Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104970 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurul Nuhandjati
"Penelitian ini mcngkaji pemikiran politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)
mengenai reformasi di Indonesia di dalam terbitan Pembebasan, khususnya di tahun 1998-
2000. Dalam menganalisis permasalahan tcrscbut penulis menggunakan kerangka
pemikiran sosialisme demokratis. Hasil penclitian memperlihatkan pengaruh esensial
sosialisme demokratis terhadap sosial demokrasi keralcyatan PRD.
Pemikiran-pemikifan politik PRD mengenai reformasi di Indonesia berisi beberapa
gagasan dari sosial demokrasi kerakyatan yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme demokratis. Namun mcngingat bahwa kaum sosial demokrat rnendasarkan ideologinya
pada pemikiran-pemikiran Karl Marx, maka PRD juga mengadopsi pemikiran-pemikiran
Marx serta Engels dan Lenin, bahkan Tan Malaka.
Pemikiran-pemikiran mengenai revolusi untuk dan oleh rakyat, pcntingnya front
persatuan dan partai pelopor, pcmbentukan pemerintahan transisi dan koalisi, serla
penyingkiran sisa-sisa pemerintahan lama mcrupakan Izcbcrapa pcmikiran yang diadopsi
dari Mam-Engels dan Lenin. Sementara pengutamaan aksi massa dalam pemikiran PRD
rnerupakan adopsi dari pemikiran Tan Malaka.
Di lain sisi, PRD mendasarkan pemildran-pemikirannya pada prinsip-prinsip
demokrasi seperti: pengutamaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan kenegaraan;
rnenjunjung tinggi hak-hak asas manusia, prinsip kebebasan, pcrsamaan dan keadilm
Gagasan-gagasan tersebut mendapat pengamh dari sosialisme demokratis. Sejalan dengan
prinsip demokrasi itu, PRD memilih pula cara peljuangan parlementer dan caxa-cara yang
masih berada. dalam barasan demokrasi (mogok, unjuk rasa, dan sebagainya).
Akhirnya kajian ini memperlihatkan bahwa bagi PRD, asas partai merupakan
landasan berpikir dan bertindak. Sudah semestinyalah asas partai menjadi landasan
berpiiak dalam menentukan pemikiran dan sikap politiknya, dan bukan sekedar tcrtulis
dalam AD/ART panai.
"
2001
T5050
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Ismail S.
"Dengan telah berakhirnya pelaksanaan SU-MPR 1983 berarti telah genap 12 tahun usia pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Perkembangan politik sampai saat itu sudah tentu diwarnai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut proses pembuatan keputusan tertinggi menurut konstitusi UUD 1945, yakni struktur dan mekanisme politik pada MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini mencakup sisten perwakilan dan juga struktur kekuatan politik yang dikembangkan sejak tahun 1966. Bagaimana proses pembuatan keputusan dalam SU-MPR 1983 sangat ditentukan oleh interaksi di antara kekuatan-kekuatan politik yang diakui peranannya. Melalui usaha memahami bentuk interaksi yang mewarnai SU-MPR 1983 tersebut, maka setidak-tidaknya dapat dilihat bagaimana perubahan struktur kekuatan politik yang diperkenalkan oleh pemerintah Orde Orde Baru dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politiknya. Sejalan dengan itu saka tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana interaksi kekuatan politik yang terjadi dalam SU-MPR 1983, sebagai pengejawantahan dari sisten perwakilan dan struktur kekuatan politik yang ada pada naat itu. Pada penelitian ini digunakan konsep sistem politik birokratis (bureaucratic polity). Konsep mana menyebutkan, bahwa di dalam sistem politik yang demikian unsur-unsur birokrasi pemerintah menainkan peranan dominan dalam setiap proses pembuatan keputusan. Konsep di atas dijabarkan dengan menjadikan distribusi sumber-sumber daya politik sebagai unit analisa. Untuk memperoleh informasi bagi pembahasan masalah ini dilakukan penelitian kepustakaan atas literatur-literatur tentang perkembangan lembaga MPR-RI serta dokumen-dokumen yang memuat data tentang proses berlangsungnya SU-MPR 1983. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perubahan politik yang secara formal terlihat selama pemerintahan Orde Baru melahirkan suatu straktur politik di dalam mana penerintah berperan sebagai pusat serta sumber dari setiap aktivitas politik. Melalui peranan tersebut pemerintah Orde Baru melembagakan struktur kekuatan politik yang didominani oleh unsur-unsur birokrasi pemerintah (terutana ABRI). Dengan demikian pemerintah dapat secara efektif mewarnai serta melakukan kontrol terhadap setiap aktivitas politik. Dalan SU-MPR 1983, hal ini dimungkinkan karena penguasaan sumber daya politik dalam struktur dan mekanisme MPR-RI 1982-1987 berada pada kekuatan-kekuatan politik pеmerintah.

