Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selarna 5 (lima) tahun terakhir ini telah terjadi fenomena menarik dalamperpajalcan Indonesia. Di saat pertumbuhan ekonomi mengglarni penunman,terutama sejak krisis monetcr pertengahan tahun 1997 yang berlanjut ke krisisckonomi, penerimaan pajak justru terus meningkat. Padahal terdapat korelasipositip antara kegiatan ekonomi terhadap pajak, yang secara matematik diformu-lasikan : penerimaan pajak = f (kegiatan ekonomz). Kondisi tersebut menunjukkzmbahwa peningkatan penerimaan pajak bisa teljadi bila didukung oleh potensi pajakyang cukup besar.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak diIndonesia, hasilnya sangat tergannmg kepada kegiatan ekonomi. Wdaupunpenerimaan PPN sclama ini lerus meningkat namun masih berada di bawah tolokukur (benchmarking), sehingga perlu dihitung dan diketahui berapa potensi yangada. Untuk menghitung potensi PPN, perlu ada suatu pendekatan yang mudahdilaksanakan sorta dukungan dat? yang rnemadai. Penghitungan potensi PPN dilakukan berdasarkan atas nilai tarnbah dari setiap transaksi barang kena pajak(BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Identik dengan penghitungan tersebut jugaterdapat dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni jumlah nilaitambah yang dihasilkan setiap unit usaha/ekonomi. Dengan adanya kesamaan poladasar pcnghiumgan tersebut, maka dicoba dianalisis penghitungan potensi PPNdengan addition method, yang menggunakan PDB scbagai data pokok_Penelitian dilakukan terhadap data PDB yang djperoleh dari hasil surveiyang dilalcukan Badan Pusat Statistik, demikian juga dengan penerimaan danpotensi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memadukan antara teori,konsep maupun generalisasi hasil penelitian terhadap data yang ada, diperolehpenghitungan potensi PPN untuk tahun 1995 - 1999.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa data PDB dapat danlayak dijadikan sebagai pendekatan dalam menghitumg potensi PPN yakni denganaddition method. Namun hasil penerimaan PPN menunjukkan bahwa kinetja PPNIndonesia masih berada di bawah tolok ukur yang ada, di antaranya karenapcnczimaan PPN kurang peka terhadap perubahan pendapatan Hasil ini didukungoleh coverage ratio PPN masih sekitar 55%, sehingga culcup banyak sebenarnyapotensi PPN yang masih dapat digali dan direalisir sebagai penerimaan negara.Untuk itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mcmpcrgunakanaddition method dengan pendekatan data PDB dalam menghitung potensi PPN.Kemudian agar lebih fair dalam menilai kinerja PPN disarankan agar dalammenghitung besamya tax ratio dan coverage ratio digunakan nilai PDB yangsektor-sektomya dikenakan PPN. Sedangkan untuk mengetahui apakah masih adatersedia potensi pajak, disatankan dalam analisis perpajakan ada indikator berupapotential ratio. Hal lebih pcnting lagi adanya upaya pemerintah untuk melakukanpengawasan sccara khusus terhadap PKP yang potensi PPN-nya bcsar, schinggapotensi yang ada dapat terjaring dan terealisasi sebagai penerimaan negara. "

"Newspapers have important function like information, education, entertainment, economic and other function. Because those functions, associate of newspaper ask tax exemption to Government. Beside that, in Indonesia, newspapers penetration is still low and tax incentives expected can increase this penetration. Until this time, Indonesia Government sets newspaper as VAT object. Study about effectively exemption tax on newspaper must be done in order to get incentive tax usefull. Exemption tax is revenue cost by government. The observer calculated tax exemption on newspaper to know how it can influence cost of structure in Penerbit X and cost of production in Penerbit Y.This research used qualitative approach, by means of literature study, which emphasize books as an object and field study with collecting data by interviewing and also using secondary data. The field study is being executed by interviewing finance and tax accounting at daily newspapers publisher company. The research object limited only on sources data in two newspapers publisher company in DKI Jakarta region.The objective of this research is to describe policy of VAT on newspaper in past time and the implementation policy of VAT on newspaper today. This research is also to suggest about policy on taxation for seen as contribution for Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak).The result of this research show that between 1986 until 1990 newspapers got tax incentives, VAT Accounted on Government (PPN Ditanggung Pemerintah). Regulation are used President?s Decision (Keputusan Presiden). Because of that time Taxation Act of Value Added Tax did?nt regulated about tax incentives. That policy had no influence with selling price of newspaper and on March 1990 this policy stopped with consideration more and more stable of live press publisher commonly. Implementation of VAT appropriate with regulation.The final conclusion of this research is tax exemption on newspapers have no significant influence on cost production of newspapers."

"Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahnnya dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. namun secara keuangan tingkat ketergantungannnya secara umum menjadi lebih besar.Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB) atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi) masih dianggap terlalu jauh.Akibatnya upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya kerasa mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian.Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial yakni bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan disini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Puat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini."

"Permasalahan penerapan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemerintah selalu saja menjadi sorotan dan perhatian setiap pelaku usaha maupun para praktisi termasuk kalangan akademisi untuk dikritisi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kepastian hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masalah perpajakan selalu terkait erat dengan usaha atau bisnis maupun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang ada. Peranan politik hukum dalam rangka menyeimbangkan kepentingan pemerintah (baca : negara) dengan kepentingan masyarakat yang terkena pajak menjadi penting untuk dipahami agar terjadi harmonisasi antara keduanya. Sejak tahun 1951, Indonesia telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan nama sebelumnya yaitu Pajak Penjualan. Prinsipnya adalah mengenakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai obyek pajak apabila terjadi suatu transaksi atau penjualan atas barang atau jasa.Penelitian ini meninjau politik hukum penerapan atau pengenaan pajak pada saat itu diteruskan sampai dengan saat ini dengan nama Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan alas Barang Mewah, termasuk penundaon penerapannya di daerah pabean tertentu yang dimaksudkan agar pelaku dunia usaha mau berinvestasi di daerah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian secara khusus akan penegakan hukum (law enforcement) dalam beberapa kasus menjadi sorotan penting dalam konteks keadilan dan kesamaan hak Wajib Pajak dan fiskus atas ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui cara penelitian hukum bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai politik hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia."

"Self Assessment System yang dianut perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pemenuhan kewajiban tersebut dan harus riemastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak agar tidak ada keragu-raguan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya ataupun menuntut haknya. Pajak harus diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya Undang-Undang Perpajakan harus mampu memberikan kepastian hukum yang dimaksudkan di atas.Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah memperoleh pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah yang akan dikaji mengapa masih diperlukan upaya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan bagaimana ketentuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi ditinjau dari sistem self assessment.Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Upaya kepastian hukum dan keadilan masih diperlukan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak, karena dapat saja terjadi pengenaan saksi administrasi kepada Wajib Pajak yang kemungkinan disebabkan ketidaktelitian petugas pajak dan Pemberian Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak kurang tepat dalam sistem self assesment, karena kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada dan sifatnya sangat subyektif, dimana ketetapan yang telah dibuat dapat dihilangkan hanya karena alasan ketidaktelitian semata dan memberikan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang sangat luas."

"Skripsi ini membahas permasalahan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Hotel 1 kapak pada bisnis hotel secara umum, dan analisis Pajak Masukan, perlakuan akuntansi terhadap PPN dan Pajak Hotel serta kemungkinan untuk menciptakan praktik pajak berganda disini. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan. Apabila fasilitas dan pelayanan tidak terintegrasi dengan pengelolaan hotel, pajak yang dikenakan adalah PPN atau pajak daerah lainnya. Sebaliknya jika fasilitas dan pelayanan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan hotel, maka harus dikenakan Pajak Hotel. Juga objek kena pajak seperti sewa kamar untuk usaha di bawah PPN. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam hal ini hanyalah Pajak Masukan yang dalam hal pembayarannya merupakan pengurang PPN. Pada titik ini kemungkinan terjadinya pajak berganda atau tumpang tindih antara PPN dan Pajak Hotel sudah jelas, yang harus dihindari dengan pemisahan antara transaksi jasa hotel sebagai objek PPN dan yang dikenai Pajak Hotel

---

This thesis looks into the issue of application of Value Added Tax (PPN) and Hotel 1 ax to hotel business in general, and analysis Input Tax, accounting treatment to PPN and Hotel Tax as well as the possibility to create double tax practice here. Method of this study is literature study, using descriptive analytical technique. Conclusion of this thesis points out. If the facilities and services are not integrated into the hotel management, tax to be imposed shall be the PPN or other regional taxes. On the other hand, if the facilities and services are part of the hotel management, they should be subjected to Hotel Tax. Also a taxable object of such as room rent for business under PPN. The Input Tax creditable in this case is only Input Tax which, in the event of payment, is PPN deductable. At this point, possibility of double or overlapping tax between PPN and Hotel Tax is obvious, which should be avoidable by separation between transaction of hotel services as object of PPN and the one subjected to Hotel Tax."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."