, "...under self assessment system task of the DGT was to give socialization, servicing and controlling which is advance by socialization. Without tax basic knowledge tax payer could have difficulties to fulfill tax obligation. Socialization needs facilities such as family, school, social society, occupation and mass media.The socialization through mass media could be called as publication. Publication is from latin language that means bringing government information to public. Publication is part of mass communication. Socialization and publication are information bringing, so this research conducts the communication to explain how to do socialization. Communication explains such as how to bring good information, using media, etc.Voluntary tax compliance as Salamun said started from counting, collecting, paying and reporting. There are 3 main feature approaches to increase voluntary tax compliance (1) classical approach, (2) soft approach, and (3) other approach. Socialization is one type of soft approaches.The aim of this research is to know how the influence of socialization by DGT through tax payer compliance at DTO of Jakarta Kemayoran. The population at DTO of Jakarta Kemayoran is 18.510 tax payers. Sample comes from Yamane method is 392 tax payers, dividing into 165 corporate tax payers and 227 individual tax payers. Sampling technique uses accidental sampling. Data is analyzed by Product Moment Correlation.The result points out that the influence of socialization through compliance is 10,4% for corporate tax payers and 8,3% for individual tax payers. Interview with the chief, managers and having internal data DTO of Jakarta Kemayoran points out that audit and collection are giving 11% influence, the rest could be the other factors.Socialization can be a continuing process for that DGT much more effective if do day by day and involving participation of public central person , religious group, district government, Non Government Organization (NGO), university and other parties which conform in blue print administration reform at 2001."

"Laporan magang ini berisi evaluasi mengenai persiapan PT ABC dalam pengisian SPT PPh badan untuk PT IPI sesuai dengan kepatuhan terhadap Pedoman Direktorat Jenderal Pajak. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini bertujuan untuk menilai Alur Pelaporan SPT PPh Badan di PT ABC, input awal ke Formulir 1771, equalisasi pajak, dan klarifikasi data yang diajukan oleh klien. Selain itu, aspek penting dari laporan magang ini adalah identifikasi perbedaan antara ringkasan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan jumlah biaya bunga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktek-praktek ini sesuai dengan peraturan yang ada serta memfasilitasi layanan yang menyeluruh. Lebih dari sekadar evaluasi, laporan magang ini juga mencakup penilaian diri yang kritis yang dilakukan oleh magang selama masa kerja mereka di PT ABC. Latihan introspeksi ini adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, membentuk dasar yang kuat untuk kemajuan profesional mereka di masa depan.

---

This internship report contains a review of PT ABC’s preparation of corporate tax returns for PT IPI according to the compliance towards Directorate General of Taxes Guidelines. The evaluation carried out in this report is aimed at assessing the Corporate Tax Return Reporting Flow at PT ABC, initial input to Form 1771, tax equalization, and clarification of client’s submitted data. Additionally, a significant aspect of this report is the identification of the difference in Income Tax Article 23 receipt summary and the amount of interest expense. Based on the evaluation carried out, these practices are in accordance with the existing regulations as well as facilitating a thorough service. Beyond mere evaluation, this internship report constitutes a critical self-assessment carried out by the intern during their tenure at PT ABC. This introspective exercise is an integral part of their continuous learning process, forming a robust foundation for their future professional progression."