With the end of the implementation of the 1983 SU-MPR, it means that the New Order government under the leadership of President Soeharto has completed 12 years. Political developments up to that time were of course determined by the political policies made by the New Order government. This includes matters that cover the highest decision-making process according to the 1945 Constitution, namely the political structure and mechanisms of the MPR-RI as the highest state institution. This includes the representative system and also the political power structure that has been developed since 1966. The decision-making process in the 1983 SU-MPR is largely determined by the interaction between political forces whose roles are recognized. Through efforts to understand the forms of interaction that characterized the 1983 SU-MPR, we can at least see how the changes in the political power structure introduced by The New Order in its political policies. In line with that, the aim of this writing is to see how the interaction of political forces occurred in the 1983 SU-MPR, as an embodiment of the representative system and political power structure that existed at that time. In this research, the concept of a bureaucratic political system (bureaucratic polity) is used. This concept states that in such a political system elements of the government bureaucracy play a dominant role in every decision-making process. The above concept is explained by making the distribution of political resources the unit of analysis. To obtain information for discussing this issue, literature research was carried out on literature on the development of the MPR-RI institution as well as documents containing data on the ongoing process of the 1983 SU-MPR. The results of this research show that the political changes that were formally visible during the New Order government gave birth to a political structure in which the government acted as the center and source of every political activity. Through this role, the New Order government institutionalized a political power structure dominated by elements of the government bureaucracy (especially ABRI). In this way, the government can effectively regulate and control every political activity. In the 1983 SU-MPR, this was possible because control of political resources in the structure and mechanisms of the 1982-1987 MPR-RI rested with the government's political forces.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1984
S10553
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahuddin
"Munculnya radikalisme di kalangan kaum muda merupakan fenomena yang penting untuk diamati. Di tengah kehidupan sebuah bangsa yang tengah menapaki masa transisi menuju demokrasi, munculnya radikalisme politik bisa dimaknai secara ganda: positif dan negatif. Secara positif ia bisa dipandang sebagai daya dorong yang mempercepat proses demokratisasi, tetapi secara negatif bisa dimaknai sebagai ancarnan bagi tegaknya demokrasi. Dalam tesis ini peneliti lebih melihat radikalisasi pemuda sebagai hal yang positif dalam merombak sistem sosial politik yang lama, menuju ke arah sistem baru yang lebih adil dan demokratis.
Tesis ini memfokuskan perhatian pada proses terjadinya radikalisasi politik dalam tubuh Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik yang ikut dalam Pemilu 1999. Sejak awal, PRD merupakan wadah tempat anak-anak muda melakukan serangkaian tindakan radikal dalam menentang kebijakan rezim Orde Baru Soeharto.
Dalam terminologi ilmu sosial radikalisme merupakan: suatu paham atau aliran dalam gerakan sosial politik, yang ingin membangun suatu dunia atau tatanan sosial politik yang lebih baik; dengan cara menghancurkan akar kejahatan sosial; menghilangkan institusi-institusi yang dianggap menjadi penghalang bagi tegaknya demokrasi; dengan program membangun sistem politik ekonomi yang demokratis dan bervisi kerakyatan. Sifat gerakan radikal adalah revolusioner (bukan evolusioner, reformis, atau gradual), dan untuk itu gerakan ini senantiasa menantang kemapanan kekuasaan yang tidak populis.
Penelitian ini-bersifat kualitatif, dengan mencoba memahami pemikiran, sikap dan sifat dari tindakan yang diambil oleh PRD dalam merespons perkembangan sosial politik yang ada, baik pada level lokal maupun nasional. Untuk kepentingan pemahaman itu, peneliti mengumpulkan bahan-bahan (data-data) melalui tiga cara; kajian dokumentasi dan literatur, wawancara mendalam, dan observasi.
Yang menjadi pedoman awal penelitian ini adalah pembacaan terhadap sejarah perjalanan bangsa secara umum, yang dengan jelas menempatkan pemuda sebagai salah satu sosok sentral. Di dalam banyak momentum penting, seringkali kaum muda tampil ke depan, memberikan jawaban dan solusi ketika terjadi kebuntuan politik. Eksistensi kaum muda yang demikian ini, dengan jelas tergambar dalam khazanah sejarah bangsa, yang dilukiskan dengan angkatan-angkatan; Angkatan 1908, Angkatan 28, Angkatan 45, dan juga Angkatan 1966. Dan mungkin Angkatan 1998!
Pada saat yang sama Peneliti juga menyaksikan ada sekelompok kaum muda yang tidak diukir dengan tinta emas sejarah seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka juga memiliki andil dalam merobohkan struktur politik yang korup dan menindas. Mereka berjuang di tingkat akar rumput (grassroots) dengan penderitaan fisik dan mental karena berbagai tekanan; baik dari penguasa maupun dari masyarakatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka, yang antara lain berupa; `Pencabutan Dwi Fungsi ABRI', `Pencabutan Paket 5 W Politik', `Penurunan Soeharto', `Referendum untuk Rakyat Maubere'. Mereka itu adalah para aktivis Partai Rakyat Demokratik.
Dengan menggunakan kerangka strukturasi Giddens-yang menunjukkan adanya sifat dualitas dalam struktur (duality ofstructur)--penelitian ini menunjukkan bahwa meski Orde Baru dengan seluruh perangkat dan sumber daya yang mereka miliki (rules and resources) telah mencoba mendominasi seluruh aktor yang ada di bawahnya, tetap saja ada ruang dan cara yang cukup bagi aktor untuk melakukan 'perlawanan' terhadap struktur. Bahkan dalam banyak hal, aktor justru memanfaatkan kebijakan yang diterapkan oleh struktur sebagai `alat' untuk melawan. Gerakan kaum muda yang semula hanya bersifat protes sosial, karena ditumpas secara represif akhimya malah merubah gerakan menjadi bersifat ideologis dan radikal.
Tampak ada korelasi yang signifikan antara tingkat represifitas penguasa dengan tingkat resistensi yang diberikan. Mengikuti teori pegas, semakin kuat penekanan semakin kuat pula tingkat perlawanan.
Tesis ini berkesimpulan, pertama, konsep teoritik strukturasi Giddens relevan untuk menjelaskan tentang proses terjadinya radikalisme kaum muda (meski tesis ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari tiga aspek utama yang disebut Giddens, yaitu aspek struktur `Dominasi'). Kedua, konsep radikalisme Popper berlaku dalam radikalisme PRD dengan catatan radikalisme PRD tidak persis se-ekstrim konstruksi Popper yang menyarankan adanya `pembunuhan, pengusiran dan pendeportasian'.
Ketiga, tentang kemunculan radikalisme, penelitian ini dalam beberapa hal mengukuhkan teori Jocano, tetapi ada perbedaan mendasar, jika Jocano menunjukkan radikalisme muncul sebagai respons terhadap modernisasi, PRD tidak pernah menentang atau menolak modernisasi. Radikalisme PRD hanya menentang dan melawan setiap aspek kehduoan yang mengancam tegaknya demokrasi dan HAM."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10985
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Setyo Rahadhi
"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai implementasi paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yakni sejak tahun 1932 hingga wafatnya beliau pada tahun 1953. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi menarik, karena ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam paham Wahabisme cenderung bersifat konservatif, sehingga dalam beberapa kasus kontradiktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi.
Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dan teori patrimonalisme menurut Weber yang berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjelaskan kronologi sejarah implementasi paham Wahabisme pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz secara naratif-eksplanatif. Berbagai sumber data sekunder tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian tesis ini adalah tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, dan situs web di internet.
Analisis penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa Raja Abdul Aziz mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan praktik pernikahan politik, penerapan sistem monarki absolut, gerakan Zionisme di Palestina, Perang Arab-Israel 1948, Perang Dingin dan ancaman komunisme Uni Soviet, serta wacana pembentukan Pakta Baghdad. Sementara itu, Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan penggunaan gelar kebesaran, penciptaan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi, dan persahabatan dengan Amerika Serikat.
Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi selama masa kekuasaannya sejak tahun 1932 hingga tahun 1953 secara utuh dan menyeluruh. Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menstimulasi penelitian-penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.

The research in this thesis explains about Wahabism implementation in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, started from 1932 until he passed away in 1953. The explanation about this topic is became interesting, because the teachings of Muhammad bin Abdul Wahhab and the Wahabism doctrines tend to be conservative, so in some cases, it became contradictive against King Abdul Aziz's political policies in the Kingdom of Saudi Arabia.
The research in this thesis used qualitative method and Weber's patrimonalism theory related to state power to explain the chronology of Wahabism implementation history during the reign of King Abdul Aziz in a narrative explanatory text. Various secondary written data sources used in this thesis are thesis, dissertations, articles, journals, books, and also internet websites.
The research analysis in this thesis has proven that King Abdul Aziz implement Wahabism in accordance with political marriage practices, absolute monarchy system, Zionism movement in Palestine, The Arab Israel War 1948, Cold War and Uni Soviet's communism threat, and also The Baghdad Pact conceptual plan. Meanwhile, King Abdul Aziz did not implement Wahabism in accordance with the usage of noble title, the creation of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia, and friendship with the United States of America.
The result of the research in this thesis concluded that King Abdul Aziz did not fully implement Wahabism in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign from 1932 to 1953. The research in this thesis is expected to stimulate other research with similar theme in the future. Keywords King Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahhab, Political Power, Saudi Arabia, Wahabism Implementation.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Bani Azyra
"Penelitian ini berfokus pada manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo yang berhasil membangun dinasti politik di negaranya masing-masing. Hun Sen menaikkan putranya, Hun Manet, sebagai perdana menteri melalui sejumlah manuver politik seperti dominasi Cambodia People Party (CPP), diskualifikasi partai-partai oposisi, pemberian posisi strategis kepada pada petinggi partai yang pernah kritis terhadapnya, dan penggunaan kekuatan militer. Joko Widodo juga berhasil mengangkat putranya Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden dengan berbagai manuver seperti konsolidasi partai politik di sekelilingnya, pembagian sembako sebagai program populis, dan menempatkan sejumlah loyalisnya di posisi strategis. Fenomena ini ditelaah melalui teori neopatrimonialisme yang menyusupkan pengaruh pada hukum dan kelembagaan sehingga politik dinasti dapat ditempuh melalui mekanisme prosedural. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengomparasikan manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo dalam membangun dinasti politik. Meski Kamboja dan Indonesia memiliki konteks politik yang berbeda,tetapi melalui manuver politik yang dilakukan Hun Sen dan Joko Widodo, keduanya sama-sama berhasil membangun dinasti politik.

This research focuses on the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo who succeeded in building political dynasties in their respective countries. Hun Sen appointed his son, Hun Manet, as prime minister through a number of political maneuvers such as domination of the CPP, disqualification of opposition parties, giving strategic positions to party officials who have been critical of him, and the use of military force. Joko Widodo also succeeded in appointing his son, Gibran Rakabuming as vice president with various maneuvers such as consolidating political parties around him, distributing basic necessities as a populist program, and placing a number of his loyalists in strategic positions. This phenomenon is explored through the theory of neopatrimonialism, which influences laws and institutions so that political dynasty can be achieved through procedural mechanisms. Using qualitative methods, this research compares the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo in building political dynasties.Even though Cambodia and Indonesia have different political contexts, through the political maneuvers carried out by Hun Sen and Joko Widodo, both havesucceeded in building political dynasties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
324.2 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rhapsagita Malist Pamasiwi
"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudiansyah
"ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori negara hukum menurut Muchtar Kusumaatmaja, kekuasaan kehakiman menurut Paulus E Lotulung, dan keadilan menurut John Rawls. Hakim sebagai pejabat negara merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman yang menjadi aktor sentral dalam penegakan hukum di Indonesia dengan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Implikasi teoritis menunjukan bahwa upaya menjamin kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berhubungan erat dengan jaminan tersebut. Jadi wajib dilakukan harmonisasi mengenai status hakim sebagai pejabat negara dan adanya kriteria jaminan keamanan dan kesejahetraan hakim yang komprehensif ideal.

ABSTRACT
This research is motivated dualism judge status as state officials and civil servants in the legislation, and the security and welfare of the judge focused on the basic salary, allowances of judges, and the expensiveness while on duty, while the allowances and other guarantees have not been comprehensively regulated ideal (in the context of clear and detailed for the judge and the family started from the judge as a potential judge until retirement) as referred to in Article 48 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Decision No. 37/PUU-X/2012, and Government Regulation number 94 of 2012 on the Rights of the Finance and Facilities Judges Being under the Supreme Court. As a theoretical foundation, this study uses the theory of law by Mochtar Kusumaatmaja, judicial authorities according to Paul E Lotulung, and justice according to John Rawls. Judges as state officials is the personification of the judiciary became a central actor in law enforcement in Indonesia with a decision that has a sense of justice, expediency and legal certainty. This study uses normative legal research. Theoretical implications indicate that the efforts to preserve the independence and the independence of judges to examine, hear and decide cases closely related to these guarantees. So mandatory harmonization of the status of judges as state officials and the security criteria of a comprehensive and well-being of an ideal judge."
Universitas Indonesia, 2013
T35460
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Firmanzah
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2011
324.2 FIR m;324.2 FIR m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>